minggu slot

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Kemendag Buka Suara soal Impor Beras dan Potensi Subsidi Jagung******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara soal impor beras yang dilakukan pemerintah pada 2023 hingga kenaikan harga telur ayam dalam beberapa waktu terakhir.  

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan impor beras tahun ini dilakukan untuk memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Isy menyebut CBP akan digunakan untuk intervensi guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di pasar.

"Hingga saat ini, impor beras dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi produksi beras di dalam negeri," kata Isy kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/7).

Isy menjelaskan berdasarkan Neraca Pangan yang disusun oleh Badan Pangan Nasional, jumlah ketersediaan beras pada 2023 diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pasokan beras dari beberapa wilayah di dalam negeri berasal dari hasil produksi pada musim panen yang terjadi dua kali dalam setahun.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Pangan Mulai Landai Tapi Cabai Tetap Mahal

Pada tahun ini, Bulog diketahui mendapat tugas mengimpor 2 juta ton beras yang akan digunakan untuk intervensi dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

Di sisi lain, Kemendag juga merespons kenaikan harga telur dan daging ayam beberapa waktu terakhir. Isy menyebut salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah dengan memberikan subsidi jagung yang merupakan pakan ayam.

Lihat Juga : Kemendag Siapkan Subsidi Jagung Imbas Harga Pakan Ayam Melonjak

Langkah tersebut, kata Isy, mungkin bisa dilakukan kembali untuk stabilisasi harga daging dan telur ayam. Namun, diperlukan pertimbangan dari segala aspek dan diputuskan bersama melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Saat ini, mengingat kewenangan stabilisasi harga telah beralih ke Bapanas, Kemendag terus berkoordinasi dengan Bapanas untuk finalisasi mekanisme pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung baik melalui mekanisme penugasan pengadaan maupun melalui penguatan Cadangan Jagung Pemerintah sebagai instrumen untuk stabilisasi harga sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022," kata Isy.

Pistol Tuhan menangis darah

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Pentium

Cara Daftar Naik LRT Jabodebek yang Diuji Coba Mulai 12 Juli 2023******

LRT Jabodebek mulai diuji coba atau soft launching pada 12 Juli hingga 15 Agustus 2023.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan masyarakat yang ingin ikut uji coba bisa mendaftar melalui link yang akan dicantumkan di media sosial LRT Jabodebek pada 10 Juli, dan dikenakan tarif Rp1. Setelah mengklik link pendaftaran, ada formulir yang harus diisi.

Kemudian, masyarakat akan mendapat konfirmasi dari KAI yang disampaikan melalui e-mail atau SMS.

Setelah itu, masyarakat harus menunjukkan bukti konfirmasi kepada petugas di stasiun keberangkatan. Adapun tiga stasiun keberangkatan yang bisa dipilih antara lain Dukuh Atas, Harjamukti, dan Jatimulya.

Untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang ingin mencoba LRT Jabodebek, KAI akan membatasi satu orang hanya bisa ikut sekali perjalanan uji coba kereta.

"Kami mohon kepada siapapun masyarakat yang sudah mendapat kesempatan mohon untuk tidak mendaftar lagi. Beri kesempatan yang lain," kata Kuswardoyo.

Secara keseluruhan, total penumpang pada uji coba LRT dibatasi maksimal 600 orang per hari. Jumlah itu dibagi ke dalam 4 trainset dengan kapasitas 150 orang.

[Gambas:Video CNN]

kaisar kuno

Ridwan Kamil Ingin Kawasan Rebana Saingi Bodebek******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) bisa menyaingi perkembangan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek).

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Sismadani mengungkapkan kawasan Rebana punya segitiga emas, yakni Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati. Ia mengutip pesan Ridwan yang mengatakan Jabar harus bisa memaksimalkan potensi tersebut.

"Pimpinan (Bappeda) ditugaskan oleh Bapak Gubernur (Ridwan Kamil). Ini sudah ada Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Pelabuhan Cirebon. Bagaimana segitiga emas ini, kalau tidak kita tangkap peluangnya ini sangat-sangat mubazir. Sehingga beliau menugaskan Bappeda membuat konsep pengembangan kawasan Rebana ini," katanya dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Ia menyebut kawasan Rebana bisa menopang kemajuan metropolitan Cirebon. Bahkan, Bappeda menghitung pertumbuhan ekonomi Jabar bakal meroket hingga 7,16 persen pada 2030 mendatang berkat kawasan Rebana ini.

"Dari ketiga metropolitan ini, Bodebek sudah sangat luar biasa berkembang, kemudian metropolitan Bandung. Yang belum adalah metropolitan Cirebon, khususnya yang berada di kawasan utara," tuturnya.

Bappeda juga memproyeksi hidupnya kawasan Rebana akan membuka 4,39 juta lapangan kerja baru. Selain itu, pertumbuhan investasi di Jabar diramal meningkat 7,77 persen pada 2030 nanti.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha Tjahjagama menyinggung soal melimpahnya kawasan industri di Jawa Barat. Ia menyayangkan jika kawasan industri sebanyak itu tidak terkoneksi dengan Pelabuhan Patimban.

Arif mengatakan pelabuhan bertaraf internasional ini punya daya tarik tersendiri untuk masyarakat sekitar. Menurutnya, Patimban menjadi salah satu harapan baru untuk meningkatkan perekonomian di Subang dan sekitarnya.

"Namun, minimnya informasi dapat mengakibatkan kurang terjalinnya sinergi antara pengembangan Pelabuhan Patimban dengan partisipasi masyarakat luas dan kawasan industri di wilayah sekitarnya," jelas Arif.

