bo yang lagi gacor hari ini

Jangkar Loli yang Berubah

IHSG Diprediksi Masih Sulit Bangkit******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (19/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan gerak IHSG masih sulit bangkit jelang rilis suku bunga Bank Indonesia (BI) yang diprediksi tak akan beranjak dari 5,75 persen. Oleh karena itu, ia mewanti-wanti investor untuk mewaspadai potensi koreksi wajar.

"Namun, selama support leveldapat dipertahankan maka momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka pendek," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBRI, ITMG, UNVR, TBIG, ASII, SMRA, AKRA, dan ASRI.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai indeks masih akan bergerak datar hingga beberapa waktu mendatang. Ia memprediksi IHSG akan berada di rentang 6.823-7.000.

"Belum ada indikasi baru yang tercermin pada IHSG. Sejauh ini terlihat pergerakan yang cenderung melemah, namun masih dalam tren sidewayssepanjang tahun," ungkapnya.

IHSG layu ke posisi 6.927 pada perdagangan Rabu (18/10). Indeks saham melemah 11,70 poin atau minus 0,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp17,83 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,37 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

Mungkinkah Mimpi Buruh UMP 2024 Naik 15 Persen Terkabul?******

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi perdebatan panas menjelang akhir tahun. Perbedaan pandangan  soal berapa besaran kenaikan menjadi salah satu alasannya.

UMP pada umumnya ditetapkan pada akhir November setelah tripartite (buruh, pengusaha, dan pemerintah) menggelar serangkaian pembahasan dan pertemuan. Aksi protes hingga demo turun di jalan juga hampir selalu mewarnai penetapan besaran UMP setiap tahunnya.

September silam, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, Selasa (12/9).

Mirah mengungkapkan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi RI dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kenaikan upah minimum di Indonesia menjadi sangat kecil dan tidak manusiawi.

Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, sambung Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 hanya rata-rata 1,09 persen.

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Menanggapi tuntutan pekerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini memberi sinyal UMP akan naik di 2024, meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Kendati demikian, ia berharap keputusan tersebut tak diprotes oleh pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).

Namun, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 lantaran sampai saat ini masih terus dihitung. Ia mengatakan keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Anwar pun menambahkan kemungkinan kenaikan tak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Di sisi lain, salah satu pihak pengusaha menyebut UMP 2024 sulit naik sampai 15 persen.

"Dengan kondisi ekonomi saat ini apakah dunia usaha memiliki kemampuan menaikkan UMP sampai 15 persen, sesuatu yang tidak mungkin," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Lantas apakah mungkin UMP 2024 bisa naik hingga 15 persen seperti tuntutan pekerja?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tak menampik kemungkinan kenaikan UMP mencapai lebih dari 9 persen tahun depan. Namun, ia mengatakan untuk mencapai hal tersebut, perlu perubahan formulasi di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Bhima menjelaskan formulasi upah minimum saat ini ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, jika inflasi berkisar 4 persen pada 2024 dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen, maka menetapkan upah minimum lebih dari 9 persen bisa saja terjadi.

"Tapi formulasi upah minimum ini kan juga punya tujuan sebenarnya, yakni untuk mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Jadi usulannya bisa aja, usulan 15 persen," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10),

Bhima menilai kenaikan upah minimum mencapai 15 persen sebenarnya bisa mewujudkan apa yang diharapkan pemerintah; membuat pendapatan masyarakat menjadi minimal Rp10 juta per bulan pada 2045.

Dari segi perhitungan, Bhima mengatakan jika cita-cita ini mau tercapai, maka kenaikan upah bersih (dikurangi inflasi) harus mencapai sekitar 6 persen.

"Jadi kalau ditambah inflasi, berarti harus di atas 10 persen di 2024 kalau mau cepat sebelum 2045 terjadi kenaikan pendapatan Rp10 juta per bulan," lanjut dia.

