oriqq

sistem kehidupan tertinggi

demo playstar

Mengenal perbedaan Flu Singapura dengan sariawan dan cacar******

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof. Dr. dr. Edi Hartoyo Sp.A(K)mengatakan Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) atau lebih dikenal dengan Flu Singapura berbeda dengan sariawan biasa meskipun sama-sama menyebabkan lesi di mulut.
“Sariawan biasa hanya di mulut, wujudnya hampir sama, maka kadang-kadang orang tua ke dokter anaknya nggak mau makan pas dilihat karena ada lesinya di mulutnya,” kata Edi dalam diskusi daring yang diikuti, Selasa.
Lesi di mulut pada HFMD sama seperti sariawan yang juga dapat menyebabkan anak malas makan dan kesulitan menelan. Lesi dan lentingan juga bisa muncul di sekitar mulut bagian luar dan bibir.
Baca juga: Waspadai gejala Flu Singapura menular pada anak

Baca juga: Pakar sebut HFMD bukan penyakit berat, tapi cukup menular

Selain sariawan, penyakit lain yang juga kerap disamakan dengan Flu Singapura adalah cacar air dan campak. Namun Edi menegaskan bahwa keduanya berbeda dengan Flu Singapura dilihat dari lokasi munculnya lesi.
“Cacar air, lesinya di badan baru keluar, lesi lentingan tepi kulitnya merah kalau Flu Singapura tidak, dari lokasinya Flu Singapura paling sering di telapak kaki, telapak tangan dan mulut, kalau cacar jarang di telapak tangan,” jelasnya.
Lesi atau luka pada kulit akibat lentingan pada kasus penyakit cacar bisa membekas pada kulit, namun pada Flu Singapura, lesi akan hilang dengan sendirinya tanpa menyebabkan bekas.
Hal ini karena lesi lentingan pada Flu Singapura tidak sedalam cacar yang bisa menembus hingga lapisan kedua jaringan kulit.
Perbedaan lainnya, kata Edi, Flu Singapura tidak menyebabkan kekebalan dan bisa terkena kembali jika daya tahan tubuh menurun. Berbeda dengan cacar yang jika sudah terkena maka tubuh bisa membentuk kekebalan sehingga jarang cacar bisa terkena kembali di kemudian hari.
“Virus ini tidak menyebabkan kekebalan, beda dengan cacar atau campak bisa kebal tapi virus ini nggak, kalau musim ini kena besoknya bisa kena lagi kalau dia ada kontak, jadi masih bisa kena,” kata Edi.
Sementara itu, Edi menjelaskan kasus Flu Singapura tercatat cukup tinggi di usia di bawah 6 tahun pada anak di Indonesia karena kurangnya kepekaan orang tua pada penyakit ini.
Seringkali saat anak demam, sulit makan, dan muncul bintik merah, orang tua tetap menyekolahkan anak dan tidak isolasi di rumah, sehingga penyebaran pada anak sangat tinggi dan cepat.
Meskipun tergolong penyakit ringan yang bisa sembuh dalam tujuh hari, Edi mengharapkan orang tua bisa mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Flu Singapura semakin banyak dengan mengisolasi anak jika demam dan muncul bintik merah pada telapak kaki, tangan dan mulut.
“Kalau anak kena Flu Singapura di isolasi dan cegah kontak dengan anak lain karena ini menular, masa infeksius 3-5 hari, 7 hari dia sudah tidak menular walaupun lesinya dalam tahap penyembuhan tapi tidak menular,” jelas Edi.

Baca juga: Menkes sebut paparan flu singapura ditentukan daya tahan tubuh

Baca juga: Jangan sembarang gunakan antibiotik saat alami flu singapura

Baca juga: Flu singapura bukan flu setelah pergi ke Singapura
 

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Keluar dari Bintang Neraka

nyonya4d

Stok Minyakita dan Curah Terancam Seret, Apa Biang Keroknya?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewanti-wanti stok minyak goreng curah dan Minyakita di pasaran bakal menipis. Gara-garanya, realisasi kewajiban pasok dalam negeri atau domestic marketing obligation (DMO) pada Maret ini tengah turun.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyebut penyaluran DMO minyak goreng bulan ini hanya 85.979 ton atau 28,7 persen dari target Kemendag sebesar 300 ribu ton.

Angka itu lebih rendah dari realisasi DMO pada Februari lalu sebesar 123.536 ton atau 41,2 persen.

"Dengan adanya penurunan DMO ini memang terlihat ada sedikit mulai berkurangnya pasokan ke pasar terkait dengan minyak goreng DMO," imbuhnya.

