slot bonus new member 100 persen di awal

slot mudah daftar 881Jutaan kata 857535Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot bonus new member 100 persen di awal》

Negara G20 perkuat kerja sama atasi tantangan perekonomian global******

berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan

Jakarta (ANTARA) - Negara-Negara Kelompok 20 (G20) sepakat secara konsisten memperkuat semangat multilateralisme melalui kerja sama untuk mengatasi tantangan perekonomian global. "Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat. Kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, khususnya di negara berkembang. Hal itu mengemuka dalam pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil, yang berlangsung pada 28-29 Februari 2024 di Sao Paulo, Brasil. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut. Pada forum tersebut, Perry mengatakan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal telah membawa kinerja perekonomian Indonesia menjadi yang terbaik di antara negara berkembang. Ia juga menyoroti koordinasi kebijakan fiskal-makroprudensial yang telah dilakukan. Pada saat kebijakan fiskal memberikan prioritas insentif pada sektor tertentu, kebijakan makroprudensial melengkapi dengan turut memberikan insentif likuiditas yang dialokasikan kepada bank yang memberikan pinjaman ke sektor-sektor tersebut sehingga turut mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, Perry juga menyoroti tiga tren digitalisasi di sektor keuangan, yaitu digitalisasi di sistem pembayaran dan digitalisasi di perbankan juga industri keuangan, serta digitalisasi melalui konektivitas cross-border payments. Dari tren tersebut, ia menuturkan lima peran pembuat kebijakan di G20, yakni, rethink and reviewkonsolidasi industri perbankan dan pembayaran, baik dari sisi transaksi, interkoneksi, kapasitas, manajemen risiko, dan teknologi informasi; serta memperkuat regulasi dan supervisi, termasuk manajemen risiko dan keamanan siber. Selanjutnya, regulasi kepemilikan dan privasi data, baik data publik, data kontraktual, maupun data pribadi; serta cross-border governance, baik dari sisi teknis, regulasi dan supervisi, nilai tukar dan capital flows. Kemudian, literasi keuangan dan edukasi, antara lain perlindungan konsumen dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Pertemuan pertama FMCBG di bawah Presidensi Brasil membahas berbagai agenda penting yang dipayungi oleh tema utama presidensi, “Building a Just World and a Sustainable Planet", yaitu peran kebijakan ekonomi dalam mengatasi ketidaksetaraan (inequalities), perkembangan perekonomian global, sektor keuangan dan kebijakan perpajakan internasional untuk abad ke-21, serta global debt dan pembangunan berkelanjutan. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sepakat bahwa perekonomian global berubah secara cepat, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian. Selain itu, ketegangan geopolitik yang semakin meluas berisiko meningkatkan ancaman perekonomian kedepan. Oleh karena itu, G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional. Dalam pembahasan terkait agenda sektor keuangan, para gubernur bank sentral sepakat bahwa penting untuk memanfaatkan potensi teknologi digital, termasuk aset kripto, Central Bank Digital Currencies, dan cross-border payments, namun tetap mengedepankan regulasi untuk mengantisipasi risiko yang melekat. Pertemuan perdana untuk tingkat menteri keuangan dan gubernur itu dihadiri oleh seluruh anggota G20, termasuk African Union yang telah menjadi anggota tetap G20, negara undangan (Angola, Mesir, Nigeria, Norwegia, Portugal, Spanyol, Singapura, Swiss, dan Uni Emirat Arab), serta sejumlah organisasi internasional.

Baca juga: BI berkomitmen perkuat posisi Indonesia di kancah internasional
Baca juga: G20 sepakat pererat koordinasi atasi tantangan ekonomi global
Baca juga: BI kembangkan sistem pengawasan transaksi berbasis kecerdasan buatan

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber******

Sebagai pelayan masyarakat, notaris perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman salah satunya transformasi konsep cyber notaris

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran Bersama dengan Program Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar seminar untuk mendiskusikan kenotariatan siber (cyber notary) yang termaktub dalam UU ITE.