Ia menyebut kenaikan upah minimum buruh tak akan mengurangi kesempatan kerja. Bhima menegaskan bahwa anggapan tersebut sudah lama dibantah.

"Yang terjadi justru ketika upah minimumnya naik, maka ini akan mendorong masyarakat belanja lebih banyak. Jadi kalau buruh upahnya naik, terutama melebihi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dia akan langsung membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang hasil industri dalam negeri. Dan itu juga akan meningkatkan permintaan sisi industri manufaktur," jelas Bhima.

Alasannya, lanjut dia, karena kenaikan upah minimum akan menjadikan patokan bagi pekerja di atas upah minimum untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi lagi.

Ia juga mengatakan kenaikan upah minimum yang tinggi bisa menjadi solusi untuk mendapatkan kenaikan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Dan kita bertumpu sebagian besar ekonomi dari konsumsi rumah tangga atau bertumpu di ekonomi domestik tahun depan, di tengah kondisi ekspor yang sedang menurun, maka solusinya memang bisa dari sisi upah minimum yang naiknya relatif tinggi," jelasnya.

Untung Rugi UMP 2024 Naik Sampai 15 Persen

Karier

Belum Dapat Investor, Menteri Basuki Tender Ulang Tol Gilimanuk******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono merespons soal mangkraknya proyek Tol Gilimanuk - Mengwi.

Basuki mengatakan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dari Kementrian PUPR sudah bertemu dengan beberapa desa yang terdampak Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Rencananya, jalan tol ini akan dibangun melintasi 3 kabupaten, 13 kecamatan dan 58 desa. 

"Kemarin dari tol dengan BPJT bertemu dengan beberapa desa menjelaskan progresnya di sana," kata Basuki usai menghadiri "2nd Stakeholder Consultation Meeting (SCM) World Water Forum 2024" di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (12/10).

"Kami akan kami tenderkan karena yang kemarin pemrakarsa itu fail atau gagal untuk mendapatkan pendanaan. Jadi sesuai dengan aturan kami batalin dan mudah-mudahan akhir bulan ini atau bulan depan ini sudah bisa tender," imbuhnya.

Ia berharap tender baru akan diumumkan pada November mendatang.

"Ini memang harus tendernya, bukan harus swasta, tender bisa BUMN yang ikut tapi tender masih proses. Kalau sudah tender itu dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)," jelasnya.

Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi mangkrak berbulan-bulan. Aktivitas pekerja di lahan yang dilalui jalan tol itu sudah tidak terlihat sejak April 2023 lalu.

Perkiraan total investasi Tol Gilimanuk - Mengwi mencapai Rp24,6 Triliun. Jalan tol Gilimanuk - Mengwi ini ditargetkan usai pada 2028, tetapi Basuki menghendaki tuntas semua pada 2025 akhir.

Jalan tol Gilimanuk-Mengwi terbagi menjadi tiga seksi. Dengan Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km. Total panjang tol mencapai 96,84 km.

Peletakan batu pertama atau groundbreakingdilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Gubernur Bali I Wayan Koster di Pekutatan, Jembrana, pada 10 September 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Darah kerajaan

Jokowi Gelontorkan Tambahan Modal untuk Pertamina Rp3,3 T******

Presiden Jokowimemberikan tambahan modal sebesar Rp3,3 triliun kepada PT Pertamina(Persero).

Tambahan modal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Dalam beleid yang ditandatangani oleh Jokowi pada 3 Oktober silam tersebut, tambahan modal tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pengalihan aset negara.

Jaringan gas itu antara lain terdapat di Palembang, Surabaya, Bekasi, Depok, Sidoarjo, Tarakan, Sengkang, Cirebon, Rusun Jabodetabek, Jambi, Subang, dan lain sebagainya.

