petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

trik main slot biar jp

okto88 89Jutaan kata 53413Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik main slot biar jp》

Istana: tak ada kebijakan batasi interaksi masyarakat dengan Presiden******

Istana: tak ada kebijakan batasi interaksi masyarakat dengan Presiden
Presiden Joko Widodo (tengah) membagikan kaos kepada warga saat mengunjungi gudang Bulog DIY di Kalasan, Sleman, D. I Yogyakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA FOTO/ Andreas Fitri Atmoko/agr/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Istana tidak ada kebijakan yang mengatur untuk membatasi kegiatan dan interaksi antara masyarakat dengan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Ari itu merespons soal dugaan intimidasi atau kekerasan yang dilakukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kepada warga sipil yang membentangkan spanduk saat Presiden Joko Widodo hendak menghampiri masyarakat di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (30/1).

"Kalau ketemu dengan masyarakat sangat dekat sekali menyapa, bahkan kita lihat apa pun bisa terjadi di dalam interaksi itu. Bahkan masyarakat bisa menitipkan sesuatu kepada Presiden itu terjadi, memberikan keluhan kepada Presiden tentang situasi apakah itu di daerahnya ada persoalan itu disampaikan secara langsung kepada Presiden. Itu situasi bagaimana cara presiden merespons masyarakat," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.

Adapun Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (30/1), dan rombongan Presiden melintas di depan Pasar Argosari. Iring-iringan presiden itu direkam oleh warga dan videonya dibagikan di beberapa media sosial.

Dalam video itu, nampak mobil yang diduga ditumpangi Jokowi berhenti di dekat kerumunan warga di depan Pasar Argosari.

Kemudian, seorang warga mendekati kerumunan yang diduga dihampiri Jokowi. Ia membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat Datang Bapak Jokowi. Kami Sudah Pintar, Kami Pilih Ganjar!".

Tidak lama, dua orang yang diyakini aparat mendekati warga laki-laki yang membentangkan spanduk itu dan membawanya jauh dari kerumunan.

Menanggapi hal itu, Ari menjelaskan bahwa pengamanan Presiden merupakan hal yang sering terjadi dalam kunjungan kerja.

Pengamanan terhadap Presiden dilakukan sebagai tindakan preventif yang dijalankan oleh pihak-pihak struktur teritorial, yakni dari kodim maupun korem.

Di sisi lain, Presiden juga tidak merasa terganggu saat menyapa masyarakat ada teriakan yang mendukung salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

Menurut Ari, Presiden sangat terbuka untuk berinteraksi dan menyapa masyarakat.

"Ini bagian dari cara Presiden berinteraksi dengan masyarakat secara terbuka. Walaupun ada teriakan pasangan calon atau upaya untuk memobilisasi di pinggir jalan meneriakkan pasangan calon dengan 'settingan' tertentu, saya kira Presiden sama sekali tidak terganggu," kata Ari.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kemenhub terus bangun fasilitas tingkatkan aspek keselamatan jalan******

Kemenhub terus bangun fasilitas tingkatkan aspek keselamatan jalan
Ilustrasi - Kemenhub membangun fasilitas keselamatan jalan demi meningkatkan aspek keselamatan bagi para pengguna jalan. ANTARA/HO-Ditjen Perhubungan Darat/am.
Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah....
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) terus membangun fasilitas perlengkapan jalan untuk meningkatkan aspek keselamatan bagi para pengguna jalan sesuai kewenangannya pada jalan-jalan nasional di seluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 25,  fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.

"Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah, di antaranya kami memasang alat penerangan jalan sebanyak 8.574 unit, rambu sebanyak 12.930 buah serta paku jalan sebanyak 30.083 buah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Ahmad Yani melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemenhub libatkan Bappenas-Kemenkeu susun rencana kerja dan anggaran

Ia menyampaikan Direktorat Lalu Lintas Jalan juga turut memasang alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sebanyak 68 unit, warning light237 unit, marka jalan sepanjang 1.418.712 meter, guard rail7.368 unit, delinator4.274 unit, dan cermin tikungan 3.480 buah.

"Hal ini terus menjadi perhatian kami karena faktor keselamatan jalan merupakan fokus utama sektor perhubungan. Hal ini dilakukan tentunya untuk kelancaran, keamanan, ketertiban, dan kemudahan dalam berlalu lintas," ungkap Yani.

Pembangunan fasilitas perlengkapan jalan di 2023 tersebar di 60 kabupaten/kota se-Indonesia seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Bantuan teknis berupa perlengkapan jalan ini diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang berkeselamatan dan juga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang saat ini masih cukup tinggi," tuturnya.

Selain itu, fungsi dari perlengkapan jalan tersebut agar pengguna jalan mengetahui situasi dan kondisi segmen berikutnya, mengendalikan pengguna jalan tetap pada jalurnya dan menjaga kecepatan dan jarak aman serta meminimalisir kesalahan pengguna jalan.

