petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

rtp raja89

erek erek ikan kakap 855Jutaan kata 817982Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp raja89》

Nelayan yang hilang di Perairan Kolaka ditemukan selamat******

Nelayan yang hilang di Perairan Kolaka ditemukan selamat
Tim SAR Gabungan saat mengevakuasi korban. (ANTARA/HO-Basarnas Kendari)
Operasi SAR terhadap satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli tersebut dinyatakan selesai dan ditutup
Kendari (ANTARA) - Basarnas Kendari menyebutkan bahwa seorang nelayan bernama Munsir (35) yang dikabarkan hilang di Perairan Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.

Kepala Basarnas Kendari Muhammad Arafah di Kendari, Senin, mengatakan bahwa korban ditemukan di Pulau Lambasina Besar, yang berjarak sekitar 9,11 mil laut arah Selatan Tenggara dari lokasi terakhirnya, pada Minggu (3/3) sekitar pukul 10.30 WITA.

"Saat menerima informasi itu, Tim SAR Gabungan dari Pulau Pisang langsung menuju Pulau Lambasina Besar untuk melihat kondisi korban secara langsung," katanya.

Dia menyebutkan bahwa setelah memastikan kondisi korban, pihaknya langsung melakukan proses evakuasi dan membawa korban kembali ke rumahnya.

"Pada pukul 12.10 WITA tiba di rumah korban dan langsung diserahterimakan kepada pihak keluarga," ujarnya.

Baca juga: Basarnas berhasil evakuasi 8 penumpang kapal tenggelam di Wawonii

Dengan ditemukannya korban tersebut, katanya, Operasi SAR terhadap satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli tersebut dinyatakan selesai dan ditutup.

"Seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian korban dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," jelasnya.

Sebelumnya, Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka, Basarnas Kendari melakukan operasi pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)."Kami menerima informasi dari Bapak Muhammad Akbar, yang merupakan keluarga korban melaporkan bahwa satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli," kata Muhammad Arafah.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan laporan tersebut, pihaknya kemudian memberangkatkan Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka menuju lokasi yang disebutkan untuk memberikan bantuan SAR terhadap korban, pada pukul 13.55 WITA.

"Adapun Jarak tempuh lokasi itu dari Pos SAR Kolaka sekitar 46 kilometer," ujarnya.

Baca juga: Wanita yang hilang di bekas galian tambang di Konawe ditemukan tewas
Baca juga: Basarnas: Nelayan yang hilang di Wawonii ditemukan di Tanjung Buton

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Ikon fesyen New York Iris Apfel meninggal di usia 102 tahun******

Ikon fesyen New York Iris Apfel meninggal di usia 102 tahun
Ikon fashion dari New York Iris Apfel (ANTARA/Instagram/iris.apfel)
Jakarta (ANTARA) - Ikon fashion dari New York Iris Apfel meninggal dunia di usia ke 102 tahun pada Jumat (1/3). Berita itu diumumkan melalui akun instagram miliknya. Ditulis laman Gulf News Sabtu, desainer yang memiliki ciri khas kacamata besar berbentuk burung hantu ini, menggambarkan dirinya sebagai "bintang muda geriatri", yang paling dikenal sebagai perancang tekstil dan selebritas fesyen, mencapai puncak ketenarannya hanya pada usia 80an dan 90an.
Sebagai seorang desainer interior yang flamboyan, ia selalu tampil di barisan depan peragaan busana Paris selama lebih dari setengah abad. Rambut putihnya yang dipotong pendek, kacamata besar, lipstik cerah, kalung dan gelang manik-manik besar membuatnya terkenal di antara para gemerlap New York.

Baca juga: Perancang busana Vivienne Westwood tutup usia
Penghormatan mengalir dari internet setelah kematian Apfel, mencerminkan banyaknya pengikut dia.Musisi Lenny Kravitz mendeskripsikan Apfel di Instagram sebagai seseorang yang "menguasai seni hidup", sementara toko pakaian Old Navy mengingatnya sebagai "ikon selamanya". Apfel memenuhi dua lantai apartemennya di Park Avenue dengan karya para desainer hebat abad ke-20, yang dikumpulkan selama beberapa dekade hidupnya. Dan para desainer dan tokoh mode mulai dari Alexander Wang hingga Isaac Mizrahi menyatakan diri mereka sebagai penggemar wanita berusia seratus tahun paling anggun di dunia, yang terkenal karena kecintaannya pada pernak-pernik.

Baca juga: Perancang busana Jepang Hanae Mori meninggal dunia
Lahir dengan nama Iris Barrel pada tanggal 29 Agustus 1921 di Queens, Apfel melanjutkan untuk lulus dari sekolah seni Universitas Wisconsin dan bekerja sebagai copywriter untuk Women's Wear Daily. Selalu menjadi wirausaha, Apfel dikenal karena kolaborasinya dengan berbagai merek: Barbie dibuat sesuai citranya, ia memiliki koleksi Home Shopping Network dan bahkan memproduksi lini riasan dengan MAC Cosmetics.

