kupon makan gratis

slot yang lagi bagus hari ini 407Jutaan kata 115564Orang-orang telah membaca serialisasi

《kupon makan gratis》

Dari Vladimir Putin hingga Rishi Sunak ucapkan selamat ke Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat dari 13 kepala negara lantaran mengungguli perolehan suara dari pasangan calon lain berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Ucapan tersebut diutarakan dalam akun X resmi milik beberapa kepala negara hingga media massa. Salah satu ucapan datang dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

Ucapan selamat itu disampaikan melalui keterangan yang dimuat laman web Kremlin.

"Yang terhormat Tuan Prabowo Subianto, terimalah ucapan selamat yang tulus atas kemenangan meyakinkan Anda dalam pemilihan presiden," bunyi pesan selamat Putin yang dikutip dari siaran pers, Kamis.

Baca juga: Prabowo dipastikan tunggu hasil KPU sebelum umumkan jajaran kabinet

Selain itu, Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo sebagaimana yang diunggah di akun X @prabowo.

Ucapan tersebut dikirim Sunak melalui sebuah surat resmi dari Downing Street. Selain bertuliskan ucapan selamat, isi surat juga berisi peringatan diplomasi Indonesia-Inggris yang memasuki usia 75 tahun.

Sunak juga mengatakan bakal meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Inggris, salah satu kerja sama yang direncanakan oleh Sunak adalah pembahasan soal krisis iklim melalui upaya peralihan ke energi alternatif.

Tidak hanya itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos lewat akun X juga mengucapkan selamat kepada Prabowo.

"Saya berharap dapat memperdalam hubungan bilateral PH dengan Indonesia, tetangga dekat dan mitra di ASEAN, terutama saat kita merayakan 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun ini," kata Marcos.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese adalah salah satu yang pertama mengucapkan selamat kepada Indonesia dan Prabowo. Melalui akun X, ia mengucapkan selamat kepada Prabowo karena menjadi calon presiden terpilih Indonesia versi hitung cepat.

"Saya merasa terhormat menjadi pemimpin asing pertama yang hari ini berbicara dengan Prabowo yang memiliki keunggulan jelas dalam hal resmi dan tidak resmi, mengenai ambisi saya untuk masa depan hubungan Australia-Indonesia," tulis Albanese.

"Saya berharap dapat bekerja sama dengan presiden Indonesia yang baru setelah dilantik pada Oktober 2024."

Baca juga: Prabowo kembali terima kunjungan Jenderal Angus Campbell di Jakarta

Berikut daftar tokoh dunia yang sudah mengucapkan selamat untuk Prabowo per Rabu (21/2):

Via Telepon:
1. PM Australia, Anthony Albanese
2. ⁠DPM Australia, Richard Marles
3. ⁠PM Singapura, Lee Hsien Loong
4. ⁠PM Malaysia, Anwar Ibrahim
5. ⁠Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe
6. ⁠PM Albania, Edi Rama
7. ⁠Presiden Timor Leste, José Ramos-Horta
8. ⁠Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah
9. ⁠Mantan PM Thailand, Thaksin Sinawatra
10. ⁠Mantan PM Inggris, Tony Blair
11. Menlu Turki, Hakan Fidan
12. Presiden Nicaragua, Daniel Ortega

Via Twitter / Surat:
1. PM India, Narendra Modi
2. ⁠PM Inggris, Rishi Sunak
3. ⁠Presiden Rusia, Vladimir Putin
4. ⁠Presiden China Xi Jinping
5. Presiden Filipina Bongbong Marcos.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo-Gibran mengantongi suara 58,92 persen. Di urutan ke dua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,09 persen. Sedangkan di posisi ke tiga ada Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara mencapai 16,99 persen.

Data tersebut dikutip hari ini pada pukul 21.00 WIB dari situs resmi https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Menhan Prabowo sebut RSPPN rumah sakit militer terbesar di Indonesia

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

KPU bakal gelar PSU di Kuala Lumpur tanpa metode pos******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia dengan meniadakan pemungutan suara dengan metode pos.