Baca juga: Kemenhub tekankan penyediaan transportasi jadi urusan wajib pemerintah

Selain dari pembangunan fasilitas keselamatan jalan, perlu dilakukan juga pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

"Fasilitas perlengkapan jalan yang sudah dibangun wajib untuk dilakukan pemeliharaan dan harus menjadi perhatian bersama. Untuk jalan nasional akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayahnya masing-masing. Sedangkan, untuk jalan provinsi/kabupaten/kota akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait," ucap Yani.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mahongtoto

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
buku mimpi buang air besar
rtp jingga888
situs gacor sekarang
cara pinjam hp di akulaku
tahta4d
cara dapat uang cuma cuma
inulpoker
dolantoto
kinghoki4d web
Daftar isi semua bab
Bab 1 menarabet
Bab 2 gambar kakek zeus pakai peci
Bab 3 lapakbonus
Bab 4 lobby111
Bab 5 kodesyairhk
Bab 6 slot terpercaya resmi
Bab 7 pinjol ilegal pasti acc
Bab 8 situs slot gacor dan terpercaya
Bab 9 slot bonus new member 200 di awal
Bab 10 trik jitu main slot fafafa
Bab 11 cara pinjam online kredivo
Bab 12 erek erek 3d angka berurutan
Bab 13 luxsury333
Bab 14 glowin88
Bab 15 situs slot777
Bab 16 aplikasi paylater
Bab 17 situs judi slot online gampang menang
Bab 18 download aplikasi kredivo
Bab 19 slot bet 777
Bab 20 rollingan slot 1
Klik untuk melihattersembunyi di tengah893bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Menantikan kedatangan Anda kembali

limit awal kredivo premium
Polisi pastikan ledakan di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom
Petugas kesehatan mengevakuasi pasien yang terdampak ledakan di Rumah Sakit Semen Padang pada Selasa sore (30/1/2024). ANTARA/Muhammad Zulfikar/pri.
Padang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Komisaris Besar Polisi Ferry Harahap memastikan ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom.

"Tolong diperjelas ke masyarakat agar tidak panik bahwa ini bukan ledakan bom," kata Kapolresta kepada wartawan di Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Ferry mengatakan saat ini pihak rumah sakit sedang fokus pada evakuasi pasien rawat inap ke sejumlah rumah sakit di Kota Padang, termasuk juga pasien rawat jalan dan pasien yang sedang berada di unit gawat darurat diperbolehkan pulang.

"Pascaledakan, rumah sakit ini tidak beroperasi sehingga pasien-pasien ini dievakuasi ke rumah sakit lain," kata Ferry.

Baca juga: Rumah Sakit Semen Padang belum ketahui penyebab ledakan

Mengenai sumber atau penyebab ledakan, Kapolresta menegaskan saat ini polisi, khususnya tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis), masih terus mendalami dan menyelidiki.

Dari hasil pengamatan sementara, lanjut Ferry, fasilitas di lantai tujuh rumah sakit tersebut terdampak cukup parah akibat ledakan. Namun, belum diketahui pasti apa saja alat-alat yang rusak.

Baca juga: RS Semen Padang pindahkan pasien ke rumah sakit lain pascaledakan

Sementara itu, Direktur Utama RS Semen Padang dr. Selfi Farisha mengatakan belum mengetahui pasti penyebab ledakan yang terjadi di rumah sakit tersebut pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 WIB.

"Kita belum bisa memastikan sumber dan penyebab ledakan ini," kata Direktur Utama RS Semen Padang dr. Selfi Farisha.

Saat ini manajemen rumah sakit sedang mengevakuasi seluruh pasien rawat inap yang terdata sebanyak 102 orang. Seluruh pasien tersebut dipindahkan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

slot maxwin terbaru
NU gelar puncak Harlah ke-101 di UNU Yogyakarta
Arsip foto - Bendera Nahdlatul Ulama (NU) dikibarkan di sela Harlah Ke-78 Muslimat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim/aa.
Yogyakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1).

"Kegiatan ini akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Sheikh Suhail Mohammed Al Mazroei," kata Ketua Panitia Pelaksana Harlah Ke-101 NU Syarif Munawi dalam keterangannya di Yogyakata, Sabtu.

Puncak harlah yang bertepatan dengan Harlah ke-98 NU berdasarkan kalender Masehi itu juga bakal dihadiri duta besar dari beberapa negara, serta tamu-tamu kehormatan lain yang merupakan mitra strategis UNU Yogyakarta.

Presiden Joko Widodo, kata Syarif, dijadwalkan meresmikan Gedung Kampus Terpadu UNU Yogyakarta dalam rangkaian awal acara puncak harlah tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada KH Ahmad Shiddiq (Rais Aam PBNU 1984-1991) sebagai Tokoh Pelopor Persaudaraan Kemanusiaan.

