pinjam uang di adakami 323Jutaan kata 838627Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjol bukan ojk》
Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******Jakarta, CNN Indonesia--
Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.
Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.
"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.
Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.
Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.
"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).
Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.
Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.
Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.
Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.
Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.
(rea/rea)McKinsey & Co PHK 2.000 Karyawan, Rekor Terbesar Perusahaan******Jakarta, CNN Indonesia--
Perusahaan konsultan McKinsey & Co akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.000 pekerja. Jumlah tersebut merupakan PHK terbesar yang dilakukan perusahaan tersebut.
Mengutip Reuters, Selasa (21/2), PHK tersebut fokus pada staf pendukung yang tidak memiliki kontak langsung dengan klien perusahaan yang dikenal sebagai penasihat bisnis di berbagai proyek, termasuk Proyek Magnolia. Proyek tersebut sebenarnya diharapkan membantu mempertahankan kumpulan kompensasi mitra McKinsey & Co.
Sementara itu, McKinsey dilaporkan sedang mencari cara untuk merestrukturisasi cara mengatur tim pendukungnya untuk memusatkan beberapa peran.
McKinsey bukan satu-satunya perusahaan global yang melakukan PHK dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, firma akuntansi global KPMG melakukan PHK terhadap 700 orang atau setara 2 persen jumlah karyawannya di Amerika Serikat (AS).
Berdasarkan laporan Financial Times, kabar PHK tersebut diumumkan perusahaan kepada kalangan internalnya pada Rabu (15/2) kemarin.
Kemudian ada juga Ford Motor Co. yang berencana melakukan PHK terhadap 3.800 karyawan perusahaan di seluruh Eropa demi menyiasati kondisi ekonomi saat ini yang tengah sulit.
Lihat Juga :Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign |
Pemangkasan juga dilakukan seiring rencana industri otomotif itu yang akan mendukung pengembangan kendaraan listrik.
"Ini adalah keputusan yang sulit dan tidak dianggap enteng. Kami menyadari ketidakpastian yang kami ciptakan. Namun, saya meyakinkan mereka bahwa kami akan menawarkan dukungan penuh dalam beberapa bulan mendatang," kata Manajer Umum Ford Model e di Eropa Martin Sander dalam pernyataannya.
Lebih jauh, juru bicara Ford mengungkapkan PHK terjadi karena haluan ekonomi dan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Terlebih, sepanjang 2022 merupakan tahun sulit bagi manufaktur Eropa. Biaya energi yang meroket setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun lalu, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 338 euro (US3 atau Rp5,44 juta) per megawatt jam pada Agustus.
Selain itu, harga bahan baku juga melonjak. Peningkatan biaya ini terus membebani produsen. Akibatnya, terjadi pengurangan produksi, pemindahan sebagian operasi mereka ke luar Eropa, dan memangkas sejumlah staf.
[Gambas:Video CNN]
Kemenko Marves Ungkap Perkembangan Lobi Investasi Tesla dan BYD di RI******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman danInvestasi(Kemenko Marves) buka suara soal perkembangan rencana investasi Tesla dan raksasa otomotif China, BYD, di Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menegaskan lobi berjalan positif. Menurutnya, kunci hilirisasi nikel adalah menarik produsen mobil listrik dunia berinvestasi. Jika tidak, hilirisasi nikel untuk baterai lithium akan mentok di prekursor dan katoda.
"Bagaimana so farhasilnya? Relatif oke. Negosiasi sama Tesla kami masih berjalan, dengan BYD masih dalam tahap awal," ungkapnya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).
"Kami targetnya mereka (Tesla) investasi di pabrik mobil. Kalau baterai sudah lumayan banyak. Kami butuh lebih banyak pabrikan mobil masuk, bukan hanya Wuling dan Hyundai. BYD kan nomor 1 di dunia, Tesla nomor 2. Kalau mereka masuk ke Indonesia saya kira akan bagus nanti hilirisasi logam mineral yang kita punya," imbuhnya.
Kemenko Marves baru akan berkunjung ke kantor BYD di China pekan depan untuk melakukan lobi investasi. Seto akan berangkat dengan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin.
Soal rencana pembebasan bea masuk kendaraancompletely built up(CBU), Seto menegaskan ada persyaratan khusus berupa komitmen pembangunan pabrik di Indonesia. Impor CBU bisa diberikan untuk produsen mobil luar negeri sesuai durasi pembangunan pabrik di RI.
"Bukan berarti kami buka impor CBU seluas-luasnya, harus ada komitmen investasi di dalam negeri. Dengan jumlah dan jangka waktu tertentu, misal dia bangun pabrik butuh dua tahun, ya kami kasih dua tahun," jelasnya.
Khusus investasi Tesla di RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sampai menjanjikan konsesi nikel RI kepada perusahaan milik Elon Musk tersebut. Jokowi pede Tesla mau berinvestasi karena Indonesia memiliki cadangan nikel besar dan pasar atau konsumen yang menjanjikan.
Ia mengatakan terserah kepada Tesla untuk menerima tawaran untuk menambang nikel atau tidak. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia terbuka untuk investasi dalam rantai pasokan baterai kendaraan dan mobil listrik.
"Saya bilang ke dia kalau Bapak investasi di Indonesia, saya kasih konsesi nikel. Kalau mereka mau mulai dari baterai EV, tidak apa-apa," kata Jokowi awal Januari 2023 kepada Reuters.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:erek67、nuansa slot vip、trik bermain rejeki nomplok
Terkait:ganas 68 slot、server thailand tergacor、happy slot 77、rtp goltogel、demo mahjong ways 1、uang slot88 login link alternatif、situs judi slot terbesar di indonesia、gacor93、pinjam now ilegal atau legal、daftar judi online24jam
bab terbaru:havana88(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《pinjol bukan ojk》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,udintogelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol bukan ojk》bab terbaru。