"KPU juga memulai kegiatan PSU di Kuala Lumpur dengan pemutakhiran daftar pemilih," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan pemutakhiran data ini berdasarkan daftar pemilih tetap (dpt) yang sudah ditetapkan pada 21 hingga 23 Juni 2023 di Kuala Lumpur. Adapun data yang akan dimutakhirkan merupakan alamat-alamat yang tidak jelas.

"Berdasarkan alamat-alamat yang tidak diketahui atau tidak jelas, kita keluarkan dari daftar pemilih, sehingga menjadi basis pemutakhiran daftar pemilih," katanya.

Sehingga, PSU di Kuala Lumpur nantinya dilakukan tidak dengan menambah pemilih baru. Adapun data yang dimutakhirkan itu akan disinkronkan dengan daftar hadir pemilih untuk metode tps di luar negeri.

Hasyim mengatakan KPU tengah menyusun jadwal untuk pemutakhiran dan rekrutmen ulang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga mengidentifikasi sisa surat suara yang masih digunakan.

Selain itu KPU juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait rekomendasi-rekomendasi atas proses PSU.

“Itu juga kita bicarakan dengan Bawaslu supaya apa yang kita lakukan sesuai rekomendasi Bawaslu dan ketentuan perundang-undangan," jelas Hasyim.

Untuk diketahui, ada tiga metode pemungutan suara di luar negeri, yakni: pemungutan suara di tps, kotak suara keliling (ksk) dan pos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur

Baca juga: Bawaslu minta KPU dorong pemutakhiran data pemilih di Kuala Lumpur

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Label：daftar situs slot tergacor、situs slot 123 terbaru、cicilan hp tanpa dp dan kartu kredit

Terkait：panen338、daftar situs slot tergacor、akulaku garut、dunia maxwin、empoatm、harmonbet、tafsir mimpi 80、nusa88、hobi69 slot、hoki4d gacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara dapat uang dari luar negeri（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02

Daftar bab terbaru

info slot gacor malam ini

server thailand slot gacor

situs slot paling lama

kotaBacaan TerkaitMore+

Ambisi Berdarah Besi

rupiahtoto

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat******

Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Panduan Dewi Bintang

akun slot gacor malam ini

Inggris tolak rencana Israel pascaperang di Gaza******

Washington (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron, Jumat (23/2), mengatakan bahwa rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk Gaza pascaperang "tidak akan berhasil."

"Jika Anda memikirkannya dari kedua sisi, Israel perlu melihat bahwa keamanannya terjamin. Rakyat Palestina perlu melihat adanya prospek sebuah negara Palestina sehingga mereka dapat hidup bermartabat," kata Cameron kepada wartawan di Markas PBB di New York, tempat dia berpidato tentang Ukraina dalam pertemuan Majelis Umum.

"Kedua hal itu adalah kuncinya, dan jika hal tersebut tidak ada dalam rencana maka saya tidak yakin rencana itu akan berhasil," kata Cameron.

Pernyataannya muncul setelah Netanyahu mengusulkan pada Kabinet sebuah rencana untuk kendali penuh keamanan Israel tidak terbatas di Gaza, dan penutupan badan UNRWA sebagai bagian dari rencananya ketika perang di Gaza selesai.

Cameron menambahkan cakrawala politik baru diperlukan bagi rakyat Palestina sehingga mereka dapat melihat jalan menuju solusi dua negara.

"Tapi kami akan membutuhkan mereka yang bertanggung jawab atas tanggal 7 Oktober, yaitu kepemimpinan Hamas, untuk meninggalkan Gaza dan kami perlu melihat infrastruktur teror itu dibongkat," tambahnya.

