markasmpo

Darah kerajaan

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

masa depan yang sempurna

HP Inc Akan Pangkas 6.000 Orang Karyawan Hingga 2025******

HP Inc. perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikatmengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 6.000 orang karyawan hingga dua tahun ke depan.

Mengutip CNN.com, Rabu (23/11), pemangkasan karyawan disebabkan karena iklim ekonomi global yang memburuk. Saat ini HP memiliki 51 ribu orang karyawan secara global.

Pembuat komputer itu mengungkapkan keputusan PHK besar-besaran menyusul laporan pendapatan kuartalan yang lesu pada Selasa sore (22/11), di mana penjualan turun lebih dari 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Tindakan ini diharapkan akan selesai pada akhir tahun fiskal 2025," imbuhnya.

Presiden dan CEO HP Enrique Lores menambahkan keputusan ini adalah strategi siap masa depan perusahaan. Ia mengatakan meski ada PHK namun pihaknya akan melayani pelanggan dengan lebih baik dan mendorong penciptaan nilai jangka panjang dengan mengurangi biaya, dan menginvestasikan kembali inisiatif pertumbuhan utama untuk memposisikan bisnis untuk masa depan.

Adapun keputusan itu menjadikan HP masuk dalam daftar perusahaan teknologi yang pernah berkembang pesat yang kini mengumumkan pemutusan hubungan kerja yang signifikan.

Sebelumnya, induk Facebook, Meta, baru-baru ini mengatakan telah memangkas 11 ribu pekerjaan di seluruh perusahaan, dan Amazon (AMZN) mengkonfirmasi pekan lalu bahwa PHK yang luas telah dimulai di raksasa e-commerce yang akan berlanjut hingga tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]

ahli super

Kementan Ungkap Alasan Bulog Sulit Serap Beras dari Petani******

Kementerian Pertanian buka suara alasan Bulogkesulitan menyerap beraslangsung dari petani. Padahal, saat ini ada 1,8 juta ton beras yang siap diserap.

Direktur Serealia Kementerian Pertanian Ismail Wahab menjelaskan perbedaan harga yang ditawarkan Bulog dengan harga pasar cukup berbeda. Oleh sebab itu, sejumlah pengepul lebih memilih untuk menjual beras langsung pada konsumen.

"Jadi ada 1,8 juta ton yang masih bisa diserap oleh Bulog," kata Ismail saat konferensi pers virtual, Jumat (18/11).

Ismail menjelaskan kenaikan harga pada masa panen kali ini disebabkan pasokan yang lebih rendah dari masa panen sebelumnya. Menurutnya, stok beras selama Oktober hingga Desember selalu lebih sedikit dari periode sebelumnya. Pola ini pun terjadi setiap tahun.

"Tanpa ada kenaikan harga BBM dan pupuk, harga gabah, harga beras di bulan-bulan ini, Oktober-Desember, selalu lebih tinggi. Kenapa? Pasokannya lebih rendah, petani menggunakan pupuk non-subsidi. (Harga tinggi) itu untuk mengkompensasi pupuk non-subsidi, jual beras lebih tinggi," paparnya.

Terlebih menurut Ismail, setelah ada kenaikan harga BBM, para pekerja di sektor pertanian menuntut kenaikan upah hingga Rp20-25 ribu per hari.

"Jadi segi produksi cukup, tapi komponen-komponen yang membuat produksi itu naik, costnya nambah," ucap Ismail.

Selain itu, ia mengungkapkan kemungkinan lain yaitu adanya sentimen negatif yang timbul di kalangan petani sebab ketidakmampuan Bulog untuk menyerap beras dengan harga pasar.

"Mungkin petani mikir pemerintah tidak punya alat untuk memberikan sentimen positif," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Lahan Solo Terbatas, Gibran Klaim Lempar Investasi ke Lapak Tetangga******

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut banyak investasiyang tidak bisa masuk ke Solokarena keterbatasan lahan.

Walhasil, investasi tersebut diarahkan ke kabupaten sekitar yang masih memiliki lahan melimpah.

Salah satunya, tawaran kerja sama dari Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo untuk membangun sirkuit permanen.

"Nggak ada (lahan), yang dibutuhkan gede soalnya," ujarnya usai menemui Bambang Soesatyo di ruang kerjanya, Kamis (17/11).

Gibran mengaku bukan kali ini saja tawaran investasi swasta dilempar ke daerah lain sekitarnya. Sebagai kota terpadat di Jawa Tengah, hampir semua lahan di Solo sudah digunakan untuk pemukiman maupun kawasan bisnis.

Solo, ia akui memang menjadi lokasi pertama yang dilirik para pemilik modal untuk berinvestasi. "Biasanya investor-investor ke sini dulu. Yang pertama diminta pasti tanah, dan pasti langsung nyebut di depan, sekian puluh hektare (ha), sekian," terang dia.

Namun, apabila dirasa Kota Solo tak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka Gibran akan menawarkan investasi tersebut ke daerah lain di sekitarnya.

"Saya langsung jawab saja, nggak bisa. Kita nggak ada (lahan). Terus akan kita arahkan ke sini, sini, sini," jelasnya.

Tak sampai di situ, Gibran mengaku akan mengkomunikasikan peluang investasi tersebut kepada kepala daerah di sekitarnya. Bahkan, putra Presiden Jokowi itu mengklaim sudah beberapa kali investasi yang ditawarkan ke Solo dilempar ke kabupaten lainnya.

"Ada beberapa kali. Hotel ada, sekolah, kampus, restoran juga ada," kata Gibran.

Gibran mengaku tidak keberatan jika Kota Solo harus kehilangan potensi investasi. Ia yakin Kota Solo tetap mendapatkan manfaat jika daerah sekitarnya ikut berkembang.

"Apapun yang terjadi di kabupaten sekitar kan ngefek juga ke Solo. Yang penting nginap dan beli souvenir di Solo," imbuh dia.

Di samping itu, lanjutnya, warga Solo juga berkesempatan mendapat lapangan pekerjaan jika banyak investasi yang masuk di daerah sekitar Solo.

"Sudah saya sampaikan juga ke Pak Menteri Investasi ya. Kita ini kendalanya tanah. Tapi kami siap menyuplai high skilled labour," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa segala sesuatu

Ekonom soal PHK Startup: Investor Capek Bakar Uang dan Tuntut Untung******

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menduga badai Pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan startup, seperti GoTo hingga Ruangguru belakangan ini terjadi akibat banyak faktor.

Pertama, karena startup sudah lelah 'bakar uang' dan dituntut keuntungan oleh investor. Akbar tidak menampik situasi ekonomi yang tidak ideal menjadi salah satu faktor badai PHK di kalangan startup belakangan ini.

Namun, ia mencatat ada faktor lain yang mendasari keputusan startup mengurangi jumlah karyawannya secara besar-besaran.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyinggung soal badai PHK yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, Adi menyinggung soal PHK Ruangguru di dalam pemaparannya. Tertulis bahwa contoh faktual pengurangan 50 persen pekerja Ruangguru melalui online merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat mulai melakukan efisiensi biaya rumah tangga.

"Di Indonesia itu pengertian upah minimum sudah salah kaprah, artinya upah minimum tidak sesuai dengan definisinya. Sejauh mana berdampak pada kenaikan PHK ini, itu yang kita hindari jika kenaikan upah minimum ini tidak sesuai dengan regulasi yang saat ini kita pedomani, yaitu PP 36/2021," ujar Adi.

Menurut data yang dipaparkan Adi, terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bakal membuat jumlah PHK meningkat dan potensi relokasi pabrik ke daerah lain semakin banyak.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad.