tafsir mimpi 99

mulia 89 slot login 349Jutaan kata 435673Orang-orang telah membaca serialisasi

《tafsir mimpi 99》

Presiden ingatkan nasabah PNM gunakan pinjaman untuk usaha******

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan ke seluruh nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memanfaatkan dana pinjaman yang diberikan sebaik mungkin dan hanya untuk kepentingan modal usaha.

“Saya titip agar setiap mendapatkan pembiayaan dari PNM, entah Rp5 juta, entah Rp10 juta, gunakan 100 persen semuanya untuk modal usaha, untuk modal kerja. Setuju? Harus 100 persen semuanya digunakan,” kata Presiden saat memberi pesan kepada ribuan nasabah penerima program Mekaar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Presiden juga meminta ke para nasabah untuk berhati-hati mengelola uang pinjaman yang sudah dipercayakan kepada mereka agar tidak tergiur membelanjakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Presiden Jokowi sapa ribuan nasabah Mekaar PNM di Kabupaten Bandung

“Baru kalau dapat keuntungan Rp2 juta atau Rp1 juta, itu yang ditabung.Tabung hingga terkumpul, baru ibu-ibu mau beli sepeda motor silahkan. Tapi dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menyebut apabila nasabah sudah terbiasa membelanjakan uang hasil pinjaman untuk keperluan pribadi, maka uang pinjaman itu tidak terasa cepat habis dan akan membelanjakan barang lain.

“Karena yang namanya membawa uang pinjam itu enak banget, pas menerima enak banget, benar. Jangan sampai pulang dari PNM dapat Rp10 juta, lihat tetangga TV-nya baru, mulai tergoda untuk membeli,” katanya.

Menurut dia, para nasabah PNM merupakan pihak yang dipercaya mendapatkan pinjaman tanpa agunan untuk modal usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Ibu-ibu pinjam ke PNM memakai agunan ? Coba Rp10 juta, Rp15 juta, Rp8 juta, ibu-ibu tidak memakai agunan, siapa yang berani meminjamkan uang Rp244 triliunan dan tanpa agunan, hanya PNM,” kata Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi serahkan 3.000 sertifikat PTSL di Kabupaten Bandung

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan saat ini jumlah pinjaman yang disalurkan melalui program Mekaar binaan PNM terus tumbuh secara signifikan.

Menurut Jokowi, hingga saat ini jumlah yang tersalur oleh seluruh nasabah sudah mencapai Rp244 triliun dari jumlah awal pada tahun 2015 sekitar Rp800 miliar.

“Kemudian saya ingat 2015 itu yang disalurkan baru Rp800 miliar itu sudah gede banget, Rp800 miliar. Sampai sekarang ini, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan, sudah tersalur Rp244 triliun rupiah,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

BPS: Emas dan harga rumah penyumbang utama inflasi Januari 2024******

Komoditas yang dominan memberikan andil adalah emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah menjadi penyumbang utama inflasi Januari 2024 yang sebesar 0,04 persen (month-to-month/mtm).

“Inflasi pada Januari 2024 secara dominan didorong oleh inflasi komponen inti yang mengalami inflasi 0,20 persen dan andil 0,13 persen terhadap inflasi. Komoditas yang dominan memberikan andil adalah emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi 0,48 persen dengan andil deflasi 0,09 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tarif angkutan udara dan bensin.

Sedangkan inflasi komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,01 persen dengan andil yang sangat kecil. Komoditas yang berkontribusi adalah tomat, bawang merah dan beras.

Menurut Amalia, data historis menunjukkan selalu terjadi inflasi pada Januari selama lima tahun terakhir. Komoditas utama penyebab inflasi Januari cenderung didominasi oleh sejumlah komoditas pangan bergejolak.

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024

Baca juga: BPS Jambi tambah Kerinci jadi daerah penghitungan inflasi

Namun, inflasi secara umum dapat diredam oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi cukup dalam, seperti cabai rawit, cabai merah, serta tarif angkutan udara.

Adapun bila ditinjau berdasarkan wilayah,sebanyak 25 provinsi mengalami inflasi dan 13 provinsi mencatatkan deflasi.

Provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Papua Pegunungan dengan inflasi 1,01 persen. Provinsi lainnya yang juga mengalami inflasi tinggi adalah Nusa Tenggara Timur (0,97 persen), Jambi (0,83 persen), Kalimantan Selatan (0,55 persen), Sulawesi Selatan (0,36 persen), dan Jawa Barat (0,15 persen.

Sementara provinsi dengan deflasi terdalam adalah Gorontalo (0,91 persen), diikuti oleh Sumatera Barat (0,32 persen), DKI Jakarta (0,19 persen), Bali (0,09 persen), Kalimantan Utara (0,05 persen), dan Maluku Utara (0,02 persen).

Baca juga: BPS dan OJK lakukan SNLIK di Yogyakarta

Baca juga: BPS ungkap perubahan pola konsumsi masyarakat Sumbar saat COVID-19

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：deposit slot88、situs slot gacor sekarang、situs gacor hari ini

Terkait：pragmatic189、slot paling gacor terbaru、akun slot gacor、ibola99、slot akun baru gacor、pastijp、cara mendapatkan uang dengan membaca、10001 mimpi、play77 slot、pinjaman online bank artos

---

---

bab terbaru：limit shopee pinjam（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09