kakek zeus lucu

Detektif Kecil dan Pangeran

Stanford University Bangun Pusat Riset di IKN Nusantara Awal 2024******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Stanford University, California, Amerika Serikat, Rabu (15/11) waktu AS.

MoU ditandatangani oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Anindya Bakrie selaku alumnus Stanford dan Arun Majumdar dari Stanford Doerr School of Sustainability.

Presiden Joko Widodo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Retno Marsudi dan sejumlah pengusaha yang merupakan alumni Stanford ikut menyaksikan penandatanganan MoU ini.

Lihat Juga : LAPORAN DARI AMERIKA SERIKATRatusan Mahasiswa Stanford Hadiri Kuliah Tamu Jokowi

Di kawasan inti IKN bakal disiapkan pusat riset Stanford ini. Hasilnya nanti bakal jadi bekal IKN dalam pengembangan Nusantara.

"Tadi sudah lebih dari MoU karena bulan lalu Stanford sudah menyerahkanletter of intentdan disepakati kolaborasi di bidang riset, penelitian dan traning capacity building," kata Bambang di Stanford University, California, Amerika Serikat.

Nantinya untuk hal yang lebih teknis akan dilakukan pertemuan-pertemuan lanjutan. Pembangunan pusat riset ini akan dilakukan sekitar Januari atau Februari 2024.

Foto: Dok. IKN Nusantara Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono (kanan) menandatangani MoU dengan Stanford University di California, Amerika Serikat, Rabu (15/11

Bambang mengatakan otorita IKN menyediakan lahan seluas 3 hektare di kawasan inti IKN. Para alumni Stanford di Indonesia yang akan membangun gedung pusat riset tersebut. Stanford kemudian yang mengisinya dengan aktivitas riset di sana.

"Baik peneliti dari Indonesia maupun peneliti dari Stanford nanti akan berinteraksi meneliti di sana," ujar Bambang.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatBambang Pastikan Pembangunan IKN Tak Terpengaruh Hiruk Pikuk Pilpres

Selain pusat riset Stanford, tiga universitas asal Belanda yakni Delft University, Erasmus University, salah satu kampus di Roterdam juga akan bekerja sama membangun pusat riset di sana. Dari dalam negeri, 6 kampus negeri juga sudah berkomitmen membangun pusat riset.

Dengan banyaknya riset di IKN, Bambang berharap pengembangan Nusantara akan bisa dari berbagai aspek. Misalnya dari sisi sosiologis masyarakat di IKN dan pengembangan kualitas sumber daya manusianya.

Sementara itu Dekan Stanford Doerr School of Sustainability Arun Majumdar mengatakan ini adalah sebuah kebanggaan untuk bisa bekerja sama dengan otoritas IKN.

Ia mengatakan masalah keberlanjutan adalah masalah global. Hal ini yang selama ini dipelajari oleh Stanford yang siap membawa apa yang diteliti selama ini ke dunia nyata.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatMoU dengan IKN, Microsoft Siap Terlibat di 'Smart City' Nusantara

Arum sendiri menilai ada beberapa hal yang bisa dikerjasamakan dengan IKN seperti sustainable urban development, transisi energi bersih, blue food, dan soal karbon.

"Sebuah kehormatan bagi Stanford untuk bisa bekerja sama," kata Arum.

Sebelum dengan Stanford University, di California, Otorita IKN juga menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan teknologi di Silicon Valley, San Francisco. Perusahaan itu antara lain Cisco, Autodesk, ESRI, dan Microsoft. Sementara dengan induk perusahaan Facebook masih dilakukan penjajakan kerja sama.

Berbagai kerja sama yang dilakukan ini adalah upaya menjadikan IKN Nusantara menjadismart city.Sejumlah penerapan teknologi maju dari mulai mobil otonom, taksi terbang, hingga sistem e-governance serta pembuatan data center akan dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

Leluhur Naga Penentang Surga

Perbandingan Biaya Haji Tahun Ini dan Tahun Depan******

Biaya hajidi Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 2024, Kementerian Agama(Kemenag) telah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi Rp105 juta per jemaah.

Jika dibandingkan dengan tahun ini, usulan BPIH tersebut naik Rp15 juta dari penetapan tahun sebelumnya, yakni Rp90 juta per jemaah.

"Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (13/11), dikutip dari Antara.

Adapun BPIH meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup.

Lantas bagaimana perbandingan biaya haji tahun ini dan tahun depan?

Per Februari silam, Kemenag dan Komisi VII DPR RI secara resmi menyepakati total BPIH sebesar Rp90.263.104 per jemaah.

Dari total BPIH itu, 55,3 persen atau Rp49,812.700 dibebankan langsung kepada jemaah haji atau yang dikenal dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sementara 44,7 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp40.237.937.

Untuk tahun ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI merinci Bipih sebesar Rp49,8 juta tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup dan sebagian biaya paket layanan masyair.

Kemudian, biaya dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta digunakan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armuzna, perlindungan, dokumen perjalanan serta biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

"Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.090.360.327.213,67," kata Marwan.

Untuk tahun depan, Yaqut menjelaskan BPIH disusun dengan asumsi nilai tukar kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16 ribu. Sementara asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266.

Ia mengatakan kebijakan formulasi komponen BPIH diambil untuk menyeimbangkan besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang.

"Pembebanan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) harus menjaga prinsip istithaah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya," ucapnya.

Meski usulan BPIH tahun depan lebih besar dari tahun ini, namun formulasi Bipih dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji 2024 belum diputuskan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan usulan besaran BPIH tersebut akan menjadi bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH.

Kiamat memupuk kegilaan

Bambang Pastikan Pembangunan IKN Tak Terpengaruh Hiruk Pikuk Pilpres******

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) NusantaraBambang Susantono memastikan suhu politik Pilpres 2019di Indonesia yang tengah memanas saat ini tak berpengaruh dalam proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Ia mengatakan ibu kota adalah milik semua sehingga kelak siapapun yang bakal terpilih jadi Presiden RI menggantikan Jokowi, IKN diharapkan berjalan terus.

Bambang mengatakan IKN sebaiknya jangan dilihat sebagai program untuk satu per satu orang.

Selain itu saat ini makin banyak investasi yang masuk untuk bekerja sama dengan pemerintah membangun ibu kota baru. Sejumlah peletakan batu pertama (ground breaking) beberapa proyek juga dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

Lihat Juga : Laporan dari ASKepala IKN soal Rem Investasi Asing: Kawasan Inti Kental Warna RI

Di San Francisco, Otorita IKN juga sudah menandatangani beberapa kerja sama dengan perusahaan raksasa di bidang teknologi digital seperti Cisco, ESRI, Autodesk, dan Microsoft.

Penjajakan dengan induk Facebook, Meta juga tengah dilakukan Otorita IKN.

Namun Bambang menegaskan, IKN bukan berarti milik perusahaan-perusahaan berkelas dunia itu. Nantinya para UMKM juga akan dilibatkan.

"Misalnya nanti kita akan bangun tempat makan pecel lele, gudeg, soto banjar dan lain-lain," katanya.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatWujudkan Smart City, Para Pejabat IKN Kunjungi Silicon Valley

Karena itu, Bambang mengaku kerap menyatakan bahwa Nusantara adalah kita dan kita adalah Nusantara. Semboyan Nusantara sebagai liveable city dan loveable city juga terus disuarakan.

"Supaya siapapun yg akan pegang tampuk kepemimpinan, ini (Nusantara) akan jadi milik bersama bukan satu per satu orang," katanya.

Di dalam internal Otorita IKN sendiri, Bambang mengatakan sama sekali tidak terpengaruh suhu politik yang kian memanas.

"Kami semua profesional, di dalam semua teknokrat," katanya.

Apalagi Otorita IKN bekerja berdasarkan amanah UU. Penganggarannya juga sudah jelas selain membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta baik di dalam maupun luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

Jalan peri berkabut

Bursa Karbon Catatkan Nilai Transaksi Rp29,45 M Sejak Diluncurkan******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi di bursa kabron telah mencapai Rp29,45 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan angka itu akumulasi sejak bursa karbon diluncurkan pada 26 September 2023 lalu.

"Akumulasi nilai transaksi sebesar Rp29,45 miliar," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (20/11).

