pinjol ipb mahasiswa

dewa29 122Jutaan kata 674480Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol ipb mahasiswa》

Pengamat ingatkan Kemenkominfo modus hoaks pemilu kian beragam******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa modus penyebaran hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kian beragam dan berkembang.

"Kementerian Kominfo sudah cukup bekerja keras dan cukup sistematis dalam menangani hoaks Pemilu. Tapi kalau kita lihat modus-modus penyebaran hoaks itu kan terus berkembang," ujar Firman saat dihubungi ANTARA, Rabu.

Firman mengatakan penyebaran informasi hoaks terkait Pemilu saat ini terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi.

Dia mencontohkan hoaks dapat disisipkan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Hoaks juga bisa disampaikan melalui informasi yang lebih halus dan mudah diterima, serta dengan menunggangi emosi publik.

Baca juga: PWI Pusat resmikan Satgas Anti Hoax tangkal hoaks jelang Pemilu 2024

Menurutnya, Kementerian Kominfo tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani hoaks semacam itu.

Perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan para korban hoaks seperti calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun partai politik peserta pemilu. Kementerian Kominfo juga perlu berkolaborasi dengan konsumen hoaks, yang dalam hal ini adalah masyarakat.

Dia mengatakan, dengan melibatkan pihak-pihak yang menjadi korban hoaks, Kementerian Kominfo dapat melakukan pemetaan dan pemeriksaan bersama terhadap hoaks yang beredar. Selain itu, konsumen hoaks juga perlu dilibatkan agar mereka dapat memahami cara kerja hoaks dan menjadi lebih waspada.

Baca juga: Penyidik minta keterangan ahli terkait laporan terhadap Roy Suryo

"Jadi intinya, hoaks ini adalah material yang sifatnya jejaring. Maka cara untuk mengatasinya juga harus secara jejaring. Maka perlu membangun kolaborasi. Kementerian Kominfo tidak bisa sendirian," kata Firman.

Firman menilai bahwa usaha Kementerian Kominfo dalam penanganan hoaks Pemilu 2024 sudah cukup maksimal. Namun, hal tersebut harus terus diiringi dengan upaya untuk memperkuat pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran hoaks.

"Sehingga nantinya akan terbentuk sebuah imunitas di antara mereka. Maka mereka juga tidak mudah menjadi percaya terhadap informasi yang diterima. Mereka akan melakukan re-check, melakukan pembandingan terhadap informasi, sehingga terbentuk sumber perilaku untuk menolak hoaks itu," kata dia. 

Baca juga: Dua langkah Kemenkominfo tangani hoaks Pemilu 2024 di ruang digital

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Terkait kerusuhan di Papua Nugini, KBRI Port Moresby tingkatkan pelindungan bagi WNI******

Jakarta (ANTARA) - KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian Papua Nugini untuk meningkatkan pelindungan dan keamanan bagi warga negara Indonesia (WNI), menurut juru bicara Kemlu RI, menyusul kerusuhan di negara itu sejak Kamis (10/1).

“Hingga saat ini tidak ada WNI yg menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Jumat.

Dia mengatakan KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di tempat tinggal masing-masing sekiranya tidak ada keperluan yg sangat mendesak.

“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” ujar Judha.

Jumlah WNI di Papua Nugini yg terdata di KBRI sebanyak 1.317 orang.

Kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko terjadi sejak 10 Januari 2024 di Port Moresby, dan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat (state of emergency) selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby.


Baca juga: Dua warganya luka, China minta pemerintah Papua Nugini jamin keamanan

Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG terus jaga stabilitas di perbatasan Papua

 

400 prajurit Yonif 623 Kalsel berangkat sebagai Satgas Pamtas RI-PNG

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Polda Bali periksa tiga saksi dugaan ujaran kebencian oleh Senator AWK******

Denpasar (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Bali telah memeriksa tiga orang saksi atas laporan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh anggota senator Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK).

Kepala Sub Direktorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali AKBP Nanang Prihasmiko di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan laporan tersebut masih diproses di Polda Bali dalam tahap pemanggilan saksi-saksi.

"Masih proses. Sudah diperiksa tiga saksi," kata Nanang.

Nanang mengatakan tiga saksi yang dipanggil dan diperiksa, termasuk satu diantaranya adalah pelapor atas nama M. Zulfikar Ramly.

Namun, Nanang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pemanggilan dan pemeriksaan tersebut, termasuk mengenai apa saja hal yang diperiksa dari ketiga saksi tersebut.

Terlapor dalam laporan tersebut Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) belum dipanggil oleh penyidik.

"Terlapor belum dipanggil. Masih saksi-saksi semua yang diperiksa," katanya.

Laporan terhadap senator Bali AWK terdaftar di Polda Bali dengan nomor register STTLP/B/10/2024/SPKT/POLDA BALI tertanggal 3 Januari 2024.

Dalam laporan tersebut, tercantum bahwa AWK dilaporkan atas ucapannya dalam sebuah unggahan video siaran langsung di media sosial Instagramnya yang diduga mengandung konten ujaran kebencian dan menyinggung isu SARA.

Senator Bali tersebut pun diduga melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156a KUHP.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya tersebar luas.

Dalam video yang beredar luas tersebut, AWK meminta agar staf penyambut tamu atau frontliner di Bandara Ngurah Rai merupakan putra-putri asli Bali yang tidak menggunakan penutup kepala.

Hal itu diungkapkan AWK saat mengadakan rapat bersama Komite 1 DPD RI bersama jajaran Bandara Ngurah Rai, Kantor Wilayah Bea Cukai Ngurah Rai serta instansi lainnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat 29 Desember 2023.

Potongan video AWK yang kini dijadikan alat bukti oleh pelapor dinilai menyebabkan perpecahan di antara umat beragama di Bali. Ucapan tersebut pun memantik unjuk rasa yang dilakukan oleh 200 Muslim di Bali beberapa hari lalu.

Laporan terhadap AWK tidak hanya di Bali. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali juga melaporkan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh AWK di Bareskrim Polri.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：permainan slot yang lagi gacor、hoki 633 slot、bet365slot

Terkait：gas4d slot、angka jitu sydney hari ini 2023、rtp ligalgo、sensaslot88、bandarjudiqq、v88togel、generator prediksi togel、piontogel、angka jitu 3d hk、trik maxwin olympus

---

---

bab terbaru：erek erek bermesraan（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10