mekar pinjam

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

1001 tafsir mimpi

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

pcxwin

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Lihat Juga : Profil Helena Lim, Crazy Rich PIK di Pusara Korupsi Tata Niaga Timah

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lihat Juga : Berapa Potongan Pajak THR Lebaran?

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

Lihat Juga : Jokowi Restui Pembukaan Rute Kapal Palu - IKN

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Kaisar Abadi

mulia77

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Tidak ada jejak di langit

paylater tanpa bunga

IHSG Terancam Loyo Hari Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks HargaSahamGabungan (IHSG) berpotensi melemah pada perdagangan Selasa (2/4).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat perkembangan pergerakan IHSG belum mampu mempertahankan support level terdekatnya pasca rilis data perekonomian tingkat inflasi.

William juga melihat gelombang tekanan masih cukup besar mengingat nilai tukar rupiah turut mengalami pelemahan.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 7.123 dan resistance 7.254 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INDF, JSMR, ASII, AALI, ASRI, EXCL, dan UNVR.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG akan mengalami rebound selama tidak menembus ke bawah 7.099 sebagai suatu fraktal.

"Sementara itu terjadinya penembusan di bawah 7.099 akan membuka jalan bagi IHSG untuk melemah ke support Fibonacci berikutnya di level 7.021," tutur Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support7.099 dan resistance7.245 hari ini.

IHSG ditutup di level 7.205 pada Senin (1/4). Indeks saham melemah 83,75 poin atau minus 1,15 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,39 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,27 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 167 saham menguat, 455 terkoreksi, dan 167 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Dunia Ajaib Penyihir

sarangbobet

Bulog pastikan ketersediaan beras terjaga jelang Lebaran 2024******

Seluruh ritel kami sudah kami isi, sekarang lebih mudah mendapatkan beras. Di pasar tradisional juga tersedia, di gudang-gudang juga tersedia,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan pasokan dan stok beras di berbagai daerah akan terjaga menjelang momentum konsumsi tinggi Lebaran/Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Seluruh ritel kami sudah kami isi, sekarang lebih mudah mendapatkan beras. Di pasar tradisional juga tersedia, di gudang-gudang juga tersedia,” kata Bayu di Jakarta, Selasa.

Menjelang Lebaran 2024 yang tinggal delapan hari lagi, Bayu mengatakan pihaknya sudah memiliki persiapan terbaik sehingga risiko kenaikan harga akibat kelangkaan bisa dicegah.

Baca juga: Bulog targetkan 250 ribu ton beras SPHP terdistribusi hingga Hari Raya

Menurut Bayu, kebijakan pembatasan kendaraan angkutan barang tertentu pada ruas jalan tol saat arus mudik dan balik tidak akan mengganggu distribusi beras. Hal itu karena Bulog sudah memasok beras sejak jauh-jauh hari sebelum pembatasan diterapkan.

“Dari posisi gudang Bulog, (semua) sudah terisi,” kata dia.

Bayu memaparkan bahwa Bulog juga sudah merealisasikan impor beras untuk pengadaan dalam negeri dengan rincian 650 ribu ton sudah di pelabuhan, dan 350 ribu ton sudah kontrak.

Impor beras itu merupakan bagian dari total kuota 3,6 juta ton pada tahun ini. Bayu meyakini kuota impor tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan beras pada tahun ini meskipun ada potensi penurunan produksi beras pada tahun ini.

“Sudah 650 ribu (ton) yang sudah masuk atau di pelabuhan, dan 350 ribu (ton) yang sudah kontrak. Jadi hampir 1 juta. Semua kuota di 2024,” ujarnya.

Baca juga: BPS: Beras alami inflasi pada Maret 2024 sebesar 2,06 persen

Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan harga di tingkat konsumen akhir maksimal sesuai harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp53.000 per 5 kg. Target penyaluran beras SPHP pada 2024 yakni sebanyak 1,2 juta ton di seluruh Indonesia.

“Sesuai arahan Presiden RI Penyaluran SPHP Beras agar dioptimalkan hingga sebelum panen raya. Realisasi saat ini sudah mencapai lebih dari 550 ribu ton. Penyaluran juga dimasifkan termasuk di ritel-ritel modern untuk mengisi pasokan beras di masyarakat,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Dunia para dewa di akhir zaman

suara4d

China Hanya Mampu Tebar Utang Proyek OBOR Rp469,8 T di Asia Tenggara******

Jakarta, CNN Indonesia--

China gagal memenuhi komitmen pendanaan (utang) program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) untuk Asia Tenggara.

Beijing hanya menebar utang US,6 miliar atau Rp469,8 triliun (Kurs Rp15.873 per dolar AS) pada 2015 hingga 2021. Jumlah tersebut kurang dari US,7 miliar dari komitmen yang dijanjikan sebesar US,3 miliar.

Hal itu terjadi karena proyek skala besar di bawah program BRI tersendat karena berbagai alasan, mulai dari ketidakstabilan politik hingga transisi energi global.

Meskipun pencairan dana tersebut jauh di bawah US,3 miliar yang dijanjikan, China tetap menjadi mitra utama pembiayaan infrastruktur di Asia Tenggara. Dana yang dikucurkan China lebih besar dibanding Jepang sebesar US,4 miliar dan Asian Development Bank (ADB) sebesar US,4 miliar.

Secara keseluruhan, China terlibat dalam 24 dari 34 komitmen mega proyek di Asia Tenggara yang masing-masing menelan biaya sekitar US miliar. Sebanyak 14 proyek berada di bidang pembangkitan atau transmisi energi dan sisanya berkaitan dengan sektor transportasi.

Namun beberapa proyek dibatalkan, termasuk lima proyek pada 2022 yang senilai US miliar. Proyek itu seperti kereta api di Thailand dan Filipina, dan jaringan pipa gas di Malaysia.

Lihat Juga : Kerugian Imbas Korupsi Timah Seret Suami Sandra Dewi Capai Rp271 T

Sydney Lowy Institute mengatakan proyek di Malaysia adalah contoh di mana pengaturan keuangan dengan China menjadi kontroversial secara politik, yang menyebabkan penangguhan atau negosiasi ulang setiap kali pergantian pemerintahan.

"Kereta Kecepatan Tinggi Thailand-China adalah contoh lain dari politik dalam negeri yang mendatangkan malapetaka pada ambisi infrastruktur China," bunyi laporan tersebut.

Namun ada juga sejumlah mega proyek BRI yang telah selesai. Misalnya pipa minyak senilai US miliar di Myanmar yang mulai beroperasi pada 2017. Kemudian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.

Laporan tersebut mencatat bahwa China belajar dari pengalaman, dan beralih ke program yang lebih kecil dan meningkatkan fokusnya pada manajemen risiko, persiapan proyek, uji tuntas keuangan, serta standar lingkungan dan sosial yang lebih tinggi.

Partai Komunis Tiongkok, sambung laporan tersebut, tampak berniat untuk mempertahankan BRI yang tahan lama dan responsif terhadap perubahan keadaan dan tuntutan negara-negara mitranya.

"Suntikan pendanaan baru dan komitmen terhadap reformasi kebijakan merupakan indikasi bahwa BRI akan tetap bertahan," kata mereka.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)