2023

Kaisar Dewa Abadi

Teten Ungkap Kelemahan UMKM Sehingga Kalah Saing dengan Produk Impor******

Menteri Koperasidan UKM Teten Masduki mengatakan 97 persen lapangan kerja di Indonesia diserap oleh UMKM.

Namun, produk UMKM masih sulit bersaing di pasar global.

"UMKM kita masih skalanya ekonomi subsisten, skala untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak produktif. Produknya juga masih belum punya daya saing, apalagi daya saing global," kata Teten di acara Indonesia Digital MeetUp 2023, Kamis (5/10).

"Dan kita kaget-kaget kalau kemudian kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk lewat platform global maupun juga lewat perdagangan biasa," imbuh Teten.

Lebih lanjut, Teten mengatakan UMKM Indonesia bukannya tidak mau beradaptasi dengan perdagangan digital. Sebanyak 22 juta UMKM disebut telah berdagang online, tetapi tetap sulit bersaing karena masuknya barang impor yang sangat murah.

Karenanya, Teten, meminta agar pedagang lokal tidak disalahkan.

"Pasar seperti Tanah Abang bahkan pasar becek yang jualan sayur, jualan sembako, sudah online. Jadi jangan salahkan mereka belum shifting (ke online). Mereka sudah shifting," katanya.

Ia menduga ada dua cara produk impor murah bisa masuk ke pasar dalam negeri. Pertama karena praktek dumping yakni mengekspor barang dari negara asalnya untuk dijual ke Indonesia dengan harga lebih murah untuk menguasai pasar.

Kedua, barang impor bisa masuk melalui jalur tak resmi. Teten mengatakan hal tersebut terlihat dari data Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan ada impor dari China yang tak tercatat.

"Berarti ada yang lewat jalur ilegal. Ini yang mau kita benahi," katanya

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Jokowi Ajak Pengusaha China Investasi: Tak Perlu Khawatir Pemilu 2024******

Acara Indonesia-China Business Forum, di Beijing, China, Senin (16/10) dimanfaatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meyakinkan para pengusaha Negeri Tirai Bambu itu untuk berinvestasi di tanah air.

Jokowi juga meminta para pengusaha China tidak khawatir tentang kondisi Indonesia ketika Pemilu 2024. Hal itu dikarenakan Indonesia telah beberapa kali menggelar pemilu

"Jadi juga jangan sampai ada yang khawatir mengenai Pemilu 2024 yang akan datang, karena Indonesia sudah berpengalaman melakukan pemilihan umum secara langsung selama lima kali! 'So you dont need to worry, you just need to hurry'," kata Presiden Jokowi dalam Indonesia-China Business Forum, di Beijing, China, Senin (16/10), seperti dilansir Antara.

"Jadi apalagi yang bapak ibu tunggu? Indonesia adalah tempat untuk berinvestasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di atas 5 persen, neraca dagang Indonesia juga surplus 41 bulan berturut-turut, PMI (Purchasing Managers Index) di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, bonus demografi mencapai puncak di 2030-an," ucap Jokowi.

Presiden Jokowi turut mempromosikan insentif-insentif yang sudah disiapkan untuk para calon investor.

"Dan tentu saja stabilitas sosial politik yang selalu terjaga. Ini adalah peluang investasi, yang tidak hanya menguntungkan Indonesia tapi juga RRT," ujar mantan wali kota Solo ini.

Jokowi menilai, kerja sama Indonesia dan China juga mesti sama-sama menguntungkan.

"Karena bagi Indonesia, kerja sama itu harus saling menguntungkan, harus sama-sama 'cuan qian' (menghasilkan keuntungan), kalau tidak ada 'cuan', bapak ibu juga tidak akan datang ke Indonesia. Sekali lagi harus sama-sama 'cuan qian'," ujarJokowi.

Dalam forum itu juga berlangsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh 31 perusahaan Indonesia dan China, antara lain di bidang baterai dan kelistrikan.

Usai acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad-interim yang juga Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan di antara perusahaan-perusahaan penandatangan MoU ada juga BUMN asal Indonesia.

"Total ada 31 perusahaan, dari BUMN kurang lebih ada 9 tadi, ada IBC, Indonesia Battery Coorporation itu membangun kerja sama CATL industri baterai listrik. Tadi juga saya lihat ada PLN bekerja sama dengan PLN China itu bagaimana perbaikan grit," kata Erick Thohir.

Erick Thohir menyebut sistem listrik termasuk saluran listrik, karena pada masa depan, sumber listrik harus hijau.

