link slot server luar

Perbaikan kartu terbaik

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Saya tidak sedang bermain-main

Pemerintah Bakal Bangun Industri Gula Rp3 T di Papua******

Pemerintah bakal membangun industri gulalengkap dengan perkebunan tebuseluas 2 juta hektare (ha) di Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai bertemu dengan Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Kantor Kementan, Selasa (7/11).

Amran mengatakan untuk tahap awal, sebuah pabrik gula akan dibangun di atas lahan seluas 200 ribu ha.

Amran menuturkan pabrik gula cocok dibangun di Papua karena agro dan iklim yang sangat cocok untuk tanaman tebu. Selain itu, Papua juga memiliki lahan yang luas dan strategis.

Meski demikian, ia tidak merinci kapan waktu pastinya pabrik tersebut dibangun. Amran juga tak merinci berapa jumlah pabrik yang akan dibangun.

Amran hanya mengatakan nilai investasi dari pabrik tersebut diperkirakan Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun per pabriknya.

Ia juga memperkirakan setiap pabrik kelak dapat menghasilkan produksi gula 8.000 hingga 12 ribu ton per hari (TCD).

Amran menyebut lahan di Papua itu adalah di kawasan milik ID Food. Ia juga mengklaim sudah ada pihak swasta yang tertarik berinvestasi.

"Kemudian nanti diundang swasta siapa yang berminat kita verifikasi. Kalau swasta syaratnya simple, punya uang, bangun. Sudah ada yang mendaftar," ujarnya.

Pembangunan industri gula ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama dengan Brasil. Negara tersebut, kata Amran, akan memfasilitasi pembangunan 30 unit pabrik gula dan tebu di Indonesia dalam bentuk investasi teknologi.

Selain itu, Brasil juga bakal mendatangkan para ahli untuk membantu.

Perang Wu Geng Liuli

7 Perjalanan KA Terhambat Imbas KA Argo Semeru Anjlok di Sentolo******

Insiden kecelakaankereta api yang melibatkan KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis di kilometer 520 +4 Petak Jalan Sentolo, Wates, Kulon Progo, Selasa (17/10) menyebabkan tujuh perjalanan KA lain terdampak.

"Tentu sudah (berdampak), soalnya sejak pukul 14.00 WIB tadi itu sudah ada 7 kereta yang tertahan sebagian di Stasiun Wates sebagian di Stasiun Sentolo kanan kirinya," kata Manager Humas KAI DAOP 6 Yogyakarta Krisbiyantoro.

Sekarang ini, kata dia, proses evakuasi masih berlangsung hingga minimal satu jalur bisa digunakan. Namun, berdasarkan pantauan di lokasi KA Argowilis sudah kembali bergerak.

Perseroan memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan yang melibatkan KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis ini.

"Penumpang sampai saat ini aman tidak ada korban jiwa, sudah dievakuasi penumpang sebagian bisa dievakuasi dibantu kereta bandara (KA Bandara YIA), dibantu juga kereta eksekutif rangkaian dari Kutoarjo," kata Kris.

Pihaknya di satu sisi juga masih mengusut pemicu serta kronologi dari insiden ini.

"Sampai saat ini masih dalam pengusutan," katanya.

"Kereta yang anjlok adalah kereta api Argo Semeru dari Surabaya tujuan Jakarta. Yang satu Argo Wilis, tidak anjlok, terhalang saja," sambungnya.

Sementara itu, berdasarkan kesaksian salah seorang penumpang KA Argomulyo, kereta yang ditumpanginya sempat tergelincir sebelum bersenggolan dengan KA Argo Wilis dari arah seberang.

Pantauan di lokasi, KA Argo Wilis sudah mulai bergerak, sementara garis polisi masih terpasang di sekitar TKP yang jadi tontonan warga.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Deretan Saham yang Patut Dicermati di Tengah Perang Israel******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) melemah 8,37 poin atau minus 0,12 persen ke level 6.926 pada perdagangan pekan lalu.

Investor asing mencatat jual bersih (net sell) Rp100,74 miliar selama sepekan. Dalam sepekan terakhir, indeks saham tercatat empat kali menguat dan hanya melemah sekali. Secara total, performa indeks saham menguat 0,56 persen.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan penguatan paling besar mencapai 7,66 persen dirasakan rata-rata volume transaksi harian bursa. Semula, volume transaksi 18,12 miliar saham dan meningkat ke 19,51 miliar saham.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian sepekan kemarin melemah 3,04 persen menjadi 1.197.523 kali transaksi. Pekan lalu, investor masih mencatat 1.235.080 transaksi.

"Perubahan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian bursa pekan ini sebesar 2,04 persen menjadi Rp10,11 triliun dari Rp10,32 triliun pada pekan sebelumnya," katanya seperti dikutip dari situs IDX, Jumat (13/10).

Pengamat Pasar Modal Oktavianus Audi melihat pergerakan IHSG yang gagal melampaui perkiraan pada pekan lalu akan mempengaruhi sepekan ini. Ia menilai IHSG bakal bergerak mixedcenderung melemah di rentang 6.860-6.990.

