bo gacor terbaru

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

Jelang Debat Terakhir Capres, Presiden Jokowi: Jangan Terjebak Soal Personal******

“Tetapi, saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial, visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita,” tambah Jokowi.

Debat kelima akan menampilkan tiga capres, yaitu Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3), dengan mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Debat capres tersebut akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV, dan Net TV.

Sebelumnya, Debat Pertama Capres Pemilu 2024 diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023.

Kemudian, Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023.

Panjang umur iman

Kritik Sindiran Prabowo soal Program Internet Gratis, Ganjar: Sangat Sadis******

Menurut Ganjar, pernyataan Prabowo tersebut sangat sadis mengingat ada 2.000 desa yang mengalami blind spot atau tidak mendapatkan akses internet.

“Inilah hebatnya, jejak digital tidak pernah hilang. StatementBapak rasanya sudah lewat, pertanyaan cleardan membandingkan itu. Statementitu sangat sadis,” tambah Ganjar.

Dalam sesi Debat Kelima Capres 2024 itu, Prabowo mengklarifikasi pernyataannya. Dia mengatakan pernyataan tersebut dipotong-potong. Tetapi, pada dasarnya dia sepakat dengan program internet gratis. Akan tetapi, program makan gratis lebih diprioritaskan.

“Internet gratis saya setuju, jangan internet gratis lebih penting dibandingkan makan gratis. Anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Internet gratis bagus utk ketimpangan digital,” kata Prabowo.

Dalam Debat Capres 2024 itu, Prabowo juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi Presiden ke-8 RI, juga akan memberikan internet gratis di desa-desa.

“Saya tegaskan kembali dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan makan gratis yang harus diprioritasklan. Bukan internet gratis tidak penting. Kalau saya jadi presiden, saya bawa internet gratis ke setiap desa,” imbuh dia.

Dunia pedang pertama

Tak Hanya Ponsel, Polda Metro Jaya Akhirnya Sita Media Sosial Aiman Witjaksono******

???? Ade Safri menyatakan, pihaknya siap mempertanggungjawabkan terkait langkah Aiman melaporkan penyidik Polda Metro Jaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Kamis (1/2/2024).

“Ya dipersilakan. Itu hak konstitusional Pak AW (Aiman Witjaksono) dan kami penyidik siap untuk mempertanggungjawabkan,” katanya.

Ade Safri menegaskan bahwa penyitaan telepon seluler (hp) milik Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, ” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/1/2024).

???????Ade Safri juga menjelaskan untuk sementara ini status Aiman masih menjadi saksi dalam dugaan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks terkait netralitas anggota Kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyurati Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meminta klarifikasi soal laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Aiman Witjaksono.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan lembaganya telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut pada Selasa (30/1/2024).

??”Seperti pengaduan-pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Kompolnas, kami akan memproses pengaduan Saudara Aiman dengan cara mengirim surat klarifikasi ke Polda Metro Jaya,” katanya.

Dua bintang besar

Cak Imin Tanggapi Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik di KPU******

Ketua Umum PKB itu menyatakan, saat ini ada dua catatan hitam dalam politik nasional. Pertama, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan kedua, putusan DKPP.

“Ini catatan hitam, yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa, percaya diri dan bangga, bahwa bangsa ini mengedepankan etika,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Cak Imins, walaupun putusan DKPP tidak memengaruhi pencalonan Gibran, tetapi yang terpenting adalah persoalan etika.

“Bagi saya etika itu menjadi penting, harus terus dijunjung tinggi. Tidak hanya politik, lingkungan hidup, tata pembangunan, prinsip-prinsip pembangunan nasional itu, pijakannya etika,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Guang Nao Wu Zun

Cieee, Prabowo Setujui Gagasan Anies Bentuk Kementerian Kebudayaan******

Menanggapi jawaban Prabowo Subianto, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan bahwa kebudayaan merupakan inti dari seluruh sektor pembangunan.

“Yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat, sehingga budayawan bisa memunculkan ekspresi. Budaya jangan hanya dirawat, tapi dikembangkan. Oleh karena itu kami memandang perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan untuk mewadahi krestivitas dan karya para budayawan,” kata Anies menanggapi.

Sementara itu, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkit pentas Butet Kartaredjasa yang sempat batal beberapa waktu lalu.

“Kalau benturannya budaya dan birokrasi, maka birokrat hanya memfasilitasi saja. Dengan begitu budaya akan tumbuh, pemerintah tinggal melihat budaya berjalan. Pemerintah tidak perlu takut dikritik. Masak pemerintah takut dengan pentasnya Butet. Pemerintah mesti dikritik, cukup fasilitasi biar mereka mengerjakan, birokrasi tinggal melihat hasilnya,” tutur Ganjar.

Prabowo lantas memuji respons Anies dan Ganjar yang dinilai baik dan masuk akal, sehingga menjadi masukan bagi dirinya ke depan apabila terpilih sebagai Presiden RI. Namun, dia menekankan gagasan Anies Baswedan untuk membentuk Kementerian Kebudayaan merupakan ide brilian.

“Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima, memang banyak benarnya. Kita harus memberi ruang, jelas pemerintah harus berani turun tangan menjaga situs, membantu museum, membantu istana sultan yang mau roboh, ini warisan budaya. Kalau nanti saya jadi presiden, penting juga membentuk Kementerian Kebudayaan. Ide yang baik darimana pun dan kami dukung,” imbuh Prabowo.

Rel Bisnis

Rumah Mewah SYL di Jaksel Disita KPK******

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).