daftar permainan slot gacor

ratu89 demo 157Jutaan kata 735591Orang-orang telah membaca serialisasi

《daftar permainan slot gacor》

TPN Ganjar******

Orang-orang kayak kita kan tidak bisa jadi pemain di pengadaan listrik

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Heru Dewanto menyebutkan bahwa transisi energi dapat dimanfaatkan sebagai mesin ekonomi baru guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dikatakan bahwa transisi energi hanya sebagai tujuan untuk mencapai dekarbonisasi, kalau buat mas Ganjar dan pak Mahfud, buat kami, ini adalah mesin ekonomi baru," kata Heru saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut Heru, transisi energi bukan hanya sebatas transisi penggunaan energi dari semula berbasis fosil menjadi energi baru dan terbarukan (EBT) khusus di sektor tenaga listrik. Sektor lain seperti transportasi, industri, dan rumah tangga juga perlu dielektrifikasi guna menciptakan permintaan dan penawaran.

"Saat electrify everything(elektrifikasi segala sektor) maka demand (permintaan) terhadap listrik meningkat, demand terhadap EBT juga meningkat. Nah di sinilah kemudian terjadi proses transisi dari electrify everythingini adalah peluang bisnis baru, peluang ekonomi baru," kata Heru.

Selain itu, Heru menilai peningkatan pemanfaatan EBT juga sebagai transisi ekonomi di mana pengadaan pembangkit energi yang mulanya terbatas dikuasai oleh pelaku usaha dengan modal besar (high capital) menjadi lebih terdistribusi.

"Transisi ekonomi yang tadinya dikuasai oleh high capitalkarena pembangkit listrik kan ada yang 100 Megawatt ada yang 1000 Megawatt nah itu kan membutuhkan kapital yang sangat besar. Orang-orang kayak kita kan tidak bisa jadi pemain di pengadaan listrik," tutur Heru.

Dengan adanya transisi itu, kata Heru, yang disebut sebagai distributed power generationmaka pengadaan pembangkit energi bisa didistribusikan serta tidak dikuasai oleh pihak pemilik modal besar.

"Tapi kita-kita semua ini bisa juga menjadi power producermakanya ada istilah prosumer, produsen dan konsumer, jadi kita semua kan bisa pasang pembangkit listrik sendiri di rumah," ucap Heru.

Baca juga: TKN nilai transisi energi tidak mengurangi lapangan pekerjaan
Baca juga: Ekonom: Elektrifikasi pertanian wujud transisi energi berkeadilan

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Menkeu: Inflasi pangan bergejolak jadi fokus pemerintah jaga daya beli******

Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorberdalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui, perekonomian global diproyeksikan bakal melambat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini. Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen. Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp476 triliun, lalu naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun pada 2024.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.

Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.

“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menkeu.

Baca juga: TPIP perkuat ketahanan pangan jaga inflasi 2024 sebesar 2,5-1 persen
Baca juga: Jaga inflasi, Menko Airlangga: Bantuan beras diberikan hingga Juni

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi temui Sultan HB X di Keraton Kilen Yogyakarta******

Yogyakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menemui Raja Keraton Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Minggu.

Presiden Jokowi dengan menggunakan mobil Alpard berwarna hitam tiba di kawasan Keraton Kilen sekitar pukul 10.25 WIB.

Usai pertemuan tertutup bersama Sultan sekitar 1 jam lebih, Presiden hanya tersenyum dan menyapa awak media dengan melambaikan tangan dari dalam mobil meninggalkan lokasi.

Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Kridhomardowo Keraton Yogyakarta Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro menuturkan kunjungan Presiden di kediaman Sultan merupakan silaturahmi biasa.

"Ini kan hal yang sudah biasa kalau beliau ke Yogyakarta dan ada waktu biasanya memang silaturahmi kepada Ngarsa Dalem (Sultan HB X)," ujar Notonegoro usai pertemuan itu.

Notonegoro mengaku tidak tahu mengenai isi pembicaraan Presiden bersama Sultan.

Meski demikian, menantu Sultan HB X itu berpesan kepada awak media agar pertemuan empat mata itu tidak diterjemahkan berlebihan.

"Ada pesan dari kami, mohon jangan dinarasikan yang enggak-enggak lah. Ngarsa Dalem dengan Bapak Presiden kan memang sering bersilaturahmi. Gitu saja," kata dia.

Menurut dia, pertemuan itu tidak dilakukan di Kepatihan atau Kantor Gubernur DIY karena bertepatan hari libur.

