deltabet88 slot

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Nama saya Ryan

TikTok PHK 60 Karyawan Awal Tahun Ini******

TikTok melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 60 karyawandemi menekan biaya operasional pada awal 2024 ini.

Mengutip NPR, Selasa (23/1), sebagian karyawan yang terdampak berasal dari divisi penjualan dan periklanan.

Juru bicara TikTok mengatakan sejumlah karyawan yang terkena PHK itu adalah pekerja di Los Angeles, New York, Austin, dan luar negeri.

Perusahaan induknya yang berbasis di Tiongkok, yakni raksasa teknologi ByteDance, memiliki lebih dari 150 ribu pekerja yang tersebar di seluruh dunia.

Hubungan TikTok dengan ByteDance selama bertahun-tahun telah membuat layanan ini menjadi perhatian para pejabat di Washington. Pasalnya, para pejabat AS khawatir TikTok mengganggu keamanan nasional.

TikTok sendiri mengklaim memiliki lebih dari 150 juta pengguna aktif di AS. Dan dengan nilai aset US5 miliar, ByteDance diperkirakan menjadi perusahaan swasta paling berharga di dunia.

Kendati, pada akhir tahun lalu ByteDance pun berencana melakukan PHK pada sejumlah pekerja. Hal ini tak lepas dari perusahaan akan restrukturisasi bisnis game mereka dengan menyuntik mati Nuverse pada Desember.

Keputusan itu diambil karena mereka ingin fokus ke bisnis inti. Kebijakan tersebut berdasarkan sumber yang mengetahui rencana itu akan mengakibatkan ratusan karyawan terkena PHK.

Mengutip CNN.com, sumber itu mengatakan informasi itu ia buat berdasar pengumuman internal perusahaan yang dirilis pada 27 November 2023.

Namun, sumber tersebut menambahkan bahwa meskipun ditutup, Nuverse masih akan mempertahankan beberapa operasinya, termasuk staf yang akan fokus pada inisiatif eksplorasi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburuku yang ganas

Kemenperin Gandeng Polda Sulteng Usut Ledakan Smelter ITSS Morowali******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkoordinasi secara intens dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) terkait penanganan kasus meledaknya tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menyebut pihaknya bakal memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penyebab ledakan tersebut, usai keluar hasil penyelidikan oleh Puslabfor Polda Sulteng.

"Nanti setelah ada hasil penyelidikan, mungkin nanti dari Keputusan Perindustrian akan memberikan rilis dengan Polda Sulawesi Tengah. Jadi saat ini kita masih menunggu hasil dari penyelidikan koordinasi antara Polda dengan Kemenperin," kata Andi dalam konferensi pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Desember 2023 di Hyatt Regency Bali, Kamis (28/12).

"Saat ini tim Kemenperin sedang berkoordinasi intens dengan Puslabfor Polda Sulteng. Jadi seperti prosedur pada umumnya, apabila terjadi kecelakaan maka kepolisian, dalam hal ini Polda Sulteng menurunkan tim dari pusat laboratorium forensik," jelas Andi lebih lanjut.

Lebih lanjut, Andi mengatakan Kemenperin saat ini terus memantau perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik maupun oleh TKP yang dilakukan oleh Polda Sulteng.

Kemenperin juga sebelumnya sudah menurunkan tim khusus penanganan kecelakaan kerja meledaknya tungku smelter PT ITSS tersebut.

"Kamu mendapat laporan bahwa pasca-kecelakaan ini, para korban ditangani dengan baik. Kami juga berharap perusahaan kooperatif dengan tim investigasi kecelakaan kerja yang diturunkan ke lokasi. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, Minggu (24/12).

Ia menyampaikan tim bakal melakukan investigasi kecelakaan tersebut. Hasil investigasi itu nantinya untuk mengetahui penyebab musibah yang menewaskan sembilan orang itu. Selain itu, hasil investigasi juga dapat menjadi evaluasi untuk perusahaan dalam pengawasan dan pengendalian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Jadi Standard Operation Procedure (SOP) benar-benar dijalankan dengan benar, termasuk yang berkaitan dengan pekerjanya dan teknologi yang digunakan," jelas dia.

Sebelumnya, tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meledak saat pekerja memperbaiki bagian tungku. Saat tungku tersebut sedang tidak beroperasi dan dalam proses perbaikan, terdapat sisa slag atau terak dalam tungku yang keluar, lalu bersentuhan dengan barang-barang yang mudah terbakar di lokasi.

Beberapa tabung oksigen di sekitarnya juga ikut meledak hingga menimbulkan kobaran api.

