situs slot ug

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

Daftar Direksi dan Komisaris Baru BNI, Ada Orang Istana******

Menteri BUMNErick Thohir merombak susunan komisaris dan direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Ada 'orang istana' hingga BUMN Jasa Raharja di susunan kepengurusan yang baru.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini (4/3), Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana ditunjuk sebagai komisaris.

Ia menggantikan Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, yang diberhentikan dengan hormat.

Selain ada 'orang istana' jadi komisaris baru, RUPS juga menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebagai komisaris BNI.

Di jajaran direksi, Erick merombak banyak posisi. RUPS menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai Wakil Direktur Utama BNI. Ia digantikan oleh Putrama Wahju Setyawan, yang sebelumnya sebagai Direktur Retail Banking BNI.

Kemudian, Corina Leyla Karnalies diangkat menjadi Direktur Retail Banking BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI.

Erick juga menunjuk Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI. Sebelumnya, ia menjabat sebagai SEVP of Corporate Development & Transformation BNI.

Lihat Juga : Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer

Lalu, Silvano Winston Rumantir diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI. Pengganti Silvano adalah Agung Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BNI Sekuritas.

Kemudian, Direktur Institutional Banking BNI Muhammad Iqbal juga diberhentikan dengan hormat. Posisinya diisi Munadi Herlambang, yang sebelumnya menjabat Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja.

RUPS Tahunan juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. Ia digantikan I Made Sukajaya, yang sebelumnya menjabat sebagai SEVP Remedial & Recovery BNI.

Daftar Komisaris BNI terbaru:

Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Pradjoto
Wakil Komisaris Utama Pahala Nugraha Mansury
Komisaris Independen Sigit Widyawan
Komisaris Askolani
Komisaris Independen Asmawi Syam
Komisaris Mohamad Yusuf Permana
Komisaris Independen Iman Sugema
Komisaris Independen Septian Hario Seto
Komisaris Independen Erwin Rijanto Slamet
Komisaris Fadlansyah Lubis
Komisaris Robertus Billitea

Daftar Direksi BNI terbaru:

Direktur Utama Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan
Direktur Digital & Integrated Transaction Banking Hussein Paolo Kartadjoemena
Direktur Enterprise & Commercial Banking I Made Sukajaya
Direktur Finance Novita Widya Anggraini
Direktur Risk Management David Pirzada
Direktur Institutional Banking Munadi Herlambang
Direktur Network & Services Ronny Venir
Direktur Retail Banking Corina Leyla Karnalies
Direktur Human Capital & Compliance Mucharom
Direktur Technology & Operations Toto Prasetio
Direktur Wholesale & International Banking Agung Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kaisar yang Biadab

Kurangi Ketergantungan Impor, Smelter Alumina Inalum Operasi Tahun Ini******

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menargetkan SmelterGrade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah beroperasi pada 2024.

Target ini dikejar untuk mengurangi ketergantungan impor aluminium yang tinggi. Aluminium merupakan produk hasil peleburan alumina.

Direktur Utama Inalum Danny Praditya menjelaskan kebutuhan aluminium domestik nyaris 55 persen masih dipenuhi oleh impor.

"Kebutuhannya (aluminium) juga masih lebih dari 55 persen dipenuhi impor, walaupun sudah ada smelter baru di beberapa tahun terakhir, tapi masih belum cukup," tambahnya.

Menurutnya, smelter Mempawah nantinya akan menghubungkan rantai pasok antara mineral bijih bauksit di Kalimantan Barat dengan pabrik peleburan aluminium milik Inalum. Smelter ini berkapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun, yang berasal dari bahan baku 3,3 juta ton bauksit.

Proyek smelter Mempawah ini terbagi ke dalam fase I dan II dengan perkiraan nilai investasi sekitar US,7 miliar atau Rp26,49 triliun (asumsi kurs Rp15.585 per dolar AS).

Smelter Mempawah masuk menjadi salah satu PSN pada Desember 2023 karena diharapkan dapat membantu mewujudkan kebijakan hilirisasi bauksit-aluminium yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Proyek smelter alumina ini merupakan proyek strategis yang dijalankan secara kolaborasi oleh Inalum dan PT Antam Tbk melalui anak usaha yaitu PT Borneo Alumina Indonesia (BAI).

[Gambas:Video CNN]

Sistem ortodoksi terkuat

Kemenhub Grounded Pilot Batik Air Tertidur saat Terbang ke Jakarta******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan sanksi grounded pilot dan co-pilot Batik Airyang tertidur di saat bersamaan dalam penerbangan dari Kendari-Jakarta.

