wdslot77

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Harga Beras Kian Mahal, Sudah di Atas Rp12 Ribu Semua******

Harga beras melambung dalam sejak hampir dua bulan belakangan. Harganya pun menyentuh level Rp15 ribu per kilogram (kg).

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyebut harga beras, baik beras medium dan premium, telah mengalami lonjakan yang luar biasa.

"Setiap pekan mengalami lonjakan harga. Dan yang tertinggi justru di wilayah Indonesia Timur, Rp14 ribu-Rp15 ribu. Itu untuk yang medium saja ya," ujar Reynaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9) lalu.

Sementara itu, mengutip laman resmi Bank Indonesia bi.go.id/hargapangan, harga beras sudah naik sejak 1 Agustus 2023 lalu.

Pada saat itu, harga beras kualitas bawah I dibanderol Rp12.450 per kg. Lalu, harga beras kualitas bawah II seharga Rp12.050 per kg.

Kemudian, beras kualitas medium I Rp13.600 per kg, beras kualitas medium II Rp13.350 per kg, beras kualitas super I Rp14.900 per kg, dan beras kualitas super II Rp14.350 per kg.

Harga beras tersebut secara konsisten terus menanjak. Per Jumat (22/9) kemarin harga beras kualitas bawah 1 dan II masing-masing naik menjadi Rp13.100 dan Rp12.900 per kg.

Sedangkan, harga beras kualitas medium I dan II masing-masing naik menjadi Rp14.300 dan Rp14.100 per kg. Adapun harga beras kualitas super I dan II masing-masing naik menjadi Rp15.650 dan Rp15.050 per kg.

Di sisi lain, Presiden Jokowi memastikan stok beras pemerintah aman untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Ia mengungkapkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog ada 1,6 juta ton.

Jumlah tersebut akan bertambah 400 ribu ton menjadi 2 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

"Biasanya stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta (ton). Ini kita memiliki 2 juta (ton) sehingga kita tidak usah khawatir," ujar Jokowi saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9) lalu.

Untuk menekan harga beras, Jokowi juga mulai membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kg beras per bulan atau 30 kg selama tiga bulan. Bansos itu akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari September hingga November 2023.

Jokowi juga menyebut kebijakan itu ditempuh demi meredam inflasi. Maklum, beras merupakan komoditas utama pendorong inflasi.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas percaya diri harga beras medium bisa turun di bawah Rp11 ribu per kg setelah pemerintah memberikan bansos.

"Berarti kami berharap paling mahal Rp11 ribu. Apalagi premium kita, itu kan medium," ujar Buwas di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (11/9).

Ia menyebut penurunan harga itu akan bertahap. Pasalnya, pedagang yang semula membeli beras mahal tidak langsung mau menjual murah.

Selain itu, Buwas juga optimis bansos beras bisa membuat tingkat inflasi terjadi di posisi 3 persen hingga 4 persen.

Catatan Pedang Jianghu

BPS Beber Dampak Harga BBM Naik ke Inflasi September 2023******

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi menyumbanginflasi September 2023, meski tidak terlalu signifikan.

Amalia merinci kenaikan harga BBM nonsubsidi pada awal bulan lalu menyumbang 0,06 persen terhadap inflasi September yang menyentuh 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm). Sedangkan inflasi September 2023 secara tahunan (year on year/yoy) berada di level 2,28 persen.

"BBM nonsubsidi pada umumnya dikonsumsi rumah tangga menengah atas, terutama konsumsi alat transportasi pribadi sehingga dampaknya lebih dirasakan pengeluaran rumah tangga tersebut dan dampak lanjutannya tidak terlalu terasa ke pelaku usaha," katanya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (2/10).

Di lain sisi, ia menjelaskan dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi pada September 2022 lalu yang membuat indeks harga konsumen (IHK) melonjak hingga Agustus 2023. Bahkan, efek kenaikan BBM di tahun ini masih lebih kecil ketimbang dampak lonjakan harga BBM tahun lalu.

Akan tetapi, Amalia mengatakan dampak kenaikan harga BBM di tahun lalu sudah tidak terasa di September 2023 ini.

Amalia merinci penyumbang inflasi September 2023 terbesar secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau 2,28 persen. Lalu, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil inflasi 1,08 persen serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05 persen.

"Komponen yang dominan memberikan andil selama setahun terakhir adalah rokok kretek filter, rokok putih, rokok kretek, tarif kereta api, dan tarif air minum PAM. Komoditas yang memberikan andil inflasi selama setahun terakhir adalah beras, bawang putih, daging ayam ras, kentang, dan tahu mentah," rinci Amalia.

Sementara itu, komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan adalah beras dengan andil 0,18 persen serta bensin sebesar 0,6 persen imbas kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ada juga sumbangsih 0,01 persen beberapa komoditas lain, seperti tarif pulsa ponsel; biaya kuliah atau akademik; rokok kretek filter; hingga daging sapi.

Terlepas dari itu, harga BBM nonsubsidi naik lagi di awal Oktober 2023 ini. Kenaikan ini meliputi pertamax, pertamax green 95, pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex.