Selain itu, aset juga berbentuk stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan infrastruktur pendukungnya bernilai Rp1,8 triliun. Aset tersebut salah satunya berbentuk SPBG Jl. Lebak Bulus Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Dalam pertimbangan beleid itu, Jokowi mengatakan tambahan modal diberikan ke Pertamina demi memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Bintang Suci

Mungkinkah Mimpi Buruh UMP 2024 Naik 15 Persen Terkabul?******

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi perdebatan panas menjelang akhir tahun. Perbedaan pandangan  soal berapa besaran kenaikan menjadi salah satu alasannya.

UMP pada umumnya ditetapkan pada akhir November setelah tripartite (buruh, pengusaha, dan pemerintah) menggelar serangkaian pembahasan dan pertemuan. Aksi protes hingga demo turun di jalan juga hampir selalu mewarnai penetapan besaran UMP setiap tahunnya.

September silam, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, Selasa (12/9).

Mirah mengungkapkan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi RI dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kenaikan upah minimum di Indonesia menjadi sangat kecil dan tidak manusiawi.

Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, sambung Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 hanya rata-rata 1,09 persen.

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Menanggapi tuntutan pekerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini memberi sinyal UMP akan naik di 2024, meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Kendati demikian, ia berharap keputusan tersebut tak diprotes oleh pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).

Namun, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 lantaran sampai saat ini masih terus dihitung. Ia mengatakan keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Anwar pun menambahkan kemungkinan kenaikan tak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Di sisi lain, salah satu pihak pengusaha menyebut UMP 2024 sulit naik sampai 15 persen.

"Dengan kondisi ekonomi saat ini apakah dunia usaha memiliki kemampuan menaikkan UMP sampai 15 persen, sesuatu yang tidak mungkin," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Lantas apakah mungkin UMP 2024 bisa naik hingga 15 persen seperti tuntutan pekerja?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tak menampik kemungkinan kenaikan UMP mencapai lebih dari 9 persen tahun depan. Namun, ia mengatakan untuk mencapai hal tersebut, perlu perubahan formulasi di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Bhima menjelaskan formulasi upah minimum saat ini ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, jika inflasi berkisar 4 persen pada 2024 dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen, maka menetapkan upah minimum lebih dari 9 persen bisa saja terjadi.

"Tapi formulasi upah minimum ini kan juga punya tujuan sebenarnya, yakni untuk mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Jadi usulannya bisa aja, usulan 15 persen," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10),

Bhima menilai kenaikan upah minimum mencapai 15 persen sebenarnya bisa mewujudkan apa yang diharapkan pemerintah; membuat pendapatan masyarakat menjadi minimal Rp10 juta per bulan pada 2045.

Dari segi perhitungan, Bhima mengatakan jika cita-cita ini mau tercapai, maka kenaikan upah bersih (dikurangi inflasi) harus mencapai sekitar 6 persen.

"Jadi kalau ditambah inflasi, berarti harus di atas 10 persen di 2024 kalau mau cepat sebelum 2045 terjadi kenaikan pendapatan Rp10 juta per bulan," lanjut dia.

Ia menyebut kenaikan upah minimum buruh tak akan mengurangi kesempatan kerja. Bhima menegaskan bahwa anggapan tersebut sudah lama dibantah.

"Yang terjadi justru ketika upah minimumnya naik, maka ini akan mendorong masyarakat belanja lebih banyak. Jadi kalau buruh upahnya naik, terutama melebihi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dia akan langsung membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang hasil industri dalam negeri. Dan itu juga akan meningkatkan permintaan sisi industri manufaktur," jelas Bhima.

Alasannya, lanjut dia, karena kenaikan upah minimum akan menjadikan patokan bagi pekerja di atas upah minimum untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi lagi.

Ia juga mengatakan kenaikan upah minimum yang tinggi bisa menjadi solusi untuk mendapatkan kenaikan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Dan kita bertumpu sebagian besar ekonomi dari konsumsi rumah tangga atau bertumpu di ekonomi domestik tahun depan, di tengah kondisi ekspor yang sedang menurun, maka solusinya memang bisa dari sisi upah minimum yang naiknya relatif tinggi," jelasnya.

Untung Rugi UMP 2024 Naik Sampai 15 Persen