petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

untungslot

kacaslot03 953Jutaan kata 134854Orang-orang telah membaca serialisasi

《untungslot》

Kemendes: Indeks Desa bisa bantu atasi tantangan dalam bangun desa******

Kemendes: Indeks Desa bisa bantu atasi tantangan dalam bangun desa
Tangkapan layar - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Bappenas di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai keberadaan Indeks Desa dapat dimanfaatkan untuk mengatasi beragam isu dan tantangan yang ada dalam pembangunan desa untuk mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. "Isu-isu dan tantangan (pembangunan desa) akan bisa diatasi secara komprehensif jika kita memiliki satu alat ukur yang sama. Saya pikir itulah pentingnya kita bersama-sama meluncurkan Indeks Desa," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kemendes: Jumlah desa sangat tertinggal turun menjadi 4.850 desa Ia menjelaskan, Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa.

Dengan demikian, setiap pihak tersebut, seperti Kemendes, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat memiliki alat ukur yang sama untuk memaksimalkan sektor pembangunan desa yang masih kurang baik. Sugito menyampaikan beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam membangun desa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di antaranya adalah tantangan menguatkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama sebagai motor penggerak utama ekonomi di desa.

Baca juga: Kemendes PDTT: Status desa mandiri bertambah jadi 11.456 desa Kedua, ada pula tantangan peningkatan konektivitas jaringan infrastruktur antara desa maupun desa dengan kota yang dapat dilakukan melalui penguatan kolaborasi antardesa, supradesa, ataupun mitra pembangunan. Berikutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan desa. "Keempat, pemenuhan layanan dasar desa dengan pemanfaatan dana desa prioritas yang telah ditentukan," ucap dia melanjutkan. Kelima adalah tantangan soal beragam masalah lingkungan dengan penguatan strategi dalam pemanfaatan ruang desa berbasis lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Keenam, tantangan meningkatkan edukasi dalam pengelolaan dan pelestarian budaya lokal dan warisan desa.
Baca juga: Kenaikan indeks desa membangun di kabupaten Bandung tertinggi di Jabar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Pemilu susulan jadi opsi untuk TPS kena banjir di Demak******

Pemilu susulan jadi opsi untuk TPS kena banjir di Demak
Tampak sebuah rumah di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, masih tergenang banjir dan belum bisa ditempati, Sabtu (10/2/2024). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebut ada opsi pemungutan suara susulan untuk pemilih di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan beberapa skenario disusun oleh KPU dan didiskusikan dengan lembaga terkait lainnya termasuk Bawaslu terkait pemungutan suara di seratusan lebih TPS di Demak yang terdampak banjir.

“Dalam perkara di Demak, teman-teman sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Tetapi memang situasi sulit, maka dilakukan pemilu susulan menjadi salah satu opsi selain relokasi,” kata Lolly menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

Walaupun demikian, dia menyebut belum ada keputusan yang dibuat terkait itu.

“Nanti kita lihat perkembangannya, pendataan terus kita lakukan,” kata dia.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng: TPS terdampak banjir dipindah ke pengungsian

KPU Kabupaten Demak per 7 Februari 2024 melaporkan ada 106 lokasi yang direncanakan menjadi tempat pemungutan suara terendam banjir.

“Kami juga masih harus melakukan pemutakhiran. Nantinya, akan mengundang PPK dan PPS untuk berdiskusi dan melaporkan kepada pemda untuk mitigasi dilakukan bersama-sama agar pemilu berjalan dengan aman," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak Siti Ulfaati.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana saat meninjau posko pengungsian korban banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (10/2), menyebut TPS-TPS di Demak dan Kabupaten Kudus yang terendam banjir bakal dipindah ke daerah sekitar pengungsian.

“Ada beberapa daerah yang saat ini terdampak banjir, termasuk di Demak ada 30 desa. Kami sudah melakukan koordinasi dengan bupati, KPU kabupaten, dan KPU provinsi. Memang harus memindahkan TPS-TPS yang terdampak banjir," kata Pj. Gubernur Jawa Tengah.

Dia mengatakan saat ini logistik pemilu seperti kotak suara dan surat suara dalam keadaan aman, karena masih tersimpan di kantor-kantor pemerintah kabupaten dan belum disalurkan ke TPS-TPS.

