tambang888

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

main slot online

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******

Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.

Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.

Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.


Prioritas

Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.

KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.

Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.

Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.

Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.

Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.

Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.

Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.

Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.

Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu. 

Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.

Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.

Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.

Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.

Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.

Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.


Pikul logistik

Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.

Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.

Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.

Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.

Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.

Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.

Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.

Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.

Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.

Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.

Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.

Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.

Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.

Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.

Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.


Seberangi sungai

Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.

Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.

Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.

Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.

Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.

Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.

Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.

Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.

PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.


Menggunakan perahu

Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.

Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.

Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.

Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.

Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.

Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.

Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.

Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.

Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.

Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.

Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.

Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.

Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.


Pengawasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.

Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.

Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.

Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.

Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. 
Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.

Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.

Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.

Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pemburuku yang ganas

imbaslot

Kemenkeu rilis detil kenaikan gaji dan pensiun ASN per Maret 2024******

Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan merilis detil kenaikan gaji dan pensiun pokok aparatur sipil negara (ASN) yang berlaku mulai Maret 2024.

“Penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional dan berintegritas,” kata Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti di Jakarta, Kamis.

Secara umum, besaran perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen.

Penyesuaian gaji dan pensiun pokok tersebut merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh pemerintah.

Untuk pembayaran gaji PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan PPPK, satuan kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024.

Baca juga: Menkeu: Anggaran kesehatan terealisasi Rp183,2 triliun pada 2023

Baca juga: Kemenkeu sebut kenaikan gaji ASN tidak akan picu inflasi

Selain itu, dalam rangka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024.

Adapun pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

“Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiun, namun juga memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian,” ujar Astera.

Baca juga: Wamenkeu minta jajaran internalisasi nilai-nilai Kemenkeu dan ASN

Baca juga: Menkeu harap generasi muda infrastruktur punya integritas teruji

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Hati pemain game

123bola

Presiden ingatkan nasabah PNM gunakan pinjaman untuk usaha******

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan ke seluruh nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memanfaatkan dana pinjaman yang diberikan sebaik mungkin dan hanya untuk kepentingan modal usaha.

“Saya titip agar setiap mendapatkan pembiayaan dari PNM, entah Rp5 juta, entah Rp10 juta, gunakan 100 persen semuanya untuk modal usaha, untuk modal kerja. Setuju? Harus 100 persen semuanya digunakan,” kata Presiden saat memberi pesan kepada ribuan nasabah penerima program Mekaar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Presiden juga meminta ke para nasabah untuk berhati-hati mengelola uang pinjaman yang sudah dipercayakan kepada mereka agar tidak tergiur membelanjakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Presiden Jokowi sapa ribuan nasabah Mekaar PNM di Kabupaten Bandung

“Baru kalau dapat keuntungan Rp2 juta atau Rp1 juta, itu yang ditabung.Tabung hingga terkumpul, baru ibu-ibu mau beli sepeda motor silahkan. Tapi dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menyebut apabila nasabah sudah terbiasa membelanjakan uang hasil pinjaman untuk keperluan pribadi, maka uang pinjaman itu tidak terasa cepat habis dan akan membelanjakan barang lain.

“Karena yang namanya membawa uang pinjam itu enak banget, pas menerima enak banget, benar. Jangan sampai pulang dari PNM dapat Rp10 juta, lihat tetangga TV-nya baru, mulai tergoda untuk membeli,” katanya.

Menurut dia, para nasabah PNM merupakan pihak yang dipercaya mendapatkan pinjaman tanpa agunan untuk modal usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Ibu-ibu pinjam ke PNM memakai agunan ? Coba Rp10 juta, Rp15 juta, Rp8 juta, ibu-ibu tidak memakai agunan, siapa yang berani meminjamkan uang Rp244 triliunan dan tanpa agunan, hanya PNM,” kata Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi serahkan 3.000 sertifikat PTSL di Kabupaten Bandung

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan saat ini jumlah pinjaman yang disalurkan melalui program Mekaar binaan PNM terus tumbuh secara signifikan.

Menurut Jokowi, hingga saat ini jumlah yang tersalur oleh seluruh nasabah sudah mencapai Rp244 triliun dari jumlah awal pada tahun 2015 sekitar Rp800 miliar.

“Kemudian saya ingat 2015 itu yang disalurkan baru Rp800 miliar itu sudah gede banget, Rp800 miliar. Sampai sekarang ini, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan, sudah tersalur Rp244 triliun rupiah,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Guru Besar Wuji

link slot tergacor malam ini

Kementerian PUPR masih kaji pembangunan jalan Tol Puncak******

Pokoknya enggak sekarang (tahun 2024). Saya enggak tahu kapan, pemerintah baru yang akan memutuskan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji rencana pembangunan jalan Tol Puncak di Jawa Barat, dan belum ada kepastian kapan konstruksi akan dimulai.

