cara menghasilkan uang melalui hp

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.

Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.

"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah

Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.

"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.

Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.

"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

Lihat Juga : Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.

Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Pemerintah Akan Bangun Tanggul Laut Raksasa di Pantura Jawa******

Pemerintah berencana membanguntanggul laut raksasaatau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

"Sehingga langkah berikut tentu perlu actionuntuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Sihir

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Invasi Raja Iblis

Cerita Warga Menteng******

PromoTransmart Full Day Sale yang berlangsung Sabtu (30/12) mulai dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat dimanfaatkan sejumlah warga berburu bahan pokok.

Muhamad Fadel (36) warga asal Menteng, Jakarta Pusat menyempatkan waktu libur akhir tahunnya untuk belanja kebutuhan pokok di Transmart, lantaran banjir diskon.

"Lumayan diskonnya soalnya pakai CC Bank Mega. Jadi saya belanja bulanan udah didiskon pakai CC terus didiskon lagi karena ada Transmart Full Day Sale," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (30/12) di Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Bahan pokok yang ia beli di Transmart Cempaka Putih di antaranya minyak goreng, mie instan, dan bahan pokok lainnya.

Ditemui terpisah, Agung (45) karyawan swasta asal Depok, Jawa Barat menyempatkan diri untuk berbelanja di Transmart Cempaka Putih, sepulang silaturahmi dari orang tuanya.

"Kebetulan abis dari mertua tadi di Pasar Senen. Tapi ke sini dulu mampir, dari pada belanja besok khawatirnya ramai," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (30/12).

Ia beserta keluarganya memburu bahan pokok dan kipas angin. Agung menilai jika beli di toko online terbatas untuk memilih dan mencari harga murah.

Dengan begitu, pria yang juga pengguna Allo Bank ini menyempatkan untuk berbelanja di Transmart Cempaka Putih. Terlebih diskon yang ia dapat tembus hingga Rp100 ribuan.

Lihat Juga : Sofabed di Transmart Full Day Sale Cuma Rp2 Jutaan, Pas buat Rebahan

"Berapa ya, sekitar Rp100 ribuan lah hematnya. Saya enggak begitu ngitung, tapi lumayan mas," tuturnya.

Belanja di Transmart pakai Bank Mega atau Allo Bank bisa menyelamatkan kantong kamu di akhir bulan. Soalnya bisa langsung dapat diskon belanja 20 persen.

Tak hanya itu, ada juga diskon hingga 50 persen untuk beragam produk terpilih di Transmart Full Day Sale yang berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Pesta diskon ini berlangsung selama dua hari, pada Sabtu (30/12) dan Minggu (31/12) dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Kalau mau dapatkan diskon tambahan 20 persen, caranya cukup dengan melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Wow, Kasur Berkualitas Banting Harga di Transmart Mulai Rp500 Ribuan

Pesta Kematian Para Dewa

McDonald's Malaysia Gugat Kelompok Pro Palestina Rp20M******

McDonald's Malaysiamenggugat kelompok pro-Palestina BDS Movement sebesar US,3 juta (setara Rp20 miliar) buntut seruan memboikot perusahaan yang diduga mendukung Israel.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat, restoran makanan cepat saji tersebut mengatakan gugatan perdata terhadap BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi) Sanctions) Malaysia bertujuan untuk melindungi 'hak dan kepentingan kami sesuai dengan hukum'.

Namun, McDonald's mengatakan pihaknya tidak mendukung atau memaafkan konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini.

Berdasarkan salinan dokumen hukum, McDonald's meminta ganti rugi sebesar enam juta ringgit atas dugaan pencemaran nama baik.

Sementara itu, dalam sebuah postingan di media sosial X pada hari Jumat, BDS Malaysia mengatakan "kami dengan tegas menyangkal" dugaan pencemaran nama baik.

BDS merupakan bagian dari gerakan global Boikot, Divestasi, Sanksi, yang diluncurkan oleh organisasi masyarakat sipil Palestina pada tahun 2005, dan kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Malaysia.

Kampanye ini menganjurkan tindakan politik dan ekonomi terhadap perusahaan Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina.

Terkait serangan Israel ke Gaza yang terjadi sejak 7 Oktober dan menewaskan lebih dari 21 ribu jiwa, BDS Malaysia menggencarkan seruan kepada masyarakat Malaysia untuk memboikot merek-merek Barat, termasuk McDonald's, KFC dan Zara, yang dituduh terlibat dalam kekejaman Israel terhadap warga Palestina.

Lihat Juga : AS Setujui Penjualan Senjata Darurat ke Israel

Keluarga Pengharum Mayat

Luhut Dapat Tugas Anyar dari Jokowi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan mengaku baru saja mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sebuah unggahan Instagram-nya, Luhut mengungkapkan tugas itu adalah mengkoordinasikan kementerian/lembaga agar masuk dalam satu portal layanan digital pemerintah.

"Beliau [Jokowi] berkata bahwa ini-lah saatnya menyederhanakan layanan berbasis digital yang dimiliki kementerian/lembaga (K/L)," ujar Luhut dalam keterangan video yang diunggahnya, Jumat (12/1).

"Menpan RB sudah bekerja. Kami juga akan bicarakan di sini dengan tim," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut mengatakan, hal ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan belanja infrastruktur digital.

Luhut mengatakan, setiap kementerian/lembaga memiliki aplikasinya masing-masing.

"Sehingga kita kecilin aja. Jadi enggak perlu ngeluarin uang triliunan per tahun, bisa digunakan ke yang lain," tambah Luhut.

Jika tak ada aral melintang, layanan ini diharapkan bakal rampung pada Juli atau Agustus 2024.