ini777 slot

rekomendasi bo slot gacor 443Jutaan kata 995208Orang-orang telah membaca serialisasi

《ini777 slot》

Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis******

Tidak logis seorang investor yang menanam modal tidak mau mengetahui soal perusahaannya. Apalagi tidak ada pembukuan-nya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Djuyamto mencecar mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono karena dinilai memberi jawaban yang tidak logis dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat.

"Tidak logis seorang investor yang menanam modal tidak mau mengetahui soal perusahaannya. Apalagi tidak ada pembukuan-nya," ujar Djuyamto.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umu Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menanyakan beberapa pertanyaan kepada Andhi mengenai hasil usahanya bersama seseorang dari pihak swasta bernama Sia Leng Salem.

Adapun terkait beberapa transaksi mencurigakan yang masuk ke rekening Andhi, dirinya mengklaim bahwa transaksi tersebut merupakan hasil investasi bersama Sia Leng Salem. Namun, di tengah pertanyaan JPU KPK, Hakim Djuyamto menginterupsi lantaran menilai banyak jawaban Andhi yang tidak masuk akal.

"Saya tanya, yang namanya orang berinvestasi itu tujuannya apa?" tanya Hakim Djuyamto.

"Untuk mendapatkan keuntungan yang mulia," jawab Andhi.

"Agar tahu bahwa perusahaan itu untung atau rugi dari mana Anda tahu?" tanya Djuyamto lagi.

"Saya mengetahui untungnya ketika Pak Sia Leng Salem memberikan hasil usaha kepada saya pak," kata Andhi.

"Baik, memberikan hasil usaha. Terus orang yang menanamkan modal itu perlu tidak untuk mengetahui sebenarnya untung hasil usahanya berapa?" cecar Hakim.

"Awalnya seperti itu, saya pernah menanyakan kepada Pak Salem, tetapi Pak Salem meminta saya untuk percaya saja dengan dia karena dia yang mengerjakan usaha dan saya hanya berinvestasi," jawab Andhi.

"Saya tanya, bukan soal saudara percaya sama Sia Leng Salem, saudara sendiri selaku investor supaya mengetahui untungnya sekian, besarnya sekian, dari mana saudara tahu?" tanya Hakim Djuyamto lagi.

"Saya hanya mempercayai saudara Sia Leng Salem saja pak," jawab Andhi.

Dengan berbagai jawaban tersebut, Hakim Djuyamto menilai seluruh jawaban Andhi sangat aneh dan lucu, mengingat Andhi bukan merupakan orang biasa yang tidak paham mengenai investasi.

"Sangat aneh dan lucu kalau saudara mengatakan seperti itu," ucap Djuyamto.

Baca juga: KPK sita tujuh bidang tanah dan Ford Mustang Andhi Pramono

Baca juga: KPK sita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri

Baca juga: Majelis hakim tolak eksepsi Andhi Pramono

Hakim Djuyamto pun kemudian bertanya kepada Andhi mengenai cerita Andhi yang mengaku perusahaan tempat Andhi berinvestasi tersebut tidak pernah mengalami kerugian.

"Perusahaan tidak pernah rugi itu kan luar biasa, pajak-nya bagaimana? Yang ngurus siapa pajak-nya?" tanya Djuyamto.

Andhi pun tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, sehingga Hakim kembali menanyakan pertanyaan yang sama.

"Hasil yang saudara terima dari investasi ini pajak-nya bagaimana?" tanya Hakim lagi.

"Pajak-nya belum saya bayarkan yang mulia," jawab Andhi.

"Pajak tidak dibayar?" tanya Djuyamto.

"Waktu itu belum sempat 'kepikiran', seperti itu yang mulia," ucap Andhi.

"Kenapa tidak 'kepikiran'? Jelas-jelas saudara orang pemerintahan kok?" cecar Hakim.

"Mungkin begini yang mulia, karena waktu itu sampai tahun 2010 juga saya belum menerima langsung dari Pak Sia Leng Salem," jawab Andhi.

Hakim Djuyamto pun langsung memotong jawaban Andhi dengan menegaskan apakah pajak dari hasil usaha bersama Sia Leng Salem tersebut sudah dibayarkan. Setelah itu barulah Andhi menjawab bahwa pajak dari hasil investasi-nya sudah dibayarkan melalui program tax amnesty(pengampunan pajak) tahun 2016.

