bonus new member 100 to x3

Satu pukulan akan meledak

Tarif Ojol Bakal Diputuskan Gubernur, Tak Lagi Menhub******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan penyesuaian tarif ojel daring (ojol) akan diputuskan oleh gubernur di masing-masing wilayah.

Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

"Adapun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 sedang dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kewenangan atas biaya jasa," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/11).

Dalam revisi beleid itu nantinya formula perhitungan biaya jasa akan diatur oleh menteri perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat dalam bentuk pedoman dan menjadi acuan dasar dalam menetapkan biaya jasa batas atas dan batas bawah.

Selanjutnya, besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah tersebut akan diputuskan oleh gubernur sesuai dengan kewenangan wilayah operasi.

Kemudian, Kemenhub bersama-sama dengan gubernur akan melakukan sosialisasi pedoman penghitungan dan besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah.

"Besaran biaya jasa yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran biaya oleh gubernur. Penyesuaian PM ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Selain itu, terdapat pula perubahan dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang diteken pada 7 September 2022 lalu.

Revisi tertuang dalam KP Nomor 1001 Tahun 2022 tertanggal 22 November 2022 yang diantaranya berisi tentang ketentuan perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen.

Perusahaan aplikasi juga dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen berupa: asuransi keselamatan tambahan, penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional, dan bantuan lainnya.

Kendati demikian, perusahaan aplikasi dalam menerapkan biaya penunjang tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi kinerja aplikator.

Laporan itu berupa dashboardsistem aplikasi, laporan keuangan 3 bulanan atas biaya penunjang 5 persen, data operasional jumlah mitra pengemudi, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang masuk kategori big five.

[Gambas:Video CNN]

ketika pahlawan itu datang

Buruh soal Kenaikan UMP DKI: Tak Layak, Akan Selalu Miskin******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menolak kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6 persen. Presiden Aspek Mirah Sumirat menilai kenaikan UMP jauh dari kelayakan hidup buruhyang tinggal di Jakarta.

Menurut Mirah, jika kenaikan UMP masih jauh dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, buruh akan selalu berada dalam kehidupan yang miskin.

"Alasan penolakan karena angka tersebut masih sangat jauh dari kata layak untuk biaya hidup seorang buruh yang tinggal di Jakarta. Artinya, buruh akan selalu miskin dan tak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya," tutur Mirah lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

"Aspek Indonesia mendesak Pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk berani menerbitkan Surat Keputusan Gubernur yang baru untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022," ucapnya.

Mirah meminta agar Surat Keputusan Gubernur yang baru perlu segera diterbitkan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja.

Apalagi, rekomendasi kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 10,5 persen telah disampaikan oleh unsur serikat pekerja dalam sidang Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada Selasa (22/11) di Balai Kota DKI Jakarta.

Mirah juga meminta kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk melihat langsung ke masyarakat dan mengetahui sulitnya kehidupan buruh jika kenaikan upah terus ditekan. Ia menyebut SK Gubernur tersebut tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan sampai kehilangan kepekaan dan kehilangan empati, ketika menerbitkan keputusan yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas," tegasnya.

Diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah mengungkapkan besaran UMP 2023 mempertimbangkan usulan Sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (22/11) yang dihadiri oleh berbagai pihak berkepentingan.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Rokok, BBM, Harga Tiket Pesawat 'Bikin' Inflasi November 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga rokok, bahan bakar minyak (BBM), beras hingga tiket pesawat menyumbang inflasisepanjang bulan lalu atau November 2022.

Data BPS, inflasi November tercatat sebesar 5,42 persen (year on year/yoy) dan secara bulanan sebesar 0,09 persen.

"Komoditas penyumbang inflasi bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, dan tarif angkutan dalam kota," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Sedangkan, tempe dibanderol Rp12.949, naik 13,56 persen (yoy) dan naik 2,13 persen (mtm). Kenaikan ini dinilai sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir dikarenakan kenaikan harga kedelai.

"Kenaikan harga tahu dan tempe karena stok kedelai dalam negeri yang menipis, sedangkan realisasi impor kedelai juga lambat," jelasnya.

Sementara, telur ayam ras menjadi komoditas yang naik paling tinggi pada bulan lalu. Telur ayam terpantau dibanderol dengan harga Rp27.476 per kilogram, naik 17,11 persen (yoy) atau naik 2,77 persen (mtm).

"Telur ayam ras andilnya tertinggi pada November 2022," jelasnya.

Selain itu, dilihat dari inflasi inti yang tembus 3,3 persen pada November, penyumbang utamanya adalah kenaikan sewa rumah. Meski cukup tinggi, tapi inflasi inti dinilai masih terkendali.

[Gambas:Video CNN]

makhluk abadi

Kadin Minta Pemerintah Tak Persulit Impor di Tengah Pemulihan Ekonomi******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap kebijakan pemerintah tidak mempersulit kegiatanimporpelaku usaha di tengah pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pemulihan ekonomi di dalam negeri saat ini salah satunya dipengaruhi oleh ekspor dan impor. Jika impor terganggu, maka kegiatan ekspor akan ikut terdampak.

"Makanya impor hati-hati, ini kita jaga. Kita harus memastikan bagaimana impor itu berjalan dengan jelas," ujarnya di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Bukan hanya kebijakan, karena kadang kebijakan ada pelaksanaan nya juga penting. Ini yang harus dijaga, karena keadaannya lagi begini," imbuhnya.