"Tadi kita lihat juga ada kemungkinan kerja sama bagaimana kita bangun hidropower untuk PLN. Hal-hal ini yang saya rasa ini sangat optimis dan ini sangat positif saya rasa dan ini menjadi bagian bahwa kita memang harus terus dorong pengembangan industrialisasi di Indonesia," ujarnya.

Saya seorang pemain besar

IHSG Ditutup Berseri ke 6.888 Jelang Libur Akhir Pekan******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.888 pada Jumat (6/10) sore. Indeks saham menguat 13,69 poin atau 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,83 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,30 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 261 saham menguat, 252 saham terkoreksi, dan 242 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,17 persen.

Sementara indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 1,58 persen dan indeks Straits Times Singapura menguat 0,70 persen.

Lalu, bursa saham Eropa kompak menguat Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,22 persen dan indeks DAX di Jerman menguat 0,45 persen.

Di sisi lain, bursa Amerika kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,13 persen, indeks Dow Jones melemah 0,03 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,12 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Bos Holding BUMN Pertahanan Ungkap Kelemahan Anggaran Defensi RI******

Bos PT Len Industri (Persero) selaku induk holding BUMN Pertahanan (Defend ID) Bobby Rasyidin mengklaim anggaran pertahananIndonesia masih kecil dibandingkan negara di kawasan. Padahal, konflik geopolitik sedang memanas, termasuk pecahnyaperangIsrael-Palestina.

"Anggaran pertahanan kita sekarang ini masih relatif kecil dibanding negara-negara regional maupun yang sepantaran dengan Indonesia," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Setiap tahun itu anggaran pertahanan hanya 0,7 persen-0,8 persen dari gross domestic product (GDP), negara lain rata-rata sudah 2 persen-3 persen. Apalagi ketika situasi geopolitik sangat memanas ini, negara lain menaikkan anggaran pertahanan," sambung Bobby.

Ia menargetkan Defend ID bisa menyerap 50 persen anggaran pertahanan Indonesia di akhir 2023 ini. Target ini kemudian diharapkan naik ke 60 persen pada akhir tahun depan.

Di lain sisi, Presiden Joko Widodo sering menyinggung biaya untuk urusan pertahanan yang dianggap menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, APBN Indonesia terbatas.

"Tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga belanja alat utama sistem senjata (alutsista) harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya," ujar Jokowi saat bertindak sebagai inspektur upacara dalam HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Terlepas dari permintaan Jokowi agar belanja alutsista hati-hati, dunia saat ini memang tidak baik-baik saja.

Israel resmi menyatakan perang dengan Palestina usai mereka dihujani roket serangan Hamas pada Sabtu (7/10).

Pernyataan perang Israel disepakati kabinet hanya beberapa jam usai serangan Hamas. Ini adalah yang pertama kali dideklarasikan dalam 50 tahun terakhir sejak 1973, di mana kala itu terjadi Perang Yom Kippur.

Mengutip CNN, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah negaranya akan melakukan "balas dendam besar" atas serangan yang dilakukan pasukan Hamas. Ia juga bersiap untuk "perang yang panjang dan sulit".

Hingga Minggu (8/10), setidaknya 700 orang di Israel tewas dan lebih dari 2.000 jiwa terluka akibat serangan Hamas. Sementara itu, 400 warga Palestina di Gaza tewas terkena serangan balasan Israel via udara yang menyasar wilayah padat penduduk.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Suster Mayat

Jokowi Setujui Pembangunan LRT Bandung Raya Meski Butuh Rp11 T******

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebut Presiden Jokowi menyetujui pembangunan kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Bandung Raya trase Utara-Selatan Kota Bandung.

Bey mengungkapkan LRT yang direstui Jokowi tersebut akan mengambil trase antara Babakan Siliwangi dan Leuwipanjang. LRT itu membutuhkan biaya hampir Rp11 triliun.

"Pada saat ratas dengan presiden minggu lalu, disetujui LRT Bandung Raya juga LRT Bali. Dari Babakan Siliwangi ke Leuwi Panjang, 15 kilometer. Nilainya sekitar Rp10,9 triliun," ujarnya Selasa (3/10) seperti dikutip dari Antara.

"Segera diajukan studinya untuk LRT, walaupun sudah banyak dilakukan, dengan teknologi yang digunakan yang terbaik," ujarnya.