Ketua MPR Bambang Soesatyo yang dalam Seminar Nasional dengan tema "UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE, Transformasi Digital & Cyber Notary" di Kampus Unpad Dipatiukur Bandung tersebut menjadi pembicara kunci (keynote speaker), mengatakan beleid yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE itu, adalah inovasi Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat, termasuk bidang kenotariatan.

"Sebagai pelayan masyarakat, notaris perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman salah satunya transformasi konsepcyber notarisyang menjadi peluang dan efisiensi kepada masyarakat," kata Bambang yang menyampaikan hal tersebut melalui video, Jumat.

Hal ini, kata Bambang dapat dimanfaatkan notaris untuk mempermudah pelaksanaan mereka dalam pelayanan tanpa harus bertatap muka, yang dalam aspek hukumnya sesuai dengan UU ITE yang diperbaharui dan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Baca juga: Ketua MPR RI ajak notaris terapkan "cyber notary" pada era digital

"Dengan pembaharuan UU ITE yang progresif ini, notaris memiliki kewenangan transaksi elektronik. Ke depan kita perlu mengatur peraturan pemerintah (PP) dalam aspek untuk kepastian hukum lebih mendalam. Ini juga untuk menjaga keamanan dan pertahanan mengingat ekonomi digital pada Januari 2024 ada 5.700 transaksi," ucapnya.

Rektor Unpad Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.SIE., yang membuka seminar nasional itu, mengatakan dirinya mengapresiasi pelaksanaan seminar semacam ini oleh Ikano Unpad, sebagai salah satu sarana untuk memperbaharui informasi khususnya UU ITE di dunia akademisi.

"Apa yang kerap dilakukan Ikano ini bukan hal yang biasa, tetapi mengupdate berbagai pengetahuan kenotariatan bagi anggotanya, dan kalangan akademis khususnya mahasiswa. Diharapkan juga dengan adanya seminar ini, masyarakat bisa lebih memperhatikan UU ITE itu dan juga jadi awareterhadap teknologi Informasi ini," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Dekan Fakultas Hukum Unpad, Dr. Idris, S.H., M.A. mengungkapkan dirinya menyambut baik era digital terutama dalam UU ITE revisi yang dinilainya juga harus diketahui mahasiswa.

Pengenalan UU ITE dan juga cyber notary ini, diungkapkan Idris, sudah mulai dikenalkan pada mahasiswa Fakultas Hukum Unpad, khususnya jurusan notariat.

"Mahasiswa harus tahu, dan bagaimanapun notaris tidak boleh untuk tidak bisa memahami ini, karena akan berkaitan dalam UU ITE dan ada alat otentik digital, jadi menyangkut alat bukti yang kekuatannya hanya pada pengakuan akta otentik dan ini sudah diatur tegas dalam UU ITE," ujarnya.

UU ITE kembali direvisi melalui penerbitan Surat Nomor R-58/PRES/12/2023, hasilnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam seminar tersebut, hadir sebagai pembicara yakni Dr. Habib Adji, SH (Kepala Prodi Magister Kenotariatan Universitas Narotama), Dr. Ir. Cahyana Ahmadjayadi (Pengamat Telematika), R. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H (Akademisi Fakultas Hukum Unpad), Prof. Dr. Ahmad M Ramli, S.H., M.H.,Fcb.Arb (Guru Besar Fak Hukum Unpad).

Baca juga: LKHT siap beri masukan mengenai 'cyber notary'

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

---

Label：pinjam uang di bri、turbo303、mudah maxwin

Terkait：slot gacor rekomendasi、daftar pinjol semi legal、acekslot、pinjaman maksimal kredivo、dewa slot demo、hislot88、persyaratan pinjaman online、situs game slot gacor hari ini、gasslot88、jam gacor starlight princess 2023

---

---

bab terbaru：rtp cuan368（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12