solid188

Naga Tersembunyi di Kota

cara mendapatkan uang dengan cara rebahan

Pemerintah imbau WNI di Jepang waspadai gempa susulan dan tsunami******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah mengeluarkan imbauan agar WNI di Jepang tetap waspada atas gempa susulan dan tsunami, setelah gempa bumi bermagnitudo 7,4 melanda Prefektur Ishikawa pada Senin sore waktu setempat.

“Kami mengimbau WNI agar selalu memantau informasi dan arahan otoritas setempat," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Senin.

"Peringatan tsunami di sepanjang pesisir barat Jepang masih belum dicabut hingga malam hari ini waktu Jepang,” katanya, menekankan.

Kemlu, ujarnya, saat ini sedang berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka untuk mengetahui dampak gempa dan tsunami.

KBRI dan KJRI juga tengah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan simpul masyarakat Indonesia.

“Sistem lapor diri KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.315 WNI yang menetap di Prefektur Ishikawa,” kata Judha.

Bagi WNI yang menghadapi situasi darurat, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah mengaktifkan nomor hotlineyaitu KBRI Tokyo +818035068612 dan KJRI Osaka +818031131003.

Gempa bumi yang terjadi pada pukul 16.10 waktu Jepang atau 14.10 WIB itu juga dirasakan di wilayah Prefektur Niigata, Toyama, dan Fukui, Nagano, Gifu, Tokyo, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Tottori, Iwate, Miyagi, dan Akita.

Gempa tersebut telah menyebabkan gelombang tsunami di beberapa wilayah.

Baca juga: Jepang diguncang gempa dahsyat 7,4 M, peringatan tsunami dikeluarkan

Baca juga: Jepang perluas peringatan tsunami di pesisir sepanjang Samudra Pasifik

 

Jepang diguncang gempa Magnitudo 7,3 disertai 12 gempa susulan

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Hunyuan Wuzong

maxwin zeus vs hades

Sempat ditangkap di Jakbar, Saipul Jamil negatif konsumsi narkoba******

asistennya positif

Jakarta (ANTARA) - Artis Saipul Jamil yang ditangkap polisi di dekat Halte TransJakarta Jelambar, Jakarta Barat pada Jumat sore dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba kendati asistennya positif menggunakan narkotika.

Kapolsek Tambora Kompol Donny Harvida menjelaskan bahwa hasil itu didapatkan setelah keduanya menjalani tes urine seusai penangkapan.

"Sudah kami cek urine, Saipul Jamil negatif dan asistennya positif (narkoba)," kata Kompol Donny Harvida melalui pesan singkat di Jakarta pada Jumat.

Awalnya, kata Donny, polisi berencana mengamankan seseorang terkait kasus narkoba, namun ternyata orang tersebut sedang bersama Saipul Jamil di dalam mobil.

"Benar kami amankan, kami menangkap. Kami masih melakukan pemeriksaan, pendalaman, kebetulan kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya (mobil) ada Saipul Jamil," kata Donny.

Hingga kini, polisi sedang mendalami keterlibatan Saipul Jamil dalam kasus narkoba tersebut.

"Jadi kita masih dalami apakah Saipul Jamil itu ada keterlibatan atau tidak, kita masih dalami itu," tutur Donny.

Polisi juga belum membeberkan barang bukti yang disita dalam penangkapan tersebut. "Ini kami lagi kembangkan, nanti kami kasih tahu," kata Donny.

Baca juga: Polisi kantongi identitas pemasok sabu ke artis Ibra Azhari

Baca juga: Polisi dalami motif artis lawas Ibra Azhari kembali konsumsi sabu

Baca juga: Saipul Jamil menyesal dan stres

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

penerbangan putus asa

situs slot paling lama dan terpercaya

PBB khawatirkan eskalasi konflik setelah pembunuhan tokoh Hamas******

Beirut (ANTARA) - Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNFIL) menyuarakan keprihatinan mendalam atas kemungkinan peningkatan permusuhan setelah pembunuhan wakil kepala biro politik Hamas, Saleh al-Arouri, di Ibu Kota Beirut pada Selasa malam (2/1).

"Eskalasi ini dapat menyebabkan banyak kehancuran bagi orang-orang di kedua sisi Garis Biru," kata Wakil Juru Bicara UNFIL Kandice Ardiel kepada kantor berita resmi Lebanon NNA, Rabu.

Garis Biru adalah tembok beton yang didirikan oleh PBB pada 2000 dengan tujuan untuk mengonfirmasi penarikan pasukan Israel dari selatan Lebanon.

