kode alam melahirkan

slot receh terbaru 480Jutaan kata 75158Orang-orang telah membaca serialisasi

《kode alam melahirkan》

Prabowo soal presiden boleh kampanye: Kita berpegang pada aturan******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan presiden boleh berkampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prabowo, ketentuan presiden berkampanye diatur dalam undang-undang sehingga presiden berpedoman pada aturan tersebut.

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Terkait itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara untuk teknis aturan kampanye, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengatur jika presiden dan wakil presiden memutuskan ambil cuti untuk kampanye harus dilakukan secara bergantian. Aturan lainnya, jadwal cuti Presiden disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke KPU paling lambat tujuh hari kerja sebelum presiden/wakil presiden kampanye.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur presiden diperbolehkan berkampanye, tetapi wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.
Baca juga: Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU
Baca juga: Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024
Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Presiden: Bantuan Program Indonesia Pintar tidak boleh dibelikan pulsa******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa bantuan dana Program Indonesia Pintar tidak boleh dibelikan telepon selular atau pulsa telepon selular.Hal itu disampaikan Presiden Widodo saat menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar di Magelang, Jawa Tengah, Senin, sebagaimana disaksikan melalui tayangan video dari Jakarta.

“Uang ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah. Untuk beli buku, untuk beli alat-alat tulis, untuk beli seragam, untuk beli sepatu bisa. Untuk beli pulsa handphone? tidak boleh. Untuk beli handphone nggak boleh, untuk beli pulsa handphone tidak boleh,” kata Jokowi.

Dia mengatakan bantuan Program Indonesia Pintar diberikan kepada siswa dan siswi di Magelang masing-masing untuk SD sebesar Rp450 ribu per tahun, SMP Rp750 ribu per tahun, dan SMA/SMK sebesar Rp1,8 juta per tahun.

“Saya kira (jumlahnya) cukup dan patut kita syukuri bersama,” kata Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi dan Ibu Negara salurkan bantuan beras di Salatiga

Baca juga: Kemendikbud: Program Indonesia Pintar 2023 sasar 17,92 juta siswa

Dia mengatakan bantuan Program Indonesia Pintar sepanjang 2023 sudah diberikan kepada 18 juta siswa dan siswi di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Sedangkan untuk 2024 bantuan ditargetkan untuk diberikan kepada 18,6 juta siswa dan siswi.

Presiden mengimbau para siswa untuk cermat dalam memanfaatkan dana bantuan Indonesia Pintar. Dia juga meminta para siswa dan siswi semangat belajar.

“Karena sekarang untuk biaya kebutuhan sekolah sudah ditutup dari Program Indonesia Pintar ini, termasuk nanti yang SMA/SMK, kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi bisa mengajukan nanti ke KIP (Kartu Indonesia Pintar) kuliah atau ke LPDB,” jelasnya.

Dia menyampaikan sudah ada 960 ribu pelajar yang memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah.

Baca juga: KSP: Program Indonesia Pintar untuk tingkatkan prestasi peserta didik

Baca juga: Jokowi: Indonesia Emas 2045 butuh eksekusi pintar kepemimpinan kuat

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Label：betaja88、caisar888、buku tafsir mimpi bergambar 2d

Terkait：pengajuan paylater、slot slot gacor、cara belanja menggunakan kredivo、fins88、buku mimpi 2d 58、slot deposit dana 5000、cara pinjam di bri online、buku mimpi togel、link slot gacor 2022 terbaru、erek palu

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：server nuke slot（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26

Daftar bab terbaru

situs asli gacor

slot gacor korea

uang hoki pinjaman online

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Rencana Promosi Pakan Meriam

situs gacor pasti wd

RSUP Fatmawati Jakarta berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal******

Jakarta (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati Jakarta berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal perdana pada Senin (22/1) sebagai bagian dari program pengampuan layanan urologi-nefrologi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk meratakan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

"Upaya ini adalah upaya di hilir dengan maksud menekan biaya yang akan terjadi bagi orang-orang yang akan cuci darah secara rutin. Itu akan jauh lebih besar," kata Plt Direktur Utama RSUP Fatmawati dr Mohammad Syahril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Syahril menjelaskan pasangan donor dan resipien transplantasi ginjal merupakan seorang ibu (41 tahun) yang mendonorkan ginjal kiri ke anak perempuannya (20 tahun) yang diketahui mengalami gagal ginjal sejak Oktober 2023 akibat penyakit glomerulonefritis kronik atau peradangan ginjal.

