surya777 slot

menakjubkan! Ratu bukanlah seorang selir

Tarif Tol Cinere******

Tarif Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) naik dari Rp9.000 menjadi Rp15 ribu atau sebanyak Rp6.000. Tarif Tol Cijago ini resmi naik sejak Jumat (5/1) silam.

Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No.1916/KPST/M/2023 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besaran Tarif Tol, dan Sistem Pengumpulan Tol pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi pada 18 Desember 2023.

Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Ali Rachmadi Nasution menyebut sosialisasi terkait kenaikan tarif tol ini telah dilakukan 14 hari.

Sebagian seksi dari Tol Cijago sendiri baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (8/1) lalu. Sebelumnya, Jokowi meresmikan tiga seksi tol di dua ruas yang masuk ke dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2.

Tol yang dimaksud termasuk seksi 2 ruas Serpong-Cinere dan seksi 2 dan 3 ruas Cinere-Jagorawi. Tiga seksi tol ini menghubungkan Pamulang hingga Bogor Raya sepanjang 14 kilometer (km).

Jokowi berharap tol ini membuat masyarakat memiliki banyak pilihan atau alternatif untuk melakukan mobilitas di kawasan sekitar Jakarta. Misalnya ke Cibubur, Tangerang, Bogor, ataupun ke Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan tol ini, Jokowi menegaskan macet di Jakarta akan berkurang lantaran masyarakat tak mesti berkendara ke tengah kota terlebih dahulu.

Berikut daftar perubahan tarif pada Tol Cinere-Jagorawi:

1. Golongan I dari Rp9.000 menjadi Rp15 ribu

2. Golongan II dari Rp13.500 menjadi Rp23 ribu

3. Golongan III dari Rp13.500 menjadi Rp23 ribu

4. Golongan IV dari Rp17.500 menjadi Rp30.500

5. Golongan V dari Rp17.500 menjadi Rp30.500

[Gambas:Video CNN]

Sistem penurunan peti harta karun

Flip Akhirnya Akui PHK Karyawan Imbas Gejolak Ekonomi Global******

Flipakhirnya mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Co-founder sekaligus CEO Flip Rafi Putra Arriyan mengatakan gejolak ekonomi global yang tak menentu menjadi alasan perusahaannya perlu merampingkan organisasi.

"Hal tersebut (kondisi ekonomi global) memberikan dampak kepada hampir semua lini usaha, tidak terkecuali Flip. Demi menjamin keberlangsungan bisnis Flip, manajemen dengan berat hati melakukan reorganisasi internal," ucap Rafi dalam keterangan resmi perusahaan, dikutip Kamis (11/1).

Meski begitu, Flip menegaskan pihaknya memberikan kompensasi yang adil kepada para pekerja terdampak.

"Seluruh pihak yang terdampak diberikan kompensasi secara adil dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia," tegas Rafi.

"Karyawan terdampak juga tetap dapat menggunakan asuransi kesehatan, pemberian laptop kantor, serta memanfaatkan jaringan perusahaan untuk mempermudah akses mencari pekerjaan baru," tutupnya.

Sebelumnya, desas-desus PHK di perusahaan yang melayani keuangan digital ini mencuat di X. Ada salah seorang pengguna yang mengatakan terjadi silent layoff di perusahaan dengan inisial huruf depan 'F' dan belakang 'Lip'.

Unggahan itu tertanggal Selasa (9/1). Pengguna X itu menduga kabar PHK tersebut tertutup ingar bingar debat calon presiden ketiga yang dihelat tepat dua hari sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Pendeta Tao kecil yang tergila-gila

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Budidaya Keabadian

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai Hari Ini******

Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Lihat Juga : Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Lihat Juga : KALEIDOSKOPDaftar 5 Berita Ekonomi Terpopuler Sepanjang 2023

Menjadi Sun Wukong

McDonald's Malaysia Panen Hujatan Usai Gugat Aksi Boikot Produk Israel******

McDonald's Malaysia diserang balik usai melayangkan gugatan atas gerakanboikot yang dilakukan warga Malaysia terhadap perusahaan yang diduga mendukungIsrael.

Sebelumnya, Gerbang Alaf Restaurants, pemegang lisensi lokal McDonald's Malaysia mengajukan gugatan di pengadilan Kuala Lumpur terhadap kelompok pro Palestina terkait BDS Movement dengan penggantian kerugian sebesar US,3 juta (setara Rp20 miliar).

Langkah hukum ini diambil setelah jaringan restoran cepat saji tersebut berada di bawah sorotan boikot konsumen di Malaysia, yang menargetkan bisnis yang dianggap mendukung Israel. Pemegang lisensi bersikeras bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Israel, bahkan mendukung perjuangan Palestina.