Juru bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa kajian yang dilakukan meliputi studi kelayakan yang mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Endra memastikan pembangunan proyek Tol Puncak tidak akan dilakukan tahun ini.

"Pokoknya enggaksekarang (tahun 2024). Saya enggaktahu kapan, pemerintah baru yang akan memutuskan kan," ujar Endra saat ditemui awak media di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat.

Endra menjelaskan pembangunan Tol Puncak juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kawasan lindung, permukiman, dan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Ia mengatakan bahwa sebagian area Puncak merupakan kawasan lindung dan jika trase Tol Puncak diubah untuk menghindari kawasan lindung maka pembangunan tol kemungkinan akan melewati kawasan permukiman. Jika demikian, maka biaya pembebasan lahan yang harus ditebus pemerintah akan sangat tinggi.

"Di permukiman Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tetapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kami harus mencari keseimbangan dari tiga faktor itu," kata Endra.

Di sisi lain, ongkos pembebasan lahan bisa saja lebih murah, tetapi harus menabrak kawasan lindung, kata dia.

"Jika kami geser trasenya maka bisa saja secara teknis masuk, tetapi secara ekonomi tinggi sekali karena harus membebaskan lahan banyak agar tidak menabrak hutan lindung. Ini yang sedang kami cari, yang optimal seperti apa," katanya.

"Jika sudah optimal, ada opsinya, diputuskan pemerintah, kami cari investornya, dan kami lelang," sambung dia.

Endra lebih lanjut mengatakan bahwa proyek Tol Puncak tidak akan dibangun pada tahun ini karena dia melihat ada banyak jalan alternatif menuju Puncak, salah satunya jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan jalan-jalan daerah yang sudah diperbaiki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Pemerintah melirik opsi untuk membangun jalan Tol Puncak, yang menghubungkan Caringin--Megamendung--Cianjur, untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Puncak dan Cianjur.

Pembangunan jalan Tol Puncak telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk menata kawasan Puncak.

Berdasarkan rencana awal, pembangunan tersebut akan dibagi dalam lima seksi. Seksi 1 sepanjang 11,6 kilometer, seksi 2 sepanjang 6,9 kilometer, seksi 3 sepanjang 9,7 kilometer, seksi 4 sepanjang 7,3 kilometer, dan seksi 5 sepanjang 16,3 kilometer.

Baca juga: Pemkab Cianjur rekomendasikan Puncak II laik dilalui pendatang
Baca juga: Pengamat sebut pembangunan Tol Puncak-Cianjur perlu dikaji mendalam
Baca juga: PUPR: Tol Puncak dan 5 proyek tol dalam tahap penyiapan lelang di 2024

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

cahaya tanpa debu

idslot

Pengamat sebut debat kelima titik final para capres sampaikan gagasan******

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko menilai Debat Kelima Capres Pemilu 2024, yang akan diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta Minggu (4/2), merupakan titik final bagi masing-masing calon presiden untuk menyampaikan adu gagasan.

Anang, di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan pada debat kelima tersebut, para capres akan berusaha menampilkan yang terbaik, mulai dari segi penampilan hingga kemampuan, dalam menyampaikan gagasan kepada publik.

"Akan menampilkan kemampuan, menyampaikan gagasan atau pendapat, sebagai sebuah titik final untuk membangun diri masing-masing sebagai sosok yang patut diunggulkan atau untuk dipilih," kata Anang.

Anang menilai capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan mampu menguasai berbagai data yang menjadi pokok pembahasan dalam perdebatan dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi tersebut.

Baca juga: Jokowi minta semua capres tidak terjebak pada debat personal

Sementara itu, untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, lanjut Anang, memiliki tantangan dalam berkomunikasi, khususnya dalam mengendalikan emosi saat debat. Hal itu, menurut dia, akan menjadi tantangan terbesar bagi menteri pertahanan tersebut.

"Tantangan, terutama untuk capres nomor urut 2, apakah kemudian masih bisa dipercaya sebagai pribadi yang mampu mengendalikan emosi diri dalam berkomunikasi di depan publik. Ini menjadi tantangan yang sangat besar," katanya.

Dia berharap pada pelaksanaan debat terakhir tersebut bisa dijadikan ajang untuk meyakinkan publik bahwa Pilpres 2024 merupakan proses untuk menguji masing-masing calon presiden.