“Kami bersyukur logistik pemilu masih aman, tinggal nanti koordinasi dengan KPUD untuk memindahkan lokasi TPS ke dekat penampungan pengungsi," kata Nana.

Bencana alam merupakan salah satu kerawanan yang menjadi sorotan Bawaslu RI. Dalam hasil pemetaannya pada 3–8 Februari 2024, Bawaslu menemukan 10.794 TPS berada di lokasi rawan bencana, di antaranya rawan terendam banjir, rawan kena longsor, dan/atau terdampak gempa.

TPS yang berada di lokasi rawan gempa merupakan satu dari tujuh indikator kerawanan yang paling banyak ditemukan Bawaslu di TPS-TPS. Enam kerawanan lainnya, yaitu ada daftar pemilih tetap (DPT) yang tak lagi memenuhi syarat, adanya pemilih tambahan (DPTb), KPPS yang bertugas di luar tempat dia memilih, TPS dekat rumah pasangan calon ataupun posko pemenangan, dan adanya daftar pemilih khusus (DPK).

Bawaslu pun mempersiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kerawanan tersebut. Lima strategi Bawaslu itu mencakup patroli di TPS-TPS yang dinilai rawan, konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga terkait, sosialisasi dan pendidikan politik untuk masyarakat, kolaborasi dengan pemantau pemilu, dan membuat posko pengaduan yang dapat diakses masyarakat.

Bawaslu juga mengeluarkan tiga rekomendasi untuk KPU menginstruksikan PPS dan KPPS-nya agar mengantisipasi kerawanan yang dipetakan Bawaslu, berkoordinasi dengan seluruh lembaga terkait, dan memastikan distribusi logistik pemilu berjalan tepat waktu.

KPU menetapkan pemungutan suara untuk memilih pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Calon TPS di Demak kebanjiran, dicarikan lokasi lain

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes******

KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana soal pos anggaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes, termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan saksi Budi Sylvana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.

Baca juga: KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD

Hal yang sama juga dikonfirmasi penyidik KPK kepada Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo

Dalam perkara tersebut, Pius diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Baca juga: KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:wishbet88

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
bet slot gacor
slot hoki 96
pinjol yang gampang cair
online situs
slot88 login link alternatif
zeuskeren
halo 168 slot
sakti55
situs slot terbaru hari ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 buku mimpi 2d 63
Bab 2 slot kemenangan
Bab 3 tafsir mimpi menangkap ikan togel
Bab 4 gacor judi
Bab 5 bar hoki slot
Bab 6 cara daftar ojk online
Bab 7 kredivo aceh
Bab 8 slot88 net
Bab 9 angkasa168 rtp
Bab 10 77 slot gacor
Bab 11 judi gacor hari ini
Bab 12 slot826
Bab 13 persyaratan indodana
Bab 14 lgdbet dari mana
Bab 15 pinjol aman
Bab 16 cara agar pulsa bisa jadi uang
Bab 17 ambon4d
Bab 18 surga 123 slot
Bab 19 surga 123 slot
Bab 20 slotkakek
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9554bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

game 88 slot
Erick ungkap pemicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berinteraksi dengan warga saat mengecek ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ritel Modern Robinson Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024). ANTARA/Benardy Ferdiansyah/aa.
karena tentu situasi geopolitik yang terjadi ada peperangan di beberapa negara
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan yang memicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia, salah satunya ialah harga pangan dunia yang juga sedang meningkat.

"Kalau harga beras melonjak itu bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat," kata Erick saat meninjau ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Klender, Jakarta Timur, Senin.

Ia pun menyebut faktor yang menyebabkan harga pangan naik, yakni kondisi geopolitik dunia seperti perang yang terjadi di beberapa negara.

"Kenapa naik? karena tentu situasi geopolitik yang terjadi ada peperangan di beberapa negara, ada juga penjajahan di saudara kita di Gaza (Palestina), memang dinamika ini terjadi," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Erick, pemerintah mengantisipasi kenaikan harga beras yang terjadi di dalam negeri dengan menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Karena itu lah pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta keluarga itu dibantu yang namanya bantuan pangan 10 kilogram itu kami terus jalankan, kalau di negara lain tidak ada," ujar Erick.