Terpisah, Jokowi berharap kehadiran bursa karbon bisa berkontribusi untuk melawan krisis iklim.

Berdasarkan catatannya, Jokowi menyebut Indonesia memiliki potensi kredit karbon sebanyak 1 gigaton karbon dioksida yang bisa ditangkap.

Jika dikalkulasi, potensi Bursa Karbon Indonesia diperkirakan melampaui Rp3.000 triliun.

Bursa Karbon juga menjadi langkah konkret untuk Indonesia mencapai Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Lihat Juga : Erick soal Pilot Garuda Pose 3 Jari Bareng Mahfud: Mereka Bukan ASN

"Hasil dari perdagangan ini akan diinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," katanya.

Bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon. BEI sudah mendaftarkan sebagai penyelenggara bursa karbon.

Sebelumnya, BEI secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) lalu. Ia menambahkan BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK.

"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara.

SEOJK Nomor 12 Tahun 2023 berisi tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Terowongan Istiqlal******

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedralsampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia membenarkan masalah itu.  Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan 

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral pada 2021 lalu.

Terowongan bernilai Rp37,8 miliar ini dibangun dengan menggunakan dana APBN.

Direktur Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti menyebut ide pembangunan terowongan ini dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan renovasi Masjid Istiqlal pada 7 Januari 2020 lalu.

"Beliau berdiri di Plaza Al-Fatah dan melihat ada yang bisa dihubungkan antara dua tempat ibadah yakni Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Akhirnya hal itu terwujud," terang Diana kepada media, 25 Oktober 2021.

Selain itu, terdapat sebuah fasilitas yang dapat digunakan untuk kedua jemaah, yakni tempat parkir dengan daya tampung mencapai 500 mobil. Nantinya tempat parkir tersebut tersebut dapat digunakan untuk kedua rumah ibadah ketika penyelenggaraan hari raya masing-masing.

[Gambas:Video CNN]

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Saat itu, Diana mengatakan terowongan ini akan segera dibuka untuk umum setelah diserahkan ke Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.

menakjubkan! Ratu bukanlah seorang selir

Pengamat: Konsumsi Gandum Bisa Melonjak Jika Produksi Beras Turun******

Guru besar IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa memperkirakan 50 persen konsumsi masyarakat Indonesia pada 2050 bakal beralih ke gandum jika tren produksi beras terus menurun.

Menurut Andreas, cadangan pangan masyarakat di rumah saat ini lebih banyak yang berbahan baku gandum. Ia menyebut gandum kini telah menggantikan 28 persen konsumsi pangan pokok masyarakat.

"Kenapa produksi beras turun tapi kita masih aman-aman saja? Karena saat ini, silakan sajalah mas dan mbak-mbak di rumah, cadangan pangannya kalau kita buka, cadangan pangannya di rumah itu apa? Di lemari? Indomie," ucap dia dalam acara Kebijakan Publik Perberasan Menjelang Tahun Pemilu 2024 di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (17/11).

Jika tren penurunan produksi beras terus terjadi, Andreas mengungkap konsumsi masyarakat Indonesia 50 persen adalah gandum pada 2050.

"Sehingga enggak peduli produksi beras mau naik atau tidak, turun tidak apa, pasti aman. Aman karena apa? Aman karena ini yang mengamankan pangan Indonesia. Jadi itu, dan ini kita masuk dalam ambang bahaya kalau itu yang terjadi," lanjut dia.

Menurut data yang dihimpun olehnya, selama 10 tahun terakhir produksi padi menurun dari 58,70 juta gabah kering giling (GKG) menjadi 53,63 juta ton. Sementara selama pemerintahan saat ini, produksi padi menurun rata-rata 1,00 persen tiap tahun.

Andreas kemudian mengatakan karena kurangnya produksi dan stok beras yang rendah, hal ini menyebabkan harga mulai naik sejak Juli 2023.

Ia menambahkan penurunan produksi padi 2023 setara 0,65 juta ton beras. Hal ini dikarenakan impor beras sebesar 3,3 juta ton menyebabkan kelebihan stok 2,65 juta ton yang menyumbang stok awal tahun 2024 sebesar 6,71 juta ton.

[Gambas:Video CNN]