bandar mpo

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

Kemnaker Pastikan Buruh Dapat THR Full Meski Gaji Dipotong 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan buruh bakal tetap mendapatkan uang tunjangan hari raya (THR) secara penuh, meski pemerintah memperbolehkan eksportirmemotong gaji sampai 25 persen.

Hal ini sejalan dengan isi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Yang sudah disepakati, tidak mempengaruhi hak-hak lain pekerja. Jadi, gaji terakhir sebelum kesepakatan itu menjadi panduan untuk THR salah satunya," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Meski begitu, Indah menegaskan eksportir tidak boleh menjadikan gaji yang dipotong sebagai dasar perhitungan pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi PHK hingga THR. Artinya, hak lainnya pekerja tetap dibayarkan menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

Pemotongan gaji oleh industri padat karya berorientasi ekspor hanya berlaku untuk upah bulanan dan tidak berlaku untuk hal lainnya.

Dengan aturan itu, kata Indah, hak-hak pekerja lainnya juga tak bisa menggunakan besaran gaji dipotong. Pengusaha harus tetap menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

"Apakah kompensasinya dihitung berdasarkan upah kesepakatan? Bukan, tapi berdasarkan upah terakhir sebelum terjadi kesepakatan akibat munculnya Permenaker ini," jelasnya.

Menurutnya, ini juga berlaku untuk pembayaran jaminan sosial pekerja, yaitu dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan gaji normal.

"Jadi saya tekankan lagi, upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan hak-hak pekerja, buruh, menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

Kemenhub Gelar Mudik Motor Gratis dengan Kapal Laut******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan layanan mudik gratisdengan kapal lautuntuk Lebaran 2023. Kuota mudik gratis diberikan untuk 5.000 penumpang dan 2.500 motor.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting mengatakan kuota mudik gratis tersebut akan dibagi menjadi dua keberangkatan, dengan kuota masing-masing keberangkatan sebesar 2.500 penumpang dan 1.250 motor.

Keberangkatan pertama pada 15 April dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sementara, keberangkatan kedua berlangsung 17 April 2023 dengan rute yang sama.

Pendaftaran mudik gratis jalur laut dibuka secara onlinedan offline. Pendaftaran online dibuka pada 20 Maret - 5 April 2023. Pendaftar yang tidak melakukan verifikasi paling lambat dua hari setelah pendaftaran, maka nomor pendaftarannya akan dibatalkan.

Sementara pendaftaran offline akan dibuka pada 1-16 April. Pendaftaran bisa dilakukan di Terminal Penumpang Tanjung Priok dan kantor pusat Kemenhub.

"Dokumen pendaftarannya kartu identitas, STNK asli, dan SIM asli," kata Hendri.

Lihat Juga : E-Commerce Bakal Blacklist Penjual Pakaian Bekas Impor

Adapun persyaratan motor untuk mudik gratis sebagai berikut:

1. Memiliki STNK dan SIM yang sah
2. Kondisi motor layak jalan
3. Tidak boleh ada modifikasi atau aksesoris tambahan pada kendaraan.
4. Harus ada penyangga atau standar tengah
5. Harus dilengkapi pegangan belakang
6. Ukuran roda dan ban standar atau sesuai spesifikasi pabrik
7. Tidak boleh ada box samping dan belakang
8. Jumlah helm sesuai penumpang
9. Bensin motor saat diangkut maksimal satu liter
10. Kunci motor dititipkan ke petugas

Kemenhub juga telah membuka pendaftaran mudik gratis menggunakan bus dengan kuota 24.072 penumpang. Kuota penumpang tersebut dibagi menjadi 18.528 penumpang untuk arus mudik dan 5.544 penumpang untuk arus balik.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan pihaknya akan menyiapkan 585 bus yang dibagi untuk arus mudik 459 bus dan arus balik 126 bus.

Adapun kota tujuan arus mudik tersebar di berbagai wilayah. Untuk Sumatera, kota tujuan arus mudik adalah Palembang dan Lampung. Kemudian di Jawa Barat yaitu Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon.

Sementara di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada 18 kota, yaitu Solo, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Blora, Boyolali, Klaten, dan Wonogiri.

Kemudian, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, dan Yogyakarta. Lalu di Jawa Timur ada lima kota yakni Madiun, Surabaya, Tuban, Malang, dan Tulungagung.

Sementara untuk arus balik tersedia untuk delapan perjalanan yaitu Cirebon-Jakarta, Madiun-Jakarta, Surabaya-Madiun, Semarang-Jakarta, Solo-Jakarta, Purwokerto-Cirebon, Wonogiri-Jakarta, dan Yogyakarta-Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Brahmacharya

Kemnaker Pastikan Buruh Dapat THR Full Meski Gaji Dipotong 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan buruh bakal tetap mendapatkan uang tunjangan hari raya (THR) secara penuh, meski pemerintah memperbolehkan eksportirmemotong gaji sampai 25 persen.

