pinjol terdaftar ojk terbaru

Tentara Pembebasan Alien

slot akun 5000

BPKP Buka Suara soal KCI Pilih Impor KRL China Ketimbang Jepang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merespons langkah PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang akhirnya lebih memilih mengimpor KRL dari Chinaketimbang Jepang.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut riviu awal pihaknya soal sengkarut impor trainset KRL memang tidak merekomendasikan pembelian barang bekas. Akan tetapi, Ateh belum bisa menegaskan apa alasan di balik KCI memilih 3 rangkaian baru dari China senilai Rp783 miliar.

"Kami tidak semua aksi korporasi BUMN dikawal, kalau semua tidak sanggup juga kita. Kita kawal yang sangat material dan substansial. Ini kalau belinya pilih China atau Jepang itu belum kami evaluasi," ucapnya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

Senada, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Sally Salamah menegaskan pihaknya tidak bisa menjelaskan mengapa Jepang kembali 'tertikung' dari China. Pasalnya, Jepang juga kalah saing dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Meski begitu, Sally mengatakan ada kemungkinan itu bisa saja terungkap dalam reviu lanjutan dari BPKP.

"Tanya ke KAI (mengapa pilih China ketimbang Jepang), jangan ke sini. Tapi mungkin saja (reviu soal asal negara impor KRL) kalau mereka meminta," ungkap Sally usai konferensi pers.

Proses impor KRL yang menjadi kontroversi ini berakhir dengan mendatangkan 3 rangkaian kereta baru dari China. KAI Commuter membeli 3 rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto menyebut pengadaan KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek. Ia mengklaim ini dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu.

Rapat tersebut diklaim dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder terkait lainnya.

Selain membeli 3 rangkaian KRL baru dari China, KCI juga menandatangani kerja sama pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru dari PT INKA. Mereka menginvestasikan hampir Rp3,83 triliun untuk produk dari perusahaan pelat merah tersebut.

Terpisah, seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas. China mengancam bakal menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Whoosh jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kendati, pernyataan sumber tersebut sudah pernah dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

Seto mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," bantah anak buah Luhut itu.

(skt/agt)

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

prediksi angka jitu hongkong

PUPR Buka Suara soal Kementerian ESDM Retak Imbas Proyek Gedung BSI******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons retakan bangunan Kementerian ESDMimbas pembangunan BSI Tower di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan dirinya belum tahu lebih lanjut soal hasil evaluasi atas masalah itu. Namun, ia memastikan gedung milik negara memang menjadi ranah PUPR via Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG).

"Nah, itu (KKBG) yang turun untuk menilai keandalan gedung. Jadi, itu soal keselamatan kan prioritas di situ dan itu tanggung jawabnya ada di Kementerian PUPR," kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Jubir Basuki Hadimuljono itu menegaskan KKBG berisikan para pakar yang memang ahli.

"Itu (KKBG) kan pakar isinya yang akan berikan penilaian terhadap kelayakan ataupun keandalan dari gedung. Hasilnya, pasti ada rekomendasi apakah perlu ada perkuatan atau rehabilitasi minor bahkan mayor, harus kita suntik segala macam, kita belum tahu," tandasnya.

Pembangunan BSI Tower membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Salah satunya, di Gedung Kementerian ESDM.

Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

Atas kejadian itu, PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PP selaku kontraktor proyek menyetop sementara pembangunan BSI Tower sejak Selasa (30/1). Mereka akan mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.

PT PP mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Mereka juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Dimana pedangku?

super189

ART di Singapura Dipenjara Gegara Pakai Uang Salah Transfer Rp181 Juta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Seorang asisten rumah tangga (ART) di Singapuradijatuhi hukuman enam minggu penjara atas tuduhan penyelewengan secara tidak jujur.

Micmic Cyndy, PRT yang merupakan seorang warga negara Filipina, menggunakan uang sebesar 15.500 dolar Singapura atau setara Rp181,8 juta (asumsi kurs Rp11.734 per dolar Singapura) dari rekeningnya usai menerima transfer uang lebih dari 17 ribu dolar Singapura atau Rp199,4 juta dari perusahaan asuransi.

Uang tersebut sebenarnya ditujukan untuk klaim medis orang lain.

