situs roulette terpercaya

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

Ada Demo Palestina, Perjalanan Kereta di Gambir Berhenti di Jatinegara******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta hari ini melakukan pengaturan pola keberangkatan kereta api jarak jauh yang biasanya dari Stasiun Gambir, Jakarta  Pusat, kini berhenti Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur.

Hal itu dilakukan untuk menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan lalu lintas di sekitar jalan atau akses menuju Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus hari Sabtu (28/10) terdapat sepuluh keberangkatan sekitar pukul 06.30 WIB sampai 13.10 WIB yang akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik turun penumpang," kata Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan hendriwintoko dalam keterangannya, Sabtu (28/10).

Sementara waktu keberangkatan KA dari Stasiun Gambir tidak mengalami perubahan. Ixfan menjelaskan pengaturan pola operasi khusus tersebut diharapkan bisa menghindarkan pelanggan dari risiko kemacetan.

"Diharapkan pelanggan dapat terhindar dari risiko kemacetan yang mungkin terjadi akibat pengalihan arus lalu lintas menuju Stasiun Gambir dan memiliki pilihan untuk dapat berangkat dari Stasiun Jatinegara," kata Ixfan menambahkan.

Berikut daftar perjalanan kereta api jarak jauh yg berhenti di stasiun Jatinegara pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023:

1. KA 2 ArgoBromo Anggrek 08.20 WIB
2. KA 26 Argo Cheribon 08.30 WIB
3. KA 10 Argo Dwipangga 08.50 WIB
4. KA 68 Taksaka 09.20 WIB
5. KA 44 Argo Parahyangan 09.30 WIB
6. KA 62 Sembrani 09.50 WIB
7. KA 22 Argo Cheribon 10.20 WIB
8. KA 80f Manahan 10.30 WIB
9. KA 48 Argo Parahyangan 12.30 WIB
10.KA 50. Argo Parahyangan 13.10 WIB.

Lihat Juga : Aksi Damai Palestina di Depan Kedubes AS, Eks Jaksa Agung Ikut Orasi

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Bagaimana Kabar Program Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta?******

Asosiasi Sepeda Motor ListrikIndonesia (AISMOLI) mencatat pendaftar program subsidimotor listrik sebesar Rp7 juta saat ini baru menyentuh 8.000 motor dari total kuota untuk 200 ribu motor.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal AISMOLI Hanggoro Ananta mengatakan jumlah itu meningkat setelah pemerintah mempermudah syarat penerima subsidi. Sebelumnya pendaftar subsidi baru 2.000-an motor.

Lihat Juga : Jokowi Usai Cek Jalanan 'Dajal' di Lampung: Mulus, Bisa Tidur di Mobil

Kemudian, minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik juga masih rendah.

"Switchingmasyarakat dari bensin ke listrik memang cukup effortkita lakukan itu, dalam tanda kutip mengajak masyarakat pindah itu kita lumayan masih effort-nya cukup besar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi menambahkan penyebab lainnya adalah belum banyak dealer resmi yang bisa menyalurkan motor listrik subsidi di daerah.

"Jadi kalau di daerah itu, dealer sepeda motor listrik yang bisa dengan subsidi itu masih belum merata," imbuhnya.

Pemerintah awalnya menetapkan subsidi motor listrik diberikan hanya untuk penerima kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere.

Pemerintah kemudian memperluas penerima program subsidi pembelian motor listrik. Hal itu dilakukan dengan meringankan syarat untuk mendapatkan subsidi.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Melalui beleid baru itu, pemerintah mempermudah syarat penerima bantuan. Pertama, penerima adalah WNI berusia minimal 17 tahun.

Kedua, memiliki KTP elektronik. Ketiga, satu NIK KTP hanya bisa membeli satu unit motor listrik.

Baca selengkapnyadi sini.

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Benua Kelaparan

Melihat Prestasi Amran Hingga Dijadikan Jokowi Mentan Lagi, Hebatkah?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjukAmran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi.

Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Di masa kepemimpinan Amran, indeks produksi pertanian tercatat dalam tren meningkat.