Museum Seni Metropolitan New York pernah menggelar retrospektif besar pertama dari lemari pakaiannya pada tahun 2005. Apfel menjadi terkenal setelah film dokumenter tentang dirinya rilis yang disutradarai Albert Maysles mendulang kesuksesan dengan judul "Iris" tahun 2014. Empat tahun kemudian otobiografinya "Iris Apfel: Accidental Icon" beredar di rak toko buku.

Baca juga: Perancang Jepang Issey Miyake meninggal pada usia 84 tahun

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:rtp poker88

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
slot212 login
pinjaman online terpercaya ojk
cicilan di blibli
danafix ojk atau tidak
angka jitu 4d hongkong
idn slot 138
link server thailand.com
cara pinjam easycash
situs slot adalah
Daftar isi semua bab
Bab 1 nuansa slot vip
Bab 2 sihoki login
Bab 3 cara beli togel onlain
Bab 4 pokrace99
Bab 5 erek01
Bab 6 cara kredit hp di kredivo
Bab 7 web slot baru
Bab 8 link naga slot
Bab 9 zonagaming77
Bab 10 akun demo dewa89
Bab 11 ngamenslot
Bab 12 erek erek 2d 16
Bab 13 yukepo88
Bab 14 cmo777
Bab 15 bunga keterlambatan kredivo
Bab 16 erek erek berkelahi
Bab 17 angkajitutoto
Bab 18 sogotogel
Bab 19 pinjaman online terdaftar di ojk 2022
Bab 20 mpo2121 demo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3485bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Infinity dimulai dengan horor

anjing togel 2d
Dinas LH Kapuas Hulu soroti kerusakan lingkungan akibat PETI
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kapuas Hulu Jantau. ANTARA/Teofilusianto Timotius
Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kapuas Hulu Jantau menyoroti kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu yang sudah cukup parah, sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

"Kami minta tambang emas ilegal dihentikan karena dampak kerusakan lingkungan cukup parah dan butuh waktu lama bahkan 40 sampai dengan 50 tahun untuk pemulihannya," kata Jantau kepada ANTARA di Putussibau Kapuas Hulu, Senin.

Ia menyebutkan ada tiga kecamatan yang mengalami kerusakan lingkungan cukup parah akibat aktivitas tambang emas secara ilegal yaitu Kecamatan Boyan Tanjung, Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Bunut Hulu.

Menurut dia, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan secara ilegal, baik melalui sosialisasi maupun dengan memfasilitasi pengurusan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Untuk saat ini sedang tahap pengusulan delapan IPR, sedangkan empat IPR sudah keluar, katanya.

Selain itu, tahun ini akan ada bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait berupa alat pengolahan emas tanpa bahan merkuri di Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir

Sebelumnya sudah ada satu lokasi yang menggunakan alat pengolahan emas tanpa merkuri di Desa Penemur yang dalam waktu dekat akan diresmikan.

Baca juga: Walhi minta Kapolri turun tangan hentikan PETI di Sanggau

Baca juga: DLHK: Kerusakan lingkungan 197.065 hektare di Babel picu konflik buaya

"Terkait penertiban tambang emas ilegal itu kewenangan pihak kepolisian, kami hanya penanganan lingkungan," ucapnya.

Meskipun demikian, Jantau meminta masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal untuk segera menghentikan kegiatan mereka.

Walaupun mau tetap bekerja di tambang emas, sebaiknya masyarakat mengurus perizinan baik WPR maupun IPR.

Dikatakan Jantau, meskipun ada WPR dan IPR lingkungan harus tetap dijaga, bahkan di lokasi IPR juga berkewajiban melakukan reboisasi.

"Bagi yang tidak punya izin tolong hentikan, kami berharap ada kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat pengurusan perizinan," katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ANTARA, aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu semakin marak, bahkan ada beberapa di antaranya menggunakan alat berat terutama di Kecamatan Bunut Hulu.

Selain itu, aktivitas tambang emas ilegal juga terjadi di hulu sungai Kapuas di Kecamatan Putussibau Selatan dan di hulu sungai Manday Kecamatan Kalis, termasuk juga di Kecamatan Empanang daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya siap berkolaborasi berantas tambang ilegal

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Era Sihir Super Abadi

lazada cicilan 12 bulan
Bapanas gelar rakor lintas K/L demi pangan terjangkau
Bapanas Rakor lintas K/L demi pangan terjangkau jelang HBKN Idul Fitri di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto/am.
Kegiatan ini sangat penting tentunya karena harus menjaga pangan dari hulu sampai hilir, supaya kita bisa sama-sama memastikan harga pangan ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi karena biasanya baru ada kata jelang Lebaran harga sudah naik,
Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 Hijriah.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa rapat tersebut untuk menyeimbangkan pangan dari sisi hulu hingga hilir sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta Bapanas terus menjaga pangan sehingga bisa tetap stabil secara pasokan dan harga terjangkau di masyarakat terutama menjelang HBKN Idul Fitri.