Hasil investigasi awal, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Saat proses perbaikan tersebut terjadi ledakan secara tiba-tiba.

Akibat kejadian ini, sedikitnya 13 orang tenaga kerja tewas. Mereka terdiri dari empat orang tenaga kerja asing (TKA) asal China, dan sembilan tenaga kerja Indonesia (TKI).

[Gambas:Video CNN]

Kronik Perang Penyihir

Viral Percikan Api di Kolong KRL, KCI Buka Suara******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) buka suara soal viralpercikan api di kolong KRL yang terjadi di Stasiun Bojong Gede.

External Relations & Corporate Image Care KCI Leza Arlan mengatakan peristiwa terjadi pada Selasa (26/12) pukul 18.50 WIB. Ada percikan api pada bawah kereta dengan nomor rangkaian 1387 tersebut.

"Petugas terkait telah melakukan pemeriksaan awal atas kendala tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, rangkaian yang terkendala tersebut kembali dijalankan untuk menuju Depo Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ucap Leza dalam keterangan resmi usai kejadian.

Leza menyebut seluruh penumpang di KRL nomor 1387 pada akhirnya dialihkan ke commuter line nomor 1382 relasi Bogor-Jakarta Kota. Ia meminta maaf karena imbas kejadian ini menyebabkan keterlambatan 47 menit.

Selain mengevakuasi penumpang ke KRL lain, KCI melakukan rekayasa pola operasi commuter line nomor 1388. Seharusnya, perjalanan hingga Stasiun Bogor dijalankan hanya sampai Depok untuk kembali menuju Jakarta.

"KAI Commuter mengimbau pengguna commuter line untuk selalu mematuhi aturan dan arahan petugas di lapangan. Tidak memaksakan naik jika keadaan commuter line sudah padat," tandas Leza.

Sebelumnya, percikan api di KRL tersebut viral di berbagai platform media sosial, mulai dari Instagram hingga X.

Pada video yang ada di Instagram terlihat percikan api muncul di bawah rangkaian KRL tersebut. Narasi yang muncul adalah korsleting imbas hujan deras dan petir, meski belum dipastikan kebenarannya oleh KCI.

Para penumpang KRL tampak berdesakan meninggalkan rangkaian tersebut sembari menutup mulut dan hidung. Pasalnya, asap tampak membumbung di sekitar peron.

[Gambas:Video CNN]

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Pelabuhan Merak dan Ciwandan Update Pelayaran Selama Libur Nataru******

Pelabuhan Merak dan Ciwandan akan mengoperasikan 32 unit kapal berukuran besar untuk mengangkut penumpang selama periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak memprediksi puncak arus libur Nataru akan dimulai Jumat (22/12) dini hingga Sabtu (23/12).

Lihat Juga : Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini

Kebijakan perubahan jalur pelayaran dari Pelabuhan Ciwandan menuju Bakeuheni untuk kendaraan golongan VIII dan IX mulai berlaku Jumat dini hari pukul 00.00 WIB hingga 3 Januari 2024.

Perpindahan penyeberangan sementara dilakukan untuk mendahulukan kendaraan pribadi, penumpang umum dan kendaraan kecil melalui Pelabuhan Merak.

"Berdasarkan surat dari Dirjen Hubdat itu sampai 3 Januari, pembelian tiket tetap masih pakai sistem online, jadi kami berpesan kepada masyarakat yang akan menyeberang agar membeli tiket jauh-jauh hari, minimal satu hari sebelum berangkat, dan pastikan dalam pembelian tiket semua data penumpang yang ada di kendaraan," jelasnya.

Pelabuhan Merak akan mengoperasikan tujuh dermaga yang dimilikinya selama libur natal 2023 dan tahun baru 2024 atau momen Nataru. Sebanyak enam dermaga reguler dan satu dermaga eksekutif.

"Kapasitas di Dermaga 2 yang kemarin hanya bisa untuk kapal di bawah 5 ribu GT, sekarang sudah di atas 10 ribu GT, (kapal) sudah bisa disandarkan di Dermaga 2," ujarnya.

Perang Tianjiao

Erick Thohir Respons soal Saham WIKA Disuspensi BEI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perdagangan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA yang dihentikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ia hanya menjawab singkat dengan mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari restrukturisasi.

"Itu kan bagian dari restructuringwaktu itu," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (18/12).

"Tapi sebagian besar setuju dengan apa yang diajukan WIKA. Tapi ada yang enggak setuju," katanya.

BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA pada Senin (18/12) kemarin. Penghentian itu dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada hari ini.

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI.

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

[Gambas:Video CNN]