slot gacor33

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

Basuki Sebut Perbaikan Jalan Rusak Lampung Cs Paling Lambat Awal Juli******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomenyatakan perbaikan jalan rusak di daerah bakal dimulai awal Juli 2023.

"Apa yang telah dikunjungi Pak Presiden (Jokowi) di Lampung, Jambi, dan Sumatra Utara itu belum ada penanganan dari pusat karena sekarang jadwalnya Pak Presiden minta Juli mulai. Kenapa harus Juli? Karena Mei ini kami selesaikan dulu dokumen penganggarannya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya dengan Kementerian Keuangan," katanya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/5).

Ia mengatakan penanganan jalan rusak di daerah sudah diatur sejak Februari lalu melalui instruksi presiden (Inpres) percepatan penanganan jalan daerah. Basuki menekankan jalan rusak yang akan diperbaiki meliputi jalan provinsi hingga kabupaten/kota.

"Jadi Mei ini, saya kemarin sudah ketemu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat meeting. Mei ini akan kita selesaikan dokumen penganggarannya. Tahap pertama ada Rp14,9 triliun, termasuk untuk yang di Lampung, Jambi, dan Sumatra Utara," rinci Basuki.

"Habis itu baru Juni mau diadakan pengadaan barang dan jasanya, lelangnya. Apakah melalui lelang umum ataukah melalui e-katalog, tergantung klasifikasinya. Di bawah 100 biasanya dengan e-katalog supaya lebih cepat," imbuhnya.

Basuki menegaskan bakal berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam perbaikan jalan rusak ini. Namun, ia menegaskan pengambilalihan perbaikan jalan rusak oleh pemerintah pusat baru akan dimulai awal Juli.

"Tapi paling lambat awal Juli sudah harus mulai pekerjaannya. Jadi apa yang terjadi di Lampung mungkin itu dikerjakan oleh APBD. Jadi, kayak di Jambi ada juga yang sudah dikerjakan APBD. Di Sumatra Utara, Labuhan Batu Utara juga sudah sebagian dari 13 km dikerjakan oleh APBD," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Istriku yang terlahir kembali

Bandara YIA Kulon Progo Layani Penerbangan Umrah Mulai Agustus******

Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bakal melayani penerbangan internasional umrah YIA-Bandara Pangeran Mohammad Bin Abdulaziz (MED) dan Bandara Internasional King Abdulaziz (JED) - YIA mulai Agustus 2023.

General Manager Bandara Internasional Yogyakarta Agus Pandu Purnama mengungkapkan penerbangan internasional tersebut akan menggunakan pesawat jenis Airbus A330-900Neo dari Lion Air.

"Rencana tersebut muncul saat pertemuan dengan 37 agen travel umrah se-Jawa Tengah dan DIY beberapa waktu lalu," kata Agus di Kulon Progo, seperti dikutip dari Antara, Rabu (24/5).

"Armada menggunakan Airbus A330-900Neo dengan kapasitas 433 tempat duduk," kata Agus Pandu.

Sementara itu, Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Yogyakarta Ike Yutiane mengatakan dari segi fasilitas dan layanan pendukungnya, Bandara Internasional Yogyakarta sudah siap melayani penerbangan internasional, khususnya penerbangan umrah.

"Kami menyampaikan bahwa YIA siap. Namun informasi sampai dengan saat ini, belum ada permohonan resmi dari maskapai mengenai rute penerbangan dimaksud," ujar Ike.

Selanjutnya perseroan melaporkan selama periode Januari sampai dengan 9 Mei 2023, YIA telahmelayani1.387.636penumpang, dengan10.389pergerakan pesawat, dan3.532.791kilogram kargo."Masing-masing tumbuh sebesar 70,41 persen, 78,17 persen, dan 41,06 persen jika dibandingkan dengan 2022 pada periode yang sama," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

Wajib Ada Izin Mendag untuk Muluskan Restu Jokowi soal Ekspor Pasir RI******

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ekspor pasir lautRI harus mendapatkan izin menteri perdagangan (mendag).

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat (2).

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid yang diteken Jokowi 15 Mei 2023 tersebut.

Terlepas dari itu, sikap Jokowi yang merestui ekspor pasir laut ini bertentangan dengan pelarangan pada 20 tahun lalu. Kala itu, pasir laut dilarang diekspor di masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

spektrum kebobrokan

PUPR Tuding Anies Salah Baca Data BPS soal Jalan Era SBY vs Jokowi******

Kementerian PUPR angkat suara soal pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan gratis dalam pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden JokoWidodo (Jokowi).

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menilai ada kesalahpahaman Anies dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip Detik, Rabu (24/5).

"Saya punya jalan provinsi nih, jalannya udah ada, bukan dibangun. Nah di tahun 2000 sekian nanti ada SK (Surat Keputusan) baru, ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional," terangnya.

Dengan demikian, jika ada penambahan jalan nasional di era SBY bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi.

Artinya, kata dia, tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru.

Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi saat ini.

Dari data yang dimiliki, Anies membeberkan Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 kilometer (km) dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km.

Sedangkan, pada era pemerintahannya selama dua periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi.

"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

BPKP Siap Bantu Erick Thohir Cari Biang Kerok BUMN Bermasalah******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mencari biang kerok perusahaan pelat merah bermasalah.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menyebut pihaknya siap melakukan audit terhadap BUMN jika diminta Erick Thohir. Namun, ia enggan blak-blakan soal berapa perusahaan pelat merah bermasalah yang menjadi incaran.

"Ya Insyaallah akan ke sana (audit BUMN bermasalah), kalau dimintakan. Sepengetahuan saya belum. Secara resmi, formil belum. Kalau dimintakan saya kira BPKP akan turun," tegasnya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Menteri BUMN Erick Thohir memang getol menyuarakan bersih-bersih di kementeriannya. Ia mengatakan aksi bersih-bersih juga dilakukan dengan merampingkan jumlah perusahaan pelat merah dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN.

Ia pernah mengumumkan hasil laporan yang dia terima terkait dana pensiun BUMN, di mana sebesar 65 persen bermasalah. Erick menegaskan hanya 35 persen perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

Menurutnya, salah satu modus korupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah adalah sengaja menghilangkan aset. Erick mengungkapkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya Asabri dan Jiwasraya.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujar Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN dalam acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem, Rabu (11/1).

"Sekarang saya bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Erick Thohir Bakal Konsolidasi Aset BUMN di Kawasan Monas******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan mengkonsolidasikan aset berupa gedung milik perusahaan pelat merah di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan nilai aset serta memberikan keuntungan bagi BUMN. Hal itu Erick sampaikan saat meresmikan Menara Reksadana di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5) ini.

Adapun sejumlah gedung milik BUMN di kawasan Monas antara lain Menara Danareksa, Gedung Kementerian BUMN, Gedung Pertamina, hingga Menara BSI yang masih dalam proses pembangunan.

Ia menilai aset BUMN di area Monas merupakan kelas premium. Karenanya, mubazir kalau tidak dimaksimalkan.

Apalagi, imbuh Erick, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memugar area Monas menjadi kawasan hijau. Dengan begitu kawasan di jantung Jakarta itu akan lebih menarik.

"Jadi kalau ada dua titik ini, salah satunya kami melihat titik ini adalah yang salah satunya punya value mahal," kata Erick.

"Nah karena itu saya bicara sama Danareksa untuk mendorong konsolidasi aset-aset BUMN yang ada di sekitar Monas ini menjadi sebuah payung properti fund. Di mana kami ingin kawasan ini supaya aset BUMN value-nya ditingkatkan, salah satunya ini," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]