“Kegiatan ini sangat penting tentunya karena harus menjaga pangan dari hulu sampai hilir, supaya kita bisa sama-sama memastikan harga pangan ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi karena biasanya baru ada kata jelang Lebaran harga sudah naik,” kata Arif.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi

Dia menuturkan rapat tersebut sebagai upaya membentuk sinergi secara menyeluruh antara kementerian dan lembaga bidang pangan, kepala daerah se-Indonesia, hingga pelaku usaha untuk menyeimbangkan harga pangan dengan baik, yang tidak memberatkan petani, pengusaha, hingga masyarakat.

Ia juga meminta dukungan semua pemangku kepentingan pangan terutama pelaku usaha untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional selama menjelang puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri.
 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Rapat Koodirinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto/am.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi upaya Bapanas menggelar rapat koordinasi untuk menyeimbangkan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Saya mengapresiasi sangat tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan ini, biasanya acara seperti ini kita laksanakan secara zoom meeting setiap hari Senin. Kita harus mencari balance antara menyenangkan produsen dan juga menyenangkan konsumen karena negara kita juga negara yang memproduksi,” ucap Tito.

 

Tito berharap melalui rapat tersebut dapat mewujudkan target inflasi hingga 2,5 persen sesuai yang diharapkan pemerintah di 2024.

“Mumpung hari ini ada bapak-bapak gubernur yang hadir, kita rapat dalam rangka menghadapi HBKN yaitu Ramadhan dan juga Hari Raya nantinya. Seperti biasa, pasti akan ada perubahan pola konsumsi pada masyarakat, (maka) ada hal yang perlu kita antisipasi di tingkat pusat kita melakukan langkah-langkah dan bisa bergulir ke daerah-daerah,” kata Tito.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang RamadhanRapat tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala PBS, Kabareskrim, Gunernur BI, Ombudsman, gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Biografi Wan Zhen'er

slot paling mudah
Pemkab Kukar terapkan enam langkah atasi inflasi
Tumpukan beras di Bulog Samarinda yang segera didistribusikan ke masyarakat (ANTARA/ M Ghofar)
Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur, menerapkan enam langkah untuk mengatasi inflasi, sehingga melalui ini diharapkan daya beli publik stabil bahkan meningkat, untuk menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera.

"Enam upaya konkret dalam penanganan inflasi ini, pertama dengan melaksanakan operasi pasar murah, kedua, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang," ujar Plt Asisten II Setkab Kukar Wiyono di Tenggarong, Senin.

Ketiga adalah kerja sama dengan daerah penghasil komoditas demi pemenuhan pasokan, keempat, memacu gerakan penanaman cabai dan sejenisnya di pekarangan rumah bagi pegawai pemkab, kelima, merealisasikan bantuan langsung tunai, dan keenam berupa dukungan transportasi dengan anggaran dari APBD setempat.

“Berbagai upaya konkret ini telah kami lakukan, sedangkan untuk 2024 ini, terutama menjelang Ramadan kembali digelar pangan murah. Semoga dengan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat meringankan kebutuhan sehari-hari,” ujar Wiyono.

Ia mengatakan, bahwa dalam mewujudkan enam langkah tersebut melibatkan banyak pihak seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kemudian Perum Bulog Samarinda, Dinas Koperasi dan UMKM, PT Rajawali Nusindo (RNI), KWT dan KTNA Tenggarong, Era Mart Tenggarong, Alfa Midi, SM Corner, Dinas Ketahanan Pangan, Lapak Al-Hidayah, Dinas Kesehatan, Juragan Buah, P4S Pemuda Tani Keren.

"Bahkan kami juga menggandeng Bankaltimtara. Lantas untuk keamanan dilibatkan Satpol, Dinas Perhubungan, TNI, Polri. Kami libatkan pula CV Risa Bersaudara, UPT Distanak Tenggarong Seberang, dan Perkumpulan Pedagang Makanan," katanya.

Dalam waktu dekat pihaknya juga bersiap menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan melibatkan berbagai pihak terkait tersebut, termasuk pelaku usaha, yakni dengan kegiatan yang dijadwalkan pada 9-10 Maret ini, pukul 08.00-16.00 Wita di Eks Tanjung, Tenggarong.

