cara kredit hp pakai kartu kredit

Berubah menjadi Loli

KKP Akui Pengambilan Pasir Laut di Masa Lalu Rusak Lingkungan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir lautpada masa lalu memang merusak lingkungan, sehingga dilarang untuk diekspor sejak 2003.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan berkaca pada masa itu, maka saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.

"Pengambilan pasir laut terdahulu terjadi kerusakan lingkungan antara lain karena pengambilannya tidak diatur dan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, sehingga melalui PP ini tata cara atau tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan itu diatur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelasnya.

Namun, ia memastikan ekspor pasir laut bukan tujuan utama dibuatnya beleid tersebut. Selain itu, berbagai pertimbangan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian alam laut.

"Kami akan pastikan para pihak yang melakukan pembersihan sedimentasi di laut itu benar-benar mengedepankan ekologi untuk memelihara kesehatan laut, sebab itu alat yang digunakan harus ramah lingkungan," pungkasnya.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Panggil si jenius

IHSG Tergelincir ke 6.687 Usai 324 Saham Jatuh******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.687 pada Jumat (26/5) sore. Indeks saham melemah 17 poin atau 0,26 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,10 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,50 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 204 saham menguat, 324 saham terkoreksi, dan 209 saham lainnya stagnan. Terpantau, 6 dari 11 saham di indeks sektoral melemah dipimpin sektor teknologi yang minus 2,14 persen. Sedangkan, 5 sektor saham lainnya menguat dipimpin oleh non cyclical plus 1,32 persen.

Senada dengan Asia, bursa saham Eropa juga bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,18 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,13 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,10 persen.

Bursa Amerika juga bervariasi. Indeks S&P 500 menguat 0,88 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,31 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 2,46 persen.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Erick Thohir Bakal Konsolidasi Aset BUMN di Kawasan Monas******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan mengkonsolidasikan aset berupa gedung milik perusahaan pelat merah di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan nilai aset serta memberikan keuntungan bagi BUMN. Hal itu Erick sampaikan saat meresmikan Menara Reksadana di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5) ini.

Adapun sejumlah gedung milik BUMN di kawasan Monas antara lain Menara Danareksa, Gedung Kementerian BUMN, Gedung Pertamina, hingga Menara BSI yang masih dalam proses pembangunan.

Ia menilai aset BUMN di area Monas merupakan kelas premium. Karenanya, mubazir kalau tidak dimaksimalkan.

Apalagi, imbuh Erick, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memugar area Monas menjadi kawasan hijau. Dengan begitu kawasan di jantung Jakarta itu akan lebih menarik.

"Jadi kalau ada dua titik ini, salah satunya kami melihat titik ini adalah yang salah satunya punya value mahal," kata Erick.

"Nah karena itu saya bicara sama Danareksa untuk mendorong konsolidasi aset-aset BUMN yang ada di sekitar Monas ini menjadi sebuah payung properti fund. Di mana kami ingin kawasan ini supaya aset BUMN value-nya ditingkatkan, salah satunya ini," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Waskita Karya******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris PTWaskita Karya (Persero) Tbk.

Perombakan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (RUPST), Kamis (25/5).

Erick menunjuk Mursyid yang sebelumnya menjabat sebagai direktur HCM, pengembangan sistem dan legal sebagai direktur utama menggantikan Destiawan Soewardjono.

Sementara di dewan komisaris, Erick menunjuk Addin Jauharudin sebagai komisaris independen menggantikan Ahmad Erani Yustika.

Destiawan Soewarjono sebelumnya diberhentikan sementara sebagai direktur utama Waskita buntut dari langkah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Pemberhentian itu berlaku sejak 29 April 2023.

Pemberhentian itu diketahui dari Surat Keterbukaan Informasi Nomor 656/WK/DIR/2023 tertanggal 2 Mei yang dikirimkan Waskita Karya kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Pemberhentian dalam surat itu dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Lebih lanjut, RUPST Waskita pada hari ini dilangsungkan dengan sembilan mata acara. Selain perombakan direksi dan komisaris, salah satu mata acara lainnya adalah penyampaian laporan tahunan perseroan.

Laporan itu termasuk laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2022.

"Kami yakin dengan penyesuaian ini, akan membawa Waskita bergerak lebih solid, terutama dalam mendukung langkah transformasi perusahaan untuk menciptakan bisnis yang lebih sehat dan prudent," ungkap SVP Corporate Secretary Waskita Ermy Puspa Yunita melalui keterangan resmi.

