petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gibol777

agencuan 897Jutaan kata 600833Orang-orang telah membaca serialisasi

《gibol777》

Dishub DKI: Stiker Heru di halte ajakan untuk menciptakan pemilu damai******

Dishub DKI: Stiker Heru di halte ajakan untuk menciptakan pemilu damai
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. ANTARA/Siti Nurhaliza/aa.
Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan 
stiker bergambar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terpasang di halte-halte TransJakarta merupakan ajakan kepada masyarakat untuk menciptakan Pemilu 2024 yang damai. "Untuk menjaga agar pemilu dapat berjalan lancar, aman dan damai. Salah satunya adalah dengan memasang 'banner' sosialisasi di Halte TransJakarta," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Sosialisasi tersebut, kata Syafrin, sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak masyarakat Jakarta menyambut pesta demokrasi tahun 2024. Selain itu, lokasi yang ​​​​​dipasang stiker 
bertuliskan "Pilihan cerdas, Pemilu aman, Indonesia Kuat!" itu memang titik yang digunakan untuk memasang iklan. Untuk sementara waktu, selama belum ada pemasang iklan maka digunakan untuk sosialisasi menyukseskan Pemilu 2024.

Baca juga: TransJakarta: Stiker Heru di halte berisi imbauan pemilu aman - damai Titik yang digunakan stiker tersebut adalah titik untuk iklan, namun belum ada penyewa atau terisi. "Untuk itu sementara dioptimalkan sebagai media sosialisasi untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lancar, aman dan damai," kata Syafrin. Sebelumnya, Manajemen PT TransJakarta menyebutkan pemasangan stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di sejumlah hal6te TransJakarta berisikan imbauan agar masyarakat ikut berperan menjaga Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. "Stiker sudah kami pasang sejak 10 November 2023 lalu. Ini dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu 2024, ajakan untuk menjaga agar pemilu berjalan aman," kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT TransJakarta Wibowo di Jakarta, Kamis (11/1). Wibowo menyebutkan penempatan stiker tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing halte.

Baca juga: KPU DKI imbau tak pasang alat peraga kampanye di pepohonan Sedangkan Heru menyebutkan, keamanan Jakarta saat Pemilu 2024 perlu dijaga karena posisi Jakarta merupakan barometer politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Dia mengatakan, Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu saat kerawanan Pemilu 2024 mulai terlihat. "Para tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin muncul selama proses kampanye dan pelaksanaan Pemilu 2024," kata Heru di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, Senin (13/11/2023).

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Polres menetapkan kakak******

Polres menetapkan kakak-adik tersangka carok massal di Bangkalan
Polres Bangkalan, Jawa Timur, Minggu (14/1/2024) merilis penangkapan tersangka kasus carok massal di Tanjung Bumi yang terjadi pada 12 Januari 2024. (ANTARA/ HO-Polres Bangkalan)
Bangkalan (ANTARA) - Kepolisian Resort (Polres) Bangkalan, Jawa Timur menetapkan 2 bersaudara, kakak beradik sebagai tersangka dalam kasus carok massal yang terjadi di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi pada Jumat (12/1).

"Kedua orang yang kami tangkap dan kami tetapkan sebagai tersangka ini merupakan warga Desa Buminayar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan," kata Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media di Bangkalan, Jawa Timur, Minggu.

Kasus carok massal yang terjadi pada 12 Januari 2024 itu menyebabkan sebanyak empat orang tewas. Masing-masing berinisial MTJ, MTD, NJ dan HF dan semuanya merupakan satu keluarga.

Tiga orang dari korban merupakan warga Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi dan 1 orang warga Bumi Anyar.

"Hari ini kami melaksanakan ungkap kasus perkelahian dengan senjata tajam di Bumi Anyar, kejadian itu terekam video warga dan sempat viral di medsos, kejadiannya tanggal 12 Januari lalu," ungkap Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya, Minggu (14/1/2024).

Kapolres menuturkan, kasus perkelahian dengan menggunakan senjata tajam jenis celurut tersebut bermula sekitar pukul 16.30 WIB saat tersangka HB berjalan kaki menuju tempat tahlilan di desanya.

