petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gacor slot 138

pinjol ada modal 265Jutaan kata 521075Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor slot 138》

Pintu Pos Air Sunter Hulu Siaga 3 pada Senin dini hari******

Pintu Pos Air Sunter Hulu Siaga 3 pada Senin dini hari
Ilustrasi - Petugas memantau mesin pompa yang menyedot air Kali Item atau Kali Sentiong di Pintu Air Honda 1, Sunter Jaya, Jakarta, Kamis (2/8). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan terkait dengan kenaikan status Pintu Air Pos Angke Hulu, menjadi waspada atau siaga 3 pada Senin dini hari.

Dikutip dari laman resmi BPBD DKI Jakarta, Senin, tinggi muka air Pintu Air Pesanggrahan pada pukul 02.00 WIB berada pada posisi 180 sentimeter (cm) atau berstatus Siaga 3 dengan kondisi terang.

Kenaikan tinggi muka air tersebut terjadi sejak pukul 00.00 WIB dengan tinggi 175 cm, kemudian pada pukul 01.00 WIB dengan tinggi 180 cm. 

Baca juga: BPBD DKI imbau warga waspadai Angke Hulu siaga tiga
Baca juga: Pembangunan rumah pompa di Duri Kepa capai 95 persen

BPBD DKI juga mengimbau kepada masyarakat di sekitar wilayah Kembangan Selatan, Duri Kosambi, Kembangan Utara, Rawa Buaya, Cengkareng Timur, Kedaung Kaliangke, Kapuk, Kamal Muara, Kapuk Muara waspada.

Upaya antisipasi juga telah dilakukan BPBD DKI Jakarta, seperti penyebaran informasi melalui media sosial, melalui Sistem Peringatan Dini Bencana (DEWS) dan pemberitahuan kepada camat dan lurah.

Selain itu, dalam keadaan darurat, masyarakat diimbau untuk menghubungi pusat informasi (call center) Jakarta Siaga pada nomor 112.

Baca juga: BPBD DKI mencatat empat RT di Jakarta Barat tergenang 30-60 cm
Baca juga: Antisipasi banjir, polisi dan camat bentuk kampung siaga di Jaksel

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Istana jawab soal kritik dan pengunduran diri Mahfud Md******

Istana jawab soal kritik dan pengunduran diri Mahfud Md
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/pri.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab mengenai sejumlah kritik yang belakangan dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. kepada pemerintah.

Menurut Ari, Presiden selama ini tetap fokus bekerja dan juga meminta menteri melakukan pekerjaan dengan baik.

"Presiden tidak terlalu memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan itu (kritik Mahfud). Fokus beliau bekerja. Menteri-menteri juga semua diharapkan dan sekarang ini fokusnya untuk bekerja menjalankan tugasnya masing-masing, membereskan hal-hal yang harus dilakukan dalam periode ini," kata Ari Dwipayana dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ari mengajak publik memahami bahwa saat ini merupakan tahun politik. Menjelang pemilu sering kali muncul wacana, pro dan kontra, perdebatan dan sebagainya.

Hal itu menurut dia wajar dan tidak boleh mengganggu kerja pemerintah, sepanjang perdebatan itu substantif sebagai bagian dari upaya memperbaiki, menyempurnakan apa yang sudah dibangun saat ini.

Ia menyampaikan bahwa pada tahun politik akan muncul wacana yang bersifat politik dalam konteks pemilu. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan evaluasi terus-menerus untuk menyempurnakan apa yang sudah berjalan.

Baca juga: Mahfud sebut sudah lama berencana mundur dari menteri
Baca juga: Mahfud Md cari momen untuk mundur dari Kabinet Jokowi
 

"Ikhtiar itu tetap berjalan. Jadi, apa yang memang belum cepat, dipercepat. Apa yang lambat, dipercepat. Apa yang belum baik, diperbaiki. Supaya apa yang jadi bagian dari masa pemerintahan Pak Jokowi bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Ari, apa yang telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo saat ini dapat pula dilihat dari berbagai opini positif dari publik meskipun hal itu tidak membuat pemerintah serta-merta merasa puas.