Ia mengatakan hal tersebut sejalan dengan aspirasi Kementerian BUMN sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna bahwa upaya penyehatan kinerja Perusahaan harus terus dilanjutkan hingga tercapainya kesinambungan usaha perseroan.

Menurut Ermy, kesinambungan ini diupayakan melalui transformasi bisnis yang di dalamnya termasuk melanjutkan program delapan stream inisiatif strategis, restrukturisasi usaha dan utang, peningkatan implementasi manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Ia menambahkan sebagai bentuk pelaksanaan manajemen risiko dan transformasi bisnis serta untuk menjaga kesinambungan arus kas, perseroan telah berkomitmen untuk mengurangi jenis proyek turnkey dan akan fokus pada proyek dengan skema progress/monthly payment.

"Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang hati-hati," ujar Ermy.

Berikut daftar direksi dan komisaris Waskita Karya yang baru:

Direksi

- Direktur Utama : Mursyid
- Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko : Wiwi Suprihatno
- Direktur HCM, Pengembangan Sistem dan Legal : Ratna Ningrum
- Direktur Pengembangan Bisnis : Rudi Purnomo
- Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health, Environment : I Ketut Pasek Senjaya Putra
- Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto
- Direktur Operasi III : Warjo

Komisaris

- Komisaris Utama/Komisaris Independen : Heru Winarko
- Komisaris Independen : Addin Jauharudin
- Komisaris Independen : Muradi
- Komisaris Independen : Muhamad Salim
- Komisaris : I Gde Made Kartikajaya
- Komisaris : T. Iskandar
- Komisaris : Dedi Syarif Usman

[Gambas:Video CNN]

Hubungi Rasul Terakhir

Warga Bojonegoro Ungkap 'Kesaktian' JKN Saat Kakaknya Harus Cuci Darah******

Siti Nurhidayah, warga Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengungkapkan manfaat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, sejak ia dan keluarganya menjadi peserta pada 2015, JKN telah memberinya berbagai kemudahan dalam pembiayaan kesehatan untuk dia dan keluarga.

Wanita 44 tahun ini bercerita, salah satu manfaat layanan JKN yang dirasakan ketika kakak kandungnya mengalami penyakit jantung dan harus cuci darah.

Dia mengatakan, masalah kesehatan yang menimpa kakaknya itu terjadi pada 2019 lalu. Sang kakak diharuskan menjalani operasi pemasangan ring pada jantungnya dan melakukan cuci darah.

Selain harus cuci darah, kakaknya yang sudah almarhum tersebut juga harus rutin minum obat sembari rawat jalan dari penyakit penyerta yang dideritanya.

"Alhamdulillah lagi saat menjalani dua kali operasi, pelayanan di RSUD Sosodoro sangat cekatan, ramah dan tidak berbelit. Nah bisa dibayangkan, betapa besar biaya yang kami keluarkan tanpa menggunakan layanan JKN," ungkap Hidayah.

Hidayah sendiri merupakan pemilik usaha Zahida Painting. Ibu dua anak yang pernah menyabet juara 1 Kange Yune Bojonegoro pada 1996 ini mempunyai kurang lebih 20 karyawan.

Beberapa di antaranya terdiri dari kaum disabilitas seperti tuna rungu, tuna wicara dan cacat lumpuh tangan yang kesemuanya sudah terdaftar dalam JKN.

Saat ada karyawan yang sakit, lanjutnya, Hidayah tak segan mengingatkan untuk selalu menggunakan layanan JKN dan mengunduh Mobile JKN untuk memudahkan agar dapat mendaftar saat mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan

"Apa yang saya kerjakan ini semua adalah amanah, sama seperti program JKN yang mulia dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat," jelas Hidayah.

Hidayah juga mengaku saat anak keduanya sedang menjalani rawat inap menggunakan layanan JKN pada 2017 di salah satu rumah sakit di Bojonegoro selama hampir seminggu, ia tidak berupaya untuk naik kelas. Menurutnya pelayanan yang ia dapatkan dengan JKN tidak mengecewakan.

Karenanya, Hidayah dan keluarganya mengapresiasi layanan dari BPJS Kesehatan ini. Menurutnya, JKN akan sangat bermanfaat ke depannya, terutama ketika mengalami masalah kesehatan suatu saat nanti.

"Tidak minta sakit ya, mintanya sehat terus. Jika saat ini saya sekeluarga sudah terdaftar sebagai peserta JKN, bukan berarti harus menggantungkan kesehatan ini dengan kartu JKN yang kami miliki. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati," tambahnya.

"Semoga BPJS Kesehatan semakin terdepan dalam memberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan tingkat layanan yang sama dan tidak membeda-bedakan," tutup Hidayah.