qqpulsa

situs slot gacor hari ini terpercaya 150Jutaan kata 502065Orang-orang telah membaca serialisasi

《qqpulsa》

PPLN London tanggapi video viral WNI tidak bisa mencoblos******

Jakarta (ANTARA) - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) London menanggapi video viral dengan narasi yang menyebutkan sejumlah warga negara Indonesia di Inggris Raya dan Irlandia tidak bisa menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Ketua PPLN London Denny Kurniawan mengatakan pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan 003 justru melebihi waktu yang ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yakni pukul 08.00-18.00 atau dalam rentang waktu 10 jam.

"Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 001 dan 003 dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 20.00 waktu setempat. Lebih lama dari waktu yang ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024," kata Denny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, beredar video sejumlah WNI tidak bisa menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan 003 di Kota London, yakni The KIA Oval (Jardine Suite) Kennington, London, SE11 5SS.

Dalam video yang beredar, para pemilih mengatakan telah tiba sebelum pukul 18.00 waktu setempat, tetapi PPLN tidak mempersilakan mereka masuk TPS.

Baca juga: Lebih dari 1.000 WNI mencoblos surat suara pemilu di TPSLN Istanbul

Denny mengatakan bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara yang lebih lama dari ketentuan dilakukan dalam rangka mengakomodasi calon pemilih yang telah berada di dalam gedung yang dijadikan TPS.

Dia menambahkan bahwa ketentuan mengenai aturan kesehatan dan keamanan yang berlaku di Britania Raya dengan menerapkan sistem buka tutup gerbang dan pintu masuk yang menyesuaikan kapasitas gedung dinilai tidak memengaruhi proses pendaftaran pemilih.

"Namun demikian, sistem buka tutup gerbang dan pintu masuk tidak memengaruhi proses pendaftaran pemilih di meja registrasi yang terus-menerus melakukan pendataan pemilih di ruang utama hingga pukul 18.00 GMT," ujarnya.

Oleh sebab itu, Denny mengatakan bahwa tidak diperkenankannya sejumlah WNI untuk menggunakan hak pilihnya karena mereka masih tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di dalam negeri.

"Berkenaan dengan pemilih yang tidak diperkenankan masuk daftar pemilih khusus (DPK), hal ini karena pemilih tersebut sudah terdaftar di DPT dalam negeri," tuturnya.

Baca juga: PPLN Tokyo siapkan 3.500 surat suara bagi pemilih dalam daftar khusus

Ia juga mengingatkan para WNI dapat selalu mengecek data status pemilih sehingga kejadian tersebut tidak terulang pada masa mendatang.

Denny menjelaskan TPS 001 di Kota London menerima sebanyak 1.339 lembar surat suara yang terdiri atas surat suara berdasarkan DPT sebanyak 1.310 lembar ditambah 2 persen surat suara cadangan sebanyak 27 lembar, surat suara return to sender dari pos sebanyak dua  lembar.

Sementara jumlah pemilih yang memberikan hak suara di TPS 001 sebanyak 1.163 orang.

Kemudian untuk TPS 003 di London menerima sebanyak 1.887 lembar surat suara, dengan rincian surat suara berdasarkan DPT sebanyak 1.850 lembar ditambah 2 persen surat suara cadangan sebanyak 37 lembar. Sedangkan jumlah pemilih yang memberikan hak suara tercatat 1.114 orang.

Untuk TPS 002 di Manchester menerima surat suara sebanyak 332 lembar, dengan rincian surat suara berdasarkan DPT sebanyak 302 lembar ditambah 2 persen surat suara cadangan sebanyak 7 lembar dan surat suara return to sender dari pos sebanyak 23 lembar. Jumlah pemilih yang memberikan hak suara tercatat 332 orang.

Baca juga: Pemungutan suara di TPSLN Ankara diramaikan bazar kuliner Indonesia

Denny menjelaskan bahwa surat suara yang diterima oleh PPLN London adalah sesuai jumlah DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) ditambah surat suara cadangan sebanyak 2 persen, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Salah satu dari tiga TPS, yakni TPS 002 di Kota Manchester tidak memiliki surat suara tersisa sehingga tercatat puluhan orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

"Sebanyak 78 orang calon pemilih yang telah mendaftar nomor antrian tidak dapat memilih karena surat suara yang tersedia telah habis. Kami mengapresiasi calon pemilih yang telah bersabar menunggu hingga pemungutan suara berakhir dan dapat menerima keadaan tidak dapat memilih karena surat suara telah habis," kata Denny.

