slot gacor modal receh hari ini

Legenda Pembunuh Setan

Mengecek Fakta Impor Ponsel RI Tembus Rp30 T, Benarkah?******

Impor telepon seluler (ponsel) menjadi salah satu pembahasan dalam debat kelima capres yang berlangsung pada Minggu (4/2) malam. Sebab, nilai impornya disebut tembus Rp30 triliun sepanjang 2023.

"Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam, impor ponsel tahun 2023 mencapai Rp30 triliun rupiah. Padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah. Pertanyaannya, apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia?," isi pertanyaan debat untuk tema teknologi.

Lalu berapakah realisasi impor Indonesia dan dari mana saja?

Realisasi tersebut meningkat tajam dari 2022 yang senilai US.082.133.207 atau Rp16,98 triliun. Nilai impor ponsel memang terus naik setidaknya dari 2019 lalu.

Pada 2019 hanya senilai US5.600.894 atau Rp4,16 triliun. Lalu naik jadi US6.980.185 atau Rp9,21 triliun pada 2020 dan di 2021 naik lagi menjadi US3.168.270 atau Rp13,08 triliun.

Sepanjang 2023, impor terbesar terjadi pada Oktober dengan nilai US8.671.904 atau Rp3,90 triliun. Lalu disusul pada November sebesar US7.267.748 atau Rp3,72 triliun.

Sedangkan, untuk asal negaranya paling banyak berasal dari China sebesar US.951.423.709 atau Rp30,63 triliun. Kedua berasal dari Singapura sebesar US.236.768 atau Rp286,31 miliar dan dari Hong Kong sebesar US0.060 atau Rp6,43 miliar.

Berikut daftar impor ponsel Indonesia sepanjang 2023:

1. China US.951.423.709
2. Singapura US.236.768
3. Hong Kong US0.060
4. Amerika Serikat US8.062
5. Vietnam US6.282
6. Korea Selatan US6.216
7. Australia US.028
8. Jerman US.532
9. Malaysia US.049
10. Inggris US.866

[Gambas:Video CNN]

Dunia suci pergi

Penjualan Rokok dan Kopi Meroket di Tahun Pemilu 2024******

Penjualan rokokdan kopi meningkat di tahun politik 2024. Hal ini diakui oleh pengusaha yang bergerak di bidang tersebut.

Mengutip CNA, Senin (12/2), salah satu pengusaha rokok lokal di Jawa Timur, Rosalina mengatakan produksi rokoknya di pabrik PT Mustika Tembakau Indonesia meningat hingga 10 persen sejak kampanye dimulai pada November 2023.

Rokok yang diproduksi bermerek Mustika Oranye dan Mustika Gold.

Menurut Rosalina, bila tidak musim pemilu, pabriknya biasanya memproduksi sekitar 400 dus rokok per minggunya. Namun, kini naik menjadi sekitar 500 dus.

"Satu kotak berisi 500 bungkus rokok," jelasnya.

Pemerintah memang beberapa kali menekankan bahwa setiap pesta demokrasi dilakukan, terutama pemilu serentak, maka perekonomian akan terdampak positif.

Ekonom Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan hal ini lantaran permintaan meningkat tajam, terutama sektor makanan minuman hingga transportasi.

"Sektor-sektor yang terkena dampak positif antara lain makanan dan minuman, telekomunikasi, transportasi, dan manufaktur dalam negeri," kata Dian.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan permintaan rokok biasanya meningkat selama pemilu karena banyak pertemuan yang berlangsung.

"Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia berkumpul karena para kandidat ingin mempromosikan agendanya dan beberapa barang yang biasanya disajikan dalam pertemuan tersebut adalah rokok," jelasnya.

Dwi menyebutkan selain rokok, yang mengalami kenaikan permintaan di masa pemilu adalah kopi. "Karena rokok dikonsumsi bersamaan dengan kopi. Jika Anda merokok tetapi tidak minum kopi, rasanya kurang enak," pungkasnya.

