mancing slot

Ruang Hidup Dewa Dharma

iramatogel

BMKG: Waspada hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah provinsi******

Potensi hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih memiliki peluang yang tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang yang dapat terjadi pada sejumlah provinsi di Indonesia pada Selasa. Dikutip dalam laman resmi BMKG di Jakarta, wilayah yang berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yakni di Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, dan Bengkulu. Kemudian DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung. Lalu, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Baca juga: Selasa, sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat waspada dan siap siaga terhadap cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2024. "Cuaca ekstrem ini dapat terjadi selama periode puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih memiliki peluang yang tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia," katanya. Sedangkan untuk daerah dataran tinggi atau rawan longsor dan banjir, ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang. "Sebaiknya, secara berkala atau sebelum beraktivitas, masyarakat memantau informasi cuaca yang dikeluarkan resmi oleh BMKG. Dengan begitu dapat lebih antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi cuaca ekstrem," katanya.

Baca juga: BMKG: Waspada hujan lebat di Aceh hingga tiga hari ke depan

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Tidak ada tulang terminal

ratuliga

Round up hari ke******

Jakarta (ANTARA) - Masa kampanye Pemilu 2024 telah memasuki hari ke 63 pada Senin (29/1), ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden memanfaatkan waktu untuk terus meyakinkan konstituennya di beberapa daerah di Indonesia terkait visi dan misi kepemimpinannya.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membagi tugas kampanye di wilayah Jakarta dan Yogyakarta.

Serupa, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga berkampanye terpisah, Prabowo mendampingi presiden meresmikan gedung baru komplek Akademi Militer di Magelang, Jawa tengah. Sedangkan Gibran berkampanye di beberapa kota di pesisir utara Jawa (Pantura).

Sementara itu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md berkampanye di wilayah Timur dan Barat Indonesia.

Seperti diketahui, KPU RI sudah menetapkan masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Adapun hari pemungutan suara akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024.

Berikut rangkuman kegiatan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada hari ke-56 kampanye untuk kembali disimak.
 

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Memulai kampanye ke-63 Anies Baswedan berkesempatan bertemu dengan KH Mahfudz Asirun di Pondok Pesantren Al-Itqon, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam rangka silaturahmi sekaligus meminta didoakan.

Kemudian, Anies menghadiri kegiatan Desak&Slepet AMIN secara dari di Jakarta. Dalam pertemuan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkomitmen mengkaji ulang undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan untuk para pekerja kerha biru.

Anies juga menghadiri acara Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Institute 2024. Dalam kesempatan itu, dia menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas.

Mantan Menteri Pendidikan itu juga menyinggung soal Undang-Undang Omnibus Law yang bermasalah, serta pengeluaran pemerintah yang banyak untuk keindahan kantor.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar yang menghadiri kegiatan apel akbar rakyat bersama di Purawisaa Kaparakan, Yogyakarta.

Muhaimin juga menghadiri acara Desak Anies x Slepet Imin feat Rhoma Irama di JiExpo Kemayoran.
 

Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka

Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto kembali bekerja sebagai menteri pertahanan pada hari ke-63 kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sementara pasangannya, Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkampanye di beberapa kota di pesisir utara Jawa (pantura).

Prabowo, pada Senin (29/1), mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam acara peresmian gedung baru di kompleks Akademi Militer, yaitu Graha Utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.

Di Magelang, Prabowo makan bersama Presiden Jokowi di warung bakso Bandongan.

Usai makan Bakso dengan presiden, Prabowo menghadiri acara diskusi Industri Keuangan dan Pasar Modal dalam Roadmap menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan oleh relawannya di Jakarta.

Dalam acara tersebut, Prabowo mengatakan bahwa program makan siang gratis tidak hanya dibutuhkan oleh para siswa, melainkan juga para guru.

Sementara itu, Gibran dijadwalkan berkampanye di Pekalongan, Tegal, dan Brebes. Kegiatannya bertemu dengan pengrajin batik dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pekalongan pada Senin pagi.

Kemudian, Gibran dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Tegal untuk bertemu dengan komunitas nelayan dan pengrajin tembaga.

Dalam kampanyenya, putra sulung Presiden Jokowi ini berjanji bakal membantu usaha para pengrajin batik Pekalongan.

Saat bertemu komunitas petani di Tegal, Jawa Timur, Gibran juga berjanji akan menghapus Kartu Tani jika dirinya memenangkan Pemilu 2024.

