situs lama slot

Jiuxiaojue

3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun******

Revisi undang-undang(UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi disahkan pada Selasa (3/10).

Salah satu poin yang diatur yakni hak atas tanah investor di IKN.

Dalam pasal 16 A salinan revisi UU IKN yang diterima CNN Indonesia, investor diberikan hak atas tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Lantas bisakah pemberian HGU hingga 190 tahun bisa menarik minat investor ke IKN?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan hal yang sangat tak biasa. Menurutnya, rata-rata konsesi dalam bentuk HGU biasanya maksimal 100 tahun.

Bahkan di China, HGU untuk residensial proyek seperti apartemen hanya 70-90 tahun. Sedangkan konsesi HGU untuk pabrik biasanya maksimal hanya 50-60 tahun.

Di Indonesia, lanjut Ronny, biasanya juga berlaku HGU dengan rentang waktu seperti itu. Misalnya konsesi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang awalnya 50 tahun menjadi 80 tahun.

"Jadi memang tak biasa konsesi HGU di IKN tersebut. Meskipun begitu, semuanya toh kembali kepada pemerintah karena wewenang pemberian konsesi HGU memang ada di tangan pemerintah," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ronny mengatakan yang menjadi persoalan adalah apa motivasi pemerintah di balik kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran return of investmentdi IKN yang diperkirakan akan sangat lama karena kawasannya benar-benar dimulai dari nol.

Ia memandang pengusaha dan investor tampaknya baru bisa mendapatkan return of investmentyang optimal jika HGU-nya di atas 100 tahun.

Di sisi lain, IKN sudah terlanjur digadang-gadang sebagai mega proyek yang akan menjadi warisan Presiden Jokowi.

"Sehingga untuk tetap membuat pengusaha dan investor tertarik untuk ikut menanam modal di IKN, HGU nya diperpanjang agar IKN menjadi atraktif untuk berinvestasi," katanya.

Pemberian HGU hingga 190 tahun juga ia nilai bisa menguntungkan pemerintah karena akan menarik investor. Namun, kebijakan itu juga bisa membawa kerugian.

Pertama, pemerintah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari perpanjangan konsesi HGU. Kedua, pemerintah semakin lama kehilangan wewenang penuh atas kawasan yang telah dikuasai investor karena waktu HGU-nya terlalu panjang.

"Artinya pemerintah kehilangan kesempatan untuk memonetisasi kawasan tersebut setelah 100 tahun, karena jatah HGU ternyata 190 tahun," kata Ronny.

Kemudian kerugian ketigaadalah investor akan berpeluang mengeksploitasi kawasan IKN untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa tiga generasi.

Ronny pun meragukan pemberian HGU hingga 190 tahun bisa membuat investor ramai-ramai menanamkan modal di IKN. Memang, ada investor yang akan tertarik dengan HGU yang panjang. Namun biasanya mereka akan meminta banyak insentif dan kemudahan regulasi.

"Sementara tak semua investor mencari HGU panjang. Sebagian investor justru menginginkan peluang return of investmentyang cepat dan pasarnya pasti, tidak terlalu dimulai dari nol," katanya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan kebijakan yang berlebihan. Kebijakan itu dinilai bisa membuat pemerintah tidak memiliki kendali terhadap pemanfaatan lahan selama izin HGU diberikan kepada investor.

"Bayangkan saja, mau mengubah tata ruang dan pemanfaatan wilayah saja tunggu siklus yang sangat lama sampai HGU habis," katanya.

Dampak lainnya adalah pemanfaatan lahan IKN yang seharusnya bisa melibatkan masyarakat lokal menjadi terbatas. Hal itu, lanjut Bhima, menjadi kontradiksi dengan upaya reforma agraria karena terjadi konsentrasi aset lahan pada segelintir investor IKN.

Bhima juga meragukan upaya pemberian HGU selama 190 tahun bisa menarik minat investor. Ia justru khawatir investor yang sudah diberikan izin HGU, malah tidak menggarap lahannya. Sehingga yang terjadi hanya sekedar spekulasi properti saja.

Di sisi lain, ia melihat investor bisa saja menganggap IKN merupakan proyek penuh risiko tinggi sehingga HGU-nya sampai 190 tahun.