"Untuk kru BTK6723 telah di-grounded sesuai SOP internal untuk investigasi lebih lanjut," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni, dalam siaran persnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemhub juga telah memberikan teguran keras kepada Batik Air, dan akan melakukan investigasi khusus terkait kasus ini.

Lihat Juga : KNKT: Pilot Batik Air Tertidur Selama 28 Menit Saat Terbang ke Jakarta

Ditjen Hubud juga akan mengirimkan inspektur penerbangan yang menangani Resolusi of Safety Issue (RSI) untuk menemukan akar permasalahan dan rekomendasi tindakan mitigasi terkait kasus ini.

Insiden pilot dan kopilot tertidur ini terjadi pada 25 Januari lalu, dalam penerbangan dari Kendari di Sulawesi ke Jakarta. Penerbangan tersebut memiliki waktu blok selama 2 jam 35 menit hingga sampai tujuan, sesuai dengan jadwal Batik Air Indonesia.

Pesawat itu diterbangkan oleh pilot berusia 32 tahun dan first officer berusia 28 tahun.

Saat pesawat mencapai ketinggian jelajah, sekitar pukul 08:37 waktu setempat, kedua awak melepas headset, pilot bertanya kepada first officer, pertama apakah dia boleh tertidur. First officer pun setuju.

Dia langsung mengambil alih sebagai pilot selama 40 menit berikutnya sebelum rekannya benar-benar terbangun. Pilot itu langsung bertanya apakah first officer ingin beristirahat.

First officer menolak dan memilih melanjutkan tugasnya.

Sekitar pukul 08.43 WIB, first officer yang masih menerbangkan pesawat melakukan kontak awal dengan pengatur lalu lintas udara Jakarta. Dia diinstruksikan menuju waypoint KURUS yang terletak di timur laut bandara ibu kota.

Sekitar 1 menit setelah kontak dengan Jakarta, first officer "tidak sengaja" tertidur. Pusat kendali wilayah Jakarta menanyakan kepada kru berapa lama A320 perlu terbang pada jalurnya saat ini, namun tidak mendapat tanggapan.

Beberapa upaya untuk menghubungi pesawat dilakukan, termasuk meminta pilot lain untuk memanggil awak pesawat.

"Sekitar 28 menit setelah petugas pertama tertidur, kapten terbangun dan menyadari bahwa pesawat "tidak berada di jalur yang benar," kata KNKT.

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Urusi 740 Ribu Warung Kecil, Jokowi Sebut Bos BRI Patut Dapat Nobel******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Direktur Utama BRISunarso patut mendapat hadiah nobel. Sebab, mampu mengurus ratusan ribu pelaku usaha mikro.

Menurut Jokowi, saat ini agen pembiayaan mikro BRI, Brilink mengelola 740 ribu warung kecil dengan total transaksi Rp1.400 triliun per tahunnya. Hal yang tidak mudah tapi berhasil dilakukan oleh BRI.

"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberi nobel seharusnya," ujar Jokowi dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

"Mengurusi urusan yang kecil-kecil yang sebelumnya itu diurusi oleh rentenir-rentenir dan diurusi oleh Bank Titil di mana-mana sekarang diambil alih oleh BRI, ini juga yang harus kita apresiasi," jelas Jokowi.

Selain itu, berbagai kebijakan yang dilakukan BRI dinilai sangat membantu pemerintah. Hal ini tercermin beberapa nasabah UMi dan PNM Mekaar masuk ke dalam pembiayaan BRI.

Dengan demikian, maka nasabah UMi yang awalnya kurang dari 100 ribu, saat ini menjadi 8,2 juta dan PNM Mekar jadi 15,2 juta.

"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberikan Nobel harusnya. Mungkin belum dapat karena tidak ada yang mengusulkan, mungkin bisa diurus untuk urusan-urusan nobel," imbuhnya.

Jokowi juga mengapresiasi langkah BRI karena berhasil mendigitalisasikan perbankannya bahkan sampai tingkat paling bawah atau hilir.

"Dan saya senang tadi yang disampaikan Pak Dirut BRI bahwa digital bankingsampai ke bawah betul-betul berjalan di BRI," pungkas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Alasan Pemerintah Belum Cabut Izin TikTok Meski Masih Langgar Aturan******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.

Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.

Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.

Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.

Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.

"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.

"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.

Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.

"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]