yoda4d

Perhatikan iblis seperti ini

Data Inflasi Akan Beri Angin Segar ke IHSG Hari Ini******

Indeksharga sahamgabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Kamis (2/11). Penopang utama indeks masih berasal dari data inflasi Oktober 2023.

Tapi, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG masih akan dibayangi oleh gelombang tekanan dalam jangka pendek. Beruntung, selain dari data inflasi, IHSG juga dapat angin segar dari pertumbuhan kinerja emiten.

"Sehingga peluang pertumbuhan kinerja emiten juga diharapkan dapat mengalami perbaikan dan kemajuan sehingga dapat mendongkrak kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang. Hari ini IHSG berpotensi mengalami teknikal rebound," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, BBCA, TLKM, EXCL, CTRA, PWON, GGRM, BBNI, dan TBIG.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG bergerak tipis di atas 6.633 sebagai supportterdekat yang dibentuk oleh Fibonacci Retracement85,4 persen dari wave a, di mana penembusan di bawahnya akan memicu pelemahan lebih jauh menuju 6.857.

"Namun demikian, IHSG berpeluang memulai pembalikan tren apabila tetap ditutup di atas 6.633 pada chart harian," jelas Ivan.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.542 dan resistance6.968.

IHSG ditutup di level 6.642 pada Rabu (1/11) sore. Indeks saham melemah 109,79 poin atau minus 1,63 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,51 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,73 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 150 saham menguat, 439 terkoreksi, dan 156 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak terkalahkan

Jokowi ke 100 CEO di IKN: Swasta di Sini Kadang Ingin Mengatur Negara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tabiat pengusaha swasta yang terkadang ingin mengatur negara.

Watak buruk swasta ini dibongkar Jokowi di hadapan 100 CEO yang diajaknya berkeliling ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia mencontohkan kasus saat swasta menggarap potensi minyak mentah di Guyana, Amerika Selatan.

"Ditemukan potensi minyak (di Guyana), digarap oleh swasta. Bukan oleh BUMN (negara), maaf Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir), tapi difasilitasi dan diatur oleh pemerintah. Itu yang benar," kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (2/11).

Akan tetapi, Jokowi mengakui bahwa negara tak bisa berdiri sendiri. Ia mencontohkan bagaimana duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak mungkin semuanya dihamburkan untuk membangun IKN.

Oleh karena itu, Jokowi menargetkan keterlibatan swasta hingga 80 persen dari kebutuhan investasi US miliar. Para pengusaha atau private sectortersebut bisa berinvestasi di IKN dengan skema public-private partnership(PPP).

"Dan yang gak senang (dengan pembangunan IKN), setelah pemerintah memulai 2 tahun lalu, pertengahan tahun ini (2023) sudah mulai swasta masuk, swasta masuk, swasta masuk. Peletakkan batu pertama, groundbreaking, groundbreaking, selalu (begitu) terus. Saat ini masih kita rem, yang diprioritaskan dari dalam negeri dulu," pamer Jokowi.

Padahal, menurutnya investor asing sudah banyak yang lirik-lirik. Jokowi mencatat setidaknya ada 320 investor dari negara luar yang sudah menandatangani letter of interest (LOI) untuk membangun di IKN.

Jokowi lantas meluruskan persepsi liar yang mengira IKN akan jadi seluruhnya pada 2024. Ia menegaskan tahun depan baru akan direncanakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79.

"Tahun depan banyak yang berpikir IKN jadi, siapa yang ngomong? Tahun depan kita mau upacara di IKN. Lapangan dan rumputnya sudah ditanam, pasti rampung. Kalau yang lain-lain itu bisa 15 tahun, supaya tahu dan enggak terjadi miss. Itu 15 tahun kurang lebih, tapi bisa maju kalau swastanya ngebut, tiap bulan groundbreaking10, 15, atau 20 proyek. Itu baru akan cepat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuang Fentian

Menteri ATR Kukuh Tolak Perpanjang HGB Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjantotegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowo di Hotel Sultan.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Sementara itu, ia menyerahkan sisa penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum (APH). Ini termasuk tuntutan ganti rugi Rp28 triliun dari PT Indobuildco milik Pontjo kepada pemerintah.

"Coba dilihat status hukumnya, negara dalam hal ini Kemensetneg sudah menang berkali-kali. Lalu, dari Indobuildco itu kan sudah berkali-kali mengajukan gugatan dan sudah dikatakan kalah di pengadilan," tutur Raja.

"Jadi, nampaknya perlu kerendahan hati dari pihak sana (Pontjo Sutowo) bahwa ini adalah negara hukum. Pengadilan sudah memutuskan bahwa tanah tersebut secara legal milik negara, dalam hal ini Kemensetneg," tambahnya.

Raja lantas menyindir pihak Pontjo Sutowo yang selama ini sudah 'kenyang' menikmati cuan dari pengelolaan Hotel Sultan.

"Toh dari pihak sana juga sudah 'menikmati' dari tanah yang ada ini kan sudah dinikmati sekian lama, ekonomi secara produktif, ada hotel dan apartemen. Saya sih imbau saja, taat pada hukum," tandasnya.

Pontjo bersikukuh ingin memperpanjang HGB nya di Hotel Sultan. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Termasuk soal Hak Guna Bangunan (HGB) atas hotel tersebut.

