bhslot

Budidaya Keabadian Staf

Proyek Tambahan Patimban Ditargetkan Rampung 2025******

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan proyek tambahan Pelabuhan Patimban bakal rampung akhir 2025.

Mulai dari paket 5 atau proyek penambahan kapasitas terminal kendaraan hingga paket 6 alias konstruksi terminal peti kemas.

"Saya yakin Patimban pasti selesai tepat waktu. Ini loan Jepang walau pelan, tapi progresnya jelas. Contoh, sekarang paket 5 dan 6 itu sesuai, on track. Dari sisi anggaran semua sudah siap. Menurut saya, anggaran itu tahun depan baru kami gunakan. Kalau sekarang kami gunakan IP-577 (nomor kesepakatan pinjaman JICA) dan IP-583," tutur Dian dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha Tjahjagama mengatakan lahan tersebut nantinya juga bisa digunakan para pelaku usaha untuk menunjang operasi bisnisnya di Pelabuhan Patimban.

"Bapak/Ibu sekalian agar dapat berpartisipasi dan berinvestasi serta melakukan kegiatan bisnis di Pelabuhan Patimban. Di samping Patimban yang sedang dalam pengerjaan, juga tersedia back up area kurang lebih 300 hektare dapat digunakan kegiatan pendukung di Patimban karena sangat tersedia lahan cukup luas yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan usaha," kata Arif.

Lihat Juga : Penghapusan Dana Wajib 5 Persen Dinilai Bakal Bebani BPJS Kesehatan

Beberapa potensi bisnis di back up area tersebut, antara lain penyimpanan komponen besar kendaraan, manajemen inventaris, perakitan, pengelolaan suku cadang, hingga jasa pergudangan di sektor fast moving consumer good (FMCG).

Di sisi lain, Dian menilai terkait demonstrasi warga lokal di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat hal itu merupakan pengaruh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ia menyebut hampir setiap hari dirinya rapat membahas proyek Pelabuhan Patimban. Pembahasannya macam-macam, mulai dari koordinasi dengan kontraktor hingga bicara dengan warga lokal.

"Karena sebentar dikit, LSM dan teman-teman non-governmental organization (NGO), ah sudah tuh. Lalu, masyarakat lokal seperti itu, sebentar-sebentar mau demo," ungkap Dian.

"Tapi kami humble lah, mencoba mencari solusi terbaik. Toh, ke depan ini juga meningkatkan perekonomian dari Patimban atau Subang itu sendiri," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Thor yang marah

Inflasi AS Turun ke 3 Persen, Terendah Sejak Maret 2021******

Inflasi Amerika Serikat (AS) turun ke 3 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Juni 2023. Sebagai pembanding, bulan sebelumnya, inflasi menembus 4 persen yoy.

Data ini menjadi yang terendah di Negeri Paman Sam sejak Maret 2021, di mana kala itu inflasi menyentuh 2,6 persen. Bahkan, inflasi yang diukur dari indeks harga konsumen (IHK) ini terus turun selama 12 bulan berturut-turut.

Capaian Juni 2023 juga mematahkan ekspektasi ekonom. Sebelumnya, beberapa pihak beranggapan inflasi AS akan sedikit lebih tinggi di angka 3,1 persen.

Sementara itu, laju inflasi AS secara bulanan melandai 0,2 persen dibandingkan Mei 2023 yang naik 0,4 persen. Ini juga mematahkan ekspektasi ekonom yang menilai laju inflasi bulanan menyentuh 0,3 persen.

Meski melandai, inflasi AS tetap masih jauh di atas target The Fed yang mematok angka 2 persen, di mana pasar tenaga kerja masih cukup ketat. Hanya saja penurunan inflasi meningkatkan optimisme AS bisa menghindari resesi.

"Inflasi belum mati, tetapi dorongan pandemi yang luar biasa pada harga dari kelangkaan dan peralihan ke pembelian di rumah jelas telah berakhir. The Fed untuk pertama kalinya berada di atas angin dalam pertarungan inflasinya," komentar Kepala Ekonom FWDBONDS Christopher Rupkey, dikutip dari Reuters.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Pemakaman Para Dewa

Pengusaha Mal Buka Suara DKI Uji Coba 2 Sesi Jam Masuk Kantor******

Pengusaha mal buka suara soal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menguji coba pengaturan dua sesi jam masuk kantor, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyebut pembagian jam masuk kantor ini membuat dunia usaha semakin tidak efisien.

