pola dan trik gacor

Pedang dan Sihir

Harga Emas Berkilau di Rp1,064 Juta per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antamberada di posisi Rp1,064 juta per gram pada Kamis (16/3). Harga emas Antam per gram ini naik Rp10 ribu dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Bahkan, harga pembelian kembali (buyback) naik Rp12 ribu dari Rp941 ribu per gram ke Rp953 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp582 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp3 juta, 5 gram Rp5 juta, 10 gram Rp10,13 juta, 25 gram Rp25,21 juta, dan 50 gram Rp50,34 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,79 persen menjadi US.916,0 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot turun 0,38 persen ke US.911,2 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memprediksi harga emas bakal naik cukup tajam dipicu krisis baru di perbankan yang menyeret nama Credit Suisse.

"Sentimen risk off di pasar menyebabkan anjloknya imbal hasil obligasi AS dan meningkatnya permintaan safe haven. Namun, situasi mereda setelah ada jaminan dari Bank Sentral Swiss (SNB)," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.885 per troy ons dan resistanceUS.935 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Dari ksatria menjadi raja

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Dunia abu-abu yang berbeda

Daftar 10 Negara Asal Impor Senjata RI******

Presiden Jokowi menyentil Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI karena masihimpor senjata. Padahal, industri dalam negeri sudah memproduksi senjata sendiri.

Ia tak ingin kebiasaan itu berlanjut. Ia karena itu pun melarang kedua instansi keamanan negara tersebut untuk impor senjata, kecuali barang dengan teknologi tinggi seperti pesawat tempur.

"Kalau yang canggih-canggih, silakan. Kalau mau beli pesawat tempur, karena kita belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" kata Jokowi pada pembukaan Penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) RI masih impor senjata paling tidak sampai dengan Februari 2023 kemarin. Impor senjata berasal dari 10 negara. Impor termasuk amunisi.

Berikut rinciannya;

1. Republik Korea

Berdasarkan data BPS, impor senjata mencapai 246.726 kg pada Januari 2022 lalu dengan nilai US,22 juta. Sepanjang 2022, impor senjata di negara tersebut mencapai 1.481.007 kg dengan nilai US,14 juta.

Pada Januari 2023, berat impor senjata dari Korea turun jadi 57.418 kg dibanding Januari 2022. Tapi secara nilai naik jadi US.289.088. Sementara sepanjang Januari-Februari 2023, impor senjata dari Korea sudah tembus 57.427 kg dengan nilai US.289.195.

2. Slovakia

Total impor senjata dari Slovakia tercatat dilakukan Indonesia pada sepanjang 2022 mencapai 77.924 kg dengan nilai US,42 juta. Sementara itu untuk periode Januari-Februari 223, impor mencapai 19.22 kg dengan nilai US,18 juta.

3. Bulgaria

Sepanjang 2022 kemarin, Indonesia mengimpor senjata sebanyak 4.684 kg dengan nilai US6.652. Sedangkan pada Januari-Februari 2023, impor mencapai 4,934 kg dengan nilai US,26 juta.

4. Belgia

Sepanjang 2022, Indonesia mengimpor 9.139 kg senjata dari Belgia dengan nilai US,3 juta. Sementara pada periode Januari-Februari 203, impor sebanyak 1.512 kg dengan nilai US,19 juta.

5. Amerika Serikat

Indonesia pada sepanjang 2022 kemarin mengimpor senjata sebanyak 238.088 dengan nilai US,3 juta. Sementara itu pada periode Januari-Februari 2023 sebanyak 2.620 kg dengan nilai US,70 juta.

[Gambas:Video CNN]

6. Brazil 

Sepanjang 2022, Indonesia mengimpor 9.183 kg senjata dari Negeri Samba dengan nilai US2,9 ribu. Sedangkan pada periode Januari-Februari 2023, impor sebanyak 10.603 kg dengan nilai US,438 juta.

7. China

Sepanjang 2022 kemarin Indonesia mengimpor 144.167 kg senjata dari China dengan nilai US,913 juta. Sementara pada periode Januari-Februari 2023, impor sebanyak 37.150 kg dengan nilai US2.068.

8. Swedia

Sepanjang 2022, Indonesia mengimpor 20.102 kg senjata dari Swedia dengan nilai US,676 juta. Pada periode Januari-Februari 2023, impor senjata RI dari negara tersebut sebanyak 793 kg dengan nilai US.960.

9. Jerman

Indonesia mengimpor senjata dari Jerman sebanyak 55.082 kg dengan nilai US,5 juta. Pada Januari-Februari 2023, impor senjata RI dari negeri tersebut mencapai 51.751 kg dengan nilai 5.010 kg dengan nilai US.565.

10. Ceko

Indonesia mengimpor senjata 35.385 kg dengan nilai US,8 juta pada sepanjang 2022. Sepanjang Januari-Februari 2023, impor sebanyak 708 kg dengan nilai US.552.

Selain dari 10 negara itu, Indonesia juga tercatat mengimpor senjata dari negara lain dengan nilai berat 244.748 kg senilai US,9 juta pada sepanjang 2022 dan 21.325 kg dengan nilai US6.594 pada periode Januari-Februari 2023.