"HGB habis itu kan seperti ibaratnya BPKB mobil. Kalau BPKB habis memang mobilnya punya orang, kan tidak. Mobil tetap punya kita, lagi diurus kan. Dan sekarang belum ada penolakan, belum diputuskan juga, masih proses. Itu bukan berarti bahwa kemudian itu bukan milik saya," katanya Jumat (27/10).

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Pedagang Online Wajib Lapor Data Transaksi ke BPS******

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau pedagang onlinediwajibkan melaporkan data dan informasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan informasi yang dilaporkan termasuk jenis, waktu penyampaian, dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi PMSE.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pelaporan data oleh PPMSE nantinya dapat dilakukan melalui platform Indonesia Data Hub atau Indah. Platform ini menawarkan empat pilihan moda; electronic form, unggah berkas, kunjungan, dan machine to machine.

"BPS menjamin kerahasiaan data yang diterima dari penyelenggara PMSE dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan juga mengacu pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi negara sesuai panduan PBB atau UN Fundamental Principles of Official Statistics," lanjut Amalia.

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 dikeluarkan dengan mempertimbangkan potensi besar transaksi digital sebagai akselerator perekonomian Indonesia.

BPS mencatat penetrasi akses internet Indonesia pada 2022 telah mencakup sekitar 183 juta penduduk. Dari jumlah itu,  16,51 persen di antaranya mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa.

Menimbang hal tersebut, ia mengatakan  pemerintah perlu memiliki data transaksi elektronik yang akurat dan komprehensif agar dapat dirumuskan berbagai kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Dengan begitu, ia berharap seluruh aktor dalam ekonomi digital dapat memperoleh manfaat, terutama konsumen dan UMKM dalam negeri yang mencakup lebih dari 99 persen usaha di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Dimana pedangku?

Alasan Pengusaha Curhat ke Jokowi Takut Bangun IKN******

Pengusaha mencurahkan ketakutan mereka kepada Jokowi dalam membangun IKN. 

Curahan ketakutan disampaikan oleh Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto kepada Jokowi di Kompas 100 CEO Forum pada Kamis (2/11) kemarin. 

Anne mengatakan sejatinya para pengusaha siap membantu pemerintah membangun IKN. Namun, pengusaha dihantui kepastian dan reformasi hukum.

"Jangan sampai kami support tapi (nasib) kami enggak jelas nantinya. Ujung-ujungnya bapak tahu deh. Ujung-ujungnya kami yang diperiksa," katanya. 

Oleh karena itu, Anne juga menyampaikan agar Jokowi bekerja pelan-pelan dalam membangun IKN. Maklum, menurutnya pemerintah bekerja sangat cepat dalam membangun ibu kota baru itu.

Sekali lagi, Anne mengingatkan Jokowi agar tetap memperhatikan penegakan hukum.

"Izin pak saya tahu 2024 bapak ingin kita upacara di sini. Tapi nuwun sewu pak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN," kata Anne.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan para pengusaha tak perlu khawatir. Ia menyebut saat ini Undang-Undang (UU) mengenai IKN Nusantara sudah ada, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa? Tidak dilanjutkan? wong uu sudah ada, didukung 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? takut apalagi?" kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu juga mengatakan para pengusaha tidak perlu takut pembangunan IKN terganjal oleh Pemilu 2024. Ia menjamin pemilu akan berjalan damai dan tak mengganggu pembangunan.

Jokowi mengatakan hal tersebut mengacu pada pemilu tahun-tahun sebelumnya yang dinilai lancar.

"Yang penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin atau ibu-ibu beli kompor manas-manasin. Sudahlah kita ini, saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi," ucap Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa yang gila

Menteri ATR Respons Santai Gugatan Rp28 T Pontjo Sutowo******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menanggapi santai gugatan ganti rugi Rp28 triliun yang dilayangkan Pontjo Sutowo kepada pemerintah.

Hadi mengatakan pihaknya sudah resmi tidak memperpanjang hak guna bangunan (HGB) PT Indobuildco milik Pontjo di Hotel Sultan. Dengan begitu, kepemilikan hotel tersebut resmi kembali ke negara.

"Oh begitu (digugat Rp28 triliun)? Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (PT Indobuildco di Hotel Sultan). Sudah selesai. Itu sudah ranahnya aparat penegak hukum," tegas Hadi selepas menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Raja satu suara dengan Hadi bahwa kementeriannya tidak memperpanjang HGB Indobuildco. Ia juga menanggapi santai gugatan Rp28 triliun tersebut.

"Ya memang itu keputusannya (perpanjangan HGB ditolak). Perkara ini (gugatan Indobuildco) bukan perkara baru. Berkali-kali diuji pengadilan dan mereka kalah," ujar Raja.

"Toh dari pihak sana juga sudah 'menikmati' dari tanah yang ada ini kan sudah dinikmati sekian lama, ekonomi secara produktif, ada hotel dan apartemen. Saya sih imbau saja, taat pada hukum," tutupnya.

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melayangkan gugatan ganti rugi ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum harus ditindak. Ia menilai PPKGBK main hakim sendiri, terutama saat memasang portal beton sehingga menghalangi akses Hotel Sultan.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," ujarnya di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com.

Ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

[Gambas:Video CNN]