vip slot 77 link alternatif

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Mengintip Aturan Cuti Pekerja di Perppu Ciptaker, Minimal 12 Hari******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur ketentuan cutibagipekerja.

Untuk cuti tahunan, jumlah hari cuti dalam aturan tersebut minimal 12 hari.

"Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus," bunyi pasal 79 ayat 3 Perppu Ciptaker, dikutip Senin (2/1).

Perppu Ciptaker juga mengatur waktu istirahat bagi pekerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Lalu, istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

Selain waktu istirahat dan cuti, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah," bunyi pasal 6 Perppu Ciptaker.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia menjadi alasan pemerintah menerbitkan perppu tersebut.

Menurutnya, Jokowi telah menyampaikan kabar penerbitan perppu tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12) lalu.

Namun, penerbitan Perppu itu tetap saja dipandang sinis oleh para buruh yang terimbas langsung dari aturan yang terdapat dalam beleid tersebut.

Pasalnya, beberapa poin yang diatur sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

5 Penerbangan Bandara Ngurah Rai Bali Terganggu Imbas Angin Kencang******

Setidaknya lima penerbangan domestik dan internasional dari serta ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Baliterganggu akibat angin kencang mencapai 38 knots pada Senin (2/1).

General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Handy Heryudhitiawan, mengatakan lima penerbangan terdampak itu terdiri dari tiga pesawat rute Cengkareng (CGK), satu penerbangan dari Hanoi, dan satu lagi dari Surabaya.

Lihat Juga : Sandiaga Klaim Kunjungan Wisman 2022 Tembus 5,2 Juta, Lampaui Target

Meski begitu, Handy memastikan penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali masih beroperasi normal. Namun, berdasarkan pantauannya, beberapa penerbangan masih menunggu cuaca membaik.

"Iya itu untuk menjamin keselamatan penerbangan," kata Handy.

Selain jadwal penerbangan terganggu, cuaca buruk juga menyebabkan sejumlah plafon atap Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai lepas.

"Atas kejadian angin kencang tersebut selain penerbangan juga terjadi kerusakan, khususnya beberapa plafon lepas. Angin sangat kencang hingga 38 knots," kata Handy.

"Saat ini area-area tersebut sudah dilakukan pembersihan. Tidak ada korban atas kejadian ini," terang eks Corporate Secretary AP I itu menambahkan.

Sementara itu, merujuk pada peringatan dini cuaca wilayah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang dikeluarkan Stasiun Meteorologi Kelas I I Gusti Ngurah Rai, diperkirakan terjadi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang pada Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Memasuki jalan iblis

Malam Tahun Baru 2023, LRT Sumsel Tambah Jam Operasi Hingga Dini Hari******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menambah jam operasional light rail transit Sumatera Selatan (LRT Sumsel) hingga pukul 01.09 WIB untuk malam tahun baru 2023.

Kabag Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan PT KAI dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKRSS) melakukan penyesuaian layanan operasional khusus di malam pergantian tahun, Sabtu (31/12) besok.

"LRT Sumsel menambah pelayanan perjalanan menjadi 104 perjalanan atau 10 perjalanan dari 94 perjalanan di hari biasa, hingga pukul 01.09 WIB pada 1 Januari 2023," ujar Aida dalam keterangan resmi, Jumat (30/12).

Untuk kenyamanan bersama, pihak KAI menghimbau kepada seluruh pengguna LRT Sumsel agar tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan.

"Selain itu, dilarang membawa barang yang mudah terbakar seperti kembang api dan petasan karena untuk keamanan dan kenyamanan bersama," imbuh Aida.

Sampai akhir Desember 2022, LRT Sumsel telah mengangkut 3.050.665 penumpang, dengan rata-rata penumpang harian sebanyak 8.404 penumpang.

Pada tahun depan, PT KAI menargetkan jumlah penumpang LRT Sumsel terus meningkat seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat menggunakan transportasi publik.

"Ada 7 koridor feederyang telah terintegrasi dengan stasiun-stasiun LRT," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

J.CO Digugat PKPU di PN Jakpus******

Gerai makanan PT J.CO Donut and Coffee digugat PT Kawan Berkarya Mandiri dan William Owen terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Berdasarkan situs SIPP PN Jakpus, gugatan tersebut didaftarkan pada Rabu (28/12) dengan nomor perkara 384/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta pengadilan untuk mengabulkan permohonan para pemohon PKPU untuk seluruhnya.

Pemohon juga meminta pengadilan untuk menunjuk dan mengangkat hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas.

Selain itu, pengadilan juga diminta untuk menunjuk dan mengangkat pengurus dalam proses PKPU dan selanjutnya sebagai kurator apabila PT J.Co Donut & Coffee jatuh dalam keadaan pailit yaitu, Abraham Caleb Dompas, Cecep Suhardiman, dan Wendra Puji.

Penggugat juga meminta pengadilan menghukum termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut.

"Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)," jelas gugatan itu.

Hingga kini belum diketahui ihwal gugatan tersebut dilayangkan. Redaksi berupaya menghubungi manajemen J.Co untuk meminta tanggapan atas gugatan tersebut melalui pesan tertulis. Namun, pesan itu belum direspons.

[Gambas:Video CNN]

Setan cinta tidak terkalahkan

IHSG Menguat Tipis ke 6.850 di Hari Kedua 2023******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.850 pada Senin (2/1). Indeks saham hanya bertambah 0,36 poin atau plus 0,01 persen dari perdagangan sebelumnya, namun tak bergerak dari angka pembukaan.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp5.530 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13.376 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 292 saham menguat, 244 terkoreksi, dan 167 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak minus. Indeks S&P 500 loyo di 0,25 persen dan indeks NYSE Composite berkurang 0,37 persen. Kemudian disusul indeks NASDAQ Composite minus di 0,11 persen.

Serupa, bursa saham Asia yang mayoritas melemah. Nikkei 225 di Jepang tercatat stabil tanpa selisih. Kemudian, indeks Kospi di Korea Selatan minus 0,29 persen. Hanya indeks Hang Seng Composite di Hong Kong yang menguat 0,34 persen.

Kemudian, bursa saham Eropa juga terpantau mayoritas melemah. Tampak indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,81 persen. Kemudian, indeks DAX di Jerman melemah sebesar 1,05 persen disusul indeks CAC 40 di Prancis menurun dengan persentase 1,52 persen.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Rincian Besaran Pesangon Korban PHK di Perppu Cipta Kerja******

Besaranpesangonyang diterima karyawan yang diputus hubungan kerjanya atau di-PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Para korban PHK bisa menerima pesangon bergantung masa kerjanya, dengan maksimal pesangon 9 kali upah. Ketentuan besaran pesangon yang diterima karyawan tersebut diatur dalam Pasal 156 Perppu Cipta Kerja.

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Pasal 156 ayat (1) Perppu itu.

Namun, bagi pekerja yang masa kerjanya delapan tahun atau lebih hanya mentok mengantongi pesangon 9 kali upah.

Secara rinci, besaran pesangon dimuat dalam Pasal 156 ayat (2), yakni sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Selain pesangon, Perppu juga mengatur soal pemberian uang penghargaan masa kerja bagi karyawan korban PHK.

Dalam ayat (3) Pasal 156 besaran uang masa kerja diberikan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Lihat Juga : Program Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Skema Pelatihan Diubah

Karyawan yang diputus hubungan kerjanya juga berhak menerima yang penggantian hak, sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (4), yakni:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12) lalu. Pemerintah berdalih penerbitan Perppu demi menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

[Gambas:Video CNN]