Dilansir dari Channel News Asia, Tokio Marine Life Insurance Singapura menerima pernyataan dari nasabah mereka pada 24 Juli 2023 silam, yang menyebut bahwa ia tak menerima pembayaran untuk klaim medisnya dari perusahaan.

Kepala unit kepatuhan dan risiko di Tokio Marine Life Insurance Singapura kemudian menyelidiki masalah ini dan menyadari bahwa klaim yang diproses telah dibayarkan secara keliru ke rekening POSB milik Cyndy.

Jumlah total sebesar 17.151 dolar Singapura telah dibayarkan kepada Cyndy selama periode 8 Juni 2023 dan 27 Juli 2023.

Dilaporkan bahwa Cyndy mengetahui uang yang telah ditransfer itu bukan uang miliknya, dan bahwa uang itu telah ditransfer ke rekeningnya secara keliru.

Lihat Juga : Deutsche Bank Bakal PHK 3.500 Karyawan hingga 2025

Meski demikian, ia tetap menarik uang sebesar 15.560 dari rekeningnya dan membelanjakannya untuk dirinya sendiri, termasuk perjalanan ke kampung halamannya di Filipina antara 29 Juni 2023 dan 7 Juli 2023.

Pada Agustus 2023 lalu, Bank DBS mengirimkan surat kepada Cyndy untuk memintanya mengembalikan uang yang telah disetorkan secara keliru ke rekeningnya.

Cyndy menyetujui sisa dana yang tidak terpakai sebesar 1.591 dolar Singapura untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah. Namun, sisanya tidak dapat dikembalikan dan Tokio Marine Life Insurance Singapore mengajukan laporan polisi. Cyndy pun tidak melakukan ganti rugi.

Jaksa menuntut hukuman penjara tetapi menyerahkan keputusannya kepada pengadilan. Jaksa mengatakan bahwa jumlah yang disalahgunakan secara tidak jujur oleh Cyndy cukup besar, yaitu sebesar 15.560 dolar Singapura tanpa adanya ganti rugi.

Untuk penyelewengan yang tidak jujur, pelaku dapat dipenjara hingga dua tahun, didenda, atau keduanya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

pedang berbentuk pedang jauh

1000 mimpi bergambar

Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya mempunyai semangat yang sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah memutuskan perlu adanya perubahan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya Komisi II DPR pada tahun 2019 pun telah mengajukan inisiatif terhadap Undang-Undang tersebut demi penyempurnaan sistem pemilu. Salah satu penyempurnaannya, kata dia, yakni terkait ambang batas parlemen atau parliamentary treshold(PT). "Buat saya, apa yang diputuskan oleh MK tersebut sama dengan semangat yang ada di Komisi II DPR RI," kata Ahmad Doli saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan bahwa perubahan itu nantinya harus melalui kajian sehingga penetapan besaran PT memiliki dasar. Selain itu, dia menilai perubahan ambang batas itu dapat mengurangi suara terbuang dalam pemilu. Selain itu, menurutnya MK pun menegaskan bahwa perubahan itu perlu dilakukan dengan pembuatan undang-undang sebelum Pemilu 2029 dilaksanakan. Pembuatan undang-undang itu, kata dia, juga perlu memasukkan pertimbangan penyederhanaan partai politik. "Artinya DPR dan pemerintah harus melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017," kata dia. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Meng Po punya janji

gacor338

Pastika usulkan pusat rehabilitasi narkoba di resort berpadu herbal******

Saya saat di BNN sempat ke China melihat pusat rehabilitasi pecandu dengan memadukan herbal, akupunktur, dan akupresur tersebut

Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mengusulkan pusat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba di Provinsi Bali dapat menggunakan tempat akomodasi wisata berupa resort dan dipadukan dengan terapi pengobatan herbal.

"Bali adalah tempat ideal untuk itu (rehabilitasi pecandu narkoba-red). Saya yakin ilmu pengobatan Ayurveda dan usadha Bali dengan pengobatan herbalnya luar biasa, tetapi tentu nanti juga digabung dengan metode lainnya," kata Pastika di Denpasar, Jumat.