"Ada upaya terus-menerus perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan," kata dia.

Terkait dengan rencana Mahfud Md. mundur dari jabatan Menko Polhukam, Ari mengatakan bahwa sampai Senin siang belum ada surat pengunduran diri yang disampaikan Mahfud kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Sampai siang ini kami belum menerima surat pengunduran diri dari Pak Mahfud Md. Saya kira seperti yang disampaikan Bapak Presiden di Lanud Halim, pengunduran diri menteri adalah hak pribadi dari yang bersangkutan. Jadi, itu sesuatu yang menjadi haknya dari Pak Mahfud kalau beliau mau mengundurkan diri," kata Ari.

Presiden menghargai dan menghormati hak itu karena bagian dari pilihan-pilihan politik yang disampaikan oleh Mahfud Md. dengan berbagai pertimbangan.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:ovovegas

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
agb99
maxwin register
pola maxwin pg soft
slot yuk
cara mencicil di shopee
hari ini slot gacor
mpowl
link sering maxwin
situs togel terpercaya resmi
Daftar isi semua bab
Bab 1 ayah4d
Bab 2 cara hutang di lazada
Bab 3 duit 500rb
Bab 4 slot scatter gacor
Bab 5 juragan69 slot online
Bab 6 77lucks
Bab 7 erek erek kijang
Bab 8 game online gacor
Bab 9 bayar4d
Bab 10 enakbet
Bab 11 cara kredit mesin cuci di akulaku
Bab 12 link judi slot online
Bab 13 rumah kakek zeus
Bab 14 situs slot maxwin new member
Bab 15 slot terbesar indonesia
Bab 16 vivo7bet
Bab 17 slot vip live
Bab 18 slot terbesar dan terpercaya
Bab 19 coin303
Bab 20 pinjaman online ringan
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1552bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Tuan yang lemah

menangbet88 login
Gus Yahya tegaskan PBNU tak terlibat dukung capres di Pemilu 2024
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan awak media usai bertemu Gubernur DIY Sri Slultan HB X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (29/1/2024) ANTARA/Luqman Hakim/pri.
tetapi secara pribadi-pribadi silakan
Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"PBNU sudah sejak awal menyatakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung, sebagai organisasi, sebagai lembaga tidak terlibat dalam dukung-mendukung," kata Gus Yahya usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Gus Yahya tidak memungkiri beberapa pengurus PBNU maupun aktivis NU memang ada yang terlibat, bahkan menjadi tim sukses kampanye resmi peserta Pemilu 2024. Namun, dia memastikan PBNU telah memberlakukan kewajiban cuti dari kepengurusan politis tersebut.

"Jadi, PBNU tetap dalam posisi tidak terlibat dalam dukung-mendukung. Kami akan berusaha menjalankan peran meniru Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X ini untuk menjaga kebersamaan masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Gus Yahya tegaskan sekadar pelaksana keputusan Syuriah PBNU

Dia juga menepis anggapan bahwa PBNU mengarahkan jajaran pengurus struktural organisasi tersebut untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana disampaikan cendekiawan NU Nadirsyah Hosen.

"Rais a'am (PBNU) sama sekali tidak melakukan apa-apa, saya juga tidak. Jadi, kalau yang lain-lain kemudian terdorong oleh pernyataan yang dibuat oleh pihak lain terkait dengan ini, kemudian membuat gerakan atau tindakan masing-masing, ya, kami bisa apa? Ya, silakan saja, karena kami juga tidak akan menghalangi sepanjang tidak mengatasnamakan lembaga," jelasnya.

Selain itu, Gus Yahya juga menegaskan bahwa pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang menyebut pengikut rais a’am dan ketua umum bergerak memenangkan Prabowo-Gibran sebagai imbas dari ucapan Nadirsyah Hosen, bukanlah arahan resmi dari PBNU.

"Itu arahan pribadi (Gus Ipul). Walaupun saya sendiri kalau secara pribadi, kalau kepada sekjen ini sami'na wa atho'na (patuh); tetapi itu arahan pribadi beliau, bukan resmi dari PBNU, tidak atas nama organisasi," kata Gus Yahya.