Ada 2 sentimen di dalam negeri yang patut diwaspadai. Pertama, rilis data neraca dagang Indonesia edisi September 2023 yang diperkirakan surplusnya turun.

Ia melihat harga komoditas yang cenderung moderat menjadi faktor penurunan surplus ini. Di lain sisi, Audi menyoroti perlambatan pengiriman yang dikhawatirkan mengonfirmasi lesunya ekonomi global. Jika prediksi ini benar, pasar akan merespons negatif.

Kedua, potensi suku bunga Bank Indonesia (BI) yang diyakini kembali ditahan pada Oktober 2023 di level 5,75 persen. Menurutnya, sentimen ini juga cenderung negatif bagi pasar saham karena potensi tergerusnya ekspansi emiten

Selain itu, ada dua sentimen yang ia waspadai dari mancanegara. Pertama, potensi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah imbas konflik geopolitik dan cadangan minyak strategis AS yang berada pada level terendah sejak 1983. Namun, ini akan menjadi sentimen positif bagi emiten energi.

Kedua, ada sentimen pidato Gubernur The Fed Jerome Powell. Audi mewanti-wanti kenaikan suku bunga acuan AS yang bisa direspons negatif oleh pasar.

"Investor dapat wait and seejika IHSG menembus level 6.945. Jika gagal, maka potensi pelemahan akan terbuka lebih besar. Sektor yang dapat diperhatikan adalah energi karena kenaikan harga komoditas seiring dengan geopolitik yang memanas," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (15/10).

[Gambas:Video CNN]

Secara teknikal, ia merekomendasikan tiga emiten. Pertama, saham PT Medco Energi Internasional Tbk alias MEDC yang melesat ke 1.495 pekan lalu. Audi meyakini saham emiten ini bisa tembus 1.680.

Kedua, ia menyarankan investor melirik saham PT Elnusa Tbk yang pekan sebelumnya menguat 1,97 persen ke 414. ELSA diramal bergerak di rentang 394-440 pekan ini.

Ketiga, ada saham PT Astra Otoparts Tbk alias AUTO yang diprediksi bisa tembus 3.380. Emiten ini sempat naik ke 3.040 pada penutupan pekan kemarin.

Pelatih Investasi Saham dan Derivatif sekaligus CEO Akela Trading System Hary Suwanda juga melihat indeks saham akan bergerak datar pekan ini. Ia memperkirakan gerak IHSG ada di rentang 6.839-7.000.

Ia meminta investor memerhatikan posisi resistancedi level 7.000. Menurutnya, posisi ini akan menjadi angka psikologis yang menentukan tren naik ke depan.

"Sentimen konflik di Timur Tengah yang meningkat bisa menjadi pemicu kenaikan harga minyak. Ditambah lagi Eropa yang mulai memasuki musim dingin, bisa mendorong permintaan minyak, batu bara, atau gas alam. Sektor energi, terutama yang berhubungan dengan minyak bumi atau batu bara bisa menjadi perhatian," katanya.

Untuk saham pilihan, Hary merekomendasikan tiga emiten. Pertama, saham PT Elnusa Tbk alias ELSA. Emiten yang menguat ke 414 ini diprediksi tembus 438 pekan ini.

Kedua, ia menyarankan saham PT Dharma Polimetal Tbk yang melesat 5,10 persen ke posisi 1.545 pekan lalu. DRMA ditargetkan bisa mencapai level 1.750 pekan ini.

Ketiga, Hary meramal saham emiten berkode TCPI alias PT Transcoal Pacific Tbk akan bergerak di rentang 7.500-9.800 pekan ini. Sebelumnya, TCPI naik 5,09 persen ke posisi 8.775.

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

Bappebti Ingin Bursa CPO Kerek Penerimaan Pajak******

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko  berharap bursa berjangka crude palm oil (CPO) bisa meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Hal itu seiring perdagangan yang kian transparan.

"Kami yakin penerimaan pajak jika ini berjalan dengan fair akan meningkat, baik dari sisi PPN (pajak pertambahan nilai) maupun dari sisi PPh (pajak penghasilan)," katanya dalam peluncuran bursa CPO di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

Ia mengatakan dengan Bursa CPO, Indonesia akan memiliki harga acuan (price reference)sendiri, tidak lagi bergantung pada bursa Malaysia maupun bursa Rotterdam.

"Kalau tiap hari bikin price discoverydan itu kredibel, baru kami akan 'jualan' bahwa bursa Indonesia harganya sudah kredibel. Tolong instansi lainnya jadikan ini referensi," katanya.

"Referensi bagi pengambilan keputusan, untuk pajak, di sisi hulu nanti untuk menentukan harga TBS (tandan buah segar). Jadi nanti baik petani, produsen CPO, dan sebagainya sudah jelas acuan harganya di situ," katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia merupakan negara dengan produksi CPO terbanyak di dunia. Namun sayangnya selama ini masih menggunakan harga acuan negara lain.

"Produksi kita nomor satu di dunia hampir 47 juta ton CPO, ekspor hampir US miliar, tapi bertahun-tahun acuannya Malaysia dan Rotterdam. Tapi kita diam saja, tidak merasa terusik, tidak merasa malu," katanya.

[Gambas:Video CNN]