“Kami terus mendesak semua pihak untuk berhenti melakukan penembakan, dan kami juga mengimbau kepada semua pihak yang berpengaruh untuk mendorong tindakan menahan diri,” ujar dia.

Arouri tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel di Beirut selatan, menurut media Hamas dan Lebanon. Israel belum secara resmi mengaku bertanggung jawab.

Di tengah kekhawatiran akan eskalasi, bentrokan perbatasan antara pasukan Israel dan kelompok Hizbullah terus berlanjut sejak perang Israel dengan Hamas di Gaza pada 7 Oktober 2023.


Sumber: Anadolu

Baca juga: Hamas: Pembunuhan Arouri bukti kegagalan Israel yang memalukan
Baca juga: Hamas hentikan pembahasan gencatan senjata usai tewasnya Arouri
Baca juga: Menlu Iran sebut mesin teror Israel ancaman nyata keamanan kawasan

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Artis pakaian wanita

mbahslot

Jangan golput, ayo memilih******

Bondowoso (ANTARA) - Salah satu ukuran sukses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu adalah tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.

Semua pihak telah mengambil perannya masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah di semua tingkatan, pengurus partai politik serta anggotanya telah melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024.

Kampanye bagi para calon yang waktunya diatur oleh KPU juga bermakna substantif sebagai ajang sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS saat pemilu.

Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu diawali dengan pawai pemilu yang difasilitasi oleh KPU di masing-masing kota/kabupaten.

Bukan hanya sosialisasi dengan menggelar pawai di jalanan, KPU juga menyasar kaum muda dengan mendatangi kampus-kampus atau sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Terkait ajakan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dan dipilih itu agar datang ke TPS, bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

Masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam langsung dalam penyiapan dan pelaksanaan pemilu juga bisa mengambil peran, antara lain dengan saling mengingatkan tetangga atau anggota keluarga, misalnya mengenai syarat yang harus dipenuhi, sebelum mereka menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti.

Masyarakat juga bisa saling mengingatkan apakah nama tetangganya sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika namanya belum ada, ingatkan si tetangga untuk melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa atau kelurahan atau bisa melalui cara daring.

Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya memiliki makna penting untuk mendukung pemilu kita sukses. Saling peduli ini juga akan mengurangi angka golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih.


Alasan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau sejumlah orang enggan menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara pada hari H pemilu.

Apatis adalah salah satu alasan sekelompok orang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Apatis timbul, bisa jadi karena seseorang telah tercekoki oleh pemahaman keliru, namun seolah-olah paling heroik, yakni "politik itu kotor" atau "siapapun pemimpin yang terpilih tidak berpengaruh pada kehidupan saya dan keluarga".

Pemahaman negatif seperti itu adalah wujud dari sosok yang mengalami frustasi menghadapi kenyataan hidup atau melihat suatu keadaan hanya di sisi permukaan, tidak masuk ke dalam inti persoalan.

Ujaran negatif tentang politik atau lebih tepatnya jargon itu memang terkesan ideal, namun tidak disadari bahwa implikasinya bisa fatal pada kehidupan politik negeri ini.

Jargon bahwa "politik itu kotor", sebetulnya merupakan bentuk penyederhanaan atas fenomena yang terjadi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari suatu keadaan itu. Kalau ada sejumlah politikus yang diketahui menyimpang atau melanggar hukum, sangat tidak adil kalau kemudian digeneralkan bahwa politik itu kotor.

Masih banyak politikus di negeri ini yang tetap berpegang teguh pada kejernihan nuraninya dan bekerja panggung eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang kita banggakan ini.

Sementara keyakinan bahwa "siapapun yang terpilih tidak berpengaruh pada diri kita dan keluarga" juga merupakan logika sempit dan berpijak pada ego. Semua hal terkait kepentingan bersama, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan lainnya, memerlukan hadirnya seorang pemimpin, mulai dari presiden, hingga kepala desa atau bahkan ketua rukun tetangga (RT).

Pemimpin yang terpilih berpengaruh besar pada kehidupan kita dan keluarga kita untuk menyediakan layanan terkait semua kepentingan kita, nantinya.

Alasan kedua tidak menggunakan hak pilih adalah karena malas. Mereka mungkin malas untuk bangun pagi, dengan memilih tetap memejamkan mata di kasur. Alasan ini tidak baik untuk dipilih karena melepaskan tanggung jawab besar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa kita penting menggunakan hak pilih dalam pemilu? Atau mengapa begitu penting untuk kita tidak menjadi golput?