Dia pun mempersilakan seluruh warga NU untuk menyampaikan aspirasi masing-masing. Namun, tegasnya lagi, secara organisasi PBNU tetap memegang teguh pendirian dalam posisi netral pada Pemilu 2024.

"Monggo,silakan saja, semua orang kanboleh menyampaikan aspirasi masing-masing. PBNU mau menyerukan apalagi? Kami sudah mengumumkan sejak awal, bahwa secara organisasi, PBNU tidak terlibat; tetapi secara pribadi-pribadi silakan," ujar Gus Yahya.

Baca juga: Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi

Sebelumnya, Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir menyampaikan bahwa PBNU secara struktural memihak ke pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, lanjut Nadir, PBNU tidak pernah memberikan arahan, kecuali pemetaan politik dengan pilihan diserahkan masing-masing pribadi Nahdliyin.

Secara blak-blakan, Gus Nadir menyampaikan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Arahan itu diungkap dalam sebuah pertemuan PBNU di Surabaya, Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

erek erek mobil sedan
Menhan dan Mentan disambut 60 ribu petani dan peternak se-Jawa Barat
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tiga kanan) dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (depan kiri) dalam acara Gerakan Peningkatan Produksi Pertanian Nasional Melalui Peningkatan Peran Kelompok Tani dan LMDH Se-Provinsi Jawa Barat, di Kab. Sumedang, Selasa (30/1/2024). ANTARA/HO-Kementan/pri.
Saya sangat hormat kepada petani dan peternak. Kalian adalah pahlawan yang menyediakan pangan bagi kita.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Mentan) Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapatkan sambutan hangat dari 60.000 petani dan peternak berbagai wilayah Jawa Barat (Jabar).

Para petani dan peternak itu adalah peserta kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi Pertanian Nasional Melalui Peningkatan Peran Kelompok Tani dan LMDH se-Provinsi Jabar, di Sumedang, Selasa.

Sepanjang memberikan sambutan, baik Menhan Prabowo maupun Mentan Amran mendapat sorak sorai yang meriah dari peserta. 

“Saya sangat hormat kepada petani dan peternak. Kalian adalah pahlawan yang menyediakan pangan bagi kita,” kata Menhan Prabowo sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Prabowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa bahwa tanpa pangan tidak ada negara, serta tanpa pangan tidak ada peradaban manusia. Ia bahkan bercerita bahwa sejak dirinya menjadi tentara, ia selalu memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian.

“Saya sejak dulu selalu mengingatkan kepada para tentara untuk ikut bertani. Tidak boleh ada lahan tidur yang tidak ditanam. Semua harus dimanfaatkan,” ujarnya pula.

Prabowo menegaskan pertanian merupakan sektor yang sangat strategis. Untuk itu, dirinya selalu menaruh perhatian besar kepada upaya mewujudkan swasembada pangan.

“Makanya jika ada orang yang menghambat swasembada pangan, saya akan anggap orang itu sebagai pengkhianat bangsa,” katanya menegaskan.

Sedangkan Mentan Amran menyampaikan kehadirannya di hadapan para petani dan peternak se-Jabar tersebut untuk menguatkan kembali komitmen pemerintah untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi.

“Saya hadir di sini untuk menyampaikan secara langsung pesan dari Presiden Joko Widodo. Beliau sudah menyetujui penambahan anggaran untuk subsidi pupuk senilai Rp14 triliun atau setara 2,5 juta ton pupuk,” ujar Amran.

Saat berdiskusi dengan para petani yang masih menyampaikan kesulitan mereka mendapatkan pupuk bersubsidi, Amran juga meminta agar pengecer tidak mempermainkan para petani.

“Kami pastikan stok pupuk untuk masa tanam ini cukup. Jadi kalau sampai ada pengecer yang masih bermain nakal, kami tidak segan akan mencabut izinnya,” katanya lagi.