Saat bersamaan, MTJ dan rekan-rekannya melintas mengendarai sepeda motor.

Melihat MTJ dan rekan-rekannya melintas, tersangka HB pun menegurnya dengan maksud menyapa. Namun sapaan itu membuat MTJ tidak terima, lalu turun dari motor dan menghampiri tersangka.

"Mereka sempat terlibat adu mulut berujung penganiayaan pada HB. Tidak selesai di situ, MTJ yang tidak puas setelah melayangkan pukulan, menantang HB untuk berduel," ujar Febri.

Mendapat tantangan duel, tersangka HB pun langsung bergegas pulang mengambil sajam miliknya. Ia pun mengajak serta adiknya untuk meladeni tantangan duel dari MTJ dan kelompoknya.

"Mereka berdua sempat berpamitan pada kedua orang tuanya, oleh orang tuanya dilarang namun mereka tetap ingin meladeni tantangan duel itu dan bergegas menuju lokasi cekcok," jelas Febri.

Setibanya dilokasi, HB dan HW yang sudah kalap mata mendapat tantangan duel, langsung membabi buta dengan sajam di tangannya. Pertempuran senjata sempat terjadi, hingga akhirnya 4 orang dibuatnya tewas bersimbah darah.

"Tersangka HB ini, meski motor adiknya belum berhenti, melompat menyerang lawannya membabi buta. Duel 2 vs 4 pecah menewaskan 4 orang. Dari pengakuan tersangka, dilokasi ada lebih dari 6 orang, sebagian kabur melihat rekannya sudah tumbang," pungkas Febri.

Atas perbuatannya, 2 bersaudara itu dijerat dengan Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP, dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara.

Kapolres menuturkan, hingga kini pihaknya tetap memperketat pengamanan di dua desa itu, karena menurut kabar yang beredar, ada upaya balas dendam oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak.

"Kami juga melakukan pendekatan persuasif kepada para tokoh masyarakat di sana untuk ikut mencegah konflik susulan di sana," kata kapolres.

Baca juga: Polres Bangkalan cegah carok susulan di Tanjung Bumi

Baca juga: Pasukan Brimob cegah carok massal di pilkades Sumenep

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:maxwin terbaru

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
paito newyork mid
duniagacor77
lagi slot
rtp slot mansion77
mpo121
slot gacor wwg
erek erek pinguin
tuan slot login
situs slot gacor hari ini pragmatic
Daftar isi semua bab
Bab 1 togel 49
Bab 2 rtp88
Bab 3 sabi4d
Bab 4 tafsir mimpi mobil
Bab 5 ojk pinjaman online legal
Bab 6 poipet 19 paito warna
Bab 7 slot pola gacor
Bab 8 jenderal 77 slot
Bab 9 situs slot terbukti gacor
Bab 10 cara pakai kredivo
Bab 11 slot member baru bonus 100
Bab 12 pelunasan awal kredivo
Bab 13 slot online terpercaya di indonesia
Bab 14 impian88
Bab 15 qqqslot
Bab 16 lazawin slot
Bab 17 slot deposit 5000 tanpa potongan
Bab 18 macan gacor slot
Bab 19 asli gacor slot
Bab 20 slot jp hari ini
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3968bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Pertempuran yang tak terkalahkan

bakar 69 slot
KA Pandalungan anjlok, KAI Commuter rekayasa perjalanan KA lokal
Petugas berada di samping kereta api yang anjlok di emplasemen Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (14/1/2024). ANTARA FOTO/Umarul Faruq/foc/am.
update informasi layanan perjalanan Commuter Line di Wilayah 8 Surabaya akan kami informasikan secara berkala
Sidoarjo (ANTARA) - KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi pelayanan sejumlah perjalanan KA lokal atau Commuter Line, salah satunya Penataran KA (432) relasi Blitar tujuan Surabaya Kota yang hanya berhenti di Stasiun Tanggulangin Sidoarjo akibat anjloknya KA Pandalungan.

"Kami mohon maaf atas pembatalan sebagian relasi Commuter Line Penataran KA (432) untuk tujuan Sidoarjo – Surabaya Kota pada hari ini. Kami terus melakukan koordinasi dengan KAI Daop 8 Surabaya selama evakuasi KA Pandalungan dan upaya normalisasi jalur rel di Stasiun Tanggulangin," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangannya di Surabaya, Minggu.