Gibran menyebut, wacana itu muncul karena pasangan Prabowo-Gibran tidak ingin menyulitkan para petani mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
 

Ganjar Pranowo-Mahfud Md

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa masyarakat di Ambon dan Banda Neira, pada hari ke-63 kampanye Pilpres 2024, Senin, sedangkan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md mengunjungi Pekanbaru.

Di Maluku, Ganjar optimistis menangkan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Kemudian, saat berkampanye di Ambon, Ganjar menjanjikan akan menciptakan lapangan kerja lebih baik hingga melunasi utang petani dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) jika terpilih pada Pilpres.

Dalam kegiatan kampanyenya, capres berambut putih itu mengunjungi situs sejarah di Banda Neira, seperti Benteng Belgica, Museum Sejarah Banda Neira, Istana Mini dan Rumah Syahril.

Sementara itu, Mahfud MD menghadiri silaturahmi bersama Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh di Pemuda Riau di Hotel Premiere Pekanbaru, Riau, pukul 09.15 WIB.

Pada pukul 11.15 WIB, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum ini akan menghadiri peresmian gerai UMKM progresif dan ramah tamah di Sultan Kopi Tiam, Pekanbaru.

Mahfud mengakhiri kampanyenya dengan menghadiri 'Kampanye Politik' di Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru, pukul 13.45 WIB.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

situs gacor hari ini slot

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Dewa Bela Diri

mampir4d

Istana sebut tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan******

Kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana berharap penyelenggaraan pemerintahan termasuk tugas dan fungsi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM tetap berjalan setelah Menko Polhukam Mahfud Md mengundurkan diri.

Pernyataan tersebut merespons soal pernyataan Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md yang segera menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo.

"Kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.

Ari menjelaskan bahwa setelah Menko Polhukam Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Jokowi, mekanisme berikutnya adalah Presiden memberikan persetujuan melalui Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Mahfud dari jabatannya.

Presiden pun selanjutnya akan mengambil keputusan terkait posisi pengganti Mahfud, baik itu sebagai Plt Menko Polhukam atau Menko Polhukam definitif.

Baca juga: Mensesneg sebut Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden Joko Widodo

Baca juga: Istana sebut Mahfud tunjukkan tata krama ketimuran yang baik

Selagi menunggu arahan Presiden tersebut, Ari menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan fungsi yang dijalankan Kemenko Polhukam tetap berjalan seperti biasa.

Ketika disinggung dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari, Ari meyakini bahwa sistem penyelenggaraan Pemilu yang dimiliki Indonesia sudah baik dan teruji keandalan-nya.

"Saya yakin dengan sistem yang kita miliki dengan baik yang sudah teruji keandalan-nya melalui institusi-institusi penyelenggaraan pemilu, kemudian dalam institusi pemerintahan juga kita tahu sudah berjalan dengan baik," tutur Ari.

Seperti diberitakan, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," kata Mahfud di Lampung, Rabu.

Baca juga: Jokowi hormati keinginan Mahfud sampaikan surat pengunduran diri

Baca juga: Ganjar: pengunduran diri Mahfud sebagai contoh baik

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

ngebet88

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sejarah perjuangan putri saudagar

ombakqq

KPK geledah rumah dinas Bupati Sidoarjo******

Sidoarjo (ANTARA) - Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang berada di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK itu dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, yang saat itu di pendopo ada kegiatan perayaan Hari Jadi ke-165 Kabupaten Sidoarjo.

Penyidik KPK yang datang menggunakan minibus warna hitam itu masuk rumah dinas bupati dengan pengawalan aparat kepolisian bersenjata laras panjang.

Informasi yang dihimpun, penyidik yang mengenakan rompi KPK menggeledah rumah dinas saat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memimpin upacara peringatan Hari Jadi Ke-165 Kabupaten Sidoarjo di Alun-Alun Sidoarjo, depan pendopo kabupaten.

Baca juga: KPK tetapkan Kasubag BPPD Sidoarjo tersangka korupsi insentif pegawai

Dikonfirmasi usai upacara, Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, mengatakan dirinya menghormati semua proses yang dijalankan KPK.

"Pemerintah Kabupaten (Sidoarjo, red) menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada," katanya.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ini merupakan tindak lanjut dari perkara dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga: KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo berinisial SW.

Sebelumnya sebanyak sebelas orang diperiksa hingga akhirnya penyidik KPK menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut.

Tersangka SW ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 26 Januari 2024, dengan barang bukti uang tunai Rp69,9 juta.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi usai kegiatan OTT itu memastikan jika pelayanan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo tidak terganggu dan tetap berjalan normal seperti biasa.

Baca juga: KPK panggil bos kopi Kapal Api terkait korupsi mantan Bupati Sidoarjo
Baca juga: KPK tahan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024