"Kalau proyeknya menarik secara komersial buat apa ada obral HGU sampai selama itu? Justru waktu proposal IKN ditawarkan ke investor timbul tanda tanya. Berarti HGU 190 tahun artinya, horizon keuntungan investor kan sangat panjang sekali ya. Itu persepsi yang ada di benak investor terutama dari negara maju," katanya.

Bukti Panik Tak Ada Investor Tertarik Masuk IKN

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Rajin Keliling Pasar, Zulhas Temukan Biang Kerok Pedagang Sepi Pembeli******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas yang tengah rajin berkeliling ke pasar-pasar tradisional akhirnya menemukan biang kerok mengapa para pedagang sepi pembeli.

"Kan ini baru pandemi (covid-19), perlu waktu pulih. Lalu, sekarang memang ekonomi dunia melambat, Tiongkok (China) dan lain-lain melambat, Amerika juga," katanya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

"Tidak mudah sekarang Tiongkok ekspor ke Amerika. Tiongkok itu kan dia bikin terus, barangnya banyak. Jangan sampai barang banyak itu membanjiri kita dan mematikan toko-toko atau usaha kita yang lain. Ini yang akan diatur pemerintah," sambung Zulhas.

"Agar juga teman-teman (pedagang) offline mulai berlatih online digital. Saya melatih pedagang pasar tradisional, selain orang belanja ke pasar juga bisa jualan langsung. Agar seimbang nanti diatur di Permendag Nomor 31, diatur nanti yang impor di media sosial apa, e-commerce apa saja. Sehingga nanti toko-toko ini tidak sepi," tandasnya.

Selain ke ITC Mangga Dua, Zulhas baru-baru ini mendatangi Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur hingga Pasar Asemka, Jakarta Barat. Di setiap pasar tersebut, Zulhas memborong barang-barang milik pedagang.

Satu pukulan bagi kaisar

Melihat Denyut Hotel Sultan di Tengah Ribut Negara Vs Pontjo Sutowo******

Hotel Sultan masih beroperasi seperti biasa di tengah polemik pengelolanya, Pontjo Sutowo dengan pemerintah.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (6/10) pukul 10.00 WIB, sejumlah karyawan hotel, seperti para satpam maupun resepsionis bekerja seperti biasa di depan hotel.

Dua orang satpam tampak sigap membukakan pintu mobil tamu yang datang. Seorang resepsionis juga terlihat sibuk mengurus data para tamu.

Sementara para tamu, tampak silih berganti masuk dan keluar ke hotel. Mayoritas yang datang menggunakan mobil pribadi, ada juga yang menggunakan taksi.

Aktivitas hotel tampak tidak terganggu, meski sejumlah spanduk bertuliskan 'Tanah ini aset negara milik Pemerintah Republik Indonesia' terpajang di depan hotel.

Sengketa antara negara dengan Pontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Sementara itu, Chandra Hamzah selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

nabi yang tak terbatas

Zulhas Buka Suara soal Penggeledahan Kemendag oleh Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi penggeledahan kantornya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah dilanda masalah saat dia ditunjuk untuk memimpin kementerian tersebut.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Ia mengatakan saat ini masalah yang melanda Kemendag saat ini belum selesai, dan berharap ke depan masalah tersebut bisa terselesaikan.

"Jadi badai itu masih ada sampai sekarang, sisanya mudah-mudahan bisa diselesaikan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mendukung proses hukum yang tengah berlangsung dalam pencarian data tambahan yang sedang didalami oleh Kejaksaan Agung. 

"Kejaksaan Agung datang untuk mendapatkan tambahan data guna melengkapi informasi yang diperlukan dalam kasus yang sedang diselidiki. Tentunya, kami menerima dengan baik," tegas Suhanto di Jakarta. 

Sekjen Suhanto menegaskan bahwa pada prinsipnya, Kementerian Perdagangan menghormati upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Kemendag berkomitmen untuk membantu penegak hukum dan bersikap proaktif dalam proses penegakan hukum ini," ungkap Suhanto.

Selanjutnya, semua proses penegakan hukum akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kementerian Perdagangan siap membantu jalannya proses penegakan hukum.

Sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula, pada Selasa (3/10) hari ini.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

"Terkait tindakan penyidikan impor hari ini dilakukan penggeledahan di Kemendag dan di PT PPI. Hasilnya mari ditunggu," ujarnya dalam konferensi pers.

Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode 2015-2023. Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya.

"Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Bahlil Bersuara soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal kisruh antara negara dengan Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan.

Seperti diketahui, sejak 2006, Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco memang berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Menurut Bahlil, polemik Hotel Sultan sudah dimenangkan negara lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Terkait Pontjo Sutowo yang menolak hengkang dari Hotel Sultan, ia menyebut itu merupakan hal biasa.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski demikian Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola atas Hotel Sultan. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sengketa tanah tersebut sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap menjadi milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Karena status hukum tetap tersebut, Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Aroma dingin kamar kerja musim semi

Curhat Seller******

Pemerintah resmi melarang TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31 Tahun 2023. Sellerdan affiliateTikTok Shop mengaku larangan ini akan berpengaruh besar pada pendapatan mereka.

Salah satu seller TikTok Shop di Jakarta, Helena, mengklaim larangan ini akan mempengaruhi pendapatan secara keseluruhan tokonya. Ia berharap TikTok bisa memisahkan platform media sosial dengan e-commerce-nya agar ia tetap bisa mempertahankan pelanggan untuk berbelanja di tokonya.

Hanya saja, ia berpendapat jika TikTok Shop ditutup secara permanen tanpa ada penggantinya, ataupun pemerintah tak memberikan solusi lain untuk seller berjualan di sosial media, hal ini akan menjadi masalah besar.

Menurutnya, larangan ini akan lebih berimbas kepada seller-sellerkecil yang hanya berjualan di TikTok Shop. Sebab berdasarkan pengalamannya, berjualan di TikTok Shop lebih banyak mengundang penjual dibandingkan e-commercelainnya.

"Karena memang berdasarkan pengalaman berjualan di TikTok Shop itu kayak magic saja. Toko baru saja tuh bisa cepat banget ramainya, cepat banget dikenal sama orang. Apalagi kalau ada konten yang FYP, sangat beda jauh dengan kita berjualan di platform e-commerceaja, itu effort-nya lebih banyak dan butuh waktu yang sangat lama," ungkap Helena.

Namun, menurut dia, di setiap masalah tentu selalu ada solusinya. Ia berpendapat pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik dan seller TikTok Shop harus berinisiatif agar bisa berinovasi mengikuti perkembangan serta tak terpaku pada satu platform saja.

Lihat Juga : Bapanas Ungkap Pembatasan Pembelian Hanya Untuk Beras Pemerintah

"Terutama kalau misalnya TikTok sendiri ternyata di balik itu ada hal yang akan merugikan negara. Ataupun TikTok Shop yang awalnya membantu UMKM kecil, ternyata lama-lama justru membunuh UMKM kecil itu sendiri," lanjut dia.

"Jadi menurut saya, semua sellerharus siap dengan apa yang akan terjadi dan harus selalu punya solusi kedua," pungkasnya.

Di sisi lain, salah satu affiliate TikTok Shop, Nelva, tak setuju dengan larangan pemerintah tersebut. Menurut dia, TikTok Shop berhasil membangun semangat para pedagang yang terpuruk setelah kehilangan mata pencahariannya saat pandemi silam.

Nelva berpendapat TikTok Shop sudah membantu perekonomian banyak orang.

"Banyak juga orang-orang yang kena dampak PHK dari pandemi kemarin karena efisiensi perusahaan juga larinya menjadi TikTok affiliate karena mereka enggak punya modal. Jadi mereka hanya membeli beberapa sample terus akhirnya mereka sukses. Ya jelas mereka sedih apalagi yang bagi mereka adalah tunggal income," katanya. 

Nelva mengatakan dunia digital tak bisa ditekan untuk laju pertumbuhannya. Digital, lanjutnya, pasti akan terus melesat dari perkembangan manusia itu sendiri.

"Kalau misalnya manusia itu enggak bisa nerima yang namanya platform digital, ya mereka bisa apa? Kalau misalnya ada pandemi lagi, enggak minta ya, kalau misalnya ada semacam pandemi kayak kemarin, apa yang bisa mereka lakukan?" ujarnya.

Namun di sisi lain, ia mengatakan ada sisi positif dan negatif yang bisa diambil dari larangan ini.

"Kasihan juga sama UMKM yang udah punya stan di tempat-tempat mall atau tempat swalayan. Kasihan juga, mereka juga sedih. Tetapi itu tadi, ada plus minusnya juga," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]