Legenda manusia pertama

Erick Gandeng Pemprov DKI Bahas Kompensasi Buffer Zone Depo Plumpang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengatakan PT Pertamina (Persero) akan bekerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembahasan kompensasi rumah warga yang bakal terdampak pembangunan kawasan penyangga (buffer zone) Depo BBM Plumpang.

Erick mengatakan Pertamina akan memberikan kompensasi meskipun tanah yang ditempati warga tersebut milik Pertamina.

"Itu kerja sama kita dengan pemda. Kan tanahnya, tanah Pertamina, tapi bukan berarti kita juga tidak mengkompensasi. Tentu ini kan sama-sama melindungi," ujarnya di Gedung DPR, Senin (20/3).

"Sudah meeting dua kali. Hasilnya yah kita tunggu, namanya kesepakatan kan, ya kan," kata Erick.

Erick menyebut buffer zone depo Plumpang akan dibangun sejauh 50 meter. Padahal rata-rata internasional buffer zone adalah 500 meter.

"Untuk langkah awal memang mau tak mau harus bikin buffer zone. Ini bukan buat siapa-siapa. Ini saling mengamankan. Paling tidak ada buffer 52,5 meter itu walaupun rata-rata aslinya itu 500 meter," kata Erick.

Erick juga menanggapi rencana pembentukan direktorat baru Pertamina yaitu direktorat khusus untuk menangani manajemen risiko HSSE (Health, Safety, Security and Environment) dan ESG (Environment, Social and Corporate Governance). Ia menyebut rencana tersebut belum dibahas lebih lanjut.

"Belum ada (pembahasan). Tanya Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati). Kan tetap mesti diajukan ke saya dulu," kata Erick.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebelumnya mengatakan buffer zoneperlu dibangun sebagai antisipasi terjadi kebakaran seperti di depo Plumpang.

Depo Plumpang sendiri tidak bisa ditutup secara langsung karena akan mengganggu pasokan BBM nasional.

Nicke menjelaskan depo Plumpang menyuplai BBM di 19 kabupaten-kota dengan frekuensi 1.000 kali pengisian mobil tangki BBM dalam sehari. Mobil tangki tersebut mengirim BBM ke 790 SPBU.

"Jadi kalau ada permasalahan yang terjadi hingga tidak dapat beroperasi. Ini bisa mengakibatkan kekurangan suplai di 19 kota-kabupaten, secara nasional 15 persen," kata Nicke.

Kebakaran melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Sebanyak 25 orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Hukum pacaran

Erick Gandeng Pemprov DKI Bahas Kompensasi Buffer Zone Depo Plumpang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengatakan PT Pertamina (Persero) akan bekerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembahasan kompensasi rumah warga yang bakal terdampak pembangunan kawasan penyangga (buffer zone) Depo BBM Plumpang.

Erick mengatakan Pertamina akan memberikan kompensasi meskipun tanah yang ditempati warga tersebut milik Pertamina.

"Itu kerja sama kita dengan pemda. Kan tanahnya, tanah Pertamina, tapi bukan berarti kita juga tidak mengkompensasi. Tentu ini kan sama-sama melindungi," ujarnya di Gedung DPR, Senin (20/3).

"Sudah meeting dua kali. Hasilnya yah kita tunggu, namanya kesepakatan kan, ya kan," kata Erick.

Erick menyebut buffer zone depo Plumpang akan dibangun sejauh 50 meter. Padahal rata-rata internasional buffer zone adalah 500 meter.

"Untuk langkah awal memang mau tak mau harus bikin buffer zone. Ini bukan buat siapa-siapa. Ini saling mengamankan. Paling tidak ada buffer 52,5 meter itu walaupun rata-rata aslinya itu 500 meter," kata Erick.

Erick juga menanggapi rencana pembentukan direktorat baru Pertamina yaitu direktorat khusus untuk menangani manajemen risiko HSSE (Health, Safety, Security and Environment) dan ESG (Environment, Social and Corporate Governance). Ia menyebut rencana tersebut belum dibahas lebih lanjut.

"Belum ada (pembahasan). Tanya Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati). Kan tetap mesti diajukan ke saya dulu," kata Erick.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebelumnya mengatakan buffer zoneperlu dibangun sebagai antisipasi terjadi kebakaran seperti di depo Plumpang.

Depo Plumpang sendiri tidak bisa ditutup secara langsung karena akan mengganggu pasokan BBM nasional.

Nicke menjelaskan depo Plumpang menyuplai BBM di 19 kabupaten-kota dengan frekuensi 1.000 kali pengisian mobil tangki BBM dalam sehari. Mobil tangki tersebut mengirim BBM ke 790 SPBU.

"Jadi kalau ada permasalahan yang terjadi hingga tidak dapat beroperasi. Ini bisa mengakibatkan kekurangan suplai di 19 kota-kabupaten, secara nasional 15 persen," kata Nicke.

Kebakaran melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Sebanyak 25 orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

[Gambas:Video CNN]