"Kebetulan hari ini kan hari Minggu, kebetulan Ngarsa Dalem tidak di Kepatihan. Kemudian kalau di sini kan banyak pariwisata kemudian Ngarsa Dalem 'dhawuh'-nya menerima di Keraton Kilen," kata dia.

Notonegoro menuturkan Jokowi terakhir kali mengunjungi Keraton Yogyakarta pada Lebaran 2023. "Lebaran memang Pak Presiden bersama ibu dengan keluarga dan kami juga dengan keluarga. Tapi hari ini beliau sendiri. Ketemunya cuma berdua," ucap dia.

Baca juga: ICMI puji sikap tegas Presiden Jokowi yang konsisten bela Palestina

Baca juga: Presiden Jokowi terima kunjungan resmi PM Timor Leste di Istana Bogor

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Label：demo slot pra、cara mencicil akulaku、buku mimpi 91

Terkait：dana cepat cair、jagobet4d、tidak bisa upgrade kredivo、pinjol maucash legal atau ilegal、top gacor slot、jam gacor slot pragmatic、shopeepay pinjam、slot maxwin hari ini、situs slot gacor 2022 terbaru、daftar situs slot

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：autowin88（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

303hoki terbaru terpercaya

trik menang slot koi gate

gacor abis slot

dewakoin

ladangtoto

akun judi slot paling gacor

demo garuda138

slot 13

bonus free chip new member

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Saya tidak sedang bermain-main

bunga ceria bri

KPU Nunukan siapkan pesawat untuk distribusi logistik ke pedalaman******

Tanjung Selor (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menyiapkan pesawat udara perintis dan kapal tongkang atau LCT (landing craft tank)sebagai armada pendistribusian logistik pemilu 2024 ke wilayah pedalaman di daerah itu.

“Kami mendahulukan distribusi ke lima kecamatan di wilayah Krayan, yaitu Krayan Induk, Krayan Timur, Krayan Selatan, Krayan Barat, dan Krayan Tengah dimulai 3 Februari dengan menggunakan pesawat udara,” kata Ketua KPU Nunukan Rahman, di Nunukan, Sabtu.

Rahman mengatakan satu-satunya moda transportasi yang efektif untuk sampai di Krayan adalah pesawat udara perintis. Logistik yang diterbangkan dari Nunukan, Ibu Kota Kabupaten Nunukan akan sampai di bandara Yuvai Semaring pada hari yang sama, yaitu 3 Februari 2024.

Dari bandara di Kecamatan Krayan Induk itu, logistik akan didistribusikan ke empat kecamatan yaitu Krayan Timur, Krayan Selatan, Krayan Barat, dan Krayan Tengah, termasuk ke desa-desa dalam wilayah administratif kecamatan tersebut.

“Krayan Selatan dan Krayan Tengah itu agak sulit, terutama jika kondisi cuaca buruk bisa bermalam di perjalanan, sehingga menurut kami agak ekstra,” kata Rahman.

Meskipun begitu, kata dia, KPU Nunukan sudah memiliki pengalaman mendistribusikan logistik pada pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga walaupun prosesnya cukup sulit, ia optimistis tetap bisa berjalan sukses.

Terkait penyiapan armada itu, KPU Nunukan sudah berkomunikasi dengan maskapai penerbangan perintis, Lanud Anang Busra, dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Kami sudah meminta bantuan pihak terkait untuk membantu pendistribusian via jalur udara itu,” kata dia.

Adapun distribusi ke 14 kecamatan lainnya, antara lain Kecamatan Lumbis, Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, Sembakung, Tulin Onsoi, dan Sembakung Atulai akan mulai enam hari sebelum pemungutan suara.

“Berdasarkan aturan, H-1 sebelum pemungutan itu mulai didistribusikan dan sampai di PPK, tetapi kondisi geografis tidak memungkinkan maka dilakukan lebih awal supaya sampai tepat waktu,” kata dia.

Dia juga mengatakan KPU Nunukan menyewa armada kapal tongkang LCT (landing craft tank) untuk mendistribusikan logistik pemilu ke daerah tersebut.

“Kapal LCT itu akan memuat truk-truk yang berisi logistik pemilu, kemudian nanti berpencar sesuai wilayah distribusinya,” kata Rahman.

Khusus proses distribusi ke Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, dan Lumbis Pensiangan akan dilanjutkan menggunakan perahu long boatdengan jarak tempuh 6-10 jam perjalanan. Perahu tersebut juga disewa oleh KPU Nunukan.

Dia menegaskan pendistribusian logistik pemilu akan dikawal ketat oleh aparat TNI/Polri dan Bawaslu setempat.