Dalam kesempatan itu juga berlangsung prosesi "Kickoff" Pembangunan MBZ College for Future Studies, prosesi peresmian Galeri Seni Nusantara, peresmian Industry Hub oleh Presiden RI, pertunjukan Teknologi Imersif: Ekspedisi Masa Depan, hingga penampilan Teatrikal "NU Masa Depan".

Menurut Syarif, sebelum acara puncak di UNU Yogyakarta, rangkaian Harlah Ke-101 NU tersebut bakal dibuka dengan istigasah di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Bantul pada Ahad (28/1).

Istigasah ini akan dipimpin langsung oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan diisi mauidhah hasanah oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Baca juga: Ganjar yakin PBNU dapat menjaga netralitas pada Pemilu 2024

Kegiatan ini akan diikuti oleh warga dan pengurus NU Bantul, para kiai pesantren di Bantul, serta santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman.

"Kegiatan doa bersama ini dimaksudkan untuk memohon pertolongan Allah SWT bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan Indonesia," ujar Syarif.

"Sebagai ungkapan syukur atas perjalanan Nahdlatul Ulama yang telah mencapai 101 tahun hijriah, panitia juga menyajikan 101 tumpeng untuk dinikmati bersama," kata dia lagi.

Pada Senin (29/1), kegiatan dilanjutkan dengan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

Kegiatan ini akan diisi oleh empat pembicara yakni Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir, COO Center for Shared Civilizational Values, North Caroline, USA, H Muhammad Cholil dan, pengajar di Boston University, USA Prof Robert W Hefner, serta anggota Lakpesdam PBNU Prof Ismail Fajrie Alatas.

Selain halaqah, PBNU juga akan menyelenggarakan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta pada Selasa (30/1).

Kegiatan Konbes NU tersebut akan fokus membahas Peraturan Perkumpulan (Perkum) yang mengatur dasar dan wewenang pembahasan dan penetapan hukum, metode dan proses pengambilan keputusannya, serta hal-hal terkait lainnya.

"Hal lain yang dibahas adalah perihal Perkum tentang pengelolaan fasilitas kesehatan, serta penyempurnaan Perkum tentang permusyawaratan dan pengukuran kinerja," ujar Syarif.

Baca juga: PBNU sebut Lampung menjadi terbaik ketiga masalah kaderisasi 

Baca juga: PBNU nonaktifkan 63 pengurus karena jadi caleg dan tim sukses

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

klik dapat uang
Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Quanqingshanhe

nama situs slot gacor terpercaya
Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Senjata pamungkas sihir dan sains

situs web slot terpercaya
Menkeu: Inflasi pangan bergejolak jadi fokus pemerintah jaga daya beli
Tangkapan layar - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Imamatul Silfia/aa.
Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorberdalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui, perekonomian global diproyeksikan bakal melambat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini. Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen. Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp476 triliun, lalu naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun pada 2024.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.

Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.

“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menkeu.

Baca juga: TPIP perkuat ketahanan pangan jaga inflasi 2024 sebesar 2,5-1 persen
Baca juga: Jaga inflasi, Menko Airlangga: Bantuan beras diberikan hingga Juni

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Hutan belantara fantasi

slotreceh
Densus 88 amankan lagi terduga teroris di Boyolali
Ilustrasi - Petugas kepolisian melakukan penjagaan saat dilakukan penggeledahan di salah satu rumah terduga teroris di Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (4/6). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/kye/pri.
Belum bisa menyampaikan jaringan apa karena saya bukan wewenang terkait dengan itu.
Boyolali (ANTARA) - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan lagi seorang terduga teroris di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengatakan bahwa identitas lengkap terduga teroris tersebut dikantongi oleh Densus 88.

"Ini pengembangan yang kemarin, berkaitan dengan kemarin juga,' katanya.

Ia mengatakan bahwa penangkapan warga Kecamatan Cepogo tersebut pada hari Sabtu sekitar pukul 11.00 WIB.

"Penangkapannya katanya di jalan," kata Kapolres.

Menyinggung mengenai penggeledahan oleh Densus, menurut dia, sejauh ini belum ada laporan dari polsek setempat.

"Laporan dari kapolsek belum ada di rumahnya, tetapi di kemudian hari, saya belum tahu. Anggota kami masih standby di polsek," katanya.

Mengenai keterkaitan terduga teroris dengan jaringan tertentu, AKBP Petrus Parningotan juga belum dapat menyampaikannya.

"Belum bisa menyampaikan jaringan apa karena saya bukan wewenang terkait dengan itu. Katanya masih seputar kemarin. Pengembangan kemarin itu," kata Kapolres.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu informasi selanjutnya apabila dimintai bantuan terkait dengan hal itu.

Sebelumnya, pada hari Kamis (25/1) Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan sepuluh terduga teroris di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kota Surakarta.

Baca juga: Polri sebut 10 terduga teroris ditangkap di Jateng kelompok JI
Baca juga: Densus geledah rumah seorang terduga teroris di Solo

Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024