Harga BBM nonsubsidi Pertamina 1 Oktober di DKI Jakarta

Pertamax: Rp14 ribu (naik Rp700)
Pertamax green 95: Rp16 ribu (naik Rp1.000)
Pertamax turbo: Rp16.600 (naik Rp700)
Dexlite: Rp17.200 (naik Rp850)
Pertamina dex: Rp17.900 (naik Rp1.000)

[Gambas:Video CNN]

pasar suci

2 Alasan Bulog Impor 1 Juta Ton Beras dari China Tahun Depan******

Perum Bulogberencana mengimpor 1 juta ton berasdari Chinapada tahun depan.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Weseso mengatakan impor dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, terkait asal beras dari China.

Budi Waseso mengatakan beras dari Negeri Tirai Bambu itu dipilih karena memang mereka yang paling siap memberikannya kepada Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan pasokan dari sejumlah negara seperti Thailand, Vietnam dan Pakistan.

"Berarti kalau ada penugasan nanti ke saya (Bulog) 1 juta lagi, saya akan ambil dari negara China. Karena China sudah siapkan 1 juta (ton). Jadi saya tidak ngambil dari Thailand, tidak mengambil dari Vietnam atau negara-negara yang kemarin, Pakistan termasuk,"  kata Budi di Gudang Bulog Kaltimtara, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (23/9) seperti dikutip dari detik.com.

Kedua, terkait alasan impor. Budi Waseso mengatakan sejatinya pemerintah sudah mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Tapi, impor 1 juta tetap diperlukan untuk tahun depan demi mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan dampaknya masih berlangsung hingga 2024 mendatang.

Ia mengatakan kekeringan berpotensi mengganggu produksi padi petani.

"Kejadian cuaca, banjir, gagal panen di mana-mana beberapa wilayah yang menjadi produksi beras akhirnya kita kurang, mau tidak mau kita mulai (impor beras). Kita impor mulai tahun lalu akhir 2022. Tapi, ternyata berkepanjangan masalah cuaca, produksinya menurun, kita ditugaskan 2 juta (2023)," kata Budi.

Budi mengatakan kebijakan impor dilakukan karena pemerintah tak mau terlambat mengambil keputusan.

"Prediksi (kekeringan) tidak hanya tahun ini. Nanti BMKG akan memprediksi kira-kira kalau ini ternyata rawan (kondisi cuaca) pasti Presiden mau menugaskan lagi (untuk) cepat ambil langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah," katanya.

Budi menambahkan Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan penambahan jumlah impor beras. Hal ini dilakukan karena produksi beras dalam negeri memang sedang mengalami penurunan.

[Gambas:Video CNN]

Di Tiga Kerajaan

Pengusaha Benarkan Ada Pembatasan Pembelian Beras di Toko Ritel******

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan pembelian beras di toko ritel seperti Super Indo dan Alfamart.

Ia mengatakan pembatasan itu sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

"Betul, jadi ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas, Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Pembatasan ini antara 2-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy Mandey kepada CNNIndonesia.com.

"Mengingat ketidakstabilan beras akibat badai, el nino, dan impor, dengan impor sekitar 400 ribu ton diharapkan segera tiba. Saat ini sudah masuk 1,6 juta ton, dan sisa 400 ribu ton diperkirakan tiba dalam beberapa hari atau bulan ini. Hal ini diharapkan meningkatkan ketersediaan beras," katanya.

Ia mengakui kebijakan pembatasan itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Pembatasan tersebut juga tidak hanya berlaku untuk beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) melainkan juga semua varian beras.

"iya betul. ini gak ada jalan lain karena masalah stok atau jumlah ini belum signifikan," katanya.

Dalam hal ini, Roy mengatakan pembatasan pembelian beras akan dicabut usai beras impor masuk ke Indonesia.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," katanya.

"Meskipun El Nino baru mencapai puncaknya pada awal 2024, pemerintah sudah berupaya meningkatkan Cadangan Beras Pangan (CBP) untuk menghadapi dampaknya. Produksi petani menurun akibat dampak El Nino di beberapa daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, Sejumlah toko ritel seperti Super Indo hingga Alfamart mulai membatasi pembelian beras kategori premium sebanyak 10kg per hari per konsumen.

Beras di sejumlah ritel modern umumnya dikemas dengan berat 5 kg per kemasan. Dengan pembatasan ini, masyarakat hanya bisa memboyong 2 kemasan beras per hari dari Super Indo Cs.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANMayoritas Harga Pangan Naik, Beras Masih Mahal

Pantauan CNNIndonesia.com, Senin (2/10), di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan tertulis jelas aturan pembatasan tersebut.

"Maksimal 2 kemasan per konsumen per hari. Pembelian produk beras all variant," tulis keterangan di rak penyimpanan beras tersebut.

Serupa, di Alfamart Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan juga membatasi pembelian beras. Sang pelayan toko mengatakan pembatasan sudah berlaku sejak satu atau dua minggu lalu.

Akan tetapi, ia mengklaim di toko tersebut belum ada pelanggan yang membeli beras melebihi ketentuan.

Sementara itu, pembatasan pembelian beras juga berlaku di Indomaret di kawasan Duren Tiga. Namun, ada sedikit kelonggaran di gerai yang belum lama beroperasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]