slot demo pgs

Berubah menjadi loli dan mainkan game

Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.

Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.

"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah

Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.

"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.

Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.

"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

Lihat Juga : Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.

Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).

Artis pakaian wanita

Melihat Pernyataan Jokowi soal Tanah Prabowo yang Diungkit Anies******

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam.

Ia menggunakan data yang disampaikan Jokowi. Berdasarkan data itu kata Anies, Prabowo memiliki lahan sampai dengan 340 ribu hektare. 

Menurut Anies, kepemilikan lahan ini cukup ironis. Pasalnya, kepemilikan lahan terjadi saat lebih dari separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas.

"Itu salah," katanya memotong pernyataan Anies.

Terlepas dari itu semua, benarkah Jokowi pernah mengungkit kepemilikan tanah Prabowo?

Jawabannya memang pernah. Hal itu disinggung Jokowi saat debat calon presiden di era Pilpres 2019 lalu.

Saat itu Jokowi menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," kata Jokowi saat itu.

Selain 220 ribu itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

Kepemilikan itu tak dibantah Prabowo. Namun kata dia lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.

Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.

"Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," katanya.

Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.

"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Aktor Terbaik

Jangan Lupa ke Transmart Full Day Sale Besok, Ada Diskon 50% + 20%******

Jangan lupa ke Transmart besok ya! Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon gede-gedean yang sayang banget buat dilewatkan.

Transmart kasih diskon 50 persen buat aneka aneka produk terpilih. Selain itu masih ada ekstra diskon 20 persen menantimu. Kapan lagi belanja semurah ini?

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Ada Diskon 20%

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Catat waktunya ya. Promo ini berlangsung seharian pada Minggu (14/1) dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di Transmart se-Indonesia.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank ya. Cus ke Transmart besok dan borong belanjaan yang banyak!

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Jokowi Yakin RI Bisa Kuasai 61 Persen Saham Freeport******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah ingin menambah kepemilikan sahamPT Freeport Indonesia (PTFI) dari yang saat ini 51 persen menjadi 61 persen.

Ia yakin pemerintah bisa menambah 10 persen kepemilikan saham PTFI meski prosesnya akan panjang.

"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya, tapi saya yakin angka (61 persen) itu bisa kita dapatkan. Ya namanya negosiasi kan udah lama ini, alot. Alot banget," katanya saat memberi sambutan pada Kongres ke-12 Hikmahbudhi di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3).

Saat ini untuk tahap awal yang dikejar adalah perpanjangan kontrak PTFI di Indonesia yang ditargetkan bisa selesai paling lambat Juni 2024

"Ini regulasinya rampung dulu baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan nggak ampai Juni lah, secepatnya. Kalau bisa secepatnya paling lambat Juni," jelasnya.

Jokowi menyebut jika Indonesia berhasil menguasai 61 persen saham PTFI maka 80 persen pendapatan Freeport bakal masuk ke APBN.

Namun dengan penguasaan saham 51 persen saat ini, Jokowi menyebut Freeport sebenarnya sudah menjadi milik Indonesia.

"Jangan ada bayangan itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61 persen," pungkasnya.

Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson di Istana Kepresidenan.

Bos besar Freeport itu datang bersama para petinggi Freeport antara lain Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia sekaligus CFO Freeport McMoran Kathleen Quirk.

Tony menyebut mereka sempat membahas soal perpanjangan izin tambang PTFI, yang bakal habis pada 2041 mendatang.

"Disinggung sedikit (perpanjangan izin Freeport), tapi enggak bahas detail, kan waktunya enggak panjang, kan itu sudah dibahas sebelumnya," kata Tony.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah perangkat lunak antivirus

3 Pesawat Lion Air Dilarang Terbang Imbas Kasus Boeing 737 Max di AS******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi melarang tiga pesawat Boeing737-9 Max Lion Airmengudara imbas kasus terbaru jenis pesawat tersebut di Amerika Serikat.

Jumat lalu (5/1), Boeing 737-9 Max yang digunakan Alaska Airlines melakukan pendaratan darurat karena penutup pintu pesawat jebol tak lama setelah lepas landas dari Portland, Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat (AS).

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah berkoordinasi dengan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat Regional Asia Pacific, Boeing serta Lion Air sebagai pengguna Boeing 737-9 Max.

Lion Air menyatakan Boeing telah memberikan konfirmasi melalui surat elektronik yang diterima pada 7 Januari 2024. Isinya, tiga unit pesawat Boeing 737-9 Max milik Lion Air tidak termasuk dalam kategori tersebut karena memiliki perbedaan tipe pintu Mid Exit dengan pesawat milik Alaska Airlines.

Menurut Lion, Boeing 737-9 Max miliknya tidak menggunakan tipe mid exit door plug, tetapi menggunakan mid cabin emergency exit door type II, yang berarti sistem pada pintu darurat bagian tengah tersebut berfungsi aktif dan dapat digunakan untuk proses evakuasi.

"Berdasarkan hal di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Perhubungan Udara) telah melakukan review dan evaluasi terhadap pesawat Boeing 737-9 MAX milik Lion Air dengan registrasi PK-LRF, PK-LRG, PK-LRI dengan hasil tiga pesawat tersebut tidak memiliki mid exit door plug sebagaimana yang terpasang di pesawat Alaska Airlines karena Lion Air menggunakan mid cabin emergency exit door type II," kata Kristi.