"Mudah-mudahan tahun depan bisa groundbreaking. Jadi tidak hanya studi terus, karena pemecahan kemacetan di Bandung harus ada," ucapnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat mengatakan pembangunan kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) di Bandung Raya ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

"Target kalau dari timeline kita itu pada 2027 atau 2028 mulai konstruksi," kata Kadishub Jabar Koswara saat ditemui di Stasiun Bandung, Senin (2/9).

Lebih lanjut, dia mengatakan jalur LRT nantinya mulai dibangun dengan dua koridor prioritas yakni rute Tegalluar-Leuwipanjang dan Leuwipanjang-Dago dengan menghabiskan dana mencapai Rp26 triliun.

"Jadi kurang lebih bisa Rp13 triliun untuk satu koridor termasuk infrastruktur dan sarananya," kata Koswara.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Mungkinkah Mimpi Buruh UMP 2024 Naik 15 Persen Terkabul?******

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi perdebatan panas menjelang akhir tahun. Perbedaan pandangan  soal berapa besaran kenaikan menjadi salah satu alasannya.

UMP pada umumnya ditetapkan pada akhir November setelah tripartite (buruh, pengusaha, dan pemerintah) menggelar serangkaian pembahasan dan pertemuan. Aksi protes hingga demo turun di jalan juga hampir selalu mewarnai penetapan besaran UMP setiap tahunnya.

September silam, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, Selasa (12/9).

Mirah mengungkapkan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi RI dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kenaikan upah minimum di Indonesia menjadi sangat kecil dan tidak manusiawi.

Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, sambung Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 hanya rata-rata 1,09 persen.

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Menanggapi tuntutan pekerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini memberi sinyal UMP akan naik di 2024, meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Kendati demikian, ia berharap keputusan tersebut tak diprotes oleh pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).

Namun, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 lantaran sampai saat ini masih terus dihitung. Ia mengatakan keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Anwar pun menambahkan kemungkinan kenaikan tak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Di sisi lain, salah satu pihak pengusaha menyebut UMP 2024 sulit naik sampai 15 persen.

"Dengan kondisi ekonomi saat ini apakah dunia usaha memiliki kemampuan menaikkan UMP sampai 15 persen, sesuatu yang tidak mungkin," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Lantas apakah mungkin UMP 2024 bisa naik hingga 15 persen seperti tuntutan pekerja?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tak menampik kemungkinan kenaikan UMP mencapai lebih dari 9 persen tahun depan. Namun, ia mengatakan untuk mencapai hal tersebut, perlu perubahan formulasi di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Bhima menjelaskan formulasi upah minimum saat ini ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, jika inflasi berkisar 4 persen pada 2024 dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen, maka menetapkan upah minimum lebih dari 9 persen bisa saja terjadi.

"Tapi formulasi upah minimum ini kan juga punya tujuan sebenarnya, yakni untuk mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Jadi usulannya bisa aja, usulan 15 persen," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10),

Bhima menilai kenaikan upah minimum mencapai 15 persen sebenarnya bisa mewujudkan apa yang diharapkan pemerintah; membuat pendapatan masyarakat menjadi minimal Rp10 juta per bulan pada 2045.

Dari segi perhitungan, Bhima mengatakan jika cita-cita ini mau tercapai, maka kenaikan upah bersih (dikurangi inflasi) harus mencapai sekitar 6 persen.

"Jadi kalau ditambah inflasi, berarti harus di atas 10 persen di 2024 kalau mau cepat sebelum 2045 terjadi kenaikan pendapatan Rp10 juta per bulan," lanjut dia.

Ia menyebut kenaikan upah minimum buruh tak akan mengurangi kesempatan kerja. Bhima menegaskan bahwa anggapan tersebut sudah lama dibantah.

"Yang terjadi justru ketika upah minimumnya naik, maka ini akan mendorong masyarakat belanja lebih banyak. Jadi kalau buruh upahnya naik, terutama melebihi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dia akan langsung membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang hasil industri dalam negeri. Dan itu juga akan meningkatkan permintaan sisi industri manufaktur," jelas Bhima.

Alasannya, lanjut dia, karena kenaikan upah minimum akan menjadikan patokan bagi pekerja di atas upah minimum untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi lagi.

Ia juga mengatakan kenaikan upah minimum yang tinggi bisa menjadi solusi untuk mendapatkan kenaikan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Dan kita bertumpu sebagian besar ekonomi dari konsumsi rumah tangga atau bertumpu di ekonomi domestik tahun depan, di tengah kondisi ekspor yang sedang menurun, maka solusinya memang bisa dari sisi upah minimum yang naiknya relatif tinggi," jelasnya.

Untung Rugi UMP 2024 Naik Sampai 15 Persen