pinjol yang bisa dicicil bulanan

Li Shifan

Harga Kripto Berjatuhan di Akhir Pekan, Ethereum Paling Merana******

Harga 10 kripto teratas berjatuhan pada dalam 24 jam terakhir ini dipimpin oleh ethereum.

Mengutip coinmarketcap, Jumat (16/12), harga ethereum melemah 1,56 persen ke level US.270,12 per keping. Dengan pelemahan ini, ethereum sudah melemah 0,96 persen sepekan ini. 

Di belakang ethereum ada bitcoin yang melemah 1,48 persen ke level US.408,07 per keping. Dalam sepekan, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar itu sudah melemah 1,02 persen.

Pelemahan ethereum, bitcoin dan BNB itu diikuti oleh XRP, dogecoin, cardano dan polygon.

Untuk XRP melemah 0,51 persen selama 24 jam terakhir. Dengan pelemahan ini, XRP sudah melemah 4,24 persen selama sepekan terakhir. 

Dogecoin melemah 0,93 persen selama 24 jam terakhir dan 11,98 persen selama sepakan terakhir. Sementara itu cardano dan polygon masing-masingnya melemah 1,04 persen dan 0,71 persen dalam 24 jam terakhir.

Kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan bagi kaisar

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Garuda Pakai PMN Rp7,5 T dari Jokowi untuk Restorasi Pesawat******

PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun, pada Selasa (20/12).

Sokongan dana dari APBN 2022 itu untuk memperkuat upaya maskapai BUMN tersebut dalam mengakselerasikan pemulihan kinerja usaha.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dana Rp7,5 triliun tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan kinerja perusahaan, khususnya pada lini operasional penerbangan. Salah satunya untuk merestorasi armada.

Selain merestorasi armada, dana PMN juga digunakan untuk pemeliharaan spare part pesawat dan berbagai komponen pesawat lainnya, termasuk penyehatan arus kas perusahaan guna mendukung kelancaran operasional Garuda.

Ia menuturkan dana PMN tersebut menjadi batu loncatan tersendiri bagi Garuda Indonesia sebagai national flag carrier, di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor pariwisata.

"Tentunya, kontribusi tersebut diselaraskan dengan komitmen Garuda untuk terus memperkuat fondasi keberlangsungan usaha yang berorientasi pada fokus profitabilitas dan optimalisasi good corporate governancedi seluruh lini bisnisnya," terang Irvan.

Pemerintah resmi menambah PMN kepada Garuda senilai Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.

PP ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan pada 12 Desember 2022. Totalnya, pemerintah menggelontorkan dana Rp7,5 triliun kepada BUMN penerbangan ini pada 2022.

PMN tersebut ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan. Modal ini disuntikkan setelah perusahaan menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Wukong membaca obrolan pribadi

4 Syarat Naik Kereta Api untuk Liburan Nataru 2023, Wajib Booster******

Kereta api kerap menjadi moda transportasi yang digunakan untuk berpergian ketika libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun sebelum berpergian, ketahui dulu syarat naik kereta api untuk liburan Nataru 2023.

Syarat naik kereta api ini bukan sekadar membeli tiket perjalanan kereta api jarak jauh, tetapi juga memenuhi syarat kesehatan untuk menempuh perjalanan di masa penyebaran Covid-19.

Syarat Naik Kereta Api untuk Liburan Nataru

Berikut syarat naik kereta api untuk liburan Nataru 2023.

1. Patuhi protokol 6M

Calon penumpang menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama, dan menggunakan hand sanitizer.

2. Patuhi protokol tambahan

Calon penumpang mematuhi aturan di Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yaitu.

• Menggunakan masker medis kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu
• Mengganti masker secara berkala setiap empat jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan
• Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer
• Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan
• Diimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan

Lihat Juga : KAI Siapkan 20 KA Tambahan untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2023

3. Wajib vaksinasi Covid-19, namun tidak wajib PCR atau antigen

Calon penumpang memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19 sebagai berikut.

Usia 18 tahun ke atas

• Sudah mendapat vaksinasi dosis ketiga (booster) dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen
• Warga negara asing (WNA) sudah mendapat vaksinasi dosis kedua dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen

Usia 6-17 tahun

• Sudah mendapat vaksinasi dosis kedua dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen
• WNI yang berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen

Di bawah 6 tahun

• Dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen, namun perlu dengan pendamping yang memenuhi syarat dan ketentuan di atas

Kondisi khusus

• Kondisi khusus atau komorbid yang tidak bisa menerima vaksinasi dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen

4. Gunakan PeduliLindungi

Setiap penumpang atau pelaku perjalanan dengan kereta api wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Seluruh syarat ini perlu dipenuhi sebelum calon penumpang membeli tiket perjalanan untuk menghindari risiko kegagalan perjalanan jika ternyata ada syarat yang belum terpenuhi.

Lihat Juga : Mau Liburan, Cek Dulu Aturan Perjalanan Terbaru Libur Nataru

Demikian syarat naik kereta api untuk liburan Nataru 2023. Semoga membantu.

Tian Yun Xian Yuan

ACE Hardware Tutup 3 Gerai Sepanjang Tahun Ini******

PT Ace HardwareIndonesia Tbk (ACES) menutup tiga gerai usaha sepanjang 2022. Toko yang ditutup biasanya sudah menunjukkan tren negatif.

"Tahun ini kalau enggak salah kita sudah tutup tiga toko," ujar Direktur Utama ACES Prabowo Widyakrisnadi dalam paparan publik, Kamis (15/12).

Prabowo menilai buka tutup toko merupakan hal yang biasa bagi perusahaan. Kinerja toko yang ditutup biasanya sudah minus.

Kendati demikian, perusahaan juga membuka 13 gerai usaha pada tahun ini. Tahun depan, perusahaan bahkan menargetkan 15 gerai baru.

Dari sisi keuangan, perusahaan membukukan laba bersih Rp355,5 miliar pada kuartal III 2022, naik 9,8 persen dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya. Sementara penjualan bersih mencapai Rp4.895 miliar, naik 4,3 persen dibanding tahun lalu.

"Inovasi di area people, produk, dan omni-channel experiencesecara konsisten dilakukan ACES untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Didukung dengan pembukaan 13 gerai baru dan perluasan pasar," katanya.

[Gambas:Video CNN]