cocol88 rtp

Kendalikan dunia

Bocoran Tarif LRT Jabodebek yang Bisa Dijajal Gratis Juni 2023******

PT KAI DivisiLRT Jabodebekmembocorkan besaran tarif angkutan yang bakal beroperasi mulai Juli 2023 itu. Pengguna sudah bisa menjajal uji coba LRT Jabodebek secara gratis pada Juni nanti.

Manager Public Relation KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan keputusan pasti soal tarif LRT Jabodebek memang belum ada. Namun, seharusnya 3 bulan jelang operasi aturan soal tarif sudah diketok Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Sebetulnya tiket itu seharusnya secara aturan, 3 bulan sebelum operasional harusnya sudah ada. Makanya kami bilang harusnya April. Tapi kan kembali yang menetapkan tarif kan Kemenhub, jauh hari sudah kita usulkan ke Kemenhub, cuma sampai saat ini belum ada penetapan atau informasi terkait tarifnya," kata Kuswardojo, dikutip dari Detik, Selasa (18/4).

Namun, Kuswardojo mengatakan tarif tersebut bisa jauh lebih murah karena Kemenhub bakal memberikan subsidi. Dengan begitu, ia berharap keputusan soal tarif bisa rampung sebelum akhir April ini.

"Pemerintah bilang mau kasih PSO dan sebagainya, makanya pasti lebih murah dari itu. Cuma kalau pantasnya dengan biaya operasional usul kita ya segitu," tuturnya.

LRT Jabodebek Bisa Dijajal Gratis Juni 2023

Selanjutnya, ia mengatakan LRT Jabodebek bisa dijajal gratis sebulan sebelum beroperasi penuh. Kuswardojo mengatakan perusahaan akan membuka pendaftaran bagi masyarakat umum yang ingin mencoba moda transportasi itu.

Meski begitu, belum ada detail pendaftaran rencana uji coba gratis tersebut. Ia hanya menegaskan nantinya LRT Jabodebek beroperasi secara penuh dan berbayar mulai 12 Juli 2023.

"Sebelum COD, Juni kita akan trial run. Masyarakat luas ada nanti akan kita buka kesempatan, tapi daftar dulu atau nanti mungkin undangan, dari pihak mana kita undang. Itu nanti Juni mungkin dibuka. Kalau Juli sudah berbayar. Jadi akan kita batasi, misal kapasitas 700 ya paling 200. Pasti gratis kalautrial run," tandas Kuswardojo.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Bos Bappebti Pede Bursa CPO Bisa Diluncurkan Juni Ini******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) optimistis minyak kelapa sawitmentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas pada Juni mendatang.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko. Ia mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai mengerucutkan alternatif kebijakan dari bursa CPO tersebut.

"Kami harapkan kebijakan ini bisa selesai dan launchingseperti janji perintah menteri perdagangan, tetap Juni," ujarnya di Kantor Bappebti, Jakarta, Jumat (19/5).

Adapun kebijakan yang diatur adalah CPO yang masuk dalam bursa adalah uang khusus untuk diekspor. Kemudian, CPO yang masuk bursa pun hanya untuk CPO HS 15.111.000.

Selain Permendag tentang ekspor, pihaknya juga tengah merancang Peraturan Bappebti serta Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka.

Menurut Budi, dengan diimplementasikannya ekspor CPO melalui Bursa Berjangka di Indonesia tersebut, harapannya akan terbentuk price referencedi bursa karena terjadinya transaksi adalah many to manypembeli dan penjual.

Tak hanya itu, harga yang terbentuk juga akan transparan dan akuntabel sertareal time. Dengan begitu, hal tersebut dapat dipergunakan dalam penentuan harga patokan ekspor (HPE) oleh Kemendag dan bea Keluar (BK) oleh Kementerian Keuangan (kemenkeu).

"Di sisi hulu kebijakan ini juga dapat memperbaiki harga TBS bagi petani/PKS," imbuh Didid.

Meski demikian, ia menyebut pada Juni hanya Bursa CPO saja yang diluncurkan. Sementara, pembentukan harga acuan baru bisa terbentuk pada akhir tahun ini.

Pasalnya, saat bursa diluncurkan tentu pesertanya belum ada. Oleh karena itu, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi.