Baca juga: "Finerenone" jadi obat baru tangani penyakit ginjal kronis

Operasi, kata dia, dilakukan oleh dokter spesialis urologi RSUP Fatmawati Jakarta bersama dengan dokter spesialis urologi konsultan dari RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai rumah sakit pengampu nasional. Dokter spesialis urologi juga didampingi oleh dokter spesialis nefrologi, anestesi, radiologi, dan berbagai dokter spesialis lain yang tergabung dalam tim transplantasi ginjal.

Syahril mengatakan pelayanan transplantasi ginjal ini merupakan wujud dari transformasi kesehatan pilar pelayanan rujukan. Pelayanan ginjal ini masuk dalam pelayanan penyakit prioritas selain kanker, jantung, dan stroke.

Menurut dia, Kemenkes RI telah memiliki program untuk mengawal di hulu dengan preventif, yang lebih penting daripada upaya di hilir. Program preventif mencegah masyarakat mengalami gagal ginjal kronis melalui berbagai cara edukasi dan promosi pola hidup sehat, termasuk pola makan dan pola hidup untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang dapat mencegah terjadinya gangguan ginjal.

Baca juga: Didamping tim RSCM, RSWS Makassar sukses operasi transplantasi ginjal

Ia berharap layanan transplantasi ginjal di RSUP Fatmawati akan berkesinambungan dan menjadi alternatif solusi pengobatan untuk pasien gagal ginjal karena dapat memberikan kualitas hidup dan angka harapan hidup yang lebih baik.

Ketua Tim Transplantasi Ginjal dr Elizabeth Yasmine Wardoyo mengatakan kondisi terakhir pendonor saat ini sudah stabil dan kembali ke ruang perawatan biasa, sementara kondisi resipien juga baik.

Artinya, kata dia, fungsi ginjalnya yang saat ini dalam pengawasan ketat sudah berlangsung baik.

Baca juga: RSUP HAM Medan kembali lakukan operasi transplantasi ginjal

"Resipien akan dirawat secara intensif, saat ini masuk ke dalam perawatan ICU atau unit perawatan intensif, kemudian di Rumah Sakit Fatmawati sudah mengembangkan ICU bertekanan positif yang kami khususkan untuk resipien transplantasi organ guna meminimalkan infeksi pascaoperasi," ucapnya.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Ujung pedang

gacor 118

50 ribu lebih KPPS di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 50.183 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan Pemilu 2024 dan telah dilakukan pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada Kamis.

Pelantikan tersebut dilakukan setelah melewati
proses seleksi sejak Januari 2023. "Pada hari ini Kamis 25 Januari 2024, KPU RI serentak di Indonesia menggelar pelantikan KPPS," kata Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti saat ditemui di Kecamatan Kembangan.

Endang menambahkan, setiap satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan ditempatkan tujuh petugas KPPS dengan SK penugasan mulai 25 Januari 2024 sampai 25 Februari 2024.

"Tapi tugas efektifnya adalah hari-hari menjelang pemungutan suara, karena mereka punya tugas," katanya.

Baca juga: KPU Jakbar selesaikan sortir lipat suara Pemilu 2024

Tugas pertama adalah membagikan surat undangan pemilih. "Jadi mulai hari ini SK-nya sudah keluar. Mereka sudah mulai bekerja, memberikan surat pemberitahuan pemilih kepada pemilih sesuai DPT-nya," kata Endang.

Kedua adalah mendirikan TPS. Dalam hal ini tenda TPS dan perangkat TPS lainnya. "Karena kita nanti melihat, ada penggunaan (aplikasi) 'SI REKAP'. 'SI REKAP' ini adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI," katanya.

Endang menyebut beberapa syarat agar diterima menjadi petugas KPPS. "Pertama adalah syarat administrasi, yaitu petugas KPPS minimal berijazah SMA," kata Endang.