Lihat Juga : Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Buat Negara Rugi: Rp150 T Melayang

Ditjen Perhubungan Udara telah menerbitkan Airworthiness Directives (AD) atau Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Udara 24-01-001-U tentang pemberlakuan FAA AD 2024-02-51 yang dikhususkan untuk pesawat B737-9 yang memiliki mid cabin door plug yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2024.

"Ditjen Perhubungan Udara selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak FAA, Boeing dan Lion Air untuk terus memonitor situasi tersebut dan akan memberikan informasi lebih lanjut seiring dengan perkembangan situasi. Keamanan dan keselamatan operasi penerbangan tetap menjadi prioritas kami," imbuhnya.

Pesawat Alaska Airlines yang membawa 174 penumpang dan enam awak penerbangan melakukan pendaratan darurat di usai panel jendela pesawat pecah di udara, tak lama setelah lepas landas dari Portland, Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat (AS).

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS pun melakukan investigasi atas insiden yang terjadi di pesawat Boeing 737-9 Max maskapai Alaska Airlines tersebut.

Selain itu, Kantor Penerbangan Federal AS (FAA) pada Sabtu (6/1) memutuskan untuk melarang terbang (grounding) pesawat terkait dulu sementara waktu.

Mengutip Reuters, Administrator FAA Mike Whitaker mengatakan badan tersebut memerlukan pemeriksaan segera terhadap pesawat-pesawat terkait sebelum mereka dapat kembali terbang.

Imbasnya, perintah tersebut mempengaruhi setidaknya terhadap 171 pesawat sejenis di seluruh dunia. Petunjuk kelaikan udara darurat akan mewajibkan operator untuk memeriksa pesawat sebelum penerbangan selanjutnya yang tidak memenuhi siklus inspeksi.

Whitaker mengatakan inspeksi yang diperlukan akan memakan waktu sekitar empat hingga delapan jam per pesawat.

"FAA mewajibkan inspeksi segera terhadap pesawat Boeing 737-9 Max tertentu sebelum mereka dapat kembali terbang," kata Whitaker, "Keselamatan akan terus mendorong pengambilan keputusan kami saat kami membantu penyelidikan NTSB terhadap Alaska Airlines Nomor Penerbangan 1282," tambahnya mengacu pada Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS.

Sementara itu, perusahaan penerbangan Boeing menyatakan pihaknya mendukung tindakan inspeksi terhadap pesawat-pesawat jenis tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Istri Peri Tertinggi

CEO Boeing Dave Calhoun Bakal Mundur Terkait Isu Keselamatan******

CEO Boeing Dave Calhoun berniat mundur pada akhir tahun ini, di tengah perhatian global terhadap isu keselamatan pesawat produksi perusahaan.

Dilansir CNN Business,Senin (25/3), pabrikan pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu akan melakukan perombakan besar-besaran dalam kepemimpinan perusahaan.

Selain Calhoun, pimpinan Boeing dan kepala unit pesawat komersial juga akan mengundurkan diri.

Perusahaan juga mengumumkan CEO Boeing Commercial Airplanes Stan Deal pensiun. Stephanie Pope, chief operating officer Boeing sejak Januari, akan menggantikan posisinya.

Boeing dilanda masalah selama lebih dari lima tahun terakhir, termasuk dua kecelakaan fatal 737 Max pada 2018 dan 2019 yang menewaskan 346 orang. Terbaru, panel pintu pesawat Alaska Airlines 737 Max terlepas.

Permasalahan ini membuat masalah keselamatan Boeing menjadi perhatian dengan kerugian kumulatif lebih dari US miliar.

Dalam suratnya kepada karyawan Boeing pada Senin ini, Calhoun menyebut insiden Alaska Airlines sebagai "momen penting bagi Boeing".

Lihat Juga : Astra Infra Bakal Diskon Tarif Tol Cikopo-Palimanan Dkk Saat Mudik

"Mata dunia tertuju pada kami," kata Calhoun saat mengumumkan rencana kepergiannya.

"Kami akan memperbaiki apa yang tidak berfungsi, dan kami akan mengembalikan perusahaan kami ke jalur pemulihan dan stabilitas," sambungnya.

Keputusan untuk pergi adalah "100 persen" pilihannya, kata Calhoun dalam sebuah wawancara di CNBC pada Senin pagi.

CEO dari sejumlah maskapai penerbangan meminta untuk berbicara langsung dengan dewan direksi Boeing pekan lalu. Hal itu menurut Calhoun adalah proses normal meskipun pelanggan jarang berbicara langsung dengan direktur.

Mengenai alasan Calhoun memutuskan untuk tetap tinggal hingga akhir tahun daripada segera pergi, dia mengatakan kepada CNBC: "Kami memiliki gunung lain yang harus didaki. Jangan menghindari apa yang terjadi dengan Alaska Air. Jangan menghindari seruan untuk bertindak. Jangan menghindari perubahan yang perlu kita lakukan di pabrik kita."

Calhoun diangkat sebagai CEO setelah Muilenburg digulingkan pada Desember tahun itu, dan mulai menjabat pada Januari 2020.

Masa jabatan Calhoun dimulai sekitar pertengahan masa larangan terbang 737 Max selama 20 bulan karena cacat desain yang dianggap sebagai penyebab kedua kecelakaan tersebut.

[Gambas:Video CNN]