"Harapan saya, jadikan debat capres terakhir besok itu untuk meyakinkan publik bahwa perhelatan pilpres ini adalah perhelatan untuk menguji moralitas calon negarawan, yang berpijak para proses kebenaran, transparansi dan keadilan," tambahnya.

Selain itu, debat capres kelima tersebut juga tidak perlu dijadikan ajang perdebatan yang saling menyerang pribadi masing-masing calon.

Baca juga: KPU RI meyakini panelis debat kelima sudah dewasa dalam berpolitik

Para capres yang berdebat diharapkan bisa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan dengan data akurat.

"Tunjukkan dengan data dan gagasan, ini sebagai ajang adu gagasan, counterbalik dengan gagasan," katanya.

Debat Kelima Capres Pemilu 2024 akan mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Debat capres tersebut akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV, dan Net TV.

Sebelumnya, Debat Pertama Capres Pemilu 2024 diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023. Kemudian, Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023.

Baca juga: TKN ungkap persiapan Prabowo jelang debat kelima

Selanjutnya, Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2024, dan Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 digelar di JCC, Senayan, pada tanggal 21 Januari 2024.

Rangkaian debat capres-cawapres kelima akan diselenggarakan di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, dan merupakan debat terakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Ganjar akan bawa aspirasi masyarakat saat blusukan di debat capres

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Moli

rumus slot gacor

Kapal Sabuk Nusantara angkut logistik pemilu ke Kepulauan Masalembu******

Sumenep (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Sabtu, mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke Kepulauan Masalembu dengan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 92.

"Sesuai prosedur tetap pengamanan, proses distribusi dikawal polisi sejak keluar dari gudang KPU hingga ke lokasi. Kapal bertolak ke Pulau Masalembu dari Pelabuhan Kalianget sekitar pukul 09.00 WIB," kata anggota KPU Kabupaten Sumenep Rafiqi.

Logistik Pemilu 2024 yang dikirim ke Kepulauan Masalembu diangkut menggunakan lima truk dari gudang KPU Sumenep.

Sesuai data KPU Sumenep, terdapat 95 tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024 di Kecamatan Masalembu yang tersebar pada empat desa di tiga pulau, masing-masing Desa Masalima dan Sukajeruk di Pulau Masalembu, Desa Masakambing di Pulau Masakambing, dan Desa Karamian di Pulau Karamian.

"Kalau sudah tiba di Pelabuhan Masalembu di Pulau Masalembu, nantinya logistik untuk tiga desa yang diturunkan dari kapal," kata Rafiqi.

Baca juga: KPU Sumenep kirim logistik ke kepulauan menggunakan kapal reguler

Sementara logistik untuk TPS di Desa Karamian tidak diturunkan dulu karena rute kapal selanjutnya ke Pulau Karamian.

"Logistik untuk Desa Karamian langsung dibawa mumpung ada jadwal kapal ke Pulau Karamian. Sementara logistik untuk Desa Masakambing akan diangkut menggunakan perahu dan teknisnya diatur oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Masalembu," jelasnya.

Rafiqi memastikan setiap proses distribusi logistik akan dikawal oleh aparat kepolisian dan jajarannya, termasuk personel Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep.

Baca juga: KPU Sumenep sediakan kapal khusus kirim logistik ke kepulauan

Kabupaten Sumenep, satu dari empat kabupaten yang berada di Pulau Madura, terdiri atas 27 kecamatan, yakni 18 kecamatan di wilayah daratan dan sembilan kecamatan kepulauan.

Masalembu adalah salah satu kecamatan kepulauan terjauh di Kabupaten Sumenep yang terdiri atas tiga pulau berpenghuni, yakni Pulau Masalembu (2 desa), Pulau Masakambing (1 desa), dan Pulau Karamian (1 desa).

Dalam kondisi cuaca laut normal, waktu tempuh perjalanan laut dari Pelabuhan Kalianget (Sumenep daratan) ke Masalembu sekitar 12 jam.

Sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, hari pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pada 14 Februari 2024.

Sementara daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Sumenep sebanyak 877.135 orang, dengan rincian 414.340 laki-laki dan 462.795 perempuan. Mereka tersebar di 3.863 tempat pemungutan suara (TPS) pada 334 desa/kelurahan di 27 kecamatan.

Baca juga: Pemilu 2024 di Sumenep membutuhkan 23.192 personel penyelenggara
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura

Pewarta: Abd Aziz/ Slamet Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024