Namun, langkah untuk menggugat gerakan boikot di Malaysia ini disambut dengan cemoohan di media sosial Malaysia, serta penuh caci maki.

"Memboikot perusahaan-perusahaan seperti ini adalah pilihan pribadi dan terserah pada konsumen masing-masing," kata Sheryl Ho dari Partai Muda, mengutip AFP, Rabu (3/1).

"Meskipun begitu, siapa pun yang memiliki pemikiran yang benar dan tidak memboikot [McDonald's] sebelum ini, pasti akan melakukannya sekarang," imbuhnya.

Netizen lainnya mengatakan bahwa keputusan memboikot datang dari hati nurani sendiri atas apa yang mereka lihat terjadi di Gaza, Palestina, dan bukan hasil dari seruan untuk memboikot.

Lihat Juga : Mengenal Fenomena BDS, Gerakan Boikot Perusahaan Pendukung Israel

"McDonald's telah kehilangan pelanggan seumur hidup, bukan hanya karena boikot ini", kata postingan lain di media sosial X, dikutip dari SCMP.

Hal yang paling menyinggung di kalangan warga Malaysia adalah tuntutan perusahaan sebesar 1,5 juta ringgit (atau setara Rp5 miliar) dari BDS Malaysia sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan akibat boikot yang telah berlangsung selama tiga bulan.

"Mereka memberhentikan karyawan mereka untuk menghemat biaya dan mereka membuat orang lain membayarnya?" tanya pengguna X, Syafiq Fadli.

Terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid Afrika Selatan, gerakan BDS merupakan upaya global untuk memberikan tekanan tanpa kekerasan kepada Israel agar mematuhi hukum internasional dengan memboikot, melakukan divestasi, dan memberikan sanksi kepada negara tersebut serta entitas-entitas yang mendukungnya.

Hanya saja, situs web gerakan global ini tidak mencantumkan McDonald's sebagai bisnis yang menjadi target. Seruan berulang untuk memboikot merek tersebut merupakan bagian dari gerakan organik oleh masyarakat.

Akan tetapi, BDS global mengatakan mereka mendukung boikot tersebut karena merek-merek ini secara terbuka mendukung genosida Israel terhadap warga Palestina.

Malaysia telah menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam menyuarakan suara Palestina dan telah terbuka mengenai dukungannya terhadap Hamas, serta menolak tekanan Barat untuk mengecam kelompok milisi tersebut.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya menyampaikan sikap negaranya kepada Presiden AS Joe Biden dalam KTT Apec di San Francisco, dengan mengatakan ia harus menyuarakan yang sebenarnya kepada pemimpin tertinggi dunia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Anak Buah Sri Mulyani Respons Prabowo Tunda Pembelian Pesawat Tempur******

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan(Kemenkeu) Isa Rachmatarwata buka suara soal keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunda pembelian 12 pesawat tempurMirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Ia mengatakan alat pertahanan yang menjadi prioritas untuk dibeli merupakan kewenangan Kemenhan.

"Mengenai alat pertahanan apa yang menjadi prioritas untuk dibeli, tentunya merupakan kewenangan Kemenhan," kata Isa, Minggu (7/1) seperti dikutip dari detik.com.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Kemhan, pengadaan pesawat itu dilakukan karena Indonesia membutuhkan alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan pengiriman secara cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur TNI AU.

Penurunan kesiapan tempur itu dikarenakan banyaknya pesawat tempur TNI AU yang habis masa pakai, banyaknya pesawat yang akan melaksanakan upgrade, overhaul/repair dan masih lamanya pengiriman pesawat pesanan pengadaan baru.

Namun, beberapa waktu lalu Kementerian Pertahanan menunda rencana pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penundaan disepakati Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan karena keterbatasan fiskal.

"Disepakati pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, Kemenhan. Pak Menhan, menunda pembelian Pesawat Mirage 2000-5 ini, kenapa? karena kapasitas fiskal kita untuk sementara ini belum bisa mendukung pembelian Mirage 2000-5 jadi ada penundaan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Rabu (3/1) malam.

Dahnil menjelaskan saat ini pemerintah akan melakukan retrofit terhadap pesawat yang dimiliki sambil menunggu kedatangan pesawat Dassault Rafale.

"Artinya Pesawat Sukhoi kita kemudian Pesawat f-16 itu, bahasa awamnya diperbaiki. Supaya kemudian mengisi kekosongan pertahanan udara kita selama menunggu Rafel yang kita pesan," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]