Yang kedua, adalah pendaftar harus dalam kondisi sehat. "Jadi ada pemeriksaan (kesehatan) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Baca juga: KPU Jakbar sebut beberapa poin penting bagi pemilih pemula

Semua diperiksa di Puskesmas Kecamatan atau kelurahan dan harus lolos tes kesehatan.E ndang menuturkan bahwa kesehatan petugas KPPS menjadi indikator penting dalam seleksi kali ini.

Banyak yang mendaftar tapi tidak lolos secara kesehatan karena gangguan penyakit komorbid, gula darah, tekanan darah tinggi dan sebagainya. "Dan semua KPPS ini berusia maksimal 55 tahun," kata Endang.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 terdapat 31 orang petugas KPPS yang meninggal di DKI Jakarta dan 12 orang di antaranya di Jakarta Barat (Jakbar) karena sakit jantung, kelelahan dan hipertensi.

"Sehingga tes kesehatan bagi KPU itu wajib. Tidak boleh ada orang yang tidak lolos 'screening' kesehatan kemudian menjadi petugas KPU," kata Endang.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Yaozei

slot gacor daftar langsung maxwin

Kemenkes kemukakan empat syarat pemberian MPASI sesuai rekomendasi WHO******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kerja Standar Kecukupan Gizi dan Mutu Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak (KIA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Mahmud Fauzi mengemukakan empat syarat pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Yang pertama dari segi waktu, tepat waktu. Maksudnya, jangan sampai tadi sudah disampaikan baru umurnya lima bulan atau baru umur tiga bulan sudah dikasih makanan," katanya dalam diskusi tentang MPASI memperingati Hari Gizi Nasional yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Fauzi mengatakan ketepatan waktu dalam pemberian MPASI harus diperhatikan dengan baik. Ia menjelaskan MPASI diberikan pada bayi berusia 6-23 bulan dan tidak boleh terlambat, karena dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak.

Kedua, kata dia, adalah adekuat. Ia mengungkapkan adekuat berarti MPASI yang diberikan memiliki nilai gizi yang padat dan beragam, terutama kaya akan protein hewani.

"Karena protein hewani itu mengandung asam amino esensial yang memang mudah diserap oleh tubuh dan dibutuhkan untuk tumbuh kembang baik," ujarnya.

Baca juga: Tangisan si kecil tak selalu berarti ASI ibu kurang

Baca juga: Dokter bagikan ciri-ciri bayi cukup ASI

Baca juga: Dokter: Waspadai demam saat anak tumbuh gigi

Ketiga, kata Fauzi, adalah aman. Ia menyebutkan MPASI harus aman dari segi cara pengolahan dan penyajiannya, karena MPASI bagi masing-masing golongan usia bayi berbeda-beda jenisnya.

Ia menjelaskan, pada bayi usia 6-8 bulan MPASI yang diberikan bukanlah makanan-makanan padat. Selanjutnya pada usia 9-11 bulan bayi baru boleh dikenalkan dengan makanan yang dicincang, dan kemudian pada usia 12-23 bulan baru bayi dapat dikenalkan dengan makanan-makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga.

Adapun syarat yang terakhir, pemberian MPASI harus diberikan secara tepat, baik dari segi jumlah kalori maupun frekuensi seberapa sering bayi diberikan MPASI.

"Nah, MPASI ini juga diharapkan berasal dari makanan lokal setempat. Seperti tadi, yang kadang-kadang orang berpikir protein hewani itu mahal, padahal sebetulnya bisa, minimal (satu butir) telur. Tapi di daerah-daerah Indonesia bagian tengah dan timur mungkin di sana banyak ikan ya, ikannya tidak harus dijual malah harusnya dikonsumsi buat anak-anaknya," tutur Fauzi.

Untuk itu, dalam memperingati Hari Gizi Nasional, Kemenkes mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para ibu yang memiliki bayi, untuk bisa memberikan MPASI yang berkualitas, beragam, dan kaya akan protein hewani untuk masa depan generasi penerus bangsa.

Baca juga: Pilihan aktivitas fisik dan olahraga bagi bayi, anak-anak, dan remaja

Baca juga: Dokter: Kurang lengkapnya imunisasi berisiko sebabkan Polio pada anak

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Makam Peri

bundapoker

PM Korea Selatan Han Duck******

Seoul (ANTARA) - Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo dinyatakan positif COVID-19 pada Ahad, demikian diungkapkan kantornya.