Selain itu, pihaknya juga melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line yang akan melintas di lokasi kejadian tersebut.

"Untuk seluruh perjalanan Commuter Line dari arah Surabaya untuk tujuan Sidorajo - Pasuruan/Malang – Blitar seperti Commuter Line Penataran dan Commuter Line Supas perjalanannya hanya sampai Stasiun Sidoarjo untuk kembali ke arah Surabaya, sedangkan untuk pelayanan perjalanan Commuter Line Tumapel dibatalkan," ujarnya.

Baca juga: KA Pandalungan anjlok di emplasemen Stasiun Tanggulangin Sidoarjo
Baca juga: PT KAI Daop 8 ubah pola perjalanan imbas kereta anjlok

Sementara, lanjutnya, untuk perjalanan Commuter Line dari arah Malang tujuan Sidoarjo dan Surabaya, seperti Commuter Line Penataran perjalanannya hanya sampai Stasiun Bangil untuk kembali ke arah Malang, sedangkan untuk Commuter Line Supas (Pasuruan-Sidoarjo) juga dibatalkan.

"Untuk pengguna Commuter Line Penataran KA (432) tujuan Surabaya Kota yang tertahan perjalanannya di Stasiun Tangulangin, dapat membatalkan tiketnya dan mendapatkan pengembalian seluruh biaya tiket, prosesnya dilayani sampai dengan H+7," ucapnya.

Pihaknya mengimbau seluruh pengguna Commuter Line untuk selalu ikuti arahan dari petugas di stasiun maupun di dalam kereta.

"Untuk update informasi layanan perjalanan Commuter Line di Wilayah 8 Surabaya akan kami informasikan secara berkala," tuturnya.

Baca juga: Perjalanan KA di Daop 9 Jember normal kembali usai insiden Yogyakarta
Baca juga: KAI gandeng KNKT investigasi anjloknya Argo Semeru di Kulonprogo

Sebelumnya, PT KAI Daop 8 Surabaya membenarkan dan menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa Kecelakaan Kereta Api berupa anjloknya KA Pandalungan relasi Gambir-Surabaya-Jember di Emplasemen Stasiun Tanggulangin pada Minggu, pukul 07.57 WIB.

Selain itu, juga beredar video di sosial media terkait anjloknya KA Pandalungan relasi Gambir-Surabaya-Jember di akun Instagram Jaki Jetbus.

Dalam video tersebut, sejumlah petugas melakukan pemeriksaan di belakang gerbong lokomotif KA Pandalungan.

Selain dari akun tersebut, akun Instagram lainnya dengan nama Aliqsafrudin merekam detik-detik anjloknya kereta yang mempunyai nomor gerbong lokomotif CC2039804 tersebut.

Baca juga: KA Argo Semeru anjlok di lintasan Stasiun Sentolo-Wates siang ini
Baca juga: Pemerintah selidiki penyebab kecelakaan kereta di Bandung Barat
Baca juga: Kemenhub respons insiden anjloknya Kereta Cepat Jakarta Bandung

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Kartu Mantra

game slot yang gacor malam ini
Telan korban anak, KPAI minta pemasangan APK dievaluasi
Ilustrasi - Pengendara melintasi alat peraga kampanye (APK) yang roboh di Jalan Letnan Jenderal Soepomo, Tebet, Jakarta, Sabtu (30/12/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/wpa/Spt.
seorang siswi dalam rute pulang sekolah, harus merenggang nyawa karena tertimpa Alat Peraga Kampanye
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra meminta pemasangan alat peraga kampanye (APK) di ruang publik agar dievaluasi soal keamanannya karena ada baliho roboh yang menyebabkan kecelakaan dengan korban anak tewas.

"KPAI melihat janganlah persoalan APK, seperti spanduk, baliho, dianggap sepele, karena risiko-nya kematian. Dan kita tahu tidak ada standar keamanan kalau memperhatikan aturan yang telah baku dalam pemasangan reklame dan media informasi publik," kata Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Jasra Putra mengatakan ada banyak kejadian terkait keberadaan APK yang merugikan ruang publik.