Ketika ditanya oleh Anadolu apakah Inggris berencana untuk menangguhkan ekspor senjata ke Israel, dan apakah Cameron khawatir Inggris mungkin "terlibat dalam kejahatan perang Israel terhadap Gaza karena bantuannya kepada Israel, Cameron mengatakan bahwa Inggris memiliki "salah satu sistem yang paling ketat" untuk ekspor senjata ke mana pun di dunia.

"Dan semuanya harus terjadi mengingat posisi hukum humaniter internasional, yang kami kaji secara rutin dan akan terus kami lakukan," tambahnya.

Sumber: Anadolu

Baca juga: PBB desak negara-negara hentikan pengiriman senjata ke Israel
Baca juga: Israel akhirnya izinkan pengiriman tepung ke Jalur Gaza
Baca juga: Anggota Kongres Yahudi desak Biden upayakan gencatan senjata di Gaza

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

galaksi yang luas

direktutoto

KPK umumkan penyidikan korupsi di Setjen DPR RI******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

"Melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali mengatakan peningkatan status perkara dugaan korupsi tersebut ke tahap penyidikan sudah disepakati oleh pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK serta, disepakati oleh penyidik dan penuntut KPK.

Berdasarkan Undang-Undang KPK, setiap perkara yang telah naik ke tahap penyidikan pasti turut disertai dengan penetapan tersangka.

Meski demikian pengumuman siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan pada saat konferensi pers penahanan.

"Pasti kami sampaikan ya, pada prinsipnya KPK pasti terbuka menyampaikan seluruh kegiatan dari penindakan ini, tetapi tentu ada batasan-batasan," ujarnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan seluruh detail perkara tersebut akan dibuka seluas-luasnya kepada publik dalam proses persidangan, sehingga seluruh masyarakat bisa menilai hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi nanti ketika proses persidangan pasti dibuka seluas-luasnya, seluruh alat bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan, ataupun keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil, pasti dibuka dalam sebuah berita acara pemeriksaan, dan itu juga diserahkan secara resmi kepada penasihat hukumnya, kepada terdakwa, untuk sama-sama kemudian dibuktikan di depan majelis hakim secara terbuka," tuturnya.

Baca juga: Dua unit kerja Setjen DPR raih penghargaan wilayah bebas dari korupsi

Baca juga: Waka Komisi III DPR harap Jamintel semakin tajam ungkap korupsi kakap

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

slot terbaru resmi

KPK umumkan penyidikan korupsi di Setjen DPR RI******

Kotak Makanan Ogre

aduhoki188

Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkapkan dua prioritas kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hadi meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Hadi Tjahjanto ingin jaga situasi kondusif hingga bertemu Mahfud MD

Dalam paparannya saat jumpa pers, Hadi menyebut situasi keamanan dan ketertiban sejauh ini, termasuk selama tahun politik Pemilu 2024, masih kondusif.

"Situasinya sangat kondusif. Oleh karena itu, saya harus menjaga situasi ini. Situasi yang sangat kondusif ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip menjaga persatuan dan kesatuan antaranak bangsa agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun," kata Hadi.

Mengenai hal itu, Hadi menyampaikan dirinya langsung berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Tugas dari TNI/Polri adalah tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI dan NKRI menjadi harga mati dan saya yakin dengan koordinasi yang tepat, dengan dukungan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen saya yakin situasi kondusif yang kita rasakan hari ini akan terus terjaga," kata dia.

Baca juga: Hadi Tjahjanto langsung adakan rapat hari pertama jadi Menko Polhukam

Kemudian mengenai BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan. "Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan," katanya.

Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.

Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.

Baca juga: Mahfud siap bertemu dengan Hadi Tjahjanto
Baca juga: Jokowi berpesan ke Hadi soal keamanan hingga dukungan investasi
Baca juga: Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam

Curang dan memasuki dunia lain

kupon cashback tokopedia

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat******

itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap

《kupon makan gratis》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，website resmi pragmatic slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kupon makan gratis》bab terbaru。