Ia mengungkapkan penurunan DMO terjadi lantaran dan permintaan luar negeri tengah melemah.

Namun, ia yakin stok minyak goreng di pasaran tidak akan habis alias langka meski implementasi DMO menurun.

"Dari pengamatan kami, meskipun penurunan DMO sampai Maret ini belum memenuhi target 300 ribu ton, itu masih lebih (stok). Secara keseluruhan stok di pasar minyak goreng dalam jumlah sangat mencukupi," ujarnya.

Bila minyak curah dan Minyakita di pasaran stoknya menipis, ia mengimbau masyarakat membeli minyak goreng premium second brand atau lapis kedua yang dirilis produsen.

"Masyarakat tetap bisa mendapat minyak goreng, walaupun premium harganya masih kurang terjangkau, tersedia dalam bentuk second brand," tutur Isy.

[Gambas:Video CNN]

(wlm/pta)

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

boom 55 slot login

Jokowi Resmi Suntik Kuota Pupuk Subsidi Jadi 9,5 Juta Ton******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo resmi menambah kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, di tengah temuan Satgas Pangan Polri soal penyimpangan komoditas itu.

"Kami mewakili petani seluruh Indonesia berterima kasih kepada Bapak Presiden (Jokowi). Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume pupuk (subsidi) dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu Rp28 triliun," kata Amran dalam kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3).

Amran meminta para petani tidak perlu khawatir soal ketersediaan pupuk. Terlebih, ia mengklaim selama 4 tahun terakhir petani dihantui dengan masalah kekurangan pupuk.

Temuan satgas pangan

Akan tetapi, penambahan kuota pupuk subsidi ini diberikan di tengah adanya temuan Satgas Pangan. Tim yang dipimpin Kepolisian RI itu mencatat adanya penyimpangan pupuk subsidi oleh para petani.

Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin mengatakan oknum petani tersebut tidak menggunakan pupuk subsidi sesuai peruntukan. Alih-alih menanam pupuk yang diterima, petani malah menjualnya ke sejumlah pihak, termasuk swasta.

"Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah, tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi," ungkap Samsul dalam dialog di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

Lihat Juga : Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T

Ia mengatakan informasi tersebut diperoleh Satgas Pangan melalui Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Meski begitu, Samsul belum merinci kapan dan lokasi pasti penyimpangan tersebut.

Samsul hanya menegaskan penyimpangan ini membuat distribusi pupuk subsidi jadi tak tepat sasaran. Akhirnya, Satgas Pangan Polri harus turun langsung ke sawah dan sentra produksi pertanian.

(skt/asa)

[Gambas:Video CNN]

Gadis cantik dan menawan

main slot paling gacor

Sri Mulyani akan penuhi panggilan MK untuk sidang Pilpres 2024******

Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4).

"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, Senin (1/4).

Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dia menjelaskan permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sejatinya ditolak oleh MK, tetapi hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil sejumlah menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mengingat jabatan yang mereka emban.

Nantinya, kata Suhartoyo, hanya hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan kelima pihak tersebut.

"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para hakim," katanya.

Baca juga: TPN: Kesaksian Menkeu untuk soal bansos di perkara PHPU
Baca juga: Menkeu: Anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
Baca juga: Menkeu: Anggaran bansos per 29 Februari capai Rp22,5 triliun
Baca juga: Menkeu: Bansos merupakan program APBN
 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Desainer Impian

pinjam uang di bca mobile

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

superheboh88

Jokowi bantah disebut ingin rebut posisi Ketum PDI Perjuangan******

Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut ... masa semua mau direbut semuanya?

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo membantah kabar yang menyebut dirinya ingin merebut posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Saat menanggapi pertanyaan awak media soal isu tersebut, Presiden Jokowi sempat bergurau dengan menyebutkan soal posisi sebagai ketua umum partai lain.

"Bukannya Golkar?" jawab Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Ketika ditanya lebih lanjut, Presiden Jokowi lantas membantah berbagai isu terkait dengannya yang ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Katanya mau ngerebutGolkar, katanya mau ngerebut ... masa semua mau direbut semuanya? Jangan ... jangan seperti itu," kata Presiden.

Dalam kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan  Hasto Kristiyanto menyebut Presiden Jokowi menginginkan kursi ketua umum yang kini masih diduduki Megawati Soekarnoputri.

Menurut Hasto, upaya tersebut ditempuh karena Presiden Jokowi ingin mempertahankan kepemimpinannya.

Baca juga: Hasto: Momentum tepat untuk Megawati-Prabowo bertemu usai PHPU di MK
Baca juga: Hasto soal Megawati belum tampil di publik selama PHPU: Sudah diwakili

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024