"Yang kita tahu, di setiap urusan tersebut, hak anak paling tertinggal. Padahal harus ditanggung oleh mereka (anak) dalam jangka panjang," katanya.

Pihaknya menuturkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki aturan tentang pemasangan reklame dan media informasi di ruang publik.

"Namun dengan menjamur-nya APK yang tidak memperhatikan standar keamanan dalam aturan tersebut, menyebabkan korban terus berjatuhan sampai hari ini," kata Jasra Putra.

Baca juga: Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar
Baca juga: Bawaslu Kota Bandung tegaskan larangan pasang APK di jalan layang

Pihaknya mencontohkan kasus teranyar, yakni seorang anak berinisial SR (18) meninggal dunia pasca tertimpa baliho yang roboh di Kebumen, Jawa Tengah, pada Rabu (10/1).

"Seorang siswi dalam rute pulang sekolah, harus merenggang nyawa karena tertimpa Alat Peraga Kampanye," kata Jasra Putra.

Peristiwa terjadi ketika SR yang berboncengan dengan Si (19) tengah melintas di jalur utama Kebumen - Banyumas, kemudian baliho seorang caleg tiba-tiba roboh.

Korban berusaha menghindari baliho yang roboh, namun kehilangan kendali, dan kemudian tertabrak oleh kendaraan yang melaju dari arah belakang korban.

SR meninggal dunia, sementara Si mengalami luka dan dirawat di rumah sakit.

Baca juga: Satgas Bakesbangpol Mataram sehari tertibkan 1.000 APK
Baca juga: Bawaslu Jakbar dan PSI bahas baliho timpa pengendara
Baca juga: Bawaslu Jaksel segera cek APK bahayakan pengendara di kawasan Tebet

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pemburuku yang ganas

pion368
Sepekan, serba-serbi debat ketiga hingga Khofifah gabung TKN
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir (kedua kiri) disambut Penasihat Jaringan Kiai-Santri Nasional (JKSN) yang juga merupakan Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) saat peresmian Rumah Aspirasi Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) di Jalan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/10/2018). Posko itu merupakan tempat aspirasi JKSN dalam memenangkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Jokowi - KH Maruf Amin dalam Pilpres 2019. Antara Jatim/Didik Suhartono/ZK.
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, yakni 7–13 Januari 2024, mulai dari serba-serbi debat ketiga Pilpres 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi gabung dengan TKN Prabowo-Gibran.

Berikut rangkuman berita bidang politik sepekan untuk kembali Anda simak.

1. Ganjar tekankan pentingnya reformasi kepolisian atasi masalah keamanan

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi kepolisian di Tanah Air untuk menuntaskan berbagai persoalan keamanan, terorisme, penyalahgunaan narkoba, pinjaman dan judi online, kekerasan seksual, bahkan kejahatan pencucian uang.

"Reformasi kepolisian betul-betul harus (mampu) mengantisipasi ini (berbagai persoalan keamanan)," kata Ganjar saat memaparkan visi dan misi serta program kerja dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

Selengkapnya di sini.

2. PBNU kecam mantan ketua PWNU Riau atas pencatutan deklarasi dukungan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam mantan Ketua PWNU Riau, Rusli Ahmad, karena masih membuat surat dengan kop surat dan stempel palsu yang mengatasnamakan organisasi untuk deklarasi dukungan politik praktis.

Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengatakan PBNU telah membekukan kepengurusan PWNU Riau Rusli Ahmad sejak Desember lalu. Sebagai gantinya, PBNU telah menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung menjadi pengganti sementara Ketua PWNU Riau.

Selengkapnya di sini.

3. Khofifah penuhi janji gabung ke TKN Prabowo-Gibran

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenuhi janji soal arah dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subinato-Gibran Rakabuming Raka, yakni bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN).

Khofifah menyatakan kesediaannya bergabung ke tim pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 sudah disampaikan kepada Sekretaris TKN Nusron Wahid.

Selengkapnya di sini.

4. Jubir Menhan pastikan anggaran pertahanan tak sampai Rp700 T

Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Ahzar Simanjuntak memastikan anggaran pertahanan selama dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak sampai Rp700 triliun.