Data Badan Pusat Statistik mencatat indeks produksi pertanian pada 2014 mencapai level 118,95. Angka itu kemudian naik menjadi 121,94 pada 2015.

Indeks produksi pertanian kembali naik menjadi 122,65 pada 2017. Lalu, naik lagi menjadi 150,11 pada 2018.

Di masa terakhir jabatan Amran atau 2019, indeks produksi pertanian kembali naik menjadi 162,26.

BPS juga mencatat dalam periode 2015-2017, indeks produksi tanaman pangan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat.

Namun, sejak 2018 indeks tanaman pangan mengalami penurunan. Indeks tanaman pangan 2019 sebesar 94,42, turun sebesar 0,88 poin dibandingkan 2018.

Tercatat, indeks produksi padi 2019 mencapai 82,15 dengan komoditas penyumbang terbesar adalah padi sawah.

Kemudian, indeks produksi palawija 2019 mencapai 114,44 atau naik sebesar 1,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2019, indeks produksi hortikultura meningkat sebesar 17,25 poin dibanding tahun 2018, yaitu dari 95,18 (angka revisi) menjadi 112,43.

Indeks produksi sayur-sayuran dan buah buahan masing-masing naik sebesar 4,70 dan 11,33 poin. Untuk kelompok sayur-sayuran, bawang putih merupakan komoditas sayuran dengan peningkatan indeks tertinggi yaitu sebesar 402,79 poin dibandingkan tahun 2018.

Sementara itu, dari kelompok buah-buahan hampir semua indeks produksi naik, kecuali apel turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2019, indeks produksi perkebunan juga meningkat dari 143,45 menjadi 151,92 (angka sementara) atau naik sebesar 8.47 poin dari 2018.

Secara umum, indeks produksi perkebunan rakyat dan perkebunan besar masing-masing meningkat sebesar 6,24 dan 13,20 poin dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan komoditas, peningkatan indeks produksi terjadi pada komoditas kelapa, kelapa sawit, dan kopi. Sementara itu, komoditas karet dan tembakau mengalami penurunan indeks produksi.

Sedangkan untuk komoditas teh, tebu dan tembakau data tidak tersedia.

Indeks produksi peternakan dari tahun ke tahun pun selalu meningkat. Pada 2019, indeks produksi peternakan adalah sebesar 275,63 atau meningkat sebesar 2,85 poin dari indeks 2018 sebesar 272,78 (angka revisi).

Komoditas yang mengalami peningkatan indeks produksi paling besar adalah daging ayam ras pedaging sebesar 7,05 poin diikuti oleh telur ayam ras sebesar 6,91 poin dan telur ayam buras sebesar 4,51 poin.

Sedangkan, komoditas yang mengalami penurunan indeks produksi terbesar adalah daging kerbau sebesar 3,82 poin.

Pada 2018, Amran mengklaim telah mencabut uang perjalanan dinas kementeriannya sebesar Rp800 miliar untuk dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan.

"Pada 2018, sebanyak 85 persen dari APBN Kementan, dialokasikan untuk meningkatkan produksi seluruh sektor tanaman pangan dan membantu petani," katanya pada Februari 2018.

Menurut dia, hal itu berbeda dibandingkan komposisi anggaran kementerian pada 2014, di mana sebanyak 45 dari total anggaran digunakan untuk keperluan perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Sedangkan sisanya baru untuk peningkatan produksi.

"Seluruh biaya 'cipika-cipiki' dan program yang tidak perlu, mulai kami hilangkan, saat ini kami akan fokus ke produksi," ungkapnya.

Pada Januari 2018, pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Impor itu dilakukan lewat Kementerian Perdagangan.

Hal ini dilakukan karena produksi dalam negeri kurang mencukupi. Sementara, harga beras di pasaran melambung.

Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga beras medium nasional sudah mencapai Rp11.950 per kilogram (kg) per 12 Januari 2018. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dipatok mulai Rp9.450 per kg hingga Rp10.250 per kg.