Ia mengungkapkan bahwa Perum Bulog sudah menggelontorkan beras SPHP sebesar 220 ribu ton dari awal tahun 2024 dan mulai hari ini akan menggelontorkan lagi sebanyak 250 ribu ton.

"Untuk itu, makanya kami gelontorkan lagi 250 ribu ini bantuannya jenis beras SPHP supaya tadi keresahan itu tidak terjadi dan ini kami bisa pastikan stok beras cukup itu ada 1,2 juta (ton) dan nanti ada masuk lagi 500.000 (ton), jadi Insya Allah cukup," kata Erick.

Diketahui, peningkatan penyaluran beras SPHP dilakukan dalam merespons kenaikan harga beras saat ini sehingga diharapkan akan dapat mendukung stabilitas harga beras ke depan.

Pemerintah menyalurkan program bantuan pangan beras dalam periode Januari sampai Juni 2024 sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan pangan beras tersebut akan diberikan bagi 22 juta KPM.


Baca juga: Bulog pastikan penyaluran bantuan pangan dilanjutkan 15 Februari
Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan distribusi beras ke pasar
Baca juga: Pemerintah terus seimbangkan ketersediaan beras nasional

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Takdir yang Abadi

slot gacor di siang hari
Wapres ajak elemen bangsa ciptakan suasana kondusif di masa tenang
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menyampaikan keterangan melalui tayangan video yang diunggah pada kanal Youtube Wapres, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setwapres/pri.
Jakara (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menciptakan suasana aman dan kondusif dalam rangka mendukung masa tenang pemilu yang dimulai 11 hingga 13 Februari 2024.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Wakil Presiden (Jubir Wapres) Masduki Baidlowi melalui Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta, Minggu.

"Wapres berharap, penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah, sampai para petugas tempat pemungutan suara di lapangan dapat bekerja secara profesional dan penuh amanah pada hari pemungutan dan penghitungan suara nanti," katanya.

Selain itu, kata Masduki, Wapres juga menyerukan agar masyarakat berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak suara sesuai hati nurani.

Pesan lain yang juga disampaikan Wapres Ma'ruf adalah adalah pentingnya menjaga keteguhan pendirian jelang masa masa pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Sebagai warga negara yang baik hendaknya jangan golput. Juga jangan mau diintervensi oleh siapapun, dengan iming-iming uang atau apapun. Teguhlah dengan pendirian," katanya.

Masduki menyampaikan bahwa Indonesia sudah pada tahapan akhir Pemilu. Untuk itu, Wapres menginginkan pemilu bukan sekadar aman dan damai, tapi juga demokratis, jujur dan adil.

"Wapres menekankan bahwa dengan pemilu yang bermartabat, maka kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara akan semakin tinggi, dan ini baik bagi masa depan demokrasi Indonesia," katanya.

Selain itu, Wapres juga meminta masyarakat untuk menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif, serta terus saling menghargai dan menghormati terhadap pilihan politik sesama warga bangsa.

Di masa tenang ini, Wapres berharap masyarakat bekerja menjalankan aktivitas seperti biasa sambil mempersiapkan diri untuk hari pemungutan suara nanti.

Terakhir, Wapres berharap Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan dengan suasana yang riang gembira.

Baca juga: Wapres: Jadikan Imlek momen perbaikan diri dan peningkatan integritas
Baca juga: Wapres Ma'ruf sampaikan Selamat Hari Pers Nasional

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Kebijaksanaan

situs slot 97
Bawaslu berterima kasih atas kritik dari film dokumenter "Dirty Vote"
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) saat memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Rio Feisalpri.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan dari film dokumenter "Dirty Vote".

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Lolly mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu, terutama pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut.

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.

Walaupun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.

"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan.

Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Senin (12/2) pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.

Baca juga: Bawaslu RI dalami dugaan fitnah dalami film "Dirty Vote"
Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Dunia suci pergi

epic win138
Dewan Pers dan 3 capres-cawapres gelar Deklarasi Kemerdekaan Pers
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri Deklarasi Kemerdekaan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am.
Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers dan tiga pasangan capres-cawapres menggelar 'Deklarasi Kemerdekaan Pers' serta penandatanganan Komitmen Kemerdekaan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Sabtu malam

Deklarasi tersebut dihadiri oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diwakili oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani, sedangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir secara virtual dan juga diwakili oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan kemerdekaan pers adalah salah satu simbol reformasi dan serta lambang tegak-nya demokrasi.

"Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun, sebaliknya merupakan penanda goyah-nya demokrasi apabila pers menjadi terbelenggu represi dan kehilangan independensi," kata Ninik di Gedung Dewan Pers.

Ninik juga mengingatkan kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang statis. Kemerdekaan pers akan menghadapi dinamika sekaligus tantangan baik dari dalam lingkungan pers maupun dari luar.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya informasi dan disinformasi maupun malainformasi.

"Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan satu-satunya rujukan informasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan Kemenkominfo mendukung Deklarasi Komitmen Kemerdekaan Pers dan mendukung pemilu yang damai, jujur, dan adil.

"Kebebasan pers indikator yang penting, alhamdulillah selama reformasi berjalan dan setelah melewati beberapa pimpinan nasional komitmen itu cukup kuat dan lewat Pemilu 2024 ini kita harapkan kompetisi yang adil dan tentu saja pemilu damai," ujarnya.

Kemudian capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan saat ini Indonesia sedang menjalani proses demokrasi dan ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Namun secara garis besar bisa dikatakan sebuah tempat masuk kategori demokrasi jika pertama mempunyai pemilu yang jujur, adil dan transparan, kedua memberikan ruang bagi oposisi dan yang ketiga memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi.

"Kalau kita ambil tiga bagian itu, maka media memiliki peran yang sangat mendasar untuk menjaga itu dan kami kami yang berada di pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam sebuah demokrasi untuk menjaga ruang agar tiga ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Tiga paslon siap hadir di Deklarasi Kemerdekaan Pers

Selanjutnya perwakilan Prabowo Subianto, Rosan Roeslani mengatakan Prabowo sangat menjunjung tinggi kebebasan pers dan mengatakan kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi.

"Pak Prabowo tidak bisa hadir pada malam hari ini, tapi beliau sangat menjunjung tinggi kebebasan pers karena kita adalah negara demokrasi yang besar di dunia. Kebebasan pers adalah salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri," ujarnya.

Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasi-nya kepada segenap insan pers yang telah memberitakan berbagai hal seputar kampanye dan pemilu, serta menyadari media punya peran penting dalam mengedukasi masyarakat.

"Terima kasih kepada media yang suda meliput kami, tentu begitu pentingnya suara media untuk bisa mengawal Pemilu ini dan saya juga tidak akan baperankok dengan tulisan-tulisan yang dimunculkan tapi Yang penting itu bisa mengedukasi masyarakat," tuturnya.

Ganjar juga berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan pers dan mendorong agar pers Indonesia menjadi lebih baik.

"Pers tentu saja makin terbuka makin baik dan akan bisa mengedukasi masyarakat, saya terus terang bagian yang memang mendorong, menjaga, agar persnya bisa lebih baik," kata Ganjar.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tanda Naga di Langit Berbintang

pinjaman online mudah acc
Hotman: Pelaku hoaks Mirage 2000-5 rugikan Kemhan diduga WNI
Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra (tiga kiri) didampingi oleh pengacara Hotman Paris Hutapea (dua kiri), Kepala Biro Humas Setjen Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha (kiri), Juru Bicara Menhan RI Dahnil Ahzar Simanjuntak (kanan), dan Sekjen Kemhan RI Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto (dua kanan), memberikan klarifikasi dan keterangan resmi terkait isu dugaan korupsi pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar saat jumpa pers di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/aa.
Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkan-nya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Pengacara Hotman Paris Hutapea curiga pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan RI merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Hotman, yang per hari ini resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Kemhan RI terkait kasus itu, menjelaskan hasil pengamatannya terhadap tayangan hoaks tersebut memperkuat keyakinannya video itu dibuat oleh orang Indonesia.

"Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkan-nya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia," kata Hotman saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin.

Tidak hanya itu, pengacara itu juga menyinggung DPP NCW yang namanya tercantum dalam beberapa video hoaks tersebut. "Jelas-jelas di video itu ada tulisan DPP NCW di penutupnya pun ada kata-kata dia," ucap Hotman.