"Sejak awal saya sudah suruh Anda terus terang apa adanya, baru dua pertanyaan dari saya saudara sudah tidak bisa menjawab dengan benar," ucap Hakim Djuyamto menegaskan.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor, yang meliputi sebanyak Rp50,29 miliar, 264.500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp3,8 miliar, serta 409.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp4,88 miliar.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian PPPA beri pendampingan ibu pelaku kekerasan bayi di NTB******

...berharap penanganan kasus ini dilakukan secara komprehensif agar dapat dicapai rasa keadilan, adanya ketertiban di masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memastikan pendampingan terhadap seorang ibu muda pelaku kasus kekerasan terhadap bayi 10 bulan hingga meninggal di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Terkait kasus ini UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) bersama Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kabupaten Sumbawa telah melakukan pendampingan dalam proses hukum dan pemeriksaan psikologis bagi ibu korban terduga pelaku," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Pihaknya sangat menyesalkan kejadian yang merenggut nyawa bayi malang tersebut, dimana orang tua seharusnya menjaga dan merawat anaknya dengan penuh kasih, bukan menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.

Baca juga: Kementerian PPPA prihatin maraknya kasus pembuangan bayi

Nahar mengatakan Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa agar selanjutnya pelaku mendapat pemeriksaan oleh psikolog dan psikiater.

"Serta berharap penanganan kasus ini dilakukan secara komprehensif agar dapat dicapai rasa keadilan, adanya ketertiban di masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini," kata Nahar.

Sebelumnya seorang ibu muda berinisial N (21), warga Kabupaten Sumbawa, melakukan kekerasan kepada bayinya yang masih berusia 10 bulan hingga korban meninggal dunia.

Perlakuan keji pelaku diduga dipicu cibiran tetangga mengenai tumbuh kembang anaknya.

Baca juga: Polres Sumbawa tangkap seorang ibu kandung buang bayi ke sungai

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Wings Group Jawab Isu Cabut dari Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wings Group memastikan tetap ikut dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang membangun IKN.

Penegasan ini merespons isu Wings Group dan PT Djarum angkat kaki dari konsorsium tersebut.

Head of Corporate Communications & CSR Wings Group Sheila Kansil menjelaskan kepesertaan perusahaan bersifat nonkomersial.

Sementara itu, Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu memang sedari awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Begitu pula dengan Wings yang dipimpin Eddy William Katuari.

"Djarum dan Wings di IKN sejak awal terlibat dalam kegiatan penghijauannya atau botanical. Jadi, memang sejak awal tidak masuk dalam konsorsium," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/1).

Meski mengklaim sejak awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Aguan, Budi mengatakan Djarum terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Namun, ia tak merinci apa saja yang digarap dan bagaimana rencana perusahaan selanjutnya di IKN. Budi hanya menegaskan tidak ada istilah hengkang dalam keberadaan Djarum di konsorsium tersebut.

"Kesimpulannya kami terlibat dalam pembangunan IKN. Jadi, tidak ada istilah hengkang," tandasnya.

Berdasarkan data paparan Otorita IKN di Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2023 lalu, Djarum dan Wings merupakan bagian dari 10 perusahaan di daftar anggota Konsorsium Nusantara.

Keduanya disebut akan menggarap proyek di IKN bersama Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra.

Pada penghujung 2023, Otorita IKN merilis dokumen berjudul 'Kaleidoskop Investasi IKN 2023'. Pada dokumen tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono melampirkan daftar anggota Konsorsium Nusantara yang tanpa melibatkan Djarum dan Wings.

Agung mengatakan jika ada perubahan susunan anggota konsorsium swasta, termasuk yang dipimpin Aguan, adalah kewenangan internal pihak investor.

"Hal itu (hilangnya Djarum dan Wings dari Konsorsium Nusantara) merupakan keputusan internal konsorsium swasta," ucap Agung saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

---

Label：nagaasia88、bayar kredivo lewat tokopedia、pinjaman bunga rendah tenor panjang

Terkait：prada4d、info situs slot gacor、djarumtoto、bo slot terbaik、minimal deposit slot 5000、lazawin slot、game slot pasti menang、slot gacor via dana、semangat slot、thailand server hosting

---

---

bab terbaru：situs situs slot gacor（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09