arenabet

Suami yang misterius, genit dan penyayang!

Anggaran Jalur Sepeda DKI Jakarta Dihapus Tahun Depan******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus anggaran jalur sepedamulai tahun depan. Hal ini sudah disepakati bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan kesepakatan penghapusan anggaran jalur sepeda itu diambil dalam rapat antara Komisi B dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu di Bogor.

"Ya, akhirnya di dalam rapat disetujui," kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (16/11).

Rencana pembangunan jalur sepeda itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026 yang disusun mantan Gubernur Anies Baswedan sebelum lengser.

Dalam RPD itu Anies mencantumkan target jalur sepeda di Jakarta pada 2026 mencapai 535,68 kilometer.

"Kita mempertanyakan awalnya, itu bagaimana kok mau perpanjang lagi, sedangkan yang ada aja enggak terurus," kata Gilbert.

"Yang menempati sepeda motor sama starling (tukang kopi keliling), terus sekarang kalian mau perpanjang, ya mereka enggak jawab dong, kalau gitu hapus saja," ujarnya.

Awalnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023. Di samping itu, DKI juga berencana mengajukan anggaran Rp1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda secara menyeluruh.

"Katanya mau dikaji dulu. Apanya yang mau dikaji, orang kita bisa melihat kasat mata kok," papar dia.

Gilbert berdalih bahwa DPRD tak anti dengan pembangunan jalur sepeda. Namun demikian, menurutnya saat ini jalur sepeda bukan suatu prioritas pembangunan di Jakarta.

Menurut dia saat ini yang harus jadi fokus utama Pemprov DKI adalah membenahi transportasi publik. Pasalnya, selama ini juga masih belum banyak orang yang menggunakan jalur sepeda.

"Kita tidak menentang itu, tapi jangan itu yang prioritas, kemudian itu enggak berfungsi. Itu aja persoalannya. Tidak ada yang menentang itu dibangun nanti, tapi jangan juga dipaksakan sekarang," ungkap Gilbert.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda tahun 2023. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan hal ini diputuskan atas saran sejumlah anggota dewan.

Syafrin berujar mulanya DKI mengalokasikan dana sebesar Rp38 miliar. Namun, anggaran itu akhirnya dinolkan.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

IHSG Perkasa di 7.044 di Tengah Lesu Bursa Asia hingga AS******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.044  pada Kamis (17/11). Indeks saham menguat 35.394 poin atau 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11.248 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21.647 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 243 saham menguat, 272 terkoreksi, dan 188 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,35 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,30 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan turun 1,39 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,25 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,52 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 1,0 persen.

Serupa, bursa Amerika juga tampak ambruk. Indeks S&P 500 turun 0,83 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,75 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 1,54 persen.

[Gambas:Video CNN]

Menelan Langit

Jokowi: Kejahatan Siber Berpotensi Rugikan Ekonomi Dunia Rp78 Ribu T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan potensi kerugian atas kejahatan siberterhadap ekonomi dunia bisa mencapai US triliun atau Rp78.096 triliun (asumsi kurs Rp15.615 per dolar AS) pada 2024 mendatang.

"Kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi mengakibatkan kerugian ekonomi hingga US triliun pada 2024," ujar Jokowi saat membuka sesi tiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11).

Sebab itu, keamanan dunia digital harus diperkuat agar tidak bisa diserang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Langkah ini tentunya tak bisa dilakukan hanya oleh satu negara tapi bersama-sama semua anggota G20.

"Untuk itu keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin, G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga berharap dunia digital bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Sebab, saat ini masih ada sebanyak 2,9 miliar penduduk di dunia yang belum merasakan digitalisasi.

"Yang Mulia, kita harus kerja sama memastikan manfaat digital dirasakan merata oleh semua. Saya mengundang kontribusi-kontribusi mulia untuk masa depan dunia digital yang aman, inklusif dan bermanfaat bagi semua," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Tiantian Perkotaan

1.130 Ton Biji Kakao Sumut Diekspor ke Malaysia******

Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Belawan mencatat ekspor1.130 ton biji kakaoasal Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama Januari - November 2022 dengan nilai Rp 39,6 miliar.

Ekspor dilakukan ke ke Malaysia.

"Berdasarkan data pada sistem perkarantinaan, IQFAST Karantina Pertanian Belawan memfasilitasi ekspor biji kakao tersebut sebanyak 1.130 ton. Ekspor biji kakao ini mampu bersaing di pasar global," kata Kepala Karantina Pertanian Belawan, Andi PM Yusmanto, Kamis (17/11).

"Biji kakao ini diekspor ke Malaysia. Keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras petani sub sektor perkebunan serta dukungan pemerintah daerah dalam membangun pertanian yang baik, sehingga ekspor kakao biji terus meningkat," urainya.

Masih menurut Andi, pihaknya secara rutin melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pertanian dengan memberikan bimbingan teknis pemenuhan persyaratan sanitari dan fitosanitari, SPS measure, sesuai yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

[Gambas:Video CNN]

"Hal ini dilakukan untuk memastikan produk pertanian dapat diterima di negara tujuan," ujarnya.

Dia menambahkan kakao ini banyak dibudidayakan di daerah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Nias Selatan.

"Berdasarkan data BPS, luas lahan kakao di Sumut seluas 35,696 hektare, sehingga sangat potensial untuk peningkatan ekspor kakao," urainya.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Bambang memberi apresiasi kepada petani sub sektor perkebunan yang turut serta mendukung Gerakan Tiga Kali ekspor (Gratieks) sehingga komoditas pertanian Sumut meningkat.

"Meningkatnya ekspor kakao biji dan mampu bersaing di pasar global ini harus dipertahankan, mengingat negara tujuan memiliki persyaratan teknis yang ketat," pungkasnya. 

Penguasa Istana Kesepuluh

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Korsel Bakal Bangun Sistem Air Bersih di IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Korea Selatanakan berpartisipasi membangun sistem air bersihdi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rencananya, konstruksi akan dibangun pada 2024, namun Kementerian PUPR meminta percepatan proses penyusunan rencana teknis, sehingga instalasinya dapat dibangun pada 2023.

"Kami mengapresiasi rencana Korsel untuk berpartisipasi membangun sistem penyediaan air bersih di IKN Nusantara," ujarnya, dilansir Antara, Selasa (15/11).

Sebelumnya, pada 10 November 2022 lalu, Pemerintah Indonesia dengan World Water Council (WWC) telah menandatangani Framework Agreement 10th WWF.

"Kami akan bekerja dengan cermat karena waktu persiapan kurang dari dua tahun. Kami berharap Republik Korea ikut berpartisipasi aktif untuk membantu kami dalam persiapan 20th WWF," ungkap Basuki.

Basuki bersama Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin meneken Joint Statement on the Green Transition Initiative di Nusa Dua, Bali, pada Senin (14/11) sebagai bagian dari perhelatan KTT G20.

Joint Statement tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU Pembangunan Infrastruktur Hijau yang telah ditandatangani pada 15 Maret 2022 di Labuan Bajo.

Kerja sama bidang infrastruktur hijau mencakup manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi, kota eco-smart, serta identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

[Gambas:Video CNN]