link slot jackpot

erek 34 987Jutaan kata 198407Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot jackpot》

Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK******

Terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau PPPK.

Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyebut lebih dari 75.000 personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kerja sama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK," kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Mantan Kapolri tersebut menyebutkan saat ini terdapat 105.872 personel satpol PP. Dari jumlah itu, sebanyak 29.000-an personel yang berstatus sebagai ASN, selebihnya merupakan tenaga non-ASN.

Sebelumnya, kata dia, pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara itu, tenaga administrasi yang bersifat umum cukup terbatas dan harus melalui tes.

Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja keras dan menjelaskan bahwa satpol PP dan satlinmas bukan sekadar tenaga umum biasa.

"Personel satpol PP dan satlinmas adalah tenaga-tenaga yang membutuhkan keahlian khusus yang membedakannya dengan tenaga honorer yang bersifat umum," ujarnya.

Atas dasar penjelasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka peluang bagi tenaga satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau PPPK pada masa mendatang.

Ia berpesan agar setiap kepala daerah mulai menghitung jumlah anggota satpol PP, termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemenpan RB agar diangkat menjadi ASN atau PPPK.

Baca juga: Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Baca juga: Mendagri minta pemda perkuat jaminan keselamatan personel Damkar

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sainz nilai GP Bahrain jadi awal musim yang solid untuk Ferrari******

Jakarta (ANTARA) - Pembalap Carlos Sainz menilai pencapaiannya untuk finis di posisi ketiga pada Grand Prix Bahrain merupakan awal musim yang solid bagi timnya, Ferrari.

“Bisa mengimbangi Red Bull jelang akhir (balapan), merupakan kejutan yang menyenangkan. Ini masih belum cukup, kami belum mencapai tujuan yang kami inginkan, tapi ini merupakan langkah maju yang baik dibandingkan tahun lalu dan awal musim yang solid,” kata Sainz, dikutip dari laman resmi Formula 1, Minggu.

Sainz finis di belakang duo Red Bull Max Verstappen dan Sergio Perez, dengan margin masing-masing 25,110 detik dari pemimpin balapan, dan 2,653 detik saja dari Perez.

Perjalanan Sainz untuk melengkapi podium perdana musim ini di Sakhir pun tidak terlalu mulus. Ia memulai balapan dari posisi keempat, sebelum akhirnya berusaha untuk semakin kompetitif dan menyalip para pembalap lain di depannya, termasuk rekan satu timnya, Charles Leclerc, demi mengamankan posisi ketiga.

“Saya merasa sangat baik di trek. Awalnya (kondisi mobil terasa) tidak ideal, tapi sejak saat itu saya hanya mengatur ban saya, dan dari sana saya bisa meningkatkan kecepatan saya, menyalip dua atau tiga mobil dalam perjalanan menuju podium,” kata Sainz.

Baca juga: Leclerc sebut Ferrari berpeluang untuk saingi Red Bull di GP Bahrain
Baca juga: Verstappen buka F1 2024 dengan kemenangan solid di GP Bahrain

Sainz dan Perez menggunakan kompon yang berbeda ketika Sainz mencoba menutup jarak dengan Perez pada tahap akhir balapan, dengan Ferrari menggunakan ban keras sedangkan Red Bull menggunakan ban lunak.

Menurut Sainz, pengaturan ban tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memanfaatkan kekuatan dari mobil Ferrari SF-24.

“Kami memiliki rencana yang sangat jelas dengan menggunakan ban lunak dan kemudian dua ban keras. Dengan adanya ban keras pada mobil kami, kami merasa lebih nyaman karena tidak terlalu panas, dan tidak terlalu menurun kualitasnya,” jelas pembalap asal Spanyol terebut.

“Sementara, Red Bull memilih strategi yang berbeda. Tapi menurut saya itulah keindahan F1 dan kita bisa bermain-main dengan strategi hari ini,” ujarnya menambahkan.

Setelah ini, Sainz dan para pembalap lainnya bersiap untuk menghadapi putaran kedua Formula 1 2024 yaitu Grand Prix Arab Saudi yang bergulir di Sirkuit Jeddah Corniche, pada 7-9 Maret.

“Saya berharap, mobil seperti McLaren dan Red Bull, yang tahun lalu sangat bagus di sirkuit berkecepatan tinggi, bisa bersaing kompetitif di sana (Arab Saudi). Namun, mobil kami juga memiliki peningkatan dalam hal kecepatan, jadi semoga kami bisa kuat saat tampil di sana,” ujarnya.

Baca juga: Verstappen tak menyangka bisa pertahankan dominasi di GP Bahrain
Baca juga: Hamilton dan Russell kecewa dengan performa W15 di GP Bahrain

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi catatan penting bagi pihaknya.

"Komisi II secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya pasti akan menjadi catatan penting. Jika revisi Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya," kata Yanuar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Walaupun demikian, Yanuar menyebutkan untuk Pemilu 2024 ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu masih berlaku.

"Bahwa ambang batas parlemen masih empat persen. Jadi, jangan lagi menafsirkan bahwa Pemilu 2024 ambang batas parlemen sudah berubah," ujarnya.

Yanuar menjelaskan dalam putusan MK itu tidak secara khusus menyebut besaran angka tertentu untuk ambang batas parlemen, sehingga DPR dan pemerintah masih memiliki kebebasan untuk menetapkan besaran angka yang baru untuk ambang batas parlemen.

"Cuma besaran angka tersebut harus punya dasar argumentasi yang kuat. Tidak lagi sekadar kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemberlakuan ambang batas untuk Pemilu 2029 nantinya harus merujuk pada UU Pemilu yang baru, sehingga UU Pemilu saat ini harus direvisi. Hal ini dikarenakan, kata dia, putusan MK tidak serta merta berlaku sebelum ada perubahan norma dalam undang-undang.

"Saya kira revisi Undang-Undang Pemilu tersebut tidak boleh lagi parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh. Jangan seperti sekarang, revisi maju mundur sesuai dengan pesanan dan selera kepentingan sesaat," tuturnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：piramida 89 slot、pinjam uang cair ke dana、dapatkan dollar paypal

Terkait：sensa838、buku mimpi 2d 3d 4d abjad bergambar、situs slot paling besar、slot gacor qr、ninja138、bbfs togel、livdrawmacau、trik menang domino fafafa、togeltoto4d、gmwin promo

---

---

bab terbaru：pinjaman online 5 juta langsung cair（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08