Selain itu, Amran juga berjanji akan bergerak cepat membenahi persoalan pupuk setelah mendapatkan masukan dari para petani.

“Kami sudah berkeliling ke 13 provinsi sentra produksi pertanian untuk mengetahui kebutuhan petani. Dari hasil diskusi kami dengan petani, kami temukan bahwa permasalahan utama produksi saat ini adalah keterbatasan pupuk,” ujarnya lagi.
Baca juga: Mentan serahkan bantuan untuk pembangunan pertanian Wajo
Baca juga: Muhaimin sebut pertanian jadi pilihan utama untuk pembangunan nasional

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Setan menerangi surga

cara pasang togel secara online
BI tekankan optimisme dan sinergi perkuat kebangkitan ekonomi di 2024
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak/am.
Komitmen kami untuk terus memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia yang kami lakukan di 2023 kita perkuat di 2024
Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 menekankan optimisme dan tetap waspada untuk menjalani tahun 2024, penguatan bauran kebijakan hingga sinergi dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional di 2024.

"Laporan Perekonomian Indonesia ini sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang memuat evaluasi kinerja dan kebijakan Bank Indonesia 2023 serta prospek perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia di tahun 2024," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu.

Perry menyampaikan tiga pesan penting dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2023, yakni bersyukur atas kinerja perekonomian Indonesia pada 2023 dan juga optimisme namun tetap waspada atas prospek perekonomian 2024; komitmen BI untuk terus memperkuat bauran kebijakan; serta penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

"Komitmen kami untuk terus memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia yang kami lakukan di 2023 kita perkuat di 2024," ujarnya.

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran baik yang pro-stability maupun pro-growth untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BI juga berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga ketahanan dan memacu pertumbuhan ekonomi.

BI akan terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), asosiasi perbankan, asosiasi pasar uang, asosiasi sistem pembayaran dunia usaha, media massa, dan akademisi.

"Karena hanya the power of weitulah, kita bisa melangkah ke depan dengan optimis dan waspada," ujarnya.

Baca juga: BI optimistis hadapi tantangan pasar keuangan global pada 2024
Baca juga: BI: Inflasi 2023 terjaga berkat sinergi erat antara pemerintah dan BI
Baca juga: Ekonom: Kredit perbankan belum akan tumbuh pesat di tahun politik
 

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Takdir adalah Phoenix

angka jitu dari pusat
Proposal baru gencatan senjata ditawarkan ke Israel dan Hamas
Ilustrasi - Asap mengepul akibat ledakan di Gaza, setelah gencatan senjata sementara antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas berakhir, seperti yang terlihat dari Israel selatan, (3/12/2023). ANTARA/REUTERS/Alexander Ermochenko/pri.
Ankara (ANTARA) - Sebuah proposal baru untuk empat bulan gencatan senjata telah ditawarkan ke Israel dan kelompok pejuang Hamas Palestina, dengan imbalan pembebasan semua warga Israel yang ditawan oleh Hamas.

Proposal tersebut diusulkan ke Israel dan Hamas oleh negara-negara penengah, berdasarkan laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat Mesir.

Berdasarkan proposal tersebut, penghentian permusuhan selama enam minggu pada awalnya diusulkan untuk pembebasan warga Israel yang membutuhkan perhatian medis segera, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang lanjut tua.

Sebagai imbalannya, Israel diminta untuk membebaskan sejumlah besar warga Palestina yang mereka tahan, serta untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Tahap berikutnya dari proposal tersebut mengusulkan agar Hamas melepaskan tentara perempuan Israel, dilanjutkan dengan pembebasan tentara laki-laki Israel, serta menyerahkan jenazah warga Israel yang tewas di Gaza.

Dalam laporan itu juga disebutkan upaya Hamas untuk memperoleh jaminan internasional, termasuk dari Amerika Serikat.

Proposal baru ini dilaporkan muncul menjelang diskusi akhir pekan ini di Paris, Prancis, antara Direktur CIA William Burns dan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, serta pejabat intelijen dari Mesir dan Israel.