Hal ini sejalan dengan isi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Yang sudah disepakati, tidak mempengaruhi hak-hak lain pekerja. Jadi, gaji terakhir sebelum kesepakatan itu menjadi panduan untuk THR salah satunya," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Meski begitu, Indah menegaskan eksportir tidak boleh menjadikan gaji yang dipotong sebagai dasar perhitungan pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi PHK hingga THR. Artinya, hak lainnya pekerja tetap dibayarkan menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

Pemotongan gaji oleh industri padat karya berorientasi ekspor hanya berlaku untuk upah bulanan dan tidak berlaku untuk hal lainnya.

Dengan aturan itu, kata Indah, hak-hak pekerja lainnya juga tak bisa menggunakan besaran gaji dipotong. Pengusaha harus tetap menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

"Apakah kompensasinya dihitung berdasarkan upah kesepakatan? Bukan, tapi berdasarkan upah terakhir sebelum terjadi kesepakatan akibat munculnya Permenaker ini," jelasnya.

Menurutnya, ini juga berlaku untuk pembayaran jaminan sosial pekerja, yaitu dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan gaji normal.

"Jadi saya tekankan lagi, upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan hak-hak pekerja, buruh, menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

UBS Akan Akuisisi Credit Suisse dengan Nilai US,25 Miliar******

UBS akan mengakuisisi saingannya yang sedang bermasalah dari Swiss, Credit Suisse, senilai US,25 miliar.

Rencana itu akan digolkan setelah pembicaraan krisis yang berlangsung pada Minggu (19/3) untuk menghentikan persoalan Credit Suisse tersebut memicu krisis perbankan internasional yang lebih luas.

Pemerintah Swiss mengatakan kesepakatan yang melibatkan bank terbesar di negaranya itu dengan yang terbesar kedua sangat penting guna mencegah gejolak ekonomi yang tidak dapat diperbaiki menyebar ke seluruh negeri dan negara lain.

Berset mengatakan pengambilalihan itu adalah, "solusi terbaik untuk memulihkan kepercayaan yang telah hilang di pasar keuangan baru-baru ini".

Ia mengatakan seandainya Credit Suisse jatuh bebas, maka konsekuensinya tak terhitung bagi negara itu, "Dan stabilitas keuangan internasional."

Sebelumnya, mengutip AFP, Credit Suisse mengumumkan pernyataan pertimbangan merger tiga miliar franc Swiss (US,25 miliar). Nantinya seorang pemegang saham Credit Suisse akan menerima satu saham UBS untuk 22,48 saham di Credit Suisse.

"Mengingat keadaan luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, merger yang diumumkan merupakan hasil terbaik yang tersedia," kata Lehmann.

Langkah tersebut disambut baik di Washington, Brussel dan London sebagai salah satu yang akan mendukung stabilitas keuangan.

Lihat Juga : Kronologi Bank Raksasa Credit Suisse di Ambang Kejatuhan

seribu pemburu

Kronologi Utang Mandor Masjid Zayed hingga Waskita Angkat Suara******

Mandor proyek pembangunanMasjid Sheikh Zayed Solo (SZGMS) Jawa Tengah, berutang ke warung hingga mencapai Rp145 juta.

Dian, pemilik warung, mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Tak tanggung-tanggung, utang mandor proyek itu mencapai seratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

"Yang N utangnya sekitar Rp65 juta, G sekitar Rp55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengancam akan menemui para mandor pembangunan proyek Masjid Zayed jika tidak segera melunasi utang kepada warung. Gibran mengklaim telah mengantongi informasi para mandor.

"Saya sudah tahu orangnya, nanti tinggal ditagih wae(saja). Dirampungke koyo cah lanang(diselesaikan secara jantan), ngebon kok ngasi(utang kok sampai) ratusan juta," kata Gibran.

Padahal mandor tersebut menurutnya sudah mendapatkan uang makan dari PT Waskita Karya Tbk selaku pengembang. Gibran pun mengancam akan mendatangi mandor tersebut apabila utang ratusan juta rupiah itu tak segera dilunasi pada pekan ini.

Gibran mengaku kasus ini harus segera diselesaikan lantaran korban pemilik warung juga merupakan warga asli Kelurahan Gilingan. Ia tak bisa membayangkan bagaimana operasional warung dapat berjalan normal akibat utang tersebut. 

"Mesake diutangi semonoya (kasihan diutangi segitu). Warung di-boni Rp1 juta wis ambruk(warung diutangi Rp1 juta saja bisa tutup), ini Rp100 juta," keluh Gibran.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk pun angkat suara terkait utang para mandor tersebut.

Project Manager Sheikh Zayed Grand Mosque (SZGMS) Solo Adriansyah mengatakan pihaknya sudah melunasi pembayaran kepada pihak kontraktor. Karenanya, permasalahan utang di warung bukan tanggung jawab perseroan.

"Dapat perseroan sampaikan untuk pembayaran utang mandor ke warung bukan tanggung jawab Waskita. Hal itu dikarenakan para mandor Masjid Sheikh Zayed sudah dibayar 100 persen oleh perseroan sesuai hak atas tanggung jawab pekerjaannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

novel tulang debu

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.