“Pengawalan dan pengamanan di darat dilakukan oleh Patwal Polri, sedangkan distribusi di jalur laut dan sungai akan didampingi oleh TNI Angkatan Laut, termasuk teman-teman jajaran Bawaslu,” demikian Ketua KPU Nunukan.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

pinjol berizin ojk 2022

KPK limpahkan berkas perkara mantan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) ke tim jaksa KPK untuk segera disidangkan.

Selain itu, tim penyidik KPK juga turut melimpahkan berkas perkara Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS).

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka PT dan AKDS pada tim jaksa KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan pelimpahan tersebut dilaksanakan setelah tim jaksa KPK menyatakan tim penyidik telah memenuhi semua unsur pasal dari sisi materiil dan maupun formil.

Sesuai dengan kewenangan tim jaksa, masih dilakukan penahanan terhadap PT dan AKDS masing-masing selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK sampai 14 Februari 2024.

"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor segera disiapkan tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja," ujar Ali.

Baca juga: KPK tetapkan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro tersangka korupsi

Pada 16 November 2023, KPK mengumumkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso, Jawa Timur.

Tim penyidik KPK turut menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS), serta dua pengendali CV Wijaya Gemilang, Yossy S Setiawan (YSS) dan Andhika Imam Wijaya (AIW).

Kejaksaan Negeri Bondowoso sedang menindaklanjuti salah satu laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Kabupaten Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan milik YSS dan AIW.

AKDS dalam jabatannya dan atas perintah PT kemudian melaksanakan penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Tiga orang tertangkap tangan KPK di Bondowoso dibawa ke Jakarta

Selama penyelidikan berlangsung, YSS dan AIW melakukan pendekatan dan komunikasi dengan AKDS dan meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan.

Menindaklanjuti keinginan YSS dan AIW tersebut, AKDS kemudian melapor kepada PT. Hal tersebut kemudian ditanggapi PT dengan memerintahkan AKDS untuk mengakomodasi keinginan YSS dan AIW.

Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan, terjadi komitmen disertai kesepakatan antara YSS dan AIW dengan AKDS sebagai orang kepercayaan PT untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi.

KPK yang menerima informasi soal penyerahan uang tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan yang berujung dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempat pihak tersebut pada 15 Juni 2023 dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp225 juta.

Baca juga: KPK geledah Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso

Setelah ditetapkan sebagai OTT, keempat orang itu kemudian dibawa penyidik KPK ke Markas Polres Bondowoso untuk dimintai keterangan awal.

Dari pemeriksaan awal tersebut diketahui telah terjadi penyerahan uang kepada AKDS dan PT sejumlah Rp475 juta. Temuan itu kemudian menjadi bukti permulaan untuk segera didalami serta dikembangkan.

Atas perbuatannya, tersangka YSS dan AIW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka PT dan AKDS sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah Kantor BSBK Pemkab Bondowoso
Baca juga: KPK sidangkan penyuap Kajari Bondowoso di Pengadilan Tipikor Surabaya

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pacar hantuku

situs slot zoom

NU gelar puncak Harlah ke******

Yogyakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1).

"Kegiatan ini akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Sheikh Suhail Mohammed Al Mazroei," kata Ketua Panitia Pelaksana Harlah Ke-101 NU Syarif Munawi dalam keterangannya di Yogyakata, Sabtu.

Puncak harlah yang bertepatan dengan Harlah ke-98 NU berdasarkan kalender Masehi itu juga bakal dihadiri duta besar dari beberapa negara, serta tamu-tamu kehormatan lain yang merupakan mitra strategis UNU Yogyakarta.

Presiden Joko Widodo, kata Syarif, dijadwalkan meresmikan Gedung Kampus Terpadu UNU Yogyakarta dalam rangkaian awal acara puncak harlah tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada KH Ahmad Shiddiq (Rais Aam PBNU 1984-1991) sebagai Tokoh Pelopor Persaudaraan Kemanusiaan.

Dalam kesempatan itu juga berlangsung prosesi "Kickoff" Pembangunan MBZ College for Future Studies, prosesi peresmian Galeri Seni Nusantara, peresmian Industry Hub oleh Presiden RI, pertunjukan Teknologi Imersif: Ekspedisi Masa Depan, hingga penampilan Teatrikal "NU Masa Depan".

Menurut Syarif, sebelum acara puncak di UNU Yogyakarta, rangkaian Harlah Ke-101 NU tersebut bakal dibuka dengan istigasah di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Bantul pada Ahad (28/1).