Media AS menyebut Presiden Joe Biden akan mengirim Burns untuk merundingkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan skala besar antara Hamas dan Israel.

Hamas diyakini menyandera hampir 136 warga Israel setelah serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023.

Sejak itu, Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza, yang menewaskan sedikitnya 26.422 warga Palestina dan melukai lebih dari 65.000 orang lainnya.

Sementara itu, hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.


Sumber: Anadolu

Baca juga: Arab Saudi sebut Israel terapkan kebijakan untuk melaparkan warga Gaza
Baca juga: Setelah Mahkamah Internasional perintahkan Israel cegah genosida Gaza
Baca juga: Yordania dan Jerman bahas upaya hentikan perang Israel di Gaza

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Dinilai sindrom kiamat

info slot bonus new member 100
Gus Yahya tegaskan sekadar pelaksana keputusan Syuriah PBNU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf memberikan sambutan pada istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu (28/1/2024). ANTARA/HO-PBNU/aa.
Kalau Ketua Umum Tanfdiziyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU (DIY) kayak Kang Zuhdi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriyah
Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan sesuai posisi dalam organisasi dirinya sekadar pesuruh atau pelaksana dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh syuriah.

"Kalau Ketua Umum Tanfdiziyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU (DIY) kayak Kang Zuhdi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriyah," kata Gus Yahya saat memberikan sambutan pada istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu.

Baca juga: Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi

Sebagai organisasi yang besar, kata Yahya, NU didirikan untuk niat dan harapan-harapan akhirat sehingga harus dijalankan dengan mengupayakan pelaksanaan dari tuntunan agama Allah.

Dia memastikan tidak satu pun keputusan yang dibuat oleh NU tanpa bersandar pada pertimbangan-pertimbangan agama dan syariat.

"Sejak didirikan hingga sekarang tidak ada satu pun keputusan Nahdlatul Ulama kecuali didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan agama, pertimbangan-pertimbangan syariat, pertimbangan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik menurut syariat," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya mengatakan NU memiliki struktur kepengurusan yang disebut syuriyah yang terdiri dari para kiai ahli syariah yang secara khusus bertugas untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan syariat.

Wewenang dari kepemimpinan NU, kata dia, pada dasarnya adalah wewenang "hukumah" yang artinya NU sebagai jam'iyah menjalankan fungsi "imamah" (kepemimpinan) dengan wewenang sebagaimana wewenang imam.

Baca juga: PBNU sebut Erick Thohir nonaktif atas permohonan sendiri

"Yang dikatakan bahwa 'hukmul imam yarfa'ul khilaf', apa pun pendapat kita masing-masing, apabila sudah ada ketentuan keputusan dari organisasi, maka semua perbedaan harus ditundukkan kepada keputusan organisasi itu," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga mengatakan bahwa istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU tersebut merupakan penanda tonggak perjuangan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dalam mewujudkan kemaslahatan untuk semesta.

"Kita jadikan ini sebagai penanda saja untuk hari lahir NU ke-101 ini. Sesudah ini kita akan terus beristigasah dengan cara apa pun yang mungkin demi maslahat NU, demi maslahat Islam, demi maslahat negara bangsa Republik Indonesia, demi maslahat kemanusiaan seluruhnya," kata dia.

Usia 101 tahun perjuangan NU, menurut Yahya, terasa sudah lama, akan tetapi sebetulnya belum apa-apa sebab perjuangan organisasi diniatkan untuk selama-lamanya.

"Karena maksud dan 'ghirah' (semangat) dari para pendiri Nahdlatul Ulama, para pemimpin Nahdlatul Ulama adalah perjuangan dengan Nahdlatul Ulama ini selama-lamanya 'ila yaumil qiyamah' (sampai hari kiamat)," ujarnya.

Istigasah ini dipimpin oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan ditutup dengan doa oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Usai istigasah, berlangsung pemotongan tumpeng oleh Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang diserahkan untuk Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran KH Mu'tashim Billah secara berurutan.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa naga di dunia ini

link slot gacor hari ini pragmatic play
Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024