Sementara mengenai surat suara sisa di TPS, Denny mengatakan panitia telah melakukan pencoretan sehingga tidak dapat digunakan oleh pemilih lainnya.

"Dan dicatat oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dengan disaksikan oleh seluruh saksi dari pasangan calon dan partai peserta pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum," katanya.

Baca juga: KPU segera koordinasi dengan PPLN Jeddah soal surat suara tercoblos

Sebelumnya, akun media sosial X, @gobuddyvlr, mencuit pada Selasa pukul 1.34 WIB;

"DIRTY VOTE" benar adanya!

Ada ratusan masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan melakukan pemilihan di Inggris, menurut ketua PPLN UK ada health & safety regulations.

Ketua PPLN menggunakan security untuk menghalangi masyarakat melakukan voting.

Cuitan tersebut hingga Selasa pukul 21.50 WIB mencapai sekitar 14.000 unggah ulang, 1.852 kutipan, 35.000 akun menyukai, dan 2,5 juta tayangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: WNI di Maroko tempuh ratusan kilometer demi memilih di TPS Rabat

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Akademisi ingatkan KPU antisipasi bencana alam saat pemilu besok******

KPU punya tugas tambahan, memastikan lokasi TPS aman dari ancaman potensi bencana, sekaligus punya antisipasi preventif-proaktifnya

Surabaya (ANTARA) - Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya Moch. Shofwan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi jika ada bencana alam saat pencoblosan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024.

Shofwan mengatakan ada potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat diikuti angin kencang hingga banjir saat pemungutan suara, karena morfologi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah pesisir, daratan, dan pegunungan.

"TPS di wilayah pesisir berpotensi banjir rob, TPS di wilayah daratan berpotensi banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang bahkan puting beliung. Beda lagi TPS di wilayah pegunungan ada ancaman longsor jika hujan cukup lebat dengan tutupan lahan yang kurang optimal," katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) menyarankan adanya kesiapsiagaan dan mitigasi dari semua pihak dengan cara collaborative governance sebagai upaya penanggulangan ancaman bencana secara terintegrasi dan terarah.

Baca juga: 70 TPS rawan banjir, BPBD Serang siagakan TRC bencana saat pemilu

Upaya itu, lanjutnya, harus dilakukan dengan sudut pandang spasial sehingga rumusannya lebih aplikatif, disertai informasi tingkat risiko wilayah beserta solusi, pilihan, tindakan, serta kebijakan yang harus diambil.

"KPU punya tugas tambahan, memastikan lokasi TPS aman dari ancaman potensi bencana, sekaligus punya antisipasi preventif-proaktifnya," kata Shofwan.

Ia  juga mengingatkan KPU perlu mempunyai strategi antisipasi dalam distribusi logistik pemilu jika terjadi hujan lebat, serta solusi bagi pemilih jika akses menuju TPS terjadi banjir yang cukup masif.

Baca juga: BMKG tetapkan 15 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia

Letak geografis Indonesia yang terletak antara lempeng bumi raksasa yakni Eurasia, Indoaustralia, dan Pasifik, atau yang dikenal dengan ring of firemenjadikan sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana alam.

Kondisi ini, lanjut Shofwan, merupakan ancaman yang sulit diprediksi dengan perhitungan kapan, dimana, bencana apa yang terjadi, berapa kekuatan, bahkan tidak dapat memperkirakan estimasi korban jiwa maupun harta benda.

"Oleh karenanya KPU sampai tingkatan paling bawah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) harus benar-benar siap menghadapi potensi ancaman bencana alam yang ditimbulkan sehingga tercipta pemilu yang aman, damai, dan terkontrol,” ucap Shofwan.

Baca juga: BPBD Kabupaten Bekasi mitigasi 712 TPS rawan banjir

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas******

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：paito hk warna、toto macau paito、88 liga slot

Terkait：voucher ikea 2022、trik menang main slot game online、penolong 2d togel、permata4d、situs slot yang sering gacor、snicasino、slot member baru、link paling gacor、nagatop、bonus new member 20 20

---

---

bab terbaru：rajaasia88（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08