Oleh karena itu, dia menyesalkan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut anggaran pertahanan mencapai Rp700 triliun, karena informasi tersebut menyesatkan.

Selengkapnya di sini.

5. Meski Jokowi minta revisi, KPU tegaskan tak akan ubah format debat

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya tidak akan mengubah format debat capres-cawapres Pemilu 2024, termasuk soal pembagian segmen dan durasi debat, karena hal itu sudah disepakati oleh seluruh tim sukses pasangan calon peserta pilpres.

Hasyim menyampaikan penjelasan tersebut untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta debat capres-cawapres perlu diformat lagi setelah melihat Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 pada Minggu lalu (7/1) kurang mengedukasi pemilih karena lebih banyak menyerang sisi personal peserta pilpres.

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Shihuang Daluo

raja89 demo slot
Kriminalitas kemarin, berkas Firli hingga kasus penadahan kendaraan
Sejumlah kendaraan yang menjadi barang bukti kasus penadahan di gudang milik Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad) di Sidoarjo, Jawa Timur diperlihatkan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Ilham Kausar/aa.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan menghiasi Jakarta pada Kamis (11/1),  di antaranya pengembalian berkas mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli hingga perkembangan kasus penadahan kendaraan di Sidoarjo, Jawa Timur.

Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali:

1. Polisi: Pengembalian berkas Firli masih proses pemenuhan petunjuk P19

Polisi menyebut pengembalian berkas perkara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta masih dalam proses pemenuhan petunjuk atau P19.

"Masih proses pemenuhan petunjuk P19 Jaksa Penuntut Umum (JPU), " kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

2. Polisi kembali panggil delapan saksi terkait kasus Firli pada hari ini

Polisi kembali memanggil delapan saksi untuk dimintai keterangan tambahan terkait kasus pemerasan yang melibatkan eks Ketua KPK Firli Bahuri di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri, pada hari ini (11/1).

"Bahwa hari ini Kamis, tanggal 11 Januari 2024 pukul 10.00 WIB, delapan saksi kembali dipanggil oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk kepentingan pemeriksaan/ memberikan keterangan tambahan di ruang periksa Dittipidkor Bareskrim Polri (lantai 6 gedung Bareskrim), " kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

3. Polda koordinasi dengan sejumlah pihak dalam kasus penadahan kendaraan

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak dalam menangani kasus penadahan kendaraan di gudang milik Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad), Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kita koordinasikan dengan asosiasi pengusaha pembiayaan Indonesia untuk mengetahui siapa kira-kira orang yang mengajukan kredit kendaraan tersebut," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

4. Polisi tangkap begal di Kembangan

Polisi menangkap seorang pria yang merupakan pelaku pembegalan di Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, pada Kamis.

Pelaku pembegalan itu belum dibeberkan identitasnya oleh Kepolisian. Dua pelaku lainnya kabur dan masih dalam pengejaran.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Huangmen

bonus new member 100 infini
KPPPA: Pemasangan APK harus perhatikan keselamatan pengguna jalan
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar. (ANTARA/HO-Kementerian PPPA)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menegaskan pemasangan alat peraga kampanye (APK) harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan atau masyarakat sekitar, khususnya anak-anak.

"Hal ini terkait dengan faktor keselamatan berkendara dan kehati-hatian. Pemasangan APK harus benar-benar memperhatikan faktor cuaca dan keselamatan pengguna jalan, termasuk anak-anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Telan korban anak, KPAI minta pemasangan APK dievaluasi

Menurut dia, berdasarkan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 26 menyebutkan metode kampanye Pemilu 2024 antara lain dilakukan melalui pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum.

Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (4) huruf k disebutkan bahwa pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

Baca juga: Pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh membahayakan masyarakat

Kemudian dalam Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan, antara lain dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

"Dengan demikian, substansinya harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, di antaranya tidak mengeksploitasi anak atau hal lain," kata Nahar.