Pemilihan umum di semua tingkatan dibiayai dengan nilai dana tidak kecil oleh negara. Dana itu dipungut dari rakyat, berupa pajak. Karena itu, satu suara kita di TPS adalah tindakan kecil, namun memiliki makna besar jika semua warga memahami esensi pilihan masing-masing, bagi kelangsungan hidup bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Mungkin satu orang, sebut saja Si Fulan, berpikir apalah arti satu suara dia untuk memilih pemimpin negeri maupun daerah, karena ada ribuan, bahkan ratusan juta warga lainnya bisa mewakili.

Bayangkan, kalau pikiran itu beresonansi, kemudian puluhan, ribuan, bahkan jutaan warga lain juga berpikiran sama dengan Si Fulan, maka pemilu akan masuk pada jurang kegagalan karena rendahnya partisipasi pemilih.

Di sinilah satu suara kita sangat berarti menemukan pijakan maknanya. Satu suara kita hakikatnya adalah sama dan senilai dengan ratusan juta pemilih yang memiliki hak memilih/dipilih pada perhelatan Pemilu 2024.

Kalau logika di atas belum diterima di pikiran logis kita, mari kita gunakan logika tentang kemenangan atau kekalahan seorang calon pemimpin yang mungkin paling ideal memimpin negeri ini.

Kalau, misalnya, pasangan Capres dan Cawapres X pada Pemilu 2024 adalah pasangan ideal, kemudian karena Si Fulan tidak datang ke TPS, maka pasangan Capres-Cawapres X telah berkurang satu suara pendukungnya, sehingga kalah dengan pasangan Capres-Cawapres Y.

Tentu, semua pasangan capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, adalah tokoh-tokoh berkualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Meskipun demikian, secara subyektif, masing-masing kita tentu memiliki penilaian siapa yang dipandang lebih ideal dibanding dua pasang capres dan cawapres lainnya.

Kalau calon unggulan kita kalah hanya satu suara dibandingkan dengan dua calon lainya, maka kita yang menjadi golput karena tidak menggunakan hak suaranya telah menjadi penyebab kekalahan sosok pemimpin ideal itu.

Berbuat sesuatu untuk tujuan kebajikan merupakan bagian dari perintah agama. Memilih pemimpin pada ajang pemilu adalah upaya bersama untuk mengantarkan perjalanan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Dengan spirit bahwa kita datang ke TPS untuk mencoblos pada pemilu untuk menjalankan perintah agama, maka penghindaran kita pada sikap golput, tentunya juga mengandung nilai ibadah.

Datang ke TPS saat pencoblosan juga mengandung nilai moral luar biasa untuk menghargai ikhtiar dan jerih payah para penyelenggara pemilu beserta elemen pendukung, seperti KPU, badan pengawas, dan aparat keamanan.

Insan KPU, mulai dari pusat hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di desa-desa/kelurahan, telah bekerja siang malam menyiapkan pemilu berjalan sukses atau sesuai harapan.

Motif paling sederhana untuk tidak golput adalah menghargai insan penyelenggara pemilu, yang mungkin dari mereka ada sahabat atau saudara kita. Dari motif paling rendah ini, bisa kita tingkatkan lagi untuk mempermulus jalan terwujudnya semua hal terkait kepentingan negara dan bangsa.

Pada Rabu, 14 Februari 2024, mari kita bangun pagi dan datang ke TPS di tempat tinggal masing-masing untuk memilih calon pemimpin yang kita anggap paling ideal. Tetap jaga rasa perasaan dengan orang lain yang pilihannya berbeda dengan kita agar pemilu damai dapat terwujud.

Baca juga: Peran penting masyarakat yang inklusif untuk Pemilu 2024 yang damai
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura
Baca juga: Pengamat: Golput berdampak besar terhadap pembangunan bangsa

Copyright © ANTARA 2024

surga memancing

arjuna4d 4d

BMKG : Gempa bumi Sumedang dipicu oleh sesar yang belum terpetakan******

Bandung (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan berkekuatan 4,8 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dipicu oleh sesar aktif yang masih belum terpetakan.

"Jadi gempa ini terletak persis di kota Sumedang sesuai dengan lokasi kerusakan yang terjadi, sehingga gempa tersebut dipicu oleh sesar aktif yang belum terpetakan,” kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam konferensi pers di kanal YouTube BMKG, Senin dini hari.

Daryono mengatakan kejadian gempa bumi ini menjadi perhatian serius pihaknya untuk mempelajari titik sesar gempa yang belum terpetakan untuk meminimalisir banyaknya korban jiwa.