Bahkan, katanya, kesiapan GPM ini telah dimatangkan dalam Rapat Koordinasi GPM pada Jumat, (1/3) di Kantor Bupati Kukar. GPM digelar karena indeks harga pasar di Kukar mengalami inflasi 0,19 persen pada Februari 2024.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Kamu Ruxi Xie Chicheng

login slot gacor
Pengamat sebut TNI dan Bakamla harus bersinergi jaga kawasan laut IKN
Direktur Eksekutif ISESS Khairul Fahmi. (Antara/HO-Ist).
Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-FounderInstitute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI serta seluruh pihak keamanan harus bersinergi dalam menjaga wilayah maritim di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Integrasi dan koordinasi antara Bakamla dan TNI AL harus kuat, artinya jangan sampai tumpang tindih," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Khairul, tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL kerap terjadi lantaran dua pihak tersebut memiliki tugas yang sama, yakni menjaga kawasan maritim Indonesia.

Fenomena tumpang tindih kewenangan itu, lanjut Khairul, membuat koordinasi antara keduanya dalam melakukan penjagaan tidak dibangun secara maksimal.

"Yang terjadi sampai saat ini 'kan masih ada tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL. Nah ini termasuk yang harus diselesaikan supaya tidak ada masalah dalam konteks pengamanan IKN," kata dia.

Oleh karena itu, Khairul mengatakan bahwa seluruh lembaga yang bertugas melakukan penjagaan laut Indonesia harus memiliki batas tugas yang jelas.

Dengan demikian, kerja sama antarlembaga bisa terjalin dan penjagaan wilayah maritim Indonesia pun bisa berjalan dengan maksimal, terlebih dalam menjaga kawasan maritim di IKN.

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Selain meningkatkan koordinasi dengan Bakamla, dia mengemukakan bahwa TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN
Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari

Sebelumnya, IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," kata Ali.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

live 123 slot
Pemerintah serahkan santunan bagi 14 keluarga petugas pemilu meninggal
Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono saat menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris petugas KPPS meninggal dunia pada Pemilu 2024.
Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten menyerahkan santunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp842 juta bagi ahli waris dari 14 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit saat menjalankan tugasnya.

"Kita memberikan bantuan untuk keluarga korban atau pahlawan demokrasi kita yang bertugas saat pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Ada 14 petugas KPPS yang menerima bantuan dengan total Rp842.800.000," kata Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono di Tangerang, Senin.

Ia menyebutkan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas penyelenggara pemilu yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan, yang mengalami insiden kecelakaan kerja/sakit sampai meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

Baca juga: KPU Tangerang akan beri santunan petugas KPPS meninggal dunia

"Jadi, kita berikan santunan ini kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas. Yang menerima adalah mereka yang masuk dalam BPJS ketenagakerjaan dengan angka penerimaan bagi anggota meninggal sebesar Rp296,8 juta, namun ada ahli waris yang menerima sebesar Rp42 juta," katanya.

Dia menjelaskan kebanyakan petugas yang meninggal adalah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Rata-rata mereka meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat menjalankan tugas.

Ia mengaku pihaknya sudah mengantisipasi dari jauh sebelum pemilu dilaksanakan dengan memastikan seluruh petugas pemilu di Kabupaten Tangerang dalam kondisi sehat jasmani serta memberikan jaminan BPJS Kesehatan.

Andi mengungkapkan selain memberikan santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dalam menjalankan tugas selama pemilu, pihaknya juga menyerahkan santunan kepada tiga keluarga petugas non-ASN dan petugas tempat pemakaman umum (TPU) dengan nilai Rp126 juta.

"Di luar petugas KPPS, ada tiga keluarga almarhum, yaitu dari petugas non-ASN, seperti guru, kades dan petugas TPU dengan masing-masing penerima sebesar Rp42 juta," katanya.

Ia menyampaikan bela sungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya para petugas pemilu dan abdi negara lainnya yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

"Setelah kejadian petugas meninggal, kita langsung memberikan bantuan melalui Dinsos setempat. Mudah-mudahan dapat membantu ahli waris," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Ibkar Saloma menyampaikan bahwa pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda.

Baca juga: Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan

Baca juga: KPU Tangerang akui anggota KPPS meninggal karena sakit

BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori, yakni meninggal saat bertugas pada pemilu 14 Februari, meninggal setelah bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar Rp296,8 juta, sementara meninggal atau dalam perawatan sesudah bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Jadi, ada beberapa golongan. Untuk petugas yang meninggal dunia pada hari H bertugas itu mendapat santunan sebesar Rp296,8 juta, dengan rincian santunan JKK Rp142 juta, santunan pemakaman Rp10 juta, santunan berkala Rp12 juta, santunan beasiswa bagi anak almarhum Rp126 juta," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Elang Arad

pola gacor mahjong 1
Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah 
Plh Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024