Kenaikan konsumsi rokok juga meningkat pada pemilu terakhir pada 2019 lalu. Berdasarkan data Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, selama musim kampanye, yang dimulai dari September 2018 hingga April 2019, produksi rokok rata-rata mencapai 29,6 miliar batang setiap bulannya.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 24,36 miliar batang per bulan.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada tahun pemilu 2019, konsumsi kopi mencapai 335.540 ton dibandingkan tahun 2018 sebanyak 314.365 ton.

[Gambas:Video CNN]

Dongeng dunia yang berbeda

Mendag Zulhas Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol di Depok******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peresmian tol Cinere-Pamulang-Raya Bogor di Depok, Jawa Barat pada Senin (8/1).

Jokowi terlihat tiba di Gerbang Tol Limo Utara pada sekitar pukul 07.21 WIB. Sementara, Zulhas datang lebih awal pada pukul 06.58 WIB.

Peresmian jalan tol itu pun ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Jokowi.

"Pengoperasian jalan tol ini akan memberikan akan memberikan lebih banyak pilihan pada masyarakat. Khususnya yang tinggal di Cibubur, Bogor, dan Tangerang untuk menjangkau tempat-tempat seperti Soekarno-Hatta dan lainnya," ujarnya.

Usai peresmian jalan tol Cinere-Pamulang-Raya Bogor itu, Zulhas dijadwalkan tetap mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja di Banten. Jokowi dan Zulhas pun terlihat menumpangi mobil yang sama menuju lokasi kerja berikutnya.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Agus Subiyanto.

Sayap Beku

Tiket Kereta Api Dijual Seperti 'War' Tiket Konser******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menjual tiket KA selayaknya 'war' tiket konser sejak 1 Februari 2024.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan akan ada sistem antrean saat hendak membeli tiket di aplikasi Access by KAI dan situs kai.id. Antrean ini berpotensi terjadi pada saat peak season, seperti musim lebaran, natal, atau tahun baru.

"Iya, betul, seperti (war tiket) konser. Akan ditampilkan berapa lama (waktu) harus menunggu dan jangan keluar dari window(aplikasi) agar tidak terlempar dalam daftar antrean," jelas Joni kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/2).

Calon penumpang diminta tidak meninggalkan windowaplikasi atau situs, selayaknya wartiket konser. Pada gilirannya, calon penumpang akan diarahkan masuk ke dalam sistem pemesanan dan bisa memproses pembelian tiket seperti biasa.

Meski begitu, Joni menegaskan tidak ada jaminan pembeli yang mengantre akan seluruhnya mendapatkan tiket KA yang diincar. Ia menegaskan itu semua tergantung ketersediaan.

"Tetap tergantung pada ketersediaan tiket. Jika tiketnya habis, calon penumpang dapat memilih hari lain, KA lain, atau memanfaatkan fitur Connecting Train di aplikasi Access by KAI yang akan membantu memberikan alternatif perjalanan KA dengan mengombinasikan jadwal kereta dengan sifat persambungan," tutup Joni.

Saat ini, KAI sudah membuka penjualan tiket kereta api periode angkutan Lebaran 2024. Anda bisa membelinya mulai hari ini, yakni H-45 untuk keberangkatan 31 Maret 2024 atau H-10 lebaran.

[Gambas:Video CNN]

Xianchi

Pengusaha Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Seperti China******

Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.

Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.

"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin merasuki iblis

Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Ia mengaku kaget dengan kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa menghambat investasi di Tanah Air.

"Saya juga kaget pajak hiburan ini. Memang ini akan mengganggu. Feeling saya akan berdampak yang kurang pas," kata Bahlil dalam dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Karenanya, pemerintah menunda penerapan kenaikan pajak hiburan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

"Pak Luhut, Pak Menko, saya, sudah menyampaikan di-hold (ditunda) dulu, jangan dulu dilakukan, masih membutuhkan kajian," imbuhnya.

Kenaikan pajak hiburan diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengacara Hotman Paris. Ia mengklaim kebijakan itu membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lihat Juga : Bahlil Buka Suara soal Maruarar Sirait Ikut Jadi Investor IKN

Klaim ini disampaikan Hotman usai 'menggeruduk' kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes)," ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul Perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan Perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]