link 268 slot

petir slot 88 444Jutaan kata 693036Orang-orang telah membaca serialisasi

《link 268 slot》

BI menyiapkan Rp197,6 triliun untuk penukaran uang jelang Idul Fitri******

Angka tersebut naik 4,65 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp189 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P Joewono mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan Rp197,6 triliun untuk program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) yang pada tahun ini akan mulai berjalan sekitar dua minggu lagi.

“Angka tersebut naik 4,65 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp189 triliun,” ujar Doni P Joewono, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, keputusan BI untuk menaikkan jumlah uang yang siap ditukarkan melalui program Serambi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi domestik serta semakin meluasnya jangkauan transaksi digital.

“Artinya persentasenya itu sudah kami perkirakan dengan (transaksi) yang non-tunai juga,” ujarnya lagi.

Doni juga menyatakan bahwa BI akan menambah lokasi penukaran uang menjelang Idul Fitri sebanyak 449 titik dari rencana semula hanya 4.674 titik.

“Kami mau menambah lagi 449 titik penukaran uang di lokasi yang berhubungan dengan transportasi. Jadi, di (rest area) jalan tol dan lainnya itu nanti kita perbanyak,” katanya pula.

Selain di jalan tol, ia menyampaikan bahwa lokasi tambahan untuk program penukaran uang tersebut, juga akan disediakan di pelabuhan, bandara, dan stasiun.

Dia menuturkan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk membantu para pemudik dapat menukarkan uang mereka dengan mudah menjadi pecahan kecil mulai dari Rp1.000-Rp20.000 melalui program Serambi tersebut.

Saat ditanya mengenai peredaran uang saat Pemilu 2024, Doni mengatakan bahwa realisasi uang yang beredar ternyata lebih rendah dari proyeksi BI.

“Saat periode pemilu pada 1-14 Februari mestinya naik ya, tapi realisasinya lebih rendah daripada proyeksinya. Jadi, kita memperkirakan sekitar Rp68 triliun tapi realisasinya Rp67,14 triliun,” katanya lagi.
Baca juga: Deputi Gubernur BI: Penukaran uang Lebaran 2023 telah capai 81 persen
Baca juga: BI Bali buka layanan penukaran uang pemudik di terminal dan pelabuhan

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat******

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
 
  
 
 Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 
  
 
 "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
  
 
 Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
 
  
 
 “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
 
  
 
 Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
 
  
 
 "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
 
  
 
 Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
 
  
 
 Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
 
  
 
 "Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
 
  
 
 Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs jp hari ini、link slot x500、puncak88

Terkait：angkatoto1、dana pinjol、agen slot paling mudah menang、formula prediksi togel jitu、cicak togel 2d、pasar jackpot slot、ratu3388 slot、primerplay、link slot free deposit、1221slot

---

---

bab terbaru：rudaltoto（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08