DPP NCW yang disebut Hotman saat jumpa pers merujuk pada Dewan Pimpinan Pusat National Corruption Watch yang pernah menuding Raffi Ahmad terlibat kasus pencucian uang. Menurut Hotman, tuduhan DPP NCW terhadap Raffi sampai hari ini pun tidak terbukti.

Walaupun demikian, Hotman masih menunggu masa tenang berakhir sebelum memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh Kemhan RI. Dia membuka kemungkinan kasus itu dilaporkan ke Polri.

"Bisa juga, tetapi nanti tergantung dari putusan pimpinan Kemhan. Belum bisa (ada) putusan final sekarang, tetapi yang jelas bahwa video yang saya pamerkan benar-benar hoaks," tutur Hotman setelah menunjukkan video hoaks yang dia maksud saat jumpa pers.

Tidak hanya terkait pembelian Mirage, Hotman juga berbicara mengenai hoaks yang menyebut PT TMI mengatur kontrak-kontrak pengadaan alutsista di Kemhan RI, terutama selama kementerian itu dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Baca juga: Kemhan tunjuk Hotman Paris sebagai penasihat hukum kasus hoaks Mirage

Baca juga: Raffi Ahmad: Belum ada rencana laporkan NCW ke polisi

"Tuduhan PT TMI dapat komisi-komisi dari pengadaan pesawat itu bohong," ujar Hotman.

Dalam jumpa pers yang sama, Juru Bicara Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak meluruskan kabar miring terkait PT TMI. "PT TMI ini tidak pernah ada kontrak atau membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Jadi, tidak ada kontrak apalagi transaksi dan tidak pernah terlibat jual beli atau apapun itu dengan Kementerian Pertahanan," imbuh Dahnil.

Dalam beberapa hari terakhir, Kemhan RI dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diisukan terlibat suap pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar.

Menhan Prabowo juga disebut berkolusi dengan politikus Yunani yang juga anggota Parlemen Eropa Eva Kaili.

Eva saat ini masih menghadapi skandal korupsi yang melibatkan beberapa pejabat dari Qatar. Kasus itu kemudian dikenal dengan "Qatargate".

Dalam jumpa pers itu, Dahnil pun menegaskan Menhan Prabowo, Kemhan, dan pemerintah Indonesia tidak kenal Eva, apalagi berkomunikasi dengannya.

"Tidak tahu dia siapa," kata Dahnil saat ditanya kemungkinan pernah ada komunikasi dengan Eva selama pembelian alutsista.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

cara pasang colok bebas
Wapres dan istri berencana gunakan hak pilih pemilu pagi hari
Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi istri Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww/pri.
"Wapres dan Ibu Wury akan mencoblos di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, tepatnya sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 033, Taman Arcadia Mediterania, RW 14 RT 2, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok,"
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istri Wury Ma'ruf Amin berencana menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024, Rabu (14/2) pagi pukul 09.00 WIB, di tempat pemungutan suara (TPS) 033, Taman Arcadia Mediterania, Tapos, Depok.

"Wapres dan Ibu Wury akan mencoblos di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, tepatnya sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 033, Taman Arcadia Mediterania, RW 14 RT 2, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok," kata Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Masduki mengatakan Wapres dan istri akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota legislatif.

Menurut Masduki, dalam rangka menyukseskan transisi kepemimpinan nasional lima tahunan, Wapres tak bosan-bosan mengajak kepada segenap bangsa Indonesia yang mempunyai hak pilih agar berbondong-bondong datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

"Khususnya generasi muda, karena lebih dari separuh atau sekitar 52 persen pemilik hak suara pemilu kali ini, dari kalangan muda, di bawah 40 tahun yang jumlahnya sekitar 106 juta warga," ujar Masduki.

Dengan semangat muda, kata Masduki, Wapres mengajak semua warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk antusias berpartisipasi dalam pemilu, untuk menyongsong Indonesia Emas.

"Dukungan nyata warga dalam Pemilu adalah dengan mencoblos di TPS," kata dia.

Menurut Wapres, kata Masduki, suara setiap individu dalam pemilu sangat penting karena merupakan hak dasar dalam berdemokrasi.

"Suara dalam Pemilu bukan hanya untuk menentukan pemimpin bangsa, tetapi juga menentukan arah kebijakan negara secara keseluruhan," kata dia.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024