[Gambas:Video CNN]

"Saya belum bisa bilang kami sudah berhasil tapi setidaknya ini satu langkah lebih maju. Dan sakit perut saya sudah tidak terlalu sakit," ujar Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

Deretan Harta Capres PDIP Ganjar Pronowo Rp11,7 M, Bebas Utang******

Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.

"Pada Hari Kartini ini 21 April 2023, sekaligus tonggak perjuangan perempuan Indonesia yang nondiskriminatif, setara, dan dijamin konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahimmenetapkan saudara GanjarPranowo--sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah--sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengumuman yang juga disiarkan secara langsung oleh saluran Youtube PDIP, Jumat (21/4).

Selain sebagai kader PDIP, Ganjar menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah sejak 2013.

Per akhir 2021,harta dan kekayaan Ganjar terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp2,62 miliar yang tersebar di delapan lokasi, mulai dari Bogor, Purbalingga, sampai Sleman.

Kemudian, ia juga memiliki enam jenis transportasi dengan total nilai Rp1,62 miliar. Lalu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp705,86 juta.

Harta dan kekayaan Ganjar paling banyak di kas dan setara kas sebesar Rp6,82 miliar. Ia juga tidak memiliki utang, sehingga total harta bersih yang ia laporkan mencapai Rp11,77 miliar.

Berikut rincian harta kekayaan capres PDIP Ganjar Pranowo:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp2.625.827.000

1. Tanah dan bangunan seluas 128 m2/99 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp665.827.000
2. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/21 m2 di Kab/ Kota Purbalingga, hasil sendiri Rp47 juta
3. Tanah dan bangunan seluas 128 m2/99 m2 di Kab /Kota Bogor, hasil sendiri Rp615 juta
4. Tanah seluas 278 m2 di Kab / Kota Purbalingga, hasil sendiri Rp147 juta
5. Tanah seluas 1.178 m2 di Kab/ Kota Purbalingga, warisan Rp68 juta
6. Tanah dan bangunan seluas 658 m2/56 m2 di Kab / Kota Purbalingga, warisan Rp63 juta
7. Bangunan seluas 34 m2 di Kab / Kota Sleman, hasil sendiri Rp510 juta 8. Bangunan seluas 34 m2 di Kab / Kota Sleman, hasil sendiri Rp510 juta

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp1.620.000.000

1. Mobil, Nissan Teana Minibus tahun 2013, hasil sendiri Rp200 juta
2. Mobil, Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2018, hasil sendiri Rp535 juta
3. Motor, Viar Scooter Tahun 2018, hasil sendiri Rp10 juta
4. Motor, Kawasaki ER-6N Tahun 2012, hasil sendiri Rp65 juta
5. Mobil, Toyota Crown Tahun 2008, hasil sendiri Rp190 juta
6. Mobil, Hyundai Ioniq EV Signature AT Tahun 2021, hasil sendiri Rp620 juta

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp705.861.750

D. SURAT BERHARGA Rp0
E. KAS DAN SETARA KAS Rp6.823.379.630
F. HARTA LAINNYA Rp.0

G. UTANG Rp0

[Gambas:Video CNN]

Ayah anak itu menempel padaku

Erick Beber Untung Indonesia Jika Tambah Saham Freeport 10 Persen******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan keuntungan negara jika berhasil menambah 10 persen kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Saat ini, pemerintah mengempit saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. PTFI merupakan perusahaan afiliasi dari perusahaan AS, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX).

Erick mengklaim jika Indonesia berhasil menambah kepemilikan saham di PTFI, maka pendapatan negara pun bisa bertambah.

Selain penambahan porsi saham, kata Erick, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat direksi PTFI yang berasal dari warga Papua. Menurutnya, PTFI sudah puluhan tahun beroperasi dan sudah saatnya putra-putra daerah terbaik Papua mendapat kesempatan.

"Saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur," kata Erick.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga meminta PTFI turut meneruskan hilirisasi. Oleh karena itu, Erick mengatakan agar PTFI komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur.

Tak hanya itu, Erick juga meminta agar ada tambahan pembangunansmelterdi Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.

"Karena itu kami mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu," jelas Erick.

Wacana permintaan tambahan kepemilikan saham pada PTFI disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang kontrak pengelolaan Freeport di Indonesia, dengan catatan RI mendapatkan 10 persen saham tambahan.

Menurutnya, rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin membaik dan grafik produksi yang peakpada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.

Pemerintah akan menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Bahlil mengatakan pemerintah ingin produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti.

"Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil," jelas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]