situs togel malaysia terpercaya

judi online terpercaya 209Jutaan kata 946706Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs togel malaysia terpercaya》

Isi Pesan SYL ke Pegawai Kementan 7 Jam Sebelum Mengundurkan Diri******

Syahrul Yasin Limpo memberikan pesan ke pegawai Kementan 7 jam sebelum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pertanian. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Jakarta, CNN Indonesia--

Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri dari posisinya sebagai menteri pertanian di tengah dugaan kasus korupsipenempatan pegawai Kementan yang menyeret namanya.

Pernyataan mundur ia sampaikan Kamis (5/10) sore di Istana.

"Sore hari ini minta waktu presiden dan diberikan kesempatan Mensesneg untuk menyampaikan usul surat pengunduran diri saya," ujar Syahrul saat konferensi pers di Istana Negara.

Sebelum mengumumkan pengunduran diri itu, Syahrul memberikan pesan khusus kepada pegawai Kementerian Pertanian. Pesan ia sampaikan antara pukul 10.16, atau saat ia pertama kali datang ke Kementan setelah sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa sampai sekitar 12.33.

Pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bocoran pesan dari Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Seorang pegawai yang tak mau disebutkan namanya mengatakan Syahrul meminta anak buahnya untuk tetap pada program yang dijalankan Kementan.

Ia pun memberi sinyal bahwa pesan tersebut seiring dengan isu Syahrul bakal mundur dari posisi menteri pertanian.

"Dia (Syahrul) cuma minta semua program tetap jalan, semua fokus capaian kinerja. Walaupun nanti dia tak ada di sini," ucapnya di Kompleks Kementan, Kamis (5/10).

Namun, ketika dikonfirmasi ulang, pegawai tersebut membantah bahwa Syahrul berpamitan kepada anak buahnya.

"Tak ada pamitan-pamitan. Dia cuma menyuruh kami kerja seperti biasa dan fokus dengan program," ucapnya.

Syahrul saat ini terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di tubuh Kementan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Syahrul. KPK disebut telah menjadikan Syahrul sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menggunakan Pasal terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi yang menyeret politikus NasDem itu.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu. Pasalnya kalau kita lihat dalam UU Tipikor adalah (Pasal) 12 e," ujarnya, Jumat (29/9).

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mendapatkan informasi Syahrul telah menjadi tersangka korupsi. Namun, ia enggan membeberkan detail soal penetapan status tersebut.

"Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasinya. Malah sejak kalau eksposnya itu sudah lama tahu tersangkanya, tetapi resminya tersangkanya itu sudah dikeluarkanlah," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/10) siang.

(mrh/agt)

Jokowi Gelontorkan Tambahan Modal untuk Pertamina Rp3,3 T******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowimemberikan tambahan modal sebesar Rp3,3 triliun kepada PT Pertamina(Persero).

Tambahan modal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Dalam beleid yang ditandatangani oleh Jokowi pada 3 Oktober silam tersebut, tambahan modal tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pengalihan aset negara.

Jaringan gas itu antara lain terdapat di Palembang, Surabaya, Bekasi, Depok, Sidoarjo, Tarakan, Sengkang, Cirebon, Rusun Jabodetabek, Jambi, Subang, dan lain sebagainya.

Selain itu, aset juga berbentuk stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan infrastruktur pendukungnya bernilai Rp1,8 triliun. Aset tersebut salah satunya berbentuk SPBG Jl. Lebak Bulus Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Dalam pertimbangan beleid itu, Jokowi mengatakan tambahan modal diberikan ke Pertamina demi memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan perseroan.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Syahrul Yasin Limpo Belum Nongol di Kementan Usai Pulang dari 'Hilang'******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hingga Kamis (5/10) pagi pukul 09.41 WIB belum juga ke kantor Kementerian Pertanian usai pulang dari 'hilang' di Eropa. (CNN Indonesia/Mochammad Ryan).

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo(SYL) hingga Kamis (5/10) pagi pukul 09.41 WIB belum juga ke kantor Kementerian Pertanianusai dikabarkan 'hilang' beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di kantor kementerian yang berlokasi di Ragunan, Jakarta Selatan itu, suasana sepi.

Sejak pukul 08.30 hingga 08.50 WIB, hanya terlihat pegawai yang lalu-lalang. Selain itu, ada juga pegawai yang datang mengendarai mobil hitam dan masuk ke Gedung A Kementan.

Seorang satpam kementerian yang dikonfirmasi wartawan mengatakan tidak tahu mengenai keberadaan bosnya.

"Tidak tahu, kita tidak dapat info," katanya tanpa mau menyebutkan nama.

Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa. Hal itu terjadi usai ia diisukan telah ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Informasi 'hilangnya' Syahrul itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Komplek Istana Negara, Selasa (3/10) kemarin.

Ia mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga Selasa lalu. Kontak terakhir yang dilakukannya dengan Syahrul Yasin Limpo adalah sebelum menteri dari Partai Nasdem itu berangkat ke Eropa beberapa waktu lalu.

Namun sehari setelah kabar itu, Syarul tiba di Tanah Air.