PM Han terdiagnosis COVID-19 dua hari sepulang dari Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, kata kantor perdana menteri Korsel.

Han telah membatalkan agenda dinas resminya untuk pekan depan, termasuk rapat Kabinet pada Selasa (23/1). Menteri Keuangan sekaligus wakil PM Choi Sang-mok akan menggantikan tugas Han dan diperkirakan akan memimpin rapat Kabinet.

Selama seminggu ke depan, Han akan mengawasi tugas harian dari kediamannya melalui telepon.

Salah satu pejabat pemerintah mengatakan bahwa belum diketahui pasti apakah ketidakhadiran Han akan mengubah jadwal agenda atau rapat Kabinet.

Sumber: Yonhap-OANA

Baca juga: Peringati 73 tahun Perang Korea, PM Korsel janjikan pertahanan kuat

Baca juga: PM Korsel akan tetap berlakukan larangan impor produk perikanan Jepang

Presiden Jokowi gelar pertemuan bilateral dengan Presiden Korsel

sistem perdagangan paksa

voucher telkomsel 4gb

Pengamat: "Crowdfunding" desa harus selaras dengan pembangunan SDM******

Jakarta (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah mengatakan crowdfunding atau pendanaan dengan melibatkan masyarakat di desa harus dibarengi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa agar berjalan maksimal.

Hal tersebut dikemukakannya dalam merespons visi misi dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat antara para Cawapres pada Minggu (21/1).

"Crowdfunding itu apakah bisa menghalau keinginan warga desa untuk hijrah ke kota? bisa jadi iya, namun itu bisa tumbuh jika kapasitas warga desa meningkat," kata Tantan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Tantan mengemukakan kecakapan masyarakat dalam mengidentifikasi peluang dan potensi desa, rasa kemandirian dalam membuat keputusan terkait desa, serta kesadaran untuk membangun desa yang mereka tinggali harus menjadi perhatian untuk memaksimalkan kebijakan tersebut.

"Ini adalah semua persoalan mengapa urbanisasi sulit untuk dicegah," ujarnya.

Di sisi lain, Tantan menyebutkan kota selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi warga desa, karena memiliki lebih banyak peluang. Ia menilai kota selalu diposisikan secara head-to-head dihadirkan untuk menggoda warga desa untuk hijrah ke kota.

"Akibatnya adalah desa dengan segala potensi yang sangat besar, mulai dari potensi lahan, kekayaan bumi, alam, serta sumber daya yang ada di desa tidak bisa dikelola secara optimal, karena sumber daya desa yang profesional dan ahli lebih banyak yang hijrah ke kota," paparnya.

Untuk itu, ia menyarankan agar kebijakan pemerintah harus lebih bisa membangun kapasitas SDM yang ada di desa, agar pemanfaatan sumber daya di desa dapat dilakukan secara maksimal, sehingga masyarakat yang tinggal di desa, merasa cukup untuk tetap tinggal di desa.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengutarakan pentingnya membangun rasa kepemilikan atau sense of belonging di kalangan warga desa, agar warganya tidak kabur ke kota dan membiarkan desa terbengkalai.

"Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor satu se-Indonesia, kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding, jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi," ujarnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Muhaimin ajak capres dan cawapres untuk tobat ekologis

Baca juga: Ganjar-Mahfud siapkan 7 langkah ciptakan lingkungan berkelanjutan

Baca juga: TKN beberkan strategi Prabowo tingkatkan kesejahteran petani

Aku, si penjelajah bayangan

sosrototo

Presiden Jokowi belum putuskan akan ikut kampanye******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, meski ia mengatakan sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik boleh berkampanye dan memihak.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk berkampanye atau tidak.

Sebelumnya, Presiden menyebutkan bahwa baik presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka untuk kampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan Presiden itu menanggapi terkait sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses (timses) untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, menurut dia kampanye termasuk hak demokrasi dan hak politik setiap warga, termasuk Presiden dan para menteri.

Ia menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut Presiden, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Presiden kembali menekankan dirinya boleh kampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara," katanya.
Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet
Baca juga: Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU
Baca juga: Hindari debat publik, Jokowi tak mau lagi nilai debat capres-cawapres

《kode alam melahirkan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，demo domino qqHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kode alam melahirkan》bab terbaru。