Istigasah ini akan dipimpin langsung oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan diisi mauidhah hasanah oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Baca juga: Ganjar yakin PBNU dapat menjaga netralitas pada Pemilu 2024

Kegiatan ini akan diikuti oleh warga dan pengurus NU Bantul, para kiai pesantren di Bantul, serta santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman.

"Kegiatan doa bersama ini dimaksudkan untuk memohon pertolongan Allah SWT bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan Indonesia," ujar Syarif.

"Sebagai ungkapan syukur atas perjalanan Nahdlatul Ulama yang telah mencapai 101 tahun hijriah, panitia juga menyajikan 101 tumpeng untuk dinikmati bersama," kata dia lagi.

Pada Senin (29/1), kegiatan dilanjutkan dengan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

Kegiatan ini akan diisi oleh empat pembicara yakni Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir, COO Center for Shared Civilizational Values, North Caroline, USA, H Muhammad Cholil dan, pengajar di Boston University, USA Prof Robert W Hefner, serta anggota Lakpesdam PBNU Prof Ismail Fajrie Alatas.

Selain halaqah, PBNU juga akan menyelenggarakan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta pada Selasa (30/1).

Kegiatan Konbes NU tersebut akan fokus membahas Peraturan Perkumpulan (Perkum) yang mengatur dasar dan wewenang pembahasan dan penetapan hukum, metode dan proses pengambilan keputusannya, serta hal-hal terkait lainnya.

"Hal lain yang dibahas adalah perihal Perkum tentang pengelolaan fasilitas kesehatan, serta penyempurnaan Perkum tentang permusyawaratan dan pengukuran kinerja," ujar Syarif.

Baca juga: PBNU sebut Lampung menjadi terbaik ketiga masalah kaderisasi

Baca juga: PBNU nonaktifkan 63 pengurus karena jadi caleg dan tim sukses

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

erek erek bernyanyi

Soal penyitaan ponsel milik Aiman, Polisi: Sudah sesuai aturan******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa tindakan penyitaan telepon seluler milik Aiman Witjaksono yang dilakukan oleh tim penyidik sudah sesuai aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. "Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Pasal 1 angka 16 KUHAP berbunyi
"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Kemudian Ade Safri menjelaskan, tindakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya untuk melakukan penyitaan terhadap alat komunikasi berupa telepon seluler (ponsel) milik Aiman Witjaksono sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Pasal dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut berbunyi "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat".

Baca juga: Polda Metro Jaya: Penyitaan ponsel Aiman untuk penyidikan Ade Safri menambahkan bahwa pada 24 Januari 2024 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan sita. Yaitu memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap ponsel (hp) tersebut. "Merujuk pada surat permohonan dari penyidik ke PN Jaksel terkait permintaan izin penyitaan terhadap hp dimaksud, tertanggal 22 Januari 2024 dan tindakan penyitaan oleh penyidik juga telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan," ujar Ade Safri. Mantan Kapolrestabes Surakarta tersebut juga menjelaskan penyitaan ponsel milik Aiman didasarkan juga pada Pasal 39 KUHAP ayat (1) huruf e. Pasal tersebut berbunyi "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan". Jadi, menurut Ade Safri, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Dan saya jamin bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel serta bebas dari segala bentuk intimidasi maupun intervensi yg dapat mengganggu jalannya penyidikan," katanya.

Baca juga: Ponsel disita penyidik, Aiman khawatirkan kerahasiaan identitas informan Sebelumnya, usai diperiksa selama 12 jam oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Juru Bicara Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono mengkhawatirkan soal penyitaan ponselnya oleh penyidik. Menurut dia, penyitaan itu dapat mengungkapkan identitas narasumber atau informan yang menyebutkan bahwa ada oknum yang tak netral pada Pemilu 2024. "Kami diperiksa 12 jam, ada istirahat tadi beberapa kali dan saya harus sampaikan walaupun hp saya akhirnya harus disita," katanya.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Kami akan membela Aiman Witjaksono

Tapi dia berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumbernya. "Karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya," katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (26/1) malam. Aiman menjelaskan, dirinya sempat berdebat selama dua jam oleh penyidik mengenai penyitaan ponselnya tersebut. "Karena data saya semua ada di sana (ponsel), meskipun itu menjadi perdebatan hampir dua jam, tarik-ulur supaya hp itu kemudian jangan disita," katanya.
Tetapi penyidik bisa melakukan upaya paksa dari Pengadilan. "Yang kami tidak bisa melawan hal tersebut," katanya.

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

gacor malam ini slot

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

situs slot gacor terus

NU gelar puncak Harlah ke******

《daftar permainan slot gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，rtp ole388Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《daftar permainan slot gacor》bab terbaru。