Pastika menyampaikan hal tersebut saat mengadakan reses ke Herbal Usadha Taru Pramana di Jalan Tukad Badung XXIII No 27 Renon Denpasar yang diterima oleh penekun herbal Usadha Taru Pramana dan penyembuh tradisional Bali Dr I Nyoman Sridana SKes, MSi.

"Pecandu narkoba jika dimasukkan ke lapas itu bukannya sembuh, malah bisa menjadi-jadi. Dosis narkoba yang dibutuhkan bisa semakin banyak karena mereka menjadi bergaul dengan pelaku bisnis narkoba. Selain itu, lama kelamaan bahkan malah dapat beralih menjadi pengedar," ujar Gubernur Bali periode 2008-2018 itu.

Baca juga: Mangku Pastika berharap regulasi daerah sesuai kebutuhan petani Bali

Bahkan, lanjut dia, mereka sangat rentan tertular HIV dan AIDS karena mereka beralih ke penggunaan narkoba suntik dan menggunakan jarum suntik secara bergantian.

Pastika yang juga mantan Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menyampaikan pemanfaatan herbal untuk para pecandu narkoba sudah lebih dulu diterapkan di China, yang juga dipadukan dengan akupuntur dan akupresur.

Bahkan pusat rehabilitasi didesain layaknya hotel sehingga para pecandu dapat merasakan seakan sedang berlibur dan sekali waktu dapat dikunjungi oleh pihak keluarga.

"Saya saat di BNN sempat ke China melihat pusat rehabilitasi pecandu dengan memadukan herbal, akupunktur, dan akupresur tersebut. Selain itu mereka juga mendapatkan layanan psikologi. Hasilnya luar biasa," ujarnya.

Pastika tidak memungkiri pusat rehabilitasi narkoba dengan menggunakan resort serta pengobatan tradisional dan herbal itu membutuhkan biaya yang tidak murah. Untuk di Bali, bisa pula dipadukan dengan kegiatan yoga.

"Tetapi bagi orang-orang kaya yang anaknya menjadi pecandu, tentu akan mati-matian berusaha untuk anaknya sembuh. Dengan cara rehabilitasi layaknya mereka berlibur, tentu juga akan mempercepat pemulihan," ucapnya lagi.

Sedangkan bagi para pecandu narkoba dari keluarga menengah ke bawah, tentunya tetap dapat memanfaatkan pusat rehabilitasi narkoba yang sudah disiapkan pemerintah.

Baca juga: Pastika: Penggunaan eco enzyme jadi cara untuk merawat lingkungan Bali

Pastika dalam kesempatan itu juga memuji I Nyoman Sridana yang telah menekuni pengobatan herbal dan usadha Bali untuk membantu kesehatan masyarakat Bali.

"Herbal jika dikembangkan dengan profesional bisa memberikan kontribusi pada kemanusiaan dan sekaligus memberikan pendapatan. Apalagi sekarang di tengah tren back to nature atau kembali ke alam," katanya.

Sementara itu I Nyoman Sridana mengatakan usahanya menekuni pengobatan herbal sejak tahun 2013 itu terus berkembang.

Peminatnya cukup banyak karena produknya terbukti mampu membantu menyembuhkan berbagai gangguan seperti asam urat, migrain, sakit kepala, gangguan persendian, dan sebagainya juga bermanfaat untuk meningkatkan imun dan kesehatan.

"Intinya taru pramana dapat menstimulasi saraf, menggunakan bahan organik dan tanpa pengawet. Selain digunakan orang dewasa juga bisa untuk anak-anak," ujarnya Sridana.

Sridana mengatakan ada puluhan produk yang diproduksinya dengan menggunakan bahan baku seluruhnya merupakan tanaman lokal. Ada 13 produk yang sudah mengantongi izin Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan 28 produk dengan izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

"Kami juga menyediakan bahan obat gratis dan masyarakat yang datang bisa merebus sendiri di rumah. Selain itu, bersama teman-teman di komunitas Gotra Pengusada Bali yang merupakan asosiasi penyehat tradisional juga rutin melakukan kegiatan bakti sosial membantu masyarakat," katanya.

Selain itu, Sridana juga kerap menerima kunjungan mahasiswa yang ingin belajar herbal dan usadha Bali.
 

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Pertempuran Galaksi

slot resmi 2022

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)