Saat itu Amran mengatakan pemerintah sebetulnya telah berupaya untuk meningkatkan produksi beras dan menahan diri untuk impor beras dalam dua tahun terakhir. Ia juga masih optimistis beras akan mengalami surplus setelah panen raya terjadi Februari.

Pada 2019, Amran sempat meminta petani untuk mengurangi jam tidur. Bahkan, ia meminta petani bekerja 24 jam penuh selama sehari untuk mengejar produksi pangan senilai Rp14 triliun pada 2019 dan Rp30 triliun pada 2020.

[Gambas:Video CNN]

Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) di Kecamatan Muara Padang, Banyuasin, Sumatera Selatan, Agustus 2019.

"Kalau bisa, 26 jam, 2 jam melamun, 24 jam bekerja. Kurangi tidur. Tidur dekat ekskavator (mesin pengeruk untuk penggalian) bareng pak Danramil. Bangun, kerja lagi. Dengan semangat kerja begini, Sumsel yang 5 besar penghasil pangan terbesar, nomor tiga di Indonesia bisa menjadi peringkat 1 pada 2020," ujarnya.

Kementerian Pertanian, lewat Program Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani (Serasi) Sumsel, menggulirkan bantuan senilai Rp400 miliar berupa alat mesin pertanian, termasuk ekskavator, benih, dan penunjang lainnya. Program ini untuk meningkatkan masa panen dari satu kali menjadi tiga kali dalam satu tahun.

Ia mengklaim Program Serasi yang diterapkan di 200 ribu hektare (ha) lahan pertanian di Sumsel bisa meningkatkan pendapatan petani hingga Rp14 triliun pada tahun pertama dan mencapai Rp30 triliun pada tahun kedua.

Di bawah pisau iblis

Amran Minta Pegawai KPK Berkantor di Kementan******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di Kementerian Pertanian(Kementan).

Hal tersebut dilakukan guna memperkuat integritas dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan.

"Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalannya pembangunan pertanian," ujar Amran melalui keterangan resmi, Kamis (26/10).

Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.

Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.

Lebih lanjut, Amran memastikan kordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," imbuhnya.

Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian. Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.

"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

luar biasa mulia

Melihat Prestasi Amran Hingga Dijadikan Jokowi Mentan Lagi, Hebatkah?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjukAmran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi.

Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Di masa kepemimpinan Amran, indeks produksi pertanian tercatat dalam tren meningkat.

Data Badan Pusat Statistik mencatat indeks produksi pertanian pada 2014 mencapai level 118,95. Angka itu kemudian naik menjadi 121,94 pada 2015.

Indeks produksi pertanian kembali naik menjadi 122,65 pada 2017. Lalu, naik lagi menjadi 150,11 pada 2018.

Di masa terakhir jabatan Amran atau 2019, indeks produksi pertanian kembali naik menjadi 162,26.

BPS juga mencatat dalam periode 2015-2017, indeks produksi tanaman pangan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat.

Namun, sejak 2018 indeks tanaman pangan mengalami penurunan. Indeks tanaman pangan 2019 sebesar 94,42, turun sebesar 0,88 poin dibandingkan 2018.

Tercatat, indeks produksi padi 2019 mencapai 82,15 dengan komoditas penyumbang terbesar adalah padi sawah.

Kemudian, indeks produksi palawija 2019 mencapai 114,44 atau naik sebesar 1,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2019, indeks produksi hortikultura meningkat sebesar 17,25 poin dibanding tahun 2018, yaitu dari 95,18 (angka revisi) menjadi 112,43.

Indeks produksi sayur-sayuran dan buah buahan masing-masing naik sebesar 4,70 dan 11,33 poin. Untuk kelompok sayur-sayuran, bawang putih merupakan komoditas sayuran dengan peningkatan indeks tertinggi yaitu sebesar 402,79 poin dibandingkan tahun 2018.

Sementara itu, dari kelompok buah-buahan hampir semua indeks produksi naik, kecuali apel turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2019, indeks produksi perkebunan juga meningkat dari 143,45 menjadi 151,92 (angka sementara) atau naik sebesar 8.47 poin dari 2018.

Secara umum, indeks produksi perkebunan rakyat dan perkebunan besar masing-masing meningkat sebesar 6,24 dan 13,20 poin dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan komoditas, peningkatan indeks produksi terjadi pada komoditas kelapa, kelapa sawit, dan kopi. Sementara itu, komoditas karet dan tembakau mengalami penurunan indeks produksi.

Sedangkan untuk komoditas teh, tebu dan tembakau data tidak tersedia.

Indeks produksi peternakan dari tahun ke tahun pun selalu meningkat. Pada 2019, indeks produksi peternakan adalah sebesar 275,63 atau meningkat sebesar 2,85 poin dari indeks 2018 sebesar 272,78 (angka revisi).

Komoditas yang mengalami peningkatan indeks produksi paling besar adalah daging ayam ras pedaging sebesar 7,05 poin diikuti oleh telur ayam ras sebesar 6,91 poin dan telur ayam buras sebesar 4,51 poin.

Sedangkan, komoditas yang mengalami penurunan indeks produksi terbesar adalah daging kerbau sebesar 3,82 poin.

Pada 2018, Amran mengklaim telah mencabut uang perjalanan dinas kementeriannya sebesar Rp800 miliar untuk dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan.

"Pada 2018, sebanyak 85 persen dari APBN Kementan, dialokasikan untuk meningkatkan produksi seluruh sektor tanaman pangan dan membantu petani," katanya pada Februari 2018.

Menurut dia, hal itu berbeda dibandingkan komposisi anggaran kementerian pada 2014, di mana sebanyak 45 dari total anggaran digunakan untuk keperluan perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Sedangkan sisanya baru untuk peningkatan produksi.

"Seluruh biaya 'cipika-cipiki' dan program yang tidak perlu, mulai kami hilangkan, saat ini kami akan fokus ke produksi," ungkapnya.

Pada Januari 2018, pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Impor itu dilakukan lewat Kementerian Perdagangan.

Hal ini dilakukan karena produksi dalam negeri kurang mencukupi. Sementara, harga beras di pasaran melambung.

Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga beras medium nasional sudah mencapai Rp11.950 per kilogram (kg) per 12 Januari 2018. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dipatok mulai Rp9.450 per kg hingga Rp10.250 per kg.

Saat itu Amran mengatakan pemerintah sebetulnya telah berupaya untuk meningkatkan produksi beras dan menahan diri untuk impor beras dalam dua tahun terakhir. Ia juga masih optimistis beras akan mengalami surplus setelah panen raya terjadi Februari.

Pada 2019, Amran sempat meminta petani untuk mengurangi jam tidur. Bahkan, ia meminta petani bekerja 24 jam penuh selama sehari untuk mengejar produksi pangan senilai Rp14 triliun pada 2019 dan Rp30 triliun pada 2020.

[Gambas:Video CNN]

Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) di Kecamatan Muara Padang, Banyuasin, Sumatera Selatan, Agustus 2019.

"Kalau bisa, 26 jam, 2 jam melamun, 24 jam bekerja. Kurangi tidur. Tidur dekat ekskavator (mesin pengeruk untuk penggalian) bareng pak Danramil. Bangun, kerja lagi. Dengan semangat kerja begini, Sumsel yang 5 besar penghasil pangan terbesar, nomor tiga di Indonesia bisa menjadi peringkat 1 pada 2020," ujarnya.

Kementerian Pertanian, lewat Program Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani (Serasi) Sumsel, menggulirkan bantuan senilai Rp400 miliar berupa alat mesin pertanian, termasuk ekskavator, benih, dan penunjang lainnya. Program ini untuk meningkatkan masa panen dari satu kali menjadi tiga kali dalam satu tahun.

Ia mengklaim Program Serasi yang diterapkan di 200 ribu hektare (ha) lahan pertanian di Sumsel bisa meningkatkan pendapatan petani hingga Rp14 triliun pada tahun pertama dan mencapai Rp30 triliun pada tahun kedua.