Lihat Juga : Kemenhub Masih Uji LRT Jabodebek, Belum Terbitkan Izin Operasi

Menurutnya, bisa jadi masyarakat malah memanfaatkan perbedaan jam masuk kerja tersebut untuk kegiatan lain. Dengan begitu, kemacetan tetap tak terurai.

Alphonzus meminta Pemprov DKI Jakarta peka. Pasalnya, berbagai kegiatan atau aktivitas usaha tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu dengan yang lain.

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah membahas usulan dua sesi jam kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Heru menyebut kondisi lalu lintas pada pukul 06.00 WIB bak air bah karena warga dari sejumlah daerah penyangga ibu kota, seperti Bekasi, Tangerang, hingga Depok mengarah bersamaan menuju ke Jakarta.

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Kementerian BUMN Minta Porsi Divestasi Saham Vale di Atas 11 Persen******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ingin divestasi sahamperusahaan pertambangan nikel asal Brasil PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bisa ditambah di atas 11 persen.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan dengan tambahan saham itu, BUMN bisa menambah porsi saham INCO lebih dari 20 persen seperti saat ini.

"Ini mengenai porsi kepemilikannya sendiri ya masih didiskusikan berapa memang nanti yang akan dimiliki oleh BUMN dengan harapan nanti kita nanti tambahan ini akan berada di atas 11 persen," ujarnya seperti dikutip dariCNBCIndonesia.com, Jumat (7/7).

Ia mengatakan pihaknya masih mendiskusikan perihal porsi saham yang bisa dicaplok oleh MIND ID agar bisa di atas 11 persen itu.

Pahala juga berharap BUMN melalui MIND ID bisa menjadi pengendali finansial Vale. "Harus kita lihat seperti apa, harapan kita seperti itu ya (pengendali Vale)," jawab Pahala saat ditanya apakah MIND ID bisa menjadi pengendali dari perusahaan setelah akuisisi saham Vale.

Saat ini, MIND ID baru mengempit 20 persen saham Vale. Sedangkan sebesar 20,7 persen tersebar di pasar saham Indonesia.

Artinya jika penambahan saham hanya 11 persen, maka MIND ID hanya memiliki 31 persen saham Vale. Mayoritas saham Vale kini dimiliki Vale Canada Limited (VCL), yakni sebanyak 44,3 persen. Lalu, sisanya oleh Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), yakni 15 persen.

Secara terpisah, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo penambahan saham di atas 11 persen itu agar pihaknya bisa menjadi INCO.

Ia mengaku saat ini pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak INCO terkait divestasi saham tersebut.

"Update-nya sekarang lagi negosiasi. Ada lingkupnya, ada apa-apa saja yang mesti diperbarui karena ada Shareholder Agreement, segala macam, itu lagi proses lah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

biarkan penyihir itu pergi

Pengusaha Mal Buka Suara DKI Uji Coba 2 Sesi Jam Masuk Kantor******

Pengusaha mal buka suara soal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menguji coba pengaturan dua sesi jam masuk kantor, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyebut pembagian jam masuk kantor ini membuat dunia usaha semakin tidak efisien.

Lihat Juga : Kemenhub Masih Uji LRT Jabodebek, Belum Terbitkan Izin Operasi

Menurutnya, bisa jadi masyarakat malah memanfaatkan perbedaan jam masuk kerja tersebut untuk kegiatan lain. Dengan begitu, kemacetan tetap tak terurai.

Alphonzus meminta Pemprov DKI Jakarta peka. Pasalnya, berbagai kegiatan atau aktivitas usaha tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu dengan yang lain.

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah membahas usulan dua sesi jam kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Heru menyebut kondisi lalu lintas pada pukul 06.00 WIB bak air bah karena warga dari sejumlah daerah penyangga ibu kota, seperti Bekasi, Tangerang, hingga Depok mengarah bersamaan menuju ke Jakarta.