Arsjad melihat jika kegiatan impor bisa diatur dengan baik, maka Indonesia bisa menjadi raja di market sendiri. Tidak seperti sekarang, di mana masih banyak impor ilegal yang lolos di pasaran dan mengganggu industri dalam negeri.

"Impor perlu dijaga dan jangan sampe adanya ilegal. Kalau kita dibanjiri impor ini mengganggu market domestik. Saya concern terhadap ini. Kalau kita bisa melihat kembali impor ini, mungkin bisa saja penyebab konteks industri tak berjalan karena ada gangguan impor," jelasnya.

Ia berharap bila kegiatan impor bisa dijaga dengan baik dan gangguan dihilangkan, maka proses pemulihan ekonomi bisa terus berjalan semakin kuat. Bahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menjadi kekhawatiran bisa dimitigasi.

"Jadi itu yang harus kita kuatkan yaitu domestik market. Saya tadi bilang 55 persen penopang pertumbuhan ekonomi itu domestik market, makanya impor harus hati-hati dan kita jaga, supaya UMKM kita jalan," pungkasnya.

Untuk tahun ini, Kadin memproyeksi pertumbuhan ekonomi masih bisa tercapai di atas 5 persen. Sedangkan pertumbuhan di 2023 akan ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan kondisi global ke depannya.

[Gambas:Video CNN]

Cahaya Suci Wilayah Bintang

Susi Singgung Program Bagi******

Mantan Menteri Kelalutan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti menyinggung soal rencana Kementerian ESDM dalam program bagi-bagi rice cookergratis untuk masyarakat yang membutuhkan anggaran dana Rp300 miliar.

Dalam akun Twitternya, Susi menilai alih-alih digunakan untuk bagi-bagi rice cooker, sebaiknya alokasi anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah dengan 6 ruang kelas baru, atau menggratiskan tagihan listrik masyarakat kurang mampu selama satu tahun.

"Dearest Ibu, Please ask them to change it into building 30 school with 6 new classroom. There are many school building in very bad condition. Or free thousand from one year electricity bill. So they can use their money for something else," tulis Susi dalam akun Twitter resminya @susipudjiastuti, Rabu (30/11).

[Gambas:Twitter]

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan anggaran program bagi-bagi rice cooker senilai Rp300 miliar masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Dadan mengatakan hal itu menjadi salah satu kendala dalam rencana program bagi-bagi penanak nasi listrik (PNL) atau rice cooker.

"Rp300 miliar pengadaannya, tapi sampai sekarang belum ada itu anggarannya masih usulan dibahas di Komisi VII DPR RI," kata Dadan kepada wartawan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari detikfinance, Selasa (29/11).

Wacana bagi-bagi rice cooker pertama kali terungkap dalam Forum Diskusi Publik yang digelar Jumat (25/11) lalu. Ternyata kebijakan ini masih sebatas pembahasan di Komisi VII DPR RI dan belum disetujui anggarannya.

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Airlangga Minta Agus Gumiwang Cegah PHK di Industri Manufaktur******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang membuat kebijakan yang bisa melindungi industri manufakturdan mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal tersebut ia sampaikan saat memberi kata sambutan dalam acara peluncuran Indeks Kepercayaan Industri (IKI) di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (30/11).

Menurutnya, survei kegiatan usaha mengungkap ada yang ekspansif dan ada yang terkontraksi. Airlangga pun meminta Agus untuk mulai menaruh perhatian pada sektor-sektor yang terkontraksi.

Kewaspadaan pemerintah terkait penurunan kinerja industri manufaktur juga sempat disinggung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut bahwa indeks Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur RI sudah mengalami kontraksi dalam dua bulan terakhir.

"Perlu untuk lihat dan mulai waspada PMI manufaktur kita memang selama 14 bulan ini, kita selalu ada di level ekspansif. Namun, kita lihat pada bulan terakhir sudah mulai menunjukkan penurunan," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (24/11).

Berdasarkan catatan, PMI Indonesia pada Agustus 2022 mencapai 5,17, kemudian pada September PMI manufaktur naik mencapai 53,7. Namun, per Oktober 2022 PMI manufaktur turun menjadi 51,8.

Menurut dia, kontraksi ini perlu diwaspadai karena hal-hal yang menyangkut manufaktur menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ini yang harus kita perlu waspadai karena menyangkut kegiatan manufaktur yang sangat penting," jelasnya.

Meski begitu, ia mencatat kapasitas produksi untuk manufaktur dan pertambangan meningkat dan mendekat level sebelum pandemi.

Tercatat kapasitas produksi untuk industri pengolahan mencapai 73,5 pada kuartal III tahun ini. Sedangkan, kapasitas produksi pertambangan dan penggalian mencapai 73,2.

"Sektor manufaktur sebetulnya terus meningkatkan kegiatan, hingga kapasitas produksi sama seperti sebelum pandemi," tutur dia.

Namun, melihat PMI manufaktur Indonesia, Sri Mulyani ragu, apakah level tersebut mampu bertahan dalam menghadapi gejolak perekonomian ke depan.

"Melihat level ini bisa dan harus bertahan di dalam menghadapi guncangan-guncangan global. Ini menjadi tantangan kita memasuki tahun 2023," ujar Sri Mulyani lagi.

Meskipun pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam level yang kuat, Sri Mulyani menyebut pasti akan ada pengaruh faktor global yang harus diwaspadai.

"Kami selalu menyampaikan optimis karena memang levelnya hari ini masih sangat kuat. Tapi waspada karena melihat direction atau arahnya perlu kita waspadai," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]