Pihak imigrasi Soekarno-Hatta mengatakan politikus NasDem itu tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu (4/10) pukul 18.00 WIB dengan menggunakan pesawat Singapore Airlines (SQ 964).

"Proses pemeriksaan keimigrasian dilakukan pada pukul 18:41 WIB melalui konter WNI bernomor 1," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Muhammad Tito Andrianto kata Tito dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (4/10).

Dari bandara Soetta, Syahrul langsung menuju markas DPP NasDem yang berada di Gondangdia, Jakarta Pusat.

Syahrul saat ini terseret kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Korupsi terkait masalah penempatan pegawai.

[Gambas:Video CNN]

KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD

(mrh/agt)

Label：pinjol ojk 2023、nama nama situs gacor、manis 888 slot

Terkait：slot yang gacor pagi ini、madu303、slotopulsa、harga voucher xl 38gb、aplikasi belanja cicilan online、gacor slot 88、dewacas、jagoan 69 slot、situs judi slot terlengkap dan terpercaya、qqindobet

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot gacor maxwin 4d（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

merah putih 88 slot

situs slot 123

sitikusprancis

kreditin legal atau ilegal

kotaBacaan TerkaitMore+

Tuan Pulau Gurun

dewaqq

Zulhas Buka Suara soal Penggeledahan Kemendag oleh Kejagung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi penggeledahan kantornya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah dilanda masalah saat dia ditunjuk untuk memimpin kementerian tersebut.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Ia mengatakan saat ini masalah yang melanda Kemendag saat ini belum selesai, dan berharap ke depan masalah tersebut bisa terselesaikan.

"Jadi badai itu masih ada sampai sekarang, sisanya mudah-mudahan bisa diselesaikan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mendukung proses hukum yang tengah berlangsung dalam pencarian data tambahan yang sedang didalami oleh Kejaksaan Agung.

Lihat Juga :

Pedagang Kuliner Pusing Tertekan Kenaikan Harga Bahan Pokok

"Kejaksaan Agung datang untuk mendapatkan tambahan data guna melengkapi informasi yang diperlukan dalam kasus yang sedang diselidiki. Tentunya, kami menerima dengan baik," tegas Suhanto di Jakarta.

Sekjen Suhanto menegaskan bahwa pada prinsipnya, Kementerian Perdagangan menghormati upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Kemendag berkomitmen untuk membantu penegak hukum dan bersikap proaktif dalam proses penegakan hukum ini," ungkap Suhanto.

Selanjutnya, semua proses penegakan hukum akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kementerian Perdagangan siap membantu jalannya proses penegakan hukum.

Sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula, pada Selasa (3/10) hari ini.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

"Terkait tindakan penyidikan impor hari ini dilakukan penggeledahan di Kemendag dan di PT PPI. Hasilnya mari ditunggu," ujarnya dalam konferensi pers.

Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode 2015-2023. Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya.

"Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/dzu)

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

link bintangmpo

Zulhas Rapat dengan Jokowi soal Banjir Produk Impor Sore Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan rapat bersama Presiden Jokowipada sore ini (3/10) untuk membahas barang imporyang membanjiri RI.

"Nanti sore saya akan rapat dipimpin Pak Presiden untuk memperhatikan fenomena sekarang banjirnya barang-barang impor di pusat-pusat perdagangan," katanya di Pusat Grosir Cililitan, Selasa (3/9).

Zulhas mengatakan Jokowi meminta agar jajarannya harus memperhatikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pasalnya 90 persen dari pelaku usaha adalah UMKM.

"Kalau kita mau jadi negara maju di 2040, memang kita harus menguasai ekspor," katanya.

Pemerintah berupaya membendung banjir barang impor yang sudah membunuh UMKM di dalam negeri. Zulhas menyebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan larangan jual barang impor di bawah US0 atau setara Rp1,54 juta untuk skema cross border di e-commerce.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Zulhas mengatakan jika ditemukan e-commerceyang menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta, pihaknya akan melayangkan surat teguran hingga sanksi penutupan.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucapnya di Kantor Presiden Senin (25/9).

[Gambas:Video CNN]

(feb/agt)

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

cara dapat uang di neo+

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Mendag Zulkifli Hasan menyebut Kemendag diterpa badai. Hal itu ia sebut usai Kemendag digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi impor gula. — Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Kementerian Perdagangan memang tengah diterpa badai. Badai kemungkinan terkait sejumlah kasus korupsi. (CNN Indonesia/Yogi Anugrah).

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

Lihat Juga :

Kontak Terakhir SYL dengan Wamentan Sebelum Dikabarkan 'Hilang'

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

Lihat Juga :

ANALISIS3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Lihat Juga :

UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN: 1 2

wadah pemikir perkotaan

katsu5 slot

Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******

Pengelola Kompleks GBK buka-bukaan soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah kisruh negara dengan Pontjo Sutowo dengan mengatakan semua akan dibicarakan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia--

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.

Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco.

"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).

"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.

Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

Lihat Juga :

Heran Erick Thohir Digugat Karena Dituduh Palsukan Lapkeu Telkom

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

(dis/agt)

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

gacor terlengkap