"Padahal, Jawa Barat merupakan daerah yang paling banyak memiliki kawasan industri sehingga perlu memperkenalkan keberadaan Pelabuhan Patimban kepada pengelola kawasan maupun industri yang berada di sekitarnya, khususnya di Jawa Barat," tutupnya.

Patimban sudah beroperasi sejak 2020 lalu. Setahun berikutnya, pelabuhan ini dikelola secara penuh oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI), sesuai perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) melalui Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki sistem Daru

Moeldoko Ungkap Alasan RI Impor Bawang Putih dan Garam******

Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)Moeldoko membeberkan penyebab Indonesiaimporbawang putih dangaram.

Terkait bawang putih, ia menyebut impor dilakukan karena komoditas pangan itu bisa tumbuh baik di daerah dengan ketinggian di atas 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Jika dipaksa ditanam di daerah tidak seperti itu, maka hasilnya kurang bagus.

"Jadi kalau dipaksa (ditanam di daerah bukan 1.200 mdpl) pasti masyarakat enggak mau (karena) hasilnya pasti jelek. Sehingga pada wilayah-wilayah itulah (ketinggian 1.200 mdpl) yang bisa ditanam," kata Moeldoko, yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Rabu (12/7).

Terkait garam, ia beralasan impor dilakukan karena tidak semua pantai di Indonesia bisa memproduksi garam secara efisien.

"Garam hanya bisa di daerah-daerah tertentu yang memiliki tingkat kemarau yang panjang. Sebenarnya yang paling bagus di NTT karena tingkat keringnya panjang," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan pemerintah terus mengimpor bawang putih adalah karena ketidakcukupan pasokan dalam negeri.

Tercatat, pasokan awal bawang putih Indonesia pada awal 2023 ada 143.261 ton, di mana perkiraan produksi dalam negeri menyentuh 23.337 ton. Sementara itu, realisasi impor Januari-April 2023 ada 103.414 ton dan rencana impor Mei-Desember 2023 dipatok 504.088 ton.

Dengan begitu, total ketersediaan bawang putih RI saat ini 774.460 ton. Sedangkan kebutuhan tahunan bawang putih RI 669.354 ton dengan porsi kebutuhan bulanan 55.780 ton.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada beberapa alasan RI mengimpor garam. Pertama, jumlah produksi lokal tak mampu memenuhi kebutuhan industri.

Kedua, kualitas garam lokal tak sepadan dengan kebutuhan industri.Ketiga, terkait kepastian pasokan garam. Industri melakukan produksi sepanjang tahun, maka kontinuitas pasokan bahan baku sangat diperlukan.

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

Bos Pos Minta Dukungan DPR Agar Ditunjuk KPU Urus Logistik Pemilu 2024******

PT Pos Indonesia (Persero) berharap dukungan Komisi VI DPRRI supaya pihaknya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mitra resmi logistik Pemilu 2024.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyebut pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding(MoU) dengan KPU soal urusan logistik Pemilu 2024. Bahkan, Pos mengaku sudah menyiapkan lebih dari 10 ribu armada untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

"Karena sudah ada klaster logistik, mohon dukungan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu dengan menunjuk lagi Pos Indonesia sebagai official logistic partnerPemilu 2024," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Faizal mengungkapkan syarat mengikuti tender tersebut adalah terdaftar di e-Catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk katalog sektoral.

"Kebetulan Pos Indonesia saat ini sudah ada di katalog nasional. Namun, nanti kami juga harus masuk ke katalog sektoral. Semua yang mengikuti tender harus ada di situ," bebernya.

Ia juga memamerkan keberhasilan Pos menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga telur ke berbagai daerah. Selain itu, Faizal memamerkan distribusi vaksin covid-19, terutama ke wilayah Timur Indonesia.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Sonny Danaparamita heran mengapa Bos Pos Indonesia itu malah pamer soal penyaluran bansos dan vaksin. Ia mempertanyakan di mana letak success storyPos dalam mengamankan logistik Pemilu.

"Kenapa yang dimunculkan distribusi vaksin, daging, sembako. Tidak menunjukkan success storydistribusi logistik selama pemilu karena mendistribusikan sembako dengan logistik pemilu itu jauh berbeda," kritik Sonny.

Kritikan juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ia heran mengapa Pos malah lebih cepat mendistribusikan surat suara ke pemilih luar negeri ketimbang daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Ia juga berharap jangan sampai muncul pemilih ganda jika Pos Indonesia terpilih menjadi mitra resmi logistik Pemilu 2024.

"Yang saya takutkan adalah terjadinya pemilih ganda. Pada 2019 saja banyak temuan keterlambatan (surat suara), malah di luar negeri duluan pencoblosan. Saya bingung nih," ucap Eko.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyoroti persiapan Pos Indonesia menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Muslim mengingatkan Pos Indonesia agar masalah logistik tidak menjadi celah kecurangan Pemilu 2024.

"Kecurangan bukan hanya persoalan sumber daya manusia (SDM), tapi logistik juga. Ketika hari pelaksanaan tiba-tiba logistik belum sampai atau nyangkut di mana. Ini harus menjadi catatan," pesannya.

Merespons hal tersebut, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyebut pihaknya sudah pernah terlibat di empat era pemilu berbeda, mulai dari 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, Pos Indonesia ditunjuk sebagai mitra resmi untuk pengiriman logistik domestik dan internasional. Namun, pada gelaran Pemilu 2014 dan 2019 perusahaan pelat merah ini tidak bertindak sebagai official partner, melainkan hanya membantu.

Pada akhir RDP, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang memimpin rapat tersebut membacakan kesimpulan, di mana salah satu poinnya menyebutkan DPR mendukung Pos Indonesia menjadi mitra resmi KPU dalam urusan logistik Pemilu 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]