Baca juga: Bawaslu DKI imbau pemasangan alat peraga kampanye sesuai ketentuan KPU

Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Menteri PPPA, Mendagri, KPAI, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak yang telah ditandatangani pada 20 November 2023.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Bintang Suci

cara beli hp pakai kartu kredit
Pemerintah beri santunan kepada para korban gagal ginjal akut
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan bantuan dan santunan kepada keluarga korban gagal ginjal akut progresif atifikal di Kemenko PMK, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Asep Firmansyah/am.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan santunan dan bantuan kepada korban gagal ginjal akut progresif atifikal (GGAPA), baik yang meninggal dunia maupun yang masih mendapatkan perawatan intensif.
Bantuan dan santunan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Plt Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Rabu. "Sesuai dengan arahan Presiden, agar korban terdampak mendapatkan perawatan dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang dirawat, dan diberikan perhatian empati kepada keluarga yang meninggal," ujar Muhadjir. Ia merinci bantuan yang diserahkan kepada keluarga korban meninggal sebesar Rp50 juta, sementara yang masih menjalani perawatan sebesar Rp60 juta per orang. Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 26 September 2023 tercatat jumlah korban GGAPA sebanyak 326 anak, baik yang meninggal maupun yang dirawat. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, terdapat 312 korban yang valid dan diberikan bantuan serta santunan. Adapun rinciannya, 218 korban meninggal dunia dan 94 korban sembuh/dirawat jalan. Perubahan jumlah ini karena ditemukan data ganda dan atau bukan merupakan korban GGAPA. Bantuan diserahkan secara simbolik kepada korban yang ada di sekitar DKI Jakarta. Sementara korban di luar DKI Jakarta sudah dapat melakukan pencairan santunan dan bantuan di masing-masing bank penyalur yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. "Pemberian santunan ini murni bentuk empati dari pemerintah, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah hukum. Biar hukum diselesaikan sesuaikan koridornya," kata dia. Muhadjir juga meminta maaf kepada para korban atas keterlambatan pemberian bantuan. Ia menyebut prosesnya lama dan data yang diproses harus valid agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Baca juga: Mensos: Bantuan gagal ginjal akut ditambah untuk perawatan penderita

Baca juga: Kemensos bakal salurkan Rp19 miliar untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: KPAI apresiasi santunan korban gagal ginjal akut progresif atipikal "Ini kesalahan dari kami karena prosesnya panjang, karena menyangkut anggaran APBN harus pruden dan tidak boleh ada masalah. Perlu data siapa saja harus divalidasi, jangan sampai ada yang harusnya masuk tapi tidak masuk atau sebaliknya," kata dia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memberikan tiga hal kepada anak yang masih dirawat. Pertama bantuan jaminan sosial. Pemerintah membayarkan BPJS Kesehatannya untuk proses perawatan di rumah sakit. Kedua, bantuan transportasi ke fasilitas kesehatan selama menjalani proses pengobatan. "Keluarga terkena GGAPA, transportasinya dipastikan dibantu. Kalau tidak dikasih, beri tahu kita," kata Menkes. Ketiga, bantuan dan santunan yang diberikan lewat Kemenko PMK hari ini. Menurut dia, kejadian semacam ini tak boleh berulang dan menjadi perhatian besar pemerintah. "Karena satu anak yang meninggal saja, satu anak jadi korban saja, sudah begitu berharga. Kami akan terus bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ke depannya," kata dia. Sementara itu, salah satu keluarga korban meninggal, Nedy Amardiyanto, mengaku menunggu keseriusan pemerintah dalam mengawal proses perawatan korban. Menurut dia, di lapangan masih ada biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, untuk transportasi ke rumah sakit juga kerap menemui kendala. Di samping itu, perihal validitas data korban juga masih ada ketidaksesuaian. Ia menyayangkan perbedaan data yang dari awal 326 menjadi 312 korban. Menurut dia, masih ada korban yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak memperolehnya. "Kalau ditanya berapa, saya bisa pastikan untuk di 'class action' ini ada dua (yang tidak mendapat bantuan). Tapi di luar 'class action' tidak bisa kita kontrol (jumlahnya)," kata dia.

Baca juga: Presiden setujui pemberian bantuan untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: Kemenkes: Tidak semua rumah sakit bisa tangani kasus gagal ginjal akut

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024