Dia mencontohkan gempa Cianjur (Jawa Barat, 2022) sebagai bencana yang sesar gempanya belum terpetakan sebelumnya.

"Karena sesar-sesar yang ada itu jauh dari pusat kota Sumedang, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian kita untuk aktivitas sesar ini untuk antisipasi kedepannya untuk perencanaan pembangunan ke depan di Sumedang," katanya.

Daryono menjelaskan gempa dangkal yang terjadi di Sumedang cukup berbahaya apabila titik pusat gempa berada di pemukiman padat penduduk dengan kekuatan berskala besar dan tidak tahan gempa.

"Karena kedalamannya yang sangat dangkal, terjadi persoalan karena banyaknya sekali rumah-rumah yang dibangun tidak tahan gempa," kata dia.

Baca juga: BMKG duga gempa Sumedang disebabkan sesar lokal
Baca juga: Gempa Sumedang, Pj Gubernur Jabar pastikan RSUD dapat perhatian khusus

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat memperhatikan aspek ketahanan terhadap gempa apabila mendirikan bangunan, mengingat wilayah itu terletak pada kawasan rawan bencana gempa bumi menengah hingga tinggi.

"Ke depan wilayah Sumedang perlu membangun rumah tahan gempa dan memiliki rujukan yang sesuai apabila terjadi gempa besar, sehingga rumah tahan gempa jadi solusi aman saat terjadi gempa," kata Daryono.

Se​​​​​​lain itu, masyarakat juga diminta waspada dengan kawasan perbukitan dengan tebing curam, karena gempa susulan signifikan dapat memicu longsoran dan runtuhan batu.

"Masyarakat diminta tidak percaya berita bohong atau hoaks mengenai prediksi gempa yang lebih besar, pastikan informasi gempa berasal dari BMKG," ujarnya.

BMKG mencatat sebanyak tiga kali gempa bumi dangkal terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menjelang tahun baru 2024.

Gempa terakhir tercatat pada pukul 20.34 WIB, BMKG mencatat gempa bumi berkuatan 4,8 magnitudo yang berpusat pada 6,85 Lintang Selatan, 107,93 derajat Bujur Timur atau sekitar 1,5 kilometer timur Kota Sumedang, Jawa Barat pada kedalaman 5 kilometer.

Baca juga: BMKG imbau masyarakat Sukabumi waspadai potensi gempa susulan
Baca juga: Melek bencana di negara dengan wilayah rawan gempa

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024

menjadi penulis penyihir

kakek mirip zeus

Pengamat: KPU harus libatkan multipihak amankan data pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sudah seharusnya melibatkan banyak pihak untuk mengamankan data terkait Pemilu 2024. “Kalau kita hanya menyandarkan kepada KPU secara institusi, saya rasa KPU tidak memiliki banyak resources gitu ya terkait dengan bagaimana mengamankan data,” kata Manajer Riset dan Program TII Arfianto Purbolaksono di Jakarta, Selasa. Berkaca dari kebocoran dan penjualan data pemilih Indonesia di situs gelap baru-baru ini, Arfianto menerangkan langkah taktis yang harus dilakukan KPU ialah meminta maaf secara langsung kepada publik serta menjelaskan kekurangan dari jaringan sistem informasi maupun penyimpanan data yang mereka bangun. Pasalnya, salah satu indikator dari integritas penyelenggaraan pemilu ialah perlindungan data, mulai dari data pemilih, data logistik, hingga data calon. “Jika KPU tidak bisa melindungi data itu menjadi persoalan baru gitu. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan publik terhadap KPU,” tegasnya. Ia pun menambahkan permintaan maaf tersebut haruslah diikuti dengan keterbukaan dan ajakan kolaborasi untuk memperbaiki celah-celah kebocoran data yang luput dari pengawasan KPU. “Seperti tadi yang saya katakan bahwa ada kelemahan-kelemahan, baik dari infrastruktur dan juga sumber daya manusia sehingga sudah seharusnya juga dibantu oleh banyak pihak. Setidaknya KPU juga cukup terbantu gitu,” ujarnya. Arfianto juga meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu mengawasi dan mengkritisi layanan sistem informasi dan komunikasi yang telah dibuat oleh KPU sehingga KPU juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Muhaimin: Polri, TNI, dan penyelenggara pemilu harus jaga netralitas

Baca juga: Pilar 08 laporkan Roy Suryo terkait dugaan ujaran kebencian

Baca juga: Putri Bung Hatta harap Mahfud jalankan UUD 1945 bila jadi Wapres

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024